Tiga ancaman yang berbahaya: Rupa-rupa, paru-paru, pura-pura
.
Negerinya sedang menghadapi rupa-rupa bencana. Rakyatnya berpotensi punya paru-paru yang tidak baik-baik saja. Pemerintahnya malah pura-pura baik-baik saja
Kebobrokan rezim si wowo nih udah disorot Nasa, The NY Times, Reuters, The economist, Al Jazeera.
Udah dikritik WNI, WN Malaysia, bahkan sampe di demo di KBRI Malaysia, WN Filipina juga gua liat ada yg kritik. Bahkan pas kemarin Seablings vs K-netz, K-netz juga notice kebobrokan pemerintah indon.
WOK KEBOBROKAN REZIM LU UDAH MENDUNIA WOK, MUASABAH DIRI LU WOK MUASABAH.
TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS DIBAKAR!!
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Belom selesai kasus kebakaran di Kalimantan, Taman Nasional Way Kambas di Lampung SENGAJA DIBAKAR!
I REPEAT! 📢
SENGAJA DIBAKAR 📢
Kebakarannyaa sendiri terjadi sejak Jumat (21/8/2026) hingga saat ini, Sabtu (22/8/2026). Apinyaa saat ini masih sulit dipadamkan karena sulitnya medan.
Polisi katanyaa mau nyelidiki oknum yang dicurigai MEMBAKAR WAY KAMBAS.
sementara Pihak TN Way Kambas berharap ada bantuan alat pemadam berupa mesin pompa air atau alkon untuk menjangkau area yang sulit dijangkau kendaraan.
FYI:
WAY KAMBAS ini sudah sejak lama menjadi incaran sawit-sawit an sejak tahun 90-an!
Dan you know lah, sekali lagi konflik manusia dan gajah dijadikan kambing hitam~ 😭
Alih Fungsi Lahan: Lebih dari 5.350 hektar hutan tercatat telah berubah menjadi area pertanian dan kebun komersial akibat perambahan liar yang menumpuk dari tahun ke tahun~ 😔
Semoga Kartijah, Domang, Seroja, Nisa dkk semuanyaa selamat aman sentosa! 🐘
Maafkan kami, sekali lagi Gajah, Macan, Trenggiling, Badak, Harimau, Tapir dan semuanyaaa 😭😔
PERINGATAN DARURAT 🚨🚨🚨🚨
ALL EYES ON INDONESIA
PRAY FOR INDONESIA
- Bencana kebakaran hutan Kalimantan
- Bencana keracunan MBG
- Bencana gempa NTT
- Aceh dan Sumatera masih pemulihan
Banyak bencana di Indonesia tapi pemerintah nya diam!!
Naik Gojek.
🤡: "Udah nikah mbak? Dosen di sini ya?"
👩: "Belum pak. Bukan, saya lagi kuliah S2."
🤡: "Ngapain kuliah tinggi, perempuan juga ujung-ujungnya di dapur. Mending nikah."
👩: "Kalau nikah sama laki-laki yang bisa ngasih penghasilan setara waktu saya kerja sih nggak masalah. Tapi kalau nikah cuma buat disuruh masak di dapur, ya buat apa?"
🤡: "Maksud saya daripada hidup sendiri gitu, mbak."
👩: "Mending sendiri tapi punya banyak uang daripada nikah tapi buat makan aja susah dan tiap hari harus masak."
Habis itu suasana di jalan langsung hening. Mantap. 😂
@keluhkesahkonoh Gk pantes disebut suami.
Cuma diem ketika istri diinjak2???
Laki2 lemah yg gk pantas dijadiin imam rumah tangga.
Ibarat presiden diem aja pas negaranya kena dijajah dan cuma bilang “kalo provinsi lain bakal beda cerita”
Go away sist, dirimu lebih utama
KETIKA NEGARA BARU BERGERAK SETELAH RAKYAT SUDAH KEHABISAN NAFAS !!!
29 Juni 2026.
Gedung DPR ramai.
