Plis ingat selalu bahwa pemimpin negara tidak datang sekalipun ke lokasi bencana besar itu gak wajar ya. Sama sekali gak wajar.
Takut bgt kt lama2 jd menormalisasi hal-hal yg gak seharusnya 🥲
Akhirnya ngebuktiin sendiri kalo MBG ini lahan basah 😅 Tanggal 9 April diminta kasih harga roti 1.500 padahal harga aslinya 3.000, tapi nota tetap harus ditulis 3.000.
Habis itu semua chat hilang ditarik. Semalam chat lagi, ternyata masih juga nego harga roti 😂
ini parah banget sih guys🤡
sc:threadsspidolls
URGENT: TESSO NILO DALAM BAHAYA, TESSO NILO DALAM BAHAYA , TESO NILO DALAM BAHAYA🚨
JANJI PEMERINTAH UNTUK MENGEMBALIKAN TESSO NILO JADI KAWASAN HUTAN YANG RAMAH AKAN SATWA CUMA SEKEDAR OMON OMON.
PEMERINTAH PEMBOHONG
PEMERINTAH PENDUSTA
PEMERINTAH KALAH SAMA MAFIA
Meski Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyita kebun-kebun sawit di Taman Nasional Tesso Nilo sejak 10 Juni 2025, tandan buah segar (TBS) dari kawasan konservasi itu tak berhenti mengalir ke pabrik-pabrik di sekitarnya.
Investigasi Mongabay membuktikan: truk-truk pengangkut sawit ilegal tetap beroperasi, menembus koridor perusahaan bubur kayu, melewati batas provinsi, hingga CPO-nya tiba di kilang milik korporasi besar yang mengklaim komitmen nol deforestasi.
Di balik rantai pasok yang panjang itu, satu benang merah tampak jelas absennya sanksi terhadap pabrik penerima. Selama pembeli tak disentuh hukum, permintaan terhadap sawit ilegal akan terus ada.
Para pegiat lingkungan dan pakar hukum mengingatkan: Satgas PKH punya kewenangan dan regulasi yang cukup untuk menindak pabrik-pabrik itu, namun hingga kini pilihan itu belum diambil. Tesso Nilo pun terus menyusut.
Di Aceh kami bagi bagi sepatu sekolah Rp 35.000. Di tangan negara angkanya bisa jadi Rp 700.000. Itulah yang terjadi ketika pengawasan kebijakan lemah. Anggaran dibuang-dibuang ditengah APBN sedang krisis
Guys, Feri Amsari lagi ngebedah program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan poin utamanya tuh bukan soal niatnya baik atau nggak, tapi cara jalannya yang dianggap bermasalah secara hukum dan sistem.
Jadi gini… menurut dia, program sebesar MBG ini harusnya punya dasar hukum yang jelas.
Masalahnya?
- Nggak ada undang-undang khusus yang ngatur program ini secara detail.
Yang ada cuma masuk ke anggaran di Undang-Undang APBN.
Padahal angkanya nggak main-main:
- Bisa tembus sekitar Rp1,2 triliun per hari
-atau sekitar Rp300–360 triliun per tahun
Nah, di sini dia mulai nyerang logikanya:
Program segede ini, makan duit ratusan triliun,
tapi:
-Tujuannya nggak dijelasin secara ilmiah
-Mekanismenya nggak transparan
-Nggak ada kajian dampak (kayak RIA / analisis ekonomi)
-Bahkan nggak ada uji coba (pilot project)
Jadi menurut dia:
ini kayak program besar tapi lompat langsung jalan tanpa test dulu
Masalah makin keliatan di lapangan
Dia juga nyorot fakta-fakta kejadian:
-Ada makanan nggak layak (mentah, dll)
-Ada kasus keracunan
- Distribusi nggak rapi
Kenapa bisa dibilang berpotensi langgar konstitusi?
Karena di Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas:
- Negara wajib melindungi hak warga, termasuk:
- hak hidup layak
- hak kesehatan
- perlindungan anak
Tapi kalau program negara justru:
- bikin orang sakit
-distribusinya kacau
-nggak dirancang dengan benar
Maka niat baik aja nggak cukup, bisa dianggap melanggar konstitusi
Dia bilang Indonesia itu problemnya bukan cuma program, tapi sistem politiknya juga:
DPR + pemerintah terlalu sejalan(koalisi besar)
Hampir nggak ada oposisi kuat
Akibatnya:
program pemerintah mudah lolos tanpa kritik serius
Program bagus + eksekusi ngawur = tetap bahaya
Kalau nggak, ya siap-siap aja digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Tapi bukannya Mahkamah Konstitusi juga bisa di sogok ya sekarang???
