𝐋𝐚𝐢𝐥𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐐𝐚𝐝𝐚𝐫
Imam Al-Ghazali membuat semacam rumus untuk memprediksi datangnya lailatul qadar.
Semoga Allah menakdirkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin.
Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad.
Guys, Bahlil Lahadalia Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar akhirnya bicara terbuka tentang kontroversi doktor UI-nya yang sudah berbulan-bulan jadi perdebatan.
Dan cara dia membela dirinya sendiri sangat menarik karena bukan dengan membantah tuduhan, tapi dengan balik bertanya: tunjukkan aturan mana yang gue langgar.
Ini kronologi versi Bahlil:
Bahlil daftar S3 di UI tahun 2022. Tes dua kali pertama tidak lolos, kedua lolos. Masuk program SKSG program berbasis riset bukan kuliah mingguan.
Dalam wawancara masuk, dia bilang tujuannya bukan cari ijazah tapi ingin menguji kebijakan hilirisasi yang dia buat secara akademik.
Di awal program dia ditanya berapa lama ingin selesai. Pihak kampus menjawab: minimal 4 semester.
Bahlil menginterpretasikan itu sebagai:
boleh selesai di semester keempat.
Bukan: harus menjalani minimal empat semester penuh dulu baru boleh ujian.
Dari situ dia melaju seminar, ujian tertutup, ujian terbuka.
Selesai dalam 1 tahun 8 bulan.
"Saya sudah diundang rektor untuk ujian terbuka.
Kalau saya tidak layak jangan undang saya ujian.
Yang undang saya rektor, bukan saya yang minta."
Dan ini tentang tuduhan plagiat yang paling disorot publik:
Ada kuesioner dari LSM JATAM yang diklaim digunakan tanpa izin dalam penelitiannya.
Bahlil bilang itu hanya untuk ujian tertutup dan sudah dikeluarkan tidak ada di disertasi final yang hampir 500 halaman.
Soal tuduhan menyontek dari skripsi sekolah tinggi agama Bahlil langsung menantang:
"Bagaimana mungkin? Judul disertasi saya tentang tata kelola kelembagaan hilirisasi nikel. Uji saya. Debat terbuka di kampus.
Saya sudah minta difasilitasi SKSG untuk debat dengan profesor yang dianggap mumpuni di bidang ini. Sampai sekarang tidak ada yang datang."
Dan ini tentang sanksi yang dia terima dan statusnya sekarang:
UI mengeluarkan SK yang meminta Bahlil melakukan tiga hal: revisi disertasi, buat jurnal, dan gelar seminar internasional.
Bahlil mengklaim semua sudah dilakukan. Revisi sudah selesai dan sudah ditandatangani semua dosen penguji.
Jurnal sudah accepted bahkan melampaui permintaan awal yang hanya submitted.
Seminar internasional sudah dilakukan di Lemhanas.
Tapi gelar doktornya masih ditahan.
Alasannya sekarang berubah: harus disidangkan oleh empat organ UI dulu MWA, rektor, senat akademik, dan dewan guru besar.
"SK-nya bilang revisi.
Saya sudah revisi.
SK-nya bilang submitted.
Saya kasih yang accepted.
Lalu berubah lagi aturannya. Ini lembaga punya aturan atau tidak?"
Dan ini yang paling pedas dari seluruh pernyataannya:
Bahlil secara terbuka menyebut ada indikasi masalah politik di balik penahanan gelarnya.
Dia tidak menyebut nama tapi kalimatnya sangat jelas:
"Orang sudah ikuti aturan, tidak diberikan haknya apa artinya? Ada apa di balik itu?"
Dan dia menutup dengan pernyataan yang paling emosional dan paling menohok:
"Apakah kami orang-orang Timur tidak boleh selesai di UI?
Apakah UI hanya untuk orang dari pulau tertentu?
Ini bukan hanya terjadi pada saya."
Dan ini pertanyaan yang paling penting yang tidak terjawab:
Bahlil menyebut para dosen penguji dan pembimbingnya kena sanksi dari UI.
Tapi dia bilang itu urusan mereka dengan lembaga bukan urusannya.
Padahal justru di situ letak masalah paling fundamental: kalau para pengujinya dinyatakan melanggar etika akademik lalu bagaimana dengan hasil ujian yang mereka pimpin?
Apakah hasilnya masih valid?
Itulah yang tidak dijawab dengan tuntas oleh Bahlil.
Dan itulah yang menurut gue menjadi inti dari seluruh kontroversi ini.
Bahlil bukan orang yang tidak cerdas.