Para pejabat berdatangan, jas rapi, mikrofon siap.
Konferensi pers digelar.
Pernyataan demi pernyataan meluncur.
Dan di luar sana, rakyat masih menunggu sesuatu yang benar-benar terasa di kantong mereka.
Pertanyaannya bukan apa yang diumumkan hari ini. Pertanyaannya adalah: kenapa baru sekarang?
Pejabat di konpers ini kompak menyebut ketidakpastian global sebagai biang kerok.
Harga minyak naik, rupiah melemah, inflasi merayap.
Narasi yang terdengar familiar, bahkan terlalu familiar.
Karena kalimat yang sama sudah diulang-ulang selama bertahun-tahun, sementara kondisi di lapangan tidak juga membaik.
Rupiah melemah lebih dalam dari negara-negara tetangga.
Bukan lebih ringan, lebih dalam. Artinya ada yang salah bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Tapi soal itu, tidak banyak yang berani bicara hari ini di ruangan itu.
GAS INDUSTRI TURUN.
TAPI KENAPA HARUS MENUNGGU PHK MENGANCAM DULU?
Ini yang disebut kabar baik hari ini. Harga gas LNG industri dipangkas dari USD 20-23 menjadi USD 13 per MMBTU. Industri keramik, tekstil, manufaktur boleh sedikit lega.
Harga itu sudah mencekik industri berbulan-bulan. Pabrik sudah merugi. Sebagian sudah memangkas produksi. Serikat pekerja sudah berteriak selama 10 hari sebelum akhirnya diundang rapat. Realisasi pasokan gas ke industri dari PGN bahkan hanya 47,5% sepanjang Januari-Mei 2026. Hampir separuhnya tidak terpenuhi.
Jadi pertanyaannya sederhana: kenapa pemerintah menunggu sampai ancaman PHK massal benar-benar di depan mata baru bertindak?
Di mana antisipasi?
Di mana early warning?
Ini bukan kebijakan proaktif, ini pemadam kebakaran.
BI RATE NAIK 100 BPS. KABAR BAIK UNTUK SIAPA?
Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 100 basis poin dalam satu bulan menjadi 5,75%. Langkah ini disebut berhasil menarik modal asing masuk ke SBN dan SRBI.
Tapi di sisi lain, suku bunga tinggi artinya kredit makin mahal. UMKM yang sudah megap-megap kini harus membayar bunga lebih besar. Cicilan rumah naik. Biaya pinjaman usaha membengkak. Modal asing memang masuk, tapi apakah itu dirasakan oleh pedagang kaki lima, pengusaha kecil, atau buruh harian? Atau hanya dirasakan oleh mereka yang bermain di pasar keuangan?
Stabilitas nilai tukar memang penting. Tapi stabilitas di atas kertas tidak selalu berarti stabilitas di meja makan rakyat.
APBN DISEBUT SEHAT. TAPI RAKYAT TIDAK SEDANG MEMBAIK
Angka makro yang bagus tidak selalu mencerminkan kondisi mikro yang sesungguhnya. Pertumbuhan ekonomi yang terlihat di atas kertas bisa saja sedang berjalan di atas penderitaan yang tidak terlihat di statistik.
Rp381 TRILIUN DISIAGAKAN. TAPI LIKUIDITAS BARU KERING SETELAH PEMERINTAH SENDIRI YANG MENARIKNYA
Ini bagian yang perlu dicatat baik-baik. Dana Rp281 triliun yang sekarang dikembalikan ke perbankan itu sebelumnya ditarik oleh Kemenkeu sendiri pada Juni 2026. Lalu perbankan menjerit kekurangan likuiditas. Lalu pemerintah panik dan mengembalikannya. Ditambah dana siaga Rp100 triliun sebagai tameng.
Artinya, krisis likuiditas perbankan ini sebagian adalah krisis buatan sendiri. Tangan kanan menarik, tangan kiri mengembalikan, lalu keduanya naik ke podium dan menyebut ini sebagai langkah strategis.