Breaking: Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto ditandai dengan meningkatnya jumlah deforestasi di Indonesia.
___
Riset lembaga Auriga Nusantara mencatat 433.751 hektare hutan gundul sepanjang 2025. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dia omon boros anggaran tapi dia sendiri bikin administrasi gemuk banget (sampai kita gak tahu jumlah menteri dia). Aku sempat killing time hitung sirkel pembantunya saja ada 376-472 orang (udah termasuk stafsus, asisten dll). Dia sendiri bikin sistem tidak efisien. 🥵
Guys Prabowo baru saja digugat di PTUN Jakarta.
Bukan oleh partai oposisi. Bukan oleh politisi. Tapi oleh koalisi masyarakat sipil CELIOS, AJI, WALHI, Indonesia for Global Justice, dan beberapa organisasi lainnya.
Gugatannya soal apa?
Perjanjian dagang Indonesia-Amerika yang Prabowo tanda tangani tanggal 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR. Tanpa partisipasi publik yang bermakna.
Namanya Agreement on Reciprocal Trade atau ART.
Dan ini bukan gugatan receh.
Pasal yang dilanggar sudah jelas. Pasal 11 UUD 1945 presiden mau bikin perjanjian internasional soal perdamaian, perang, atau perdagangan harus minta persetujuan DPR dulu. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 2 dan 10 juga dilanggar.
Sebelum gugatan ini masuk CELIOS sudah kirim surat keberatan resmi ke Presiden tanggal 23 Februari. Berdasarkan undang-undang Presiden punya 10 hari kerja untuk merespons.
Batas waktunya 9 Maret 2026.
Tidak ada respons. Tidak ada tanggapan. Tidak ada tindakan apapun.
Diam total.
Dan diam itu dalam hukum administrasi negara — bukan berarti tidak ada masalah. Justru sebaliknya. Diam itu memperkuat landasan gugatan.
Dua hari setelah batas waktu habis gugatan resmi didaftarkan ke PTUN Jakarta.
Koalisi juga minta provisi agar PTUN menunda pelaksanaan ART selama proses sidang berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Bhima Yudhistira dari CELIOS bilang sesuatu yang perlu digarisbawahi.
ART bukan perjanjian dagang biasa. Ini perjanjian yang secara fundamental mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan Amerika Serikat.
Dan ini perlu dikaitkan dengan yang sudah gw bahas sebelumnya.
Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah memutuskan bahwa Trump tidak berwenang menentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya fondasi hukum dari sisi Amerika juga bermasalah.
Malaysia sudah batalkan perjanjian serupa setelah putusan itu keluar. Bilang terang-terangan — perjanjiannya tidak ada lagi.
Dan sekarang Indonesia punya dua masalah sekaligus.
Dari dalam perjanjian ditanda tangani tanpa prosedur konstitusional yang benar. Digugat di PTUN oleh masyarakat sipil.
Dari luar fondasi hukum perjanjian itu dari sisi Amerika juga sudah digugurkan pengadilannya sendiri.
Perjanjian yang dari dua sisi hukumnya bermasalah. Dan tidak ada satu pun penjelasan publik yang transparan dari pemerintah soal manfaat konkretnya bagi rakyat Indonesia.
Feri Amsari sudah bilang ini dari awal kalau presiden tidak patuh konstitusinya sendiri dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan sekadar prosedur.
Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.
"Moment @prabowo 'kesurupan' saat diwawancarai oleh Najwa Shihab"
Wowo ini salah satu penghalang orang masuk surga, liat dia ngomong bawaannya pen banget maki² ajg 😭
Kok serem sih… mbak Nana berkali-kali bilang banyak yang protes, dia keukeuh ngebantah. Ga ada gitu dia penasaran, nanya dulu minimal, “Siapa yang protes? Mana?” Malah come on come on doang ga mau tau. Nuduh orang ga objective tanpa tabayyun.
Bener-bener buta mata buta telinga.
Sekian banyak kejadian dari mulai keracunan, dibunuh aparat, bencana alam, presiden join board of shit, gue ga paham ya kenapa masih banyak orang yang bilang "anak abah gamon". Maksud gue, ini kejadian buruk bejibun, lu sadar ga kita itu bukan gamon tapi GILA, KITA STRESS
Disaat Media nasional dan pemerintah pusat sudah mulai meninggalkan Aceh, di lain sisi media Malaysia tetap terus mengabarkan tentang Aceh, "orang Aceh bagai pelarian di bumi sendiri" 💔😭
The further an area is from the center of government, the less attention is paid to development in that area.🥀