Dia membangun argumen yang rapi: ikuti aturan, laksanakan semua yang diminta, tantang siapapun untuk debat terbuka, dan tunjukkan aturan mana yang dilanggar.
Tapi ada satu hal yang tidak bisa dijawab dengan argumen itu: ketika penguji dan pembimbing yang mengesahkan karyanya dinyatakan melanggar etika oleh institusi yang sama kepercayaan pada prosesnya menjadi pertanyaan yang sah.
Dan selama itu belum dijawab secara transparan oleh UI perdebatan ini tidak akan selesai.
Daftar 40+ homeless media yang diundang Kepala Bakom RI Qodari:
1. Folkative
2. Indozone
3. Dagelan
4. Indomusikgram
5. Infipop
6. Narasi
7. Muslimvlog
8. USS Feed
9. Bapak-Bapak ID
10. Menjadi Manusia
11. GNFI
12. Cretivox
13. Kok Bisa?
14. Taubaters
15. Pandemic Talks
16. Kawan Hawa
17. Folix
18. Ngomongin Uang
19. Big Alpha
20. Good States
21. Hai Dulu
22. Proud Project
23. Vibes
24. Unframed
25. Kumpul Leaders
26. CXO Media
27. Volix Media
28. How To Do Nothing
29. Everless Media
30. Geometry Media
31. Folks Diary
32. Dream
33. Melodi Alam
34. NKTSHI
35. Modestalk
36. Lead Media
37. Nalar TV
38. Mahasiswa dan Jakarta
39. North West
40. Mature Indonesia
Apakah pertumbuhan ekonomi kita "real" diangka 5.61%? Tapi kok dilapangan banyak yang ngeluh tambah sulit? Pengangguran turun ke 4,68%, Yang kerja tambah banyak, tapi kok dilapangan makin susah? Yuk kita bahas pelan pelan. Kamu enggak perlu background ekonomi untuk memahami tulisan ini sampai habis.
Presiden Prabowo Subianto memang cerdik. Ratusan trilyun dana pendidikan yang dipakai untuk MBG itu bisa menciptakan endowment effect pada dua kelompok orang sekaligus.
Kelompok pertama adalah para politisi dan pebisnis yang dapat proyek SPPG.
Kelompok kedua adalah para siswa penerima makan siang gratis (enak gak enak, pokok gratis).
Apa itu endowment effect? Endowment effect adalah rasa ketergantungan pada sesuatu yang terasa bernilai sejak dinikmati. Misal sampeyan biasanya nyaman-nyaman saja (atau nyaman-nyaman banget) naik KA eksekutif. Tapi sejak nyicipi KA kompartemen, badan jadi pegel kalau naik eksekutif.
Di kalangan pemilik SPPG, endowment efeknya adalah proyek padat karya dan padat modal yang multi-years.
Prabowo mengalihkan bongkah besar dana pendidikan untuk proyek SPPG. Ini adalah nyaris satu-satunya cara agar para politisi bisa turut menikmati dana pendidikan secara rutin.
Ketimbang nyuruh mereka ngajar, Prabowo menyuruh mereka menyiapkan makanan. (Sebagai putra seorang dosen, sang presiden pasti tahu bahwa mengajar itu jauh lebih sulit daripada menyiapkan makanan). Ketimbang mengajak mereka mencerdaskan bangsa, Prabowo mengajak mereka mengenyangkan siswa. Simpel dan efektif.
Saat Prabowo butuh memusatkan oligarki, MBG adalah cara yang sangat cerdas. Ini harus diakui.
Bagi sejumlah politisi, MBG adalah sumber penghasilan baru yang rutin dan besar. Tanpa korupsi pun, proyek ini sudah lucrative, apalagi ditambah korupsi. Jangan lupa, di mana ada procurement, di situ ada korupsi. Apalagi kalau procurement-nya aneh-aneh seperti di MBG (misal kaos kaki milyaran).
Kelak, para pihak yang terlibat tak akan ingin proyek itu sirna.
Inilah endowment effect di kalangan politisi dan pengusaha.
Bagaimana dengan para pelajar penerima MBG? Mereka perlahan akan menikmati makan siang gratis ini. Memang ada beberapa kasus ekstrem seperti keracunan. Tapi selebihnya, makan siang gratis itu oke lah. Bukan the best thing in your life, tapi ok.
Para siswa ini kelak tak akan ingin MBG hilang. Endowment effect di kalangan ini adalah kenyamanan makan siang gratis yang membuat mereka tak perlu antri di kantin.
Saya dan Anda boleh pro boleh kontra pada MBG. Tapi saya terpaksa mengakui bahwa ini adalah cara efektif untuk menjadikan Prabowo (kalau bukan sekarang, ya besok-besok) sebagai pahlawan di dalam kabut endowment effect itu.