Tidak ada yang bicara soal daya beli yang terus tergerus.
Tidak ada yang bicara soal gelombang PHK yang sudah terjadi, bukan hanya yang mengancam. Tidak ada yang bicara soal harga bahan pokok yang tidak ikut turun meski pejabat bilang inflasi terkendali.
Tidak ada yang bicara soal kepercayaan investor yang sudah lama goyah bukan karena faktor global semata, tapi karena ketidakpastian kebijakan di dalam negeri sendiri.
Yang ada hanya deretan angka yang terdengar meyakinkan di hadapan kamera, sementara di luar gedung DPR, orang masih bertanya-tanya kapan beratnya hidup ini benar-benar berkurang.
Konpers selesai. Para pejabat kembali ke mobil dinas masing-masing. Dan rakyat kembali ke realita !!!
“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.
Guys, ada satu hal yang menurut gue paling jahat dan paling halus yang sedang dilakukan pemerintah ke kita semua sekarang.
Bukan dengan kekerasan.
Bukan dengan ancaman langsung.
Tapi dengan satu metode yang jauh lebih efektif:
Normalisasi.
Pelan-pelan.
Bertahap.
Sampai kita semua lupa bahwa hal yang sekarang kita anggap "ya begitulah" sebenarnya dulu adalah sesuatu yang tidak masuk akal.
Mari kita mulai dari awal:
Dulu Gibran tidak memenuhi syarat usia untuk jadi calon wakil presiden.
Aturan jelas.
Batas usia jelas.
Tidak ada ruang abu-abu.
Lalu tiba-tiba aturannya diubah.
Batas usia digeser.
Dan Gibran bisa maju.
Saat itu semua orang ribut.
Demo.
Kritik.
Headline media penuh dengan kata
"konstitusi dirobek".
Sekarang?
Sudah lewat lebih satu tahun.
Sudah jadi sejarah.
Tidak ada yang ribut lagi.
Yang dulu dianggap pelanggaran konstitusi terbesar sekarang dianggap "ya sudah terjadi, mau gimana lagi".
Itu normalisasi yang pertama.
Lalu janji-janji politik:
Selama kampanye segala macam janji diucapkan.
Yang didengar rakyat: harga akan turun, kesejahteraan akan naik, korupsi akan diberantas habis.
Sekarang janji-janji itu satu per satu menguap.
Harga naik bukan turun.
Subsidi dipotong bukan ditambah.
Dan ketika ditanya jawabannya selalu sama:
"kondisi global", "tidak sesederhana itu", "butuh proses".
Dan kita semua mulai menerima jawaban itu.
Padahal dulu janji itu yang membuat kita memilih.
Itu normalisasi yang kedua.
Lalu MBG:
Program senilai Rp335 triliun.
Korupsi terbongkar sebelum setahun berjalan.
Kepala BGN ditangkap.
Dapur SPPG meledak dari 21.000 jadi 27.000 dengan jual beli titik yang terungkap sendiri oleh Zulhas.
Reaksi pertama kaget.
Marah.
Gila, ini program flagship sudah korupsi dari awal!
Sekarang?
Ya namanya program besar pasti ada yang nyolong. Yang penting programnya jalan.
Itu normalisasi yang ketiga.
Dan ini yang paling licik penangkapan korupsi dijadikan prestasi:
Setiap kali ada pejabat ditangkap karena korupsi pemerintah dan pendukungnya langsung framing:
"Lihat, ini bukti pemerintah serius berantas korupsi!"
Tapi tunggu.
Penangkapan itu bukan prestasi.
Penangkapan itu adalah bukti bahwa korupsi terjadi di program yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah itu sendiri.
Bayangkan rumah kamu kebakaran karena kompornya bocor dan kamu malah dipuji karena berhasil memadamkan apinya.
Padahal yang harusnya dipertanyakan adalah:
kenapa kompornya bocor dari awal?
Itu normalisasi yang keempat dan ini paling berbahaya karena membalik logika sebab-akibat.
