Ada ada aja statementnya, gua bingung ini pada gak koordinasi apa gimana yak.. 🤣🤣
Untuk Sapi Kurban aja gak tau, apalagi koordinasi soal keuangan negara, ah gak kebayang dah.. 🤣
Menyebut terlalu boros , media asing soroti kebijakan Pak Prabowo yg di nilai merusak keuangan & demokrasi .
Media ternama asal Inggris , The Economist , melaporkan secara kritis arah kebijakan Pak Prabowo.
Ternyata di luar negri juga ada yg memperhatikan, bagaimana boros nya kebijakan sekarang ini .
Gimana gak boros , setiap hari habis kan uang triliunan untuk MBG , belum lagi pembangunan koperasi merah putih yg ugal-ugalan .
Belum lagi keseringan plesir ke luar negri , yg nginepnya di hotel yg bertarif 200 juta 🤦♂️
Boleh gak dana MBG yang Rp 1 triliun per harinya kita setop buat bayar gaji guru² PPPK dan honorer lainnya..
Mereka ini sudah 4 bulan lho gak terima gaji @Abe_Mukti@setkabgoid@Gerindra
@insidefolkative Mau ini jalan menuju pilpres kek, mau ini kampanye dini kek. Yg penting duit negara dirasain oleh smua masy. Dan ga berputar di timsesnya aja
Subsidi pendidikan itu krusial utk kondisi skrg dimana bnyk sekolah2 swasta yg kondisinya "hidup segan mati susah"
Coba dipikir.
DKI Jakarta bikin 103 sekolah gratis pake dana Rp253M yg relatively setara dengan pembangunan 1 sekolah garuda yg anggarannya Rp200M per sekolah
RAKYAT GUGAT PENSIUN SEUMUR HIDUP DPR, KANDAS DI MK! 🔥
⚖️Dr. Lita Gading mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pemerintah merubah atau menghilangkan aturan yang membuat anggota DPR bisa mendapat pensiun seumur hidup dari negara.
📌Gugatan Dr. Lita Gading bersama Syamsul Jahidin tentang pensiun seumur hidup anggota DPR tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 September 2025.
Intinya, Dr. Lita ingin MK menyatakan bahwa aturan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR itu tidak adil dan seharusnya dibatalkan atau diubah.
Faktanya banyak rakyat biasa harus bekerja sampai tua tanpa jaminan hidup layak.
Apa jawaban MK?
MK MENOLAK gugatan tersebut.
Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan Dr. Lita Gading “tidak dapat diterima”.
👉Bahasa sederhananya:
Gugatan itu dianggap tidak bisa diproses lebih lanjut, karena objek yang digugat sudah tidak relevan / dianggap sudah pernah diputus dalam perkara lain.
Kok aneh ya alasannya ?
Karena itu, MK tidak membuat putusan baru yang membatalkan pensiun DPR berdasarkan permohonan Dr. Lita.
👉Siapa saja hakim MK tersebut?
Dalam Perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025 (gugatan Dr. Lita Linggayati Gading dkk soal pensiun DPR), Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut adalah:
1. Suhartoyo – Ketua Majelis Hakim
2. Saldi Isra – Hakim Konstitusi
3. Anwar Usman – Hakim Konstitusi
4. Enny Nurbaningsih – Hakim Konstitusi
5. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh – Hakim Konstitusi
6. M. Guntur Hamzah – Hakim Konstitusi
7. Arsul Sani – Hakim Konstitusi
8. Ridwan Mansyur – Hakim Konstitusi
👉Kesimpulan akhirnya
Karena gugatan Dr. Lita Gading tidak diterima, maka:
✅ aturan pensiun anggota DPR tidak otomatis hilang dari putusan ini
✅ negara tetap menjalankan ketentuan yang berlaku
✅ pensiun anggota DPR tetap diberikan sesuai sistem dan aturan yang ada.
Penutup
⚖️ Rakyat menggugat.
🏛️ MK menolak.
💰 Pensiun DPR tetap aman.
Negara ini keras untuk rakyat kecil, tapi lembut, berbaik hati untuk pejabat. 💢