Gimana, aman?
cc:Abdul Gaffar Karim
Guys, ada berita yang menurut gua perlu dibicarakan dengan sangat jujur karena ini adalah bagian dari pola yang sudah terlalu sering terjadi dan sudah saatnya diperhatikan publik secara serius.
Tanggal 1 Mei 2026 hari libur nasional Hari Buruh Menteri PU Dody Hanggodo diam-diam melantik Mayjen TNI Purnawirawan Arnold Aristoteles sebagai Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU.
Bukan di hari kerja.
Bukan secara terbuka.
Di tanggal merah.
Secara tertutup.
Tiga hal yang langsung harus dicatat.
Pertama soal waktunya.
Pelantikan pejabat eselon I setingkat Dirjen adalah jabatan yang sangat strategis.
Normalnya dilakukan di hari kerja, secara resmi, dengan prosesi yang bisa dipantau publik.
Memilih tanggal merah dan prosesi tertutup bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan atau karena urgensi administrasi semata.
Itu adalah pilihan yang sangat disadari.
Kedua soal orangnya.
Arnold Aristoteles adalah pensiunan jenderal bintang dua dari kecabangan Zeni TNI AD satuan teknik militer.
Sebelum pensiun dia menjabat Gubernur Akademi Militer, lalu menjadi Tenaga Ahli Pengajar di Lemhannas.
Dia bukan birokrat sipil yang naik melalui jalur karir Kementerian PU.
Dia adalah purnawirawan militer yang tiba-tiba mengisi jabatan sipil teknis di kementerian yang mengelola infrastruktur air seluruh Indonesia.
Ketiga soal posisinya.
Dirjen Sumber Daya Air bukan jabatan seremonial. Ini adalah posisi yang mengontrol kebijakan pengelolaan bendungan, irigasi, sungai, dan infrastruktur air di seluruh Indonesia.
Anggaran yang dikelola sangat besar.
Keputusan yang dibuat berdampak langsung ke petani, ke daerah yang bergantung pada irigasi, ke jutaan orang yang hidupnya terhubung dengan pengelolaan sumber daya air.
Dan ini adalah pertanyaan yang menurut gua harus dijawab secara terbuka.
Apa kompetensi teknis spesifik yang membuat seorang Gubernur Akademi Militer dan pengajar strategi di Lemhannas dipilih untuk memimpin Direktorat Jenderal Sumber Daya Air?
Bukan pertanyaan retoris ini adalah pertanyaan konkret yang publik berhak mendapat jawaban yang konkret juga.
Menteri Dody menyebut kata statecraft keterampilan mengelola kebijakan negara.
Tapi Dirjen SDA bukan posisi yang membutuhkan statecraft dalam pengertian strategi besar.
Ini posisi yang membutuhkan keahlian teknis dalam hidrologi, manajemen infrastruktur air, dan tata kelola anggaran pembangunan.
Apakah rekam jejak militer Arnold mencakup itu secara substansial?
Yang membuat ini semakin mengkhawatirkan adalah konteks yang lebih luas.
Ini bukan satu-satunya posisi sipil yang diisi purnawirawan TNI dalam pemerintahan Prabowo. Polanya sudah terlihat cukup jelas jabatan-jabatan strategis di kementerian teknis, BUMN, dan lembaga pemerintah secara bertahap mulai diisi oleh tokoh-tokoh berlatar belakang militer.
Saiful Mujani sudah memperingatkan soal ini. Undang-undang sendiri menyatakan bahwa anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil harus pensiun terlebih dahulu.
Tapi bahkan untuk yang sudah pensiun pun, pertanyaan tentang kompetensi teknis dan potensi konflik kepentingan tetap sangat relevan.
Dan soal prosesinya yang tertutup di tanggal merah itu menambah satu dimensi lagi yang tidak bisa diabaikan.
Transparansi dalam pengangkatan pejabat publik bukan sekadar formalitas. Ini adalah bagian dari akuntabilitas.
Ketika proses pelantikan dilakukan secara diam-diam di hari libur, itu menciptakan kesan bahwa ada sesuatu yang tidak ingin diperlihatkan kepada publik. Dan kesan itu benar atau tidak — adalah sesuatu yang sangat merusak kepercayaan.
Intinya guys bukan soal apakah Arnold mampu atau tidak sebagai individu. Mungkin dia orang yang kompeten dan berintegritas.