Lalu kenaikan BBM:
Dulu waktu dolar tembus Rp15.000 itu dianggap krisis nasional.
Headline besar.
Rapat darurat.
Semua orang panik.
Sekarang rupiah di Rp18.000.
Dan reaksinya?
"Ya begitulah kondisi global, semua negara juga kena."
Pertamax naik. Pertalite ikut terdampak abang ojol harus antri jam 4 pagi sebelum SPBU buka.
Tapi narasinya:
"Pertalite kan tidak naik, jadi rakyat kecil tidak terdampak."
Itu normalisasi yang kelima.
Dan ini yang paling menyeramkan buzer yang menyerang siapapun yang masih kritis:
Connie Rahakundini Bakri sampai harus lari ke Rusia karena nyawanya terancam.
Dino Patti Djalal diserang karena mengkritik biaya perjalanan presiden.
Saiful Mujani dikriminalkan.
Dokter Tifa dipolisikan.
Dan setiap kali ada yang kritis buzer langsung bergerak. Framing langsung dibentuk:
"ini cuma pencari sensasi",
"ini bagian dari konspirasi asing",
"ini orang yang tidak puas karena tidak dapat jabatan".
Pelan-pelan orang-orang yang masih berani bicara jadi makin sedikit.
Bukan karena mereka salah.
Tapi karena ongkos untuk bicara jadi terlalu mahal.
Itu normalisasi yang keenam dan ini yang membuat seluruh proses normalisasi sebelumnya bisa berjalan tanpa perlawanan.
Dan ini yang paling jahat dari semuanya kita mulai lelah:
Setiap normalisasi butuh energi untuk dilawan.
Setiap kali ada yang salah butuh tenaga untuk marah, untuk kritik, untuk turun ke jalan, untuk bertanya "kok bisa begini?"
Tapi ketika hal-hal yang salah ini datang terus-menerus satu demi satu, hampir tanpa henti energi kita untuk marah pun habis.
Dan ketika energi untuk marah habis yang tersisa hanya satu hal: menerima.
"Ya sudahlah."
"Mau gimana lagi."
"Memang begini negaranya."
"Capek juga kalau terus-terusan marah."
Dan itulah tujuan sebenarnya dari seluruh proses ini.
Bukan untuk membuat kita setuju.
Tapi untuk membuat kita terlalu lelah untuk tidak setuju.
Normalisasi bukan terjadi karena rakyat bodoh.
Normalisasi terjadi karena rakyat dibuat lelah secara sistematis satu krisis demi satu krisis,
satu pelanggaran demi satu pelanggaran,
satu janji yang diingkari demi satu janji lainnya sampai titik di mana melawan terasa lebih melelahkan daripada menerima.
Dan ketika seluruh generasi sudah tumbuh dengan menganggap semua ini "normal" tidak akan ada lagi yang bertanya "kenapa harus seperti ini?" Karena bagi mereka memang dari awal sudah seperti ini.
Itulah kenapa melawan kelelahan untuk tetap bertanya, tetap kritis, tetap mengingat bagaimana seharusnya adalah hal paling penting yang bisa kita lakukan sekarang.
Karena begitu kita berhenti bertanya itulah saat normalisasi benar-benar menang.
Berat..
Justru kalau minta hentikan MBG, pasti kalah calonnya.
Pegawai SPPG itu jumlahnya jutaan orang, belum lagi keluarganya, belum lagi supply chainnya dari transportasi hingga bahan baku.
Menghentikan MBG itu hanya akan membuat kelas menengah di perkotaan senang.
Tapi akan bikin marah kelas bawah dan orang2 kampung yang pekerjaannya bergantung dari MBG.
Makanya itu, kita semua ini udah dijebak secara politik oleh MBG.
Tidak akan ada politisi yang akan membatalkan MBG. Dijamin itu.
Uang Rakyat Habis Untuk Ngurus Pejabat Negara yang Menggemuk. Padahal hanya 5 tahunan usianya. Diistimewakan oleh rakyat - tapi kinerjanya buruk untuk rakyat