Tapi sistem yang sehat adalah sistem yang transparan dalam proses rekrutmen pejabat publiknya, yang menjelaskan kepada rakyat mengapa seseorang dengan latar belakang tertentu dipilih untuk jabatan teknis tertentu,
dan yang melakukan pelantikan secara terbuka sehingga publik bisa melihat dan menilai. Semua itu tidak terjadi di sini. Dan itu adalah masalah yang jauh lebih besar dari satu nama atau satu jabatan.
Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia.
1 Mei — Hari Buruh.
Prabowo hadir di Monas.
Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi.
Berpidato.
Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah.
2 Mei — Hari Pendidikan Nasional.
Prabowo rapat tertutup di Hambalang.
Tidak ada seremoni khusus.
Tidak ada pidato untuk guru dan siswa.
Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas.
Bukan kebetulan ini adalah pilihan.
Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat.
Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik.
Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi.
Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas.
Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana.
Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik.
Makanya satu dirayakan dengan meriah.
Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang.
Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet:
8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran.
2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi.
Pola ini konsisten.
Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama:
"Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia."
Tanpa angka.
Tanpa target.
Tanpa timeline.
Tanpa akuntabilitas.
Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini:
Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak.
Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi.
Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah.
Bukan ide buruk.
Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai.
Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih:
Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali.
Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat.
Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi.
Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya.
"Ing ngarsa sung tulada."
Di depan memberi teladan.
Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia?
Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar.
Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis.
Bukan salah buruhnya.
Mereka memang harus diperjuangkan.
Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan.
Itu politik.
Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.
🇨🇳 🇺🇸 🇮🇷 Amerika Serikat telah memperingatkan China bahwa ia akan menghadapi tarif 100% jika terus membeli minyak dari Iran.
China menanggapi: China tidak akan pernah menerima dikte atau kebijakan yang mengancam. Upaya untuk memberlakukan tarif 100% tidak akan mengubah posisi kami, tetapi justru akan mendorong kami untuk mengambil langkah-langkah tegas guna melindungi kedaulatan kami dan kepentingan ekonomi kami serta sekutu-sekutu kami.
Kerja sama internasional tidak dibangun di atas tekanan, dan mereka yang mencari eskalasi akan menanggung konsekuensinya.
Akibat efisiensi 165 penjaga perlintasan kereta akan dirumahkan, masih mau bilang politik gak ngaruh ke kehidupan?
ya gimana Presiden aja habis jenguk korban laka KRL besoknya udah nyuruh rakyatnya kabur ke Yaman
cc:threads
This man singlehandedly destroyed science as an institution
His name was Robert Maxwell, and he was the father of Ghislaine Maxwell
He turned scientific knowledge into a commodity, locked it behind a paywall, a created the system which breeds authoritarian, conformist scientists who are terrified to challenge established dogma
His system weaponized science for elite control
British jew, media tycoon, and Mossad agent
He was the first to turn scientific publishing into a ruthless commercial business, locked behind steep paywalls.
In 1951 he founded Pergamon Press, which launched hundreds of niche scientific journals - each a tiny monopoly in its field, demanding expensive subscriptions
Overnight, freely available public-domain scientific knowledge became gated behind high costs, accessible only to an “intellectually elite” class… the new “intelligentsia”
He called this setup “a perpetual financing machine.” and it became the template for the entire industry today.
This commercial monopoly on science extracts free labor from scientists, who work tirelessly to write papers, review work and edit manuscripts to further their career prospects - all at no cost,
The profit margins for scientific journals far exceed almost every other industry. The top publisher’s margins are higher than Google and Apple. Elsevier, for example, brought in ~ $1.4 billion profit in 2024 alone.
This is a huge business which artificially inflates the cost of knowledge dissemination - that is ironically funded in large part by the taxpayer.
Unfortunately the entire business model incentivises VOLUME over QUALITY: Careers, grants, and promotions tie to publication count in "prestigious" (high-fee) journals.
This means that researchers are penalized for publishing less, and are instead rewarded for pumping out high quantity with little inherent value.
In other words, there are tangible benefits to publishing junk science, manipulated data and fabrication.
This model disincentivizes and actively punishes genuine scientific curiosity, independent thinking, long-term/risky work, and controversial opinions or lines of research which challenge established dogma.
It breeds authoritarian, conformist, self-censoring scientists who are averse to risk.
Furthermore, it laid the foundation for a gated elite class of “intelligentsia”. Only those in the “club” at wealthy scientific institutions, who tow the party line, are granted access to scientific knowledge. Those who stray too far from the norm are shunned and expelled.
The ultimate result? A bloated, generic mess of low-rigor, irreproducible papers
This model, which still dominates to this day, facilitated the corporatization and weaponization of of science
What began as a relentless pursuit for truth was coopted and sacrificed for endless greed & elite control of knowledge itself