18 tahun. Itu tuntutan jaksa buat seseorang yang udah ngabisin waktu bertahun-tahun mencoba memajukan negara ini. Terlepas dari kamu setuju atau gak sama pandangan politiknya, coba deh renungin baik-baik angka itu.
Ini bukan kejadian yang pertama kali. Indonesia itu punya pola yang diam-diam menghancurkan: orang-orang pinter, kompeten, dan punya niat tulus masuk ke pemerintahan, tapi ujung-ujungnya malah dihancurin sama sistem. Gak selalu karena mereka bersalah, tapi seringnya cuma karena kehadiran mereka "dianggap mengganggu".
Tapi anehnya, kita terus-terusan nyuruh anak-anak muda terbaik kita: "Masuk dong ke pemerintahan. Mengabdi dong buat negara. Bawa perubahan."
Siapa juga yang mau kalau mereka ngelihat langsung kejadian kayak gini di depan mata?
Siapa pun dalang di balik semua ini, mereka sama sekali gak lagi ngelindungin Indonesia. Mereka justru lagi ngajarin satu generasi orang-orang berbakat kalau jalan paling aman itu ya mending diam aja. Atau sekalian pergi ke luar negeri.
Buat yang suka nyinyir, "Ya udah, pergi aja sana!", tolong berhenti nutupin ego kalian dari kenyataan. Banyak kok orang Indonesia yang super cerdas dan bener-bener cinta sama negara ini. Mereka tetap stay di sini. Mereka ngebangun sesuatu. Mereka nyari cara lain buat berkontribusi di luar pemerintahan, karena masuk ke dalam sistemnya itu terlalu bahaya.
Tapi ini realita yang lebih pahit: sehebat apa pun startup, kreator, atau inovator kita di kancah dunia, KALAU pemerintahnya tetap korup dan gila kuasa, KALAU aturannya gak ngelindungin rakyat atau gak ngasih ruang buat industri berkembang dengan sehat, terus kita sebagai masyarakat bisa berharap apa?
Ini momen yang sedih banget buat Indonesia. Bukan cuma karena ada satu orang yang lagi diadili, tapi karena pesan yang ditangkap sama semua orang pintar dan idealis yang lagi ngelihatin kasus ini: bahwa negara ini sepertinya belum siap buat ngelindungin orang-orang yang berani membawa perubahan.
Tolong kami 🚨🚨🚨
Tidak ada dalam amar putusan hakim kemarin yang menetapkan agar Ibam segera ditahan di dalam rumah tahanan negara.
Namun JPU Roy Riady pagi ini menyatakan akan segera eksekusi penahanan Ibam ke rutan.
Ini zalim sezalim-zalimnya. Tolong, kenapa begini negara ini. 😭
Hari ini, Jumat 8 Mei 2026, kita kehilangan seorang ulama yang hidupnya ia habiskan untuk satu hal: memberi manfaat kepada umat melalui ilmu.
Al-Ustadz Aunur Rofiq bin Gufron, Lc. — namanya mungkin tidak selalu terdengar di panggung-panggung besar. Tapi bagi siapa saja yang pernah membaca Majalah Al-Furqon, pernah belajar ilmu sharf dari Al-Mukhtarot, atau pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Furqon Al-Islami Gresik — beliau adalah cahaya yang menerangi jalan mereka menuju Allah.
Beliau mendirikan pondok, menulis kitab, menerbitkan majalah. Bukan untuk terkenal. Tapi karena beliau tahu: ilmu yang tidak disebarkan adalah amanah yang terbengkalai.
Berapa banyak santri yang kini menjadi ustadz karena melewati tangan beliau?
Berapa banyak pembaca yang terselamatkan akidahnya karena halaman-halaman Al-Furqon?
Berapa banyak penuntut ilmu yang akhirnya memahami ilmu sharf karena kitab beliau yang sederhana namun padat?
Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala menerima seluruh amal kebaikan beliau, mengampuni segala dosanya, dan menempatkan beliau di antara para hamba-Nya yang dirahmati.
Kepada keluarga, para santri, dan seluruh yang mencintai beliau — semoga Allah karuniakan ketabahan dan menjadikan ilmu beliau sebagai sedekah jariyah yang terus mengalir hingga hari akhir.
Aamiin ya Rabbal ’aalamiin.
Al-Ustadz Aunur Rofiq bin Gufron, Lc.
Pendakwah Islam | Muassis Pondok Pesantren Al-Furqon Al-Islami Gresik
Wafat: Jumat, 21 Zulkaidah 1447 H / 8 Mei 2026
#InnalillahiWaInnaIlaihiRajiun #UstadzAunurRofiq #AlFurqon #PondokPesantrenAlFurqon #Gresik UlamaSunnah DakwahSunnah RumayshoNetwork SelamatJalan
kalian boleh ndak suka sama mutualku ini, tapi
dia menjanjikan daycare saat kampanye pilkada DKI 2016, dan beneran membangun 32 daycare profesional ketika jadi gubernur.
saat menjadi mendikbud 2014, dia juga membuatkan daycare di kantor kementrian [yg kemudian digusur].
sayangnya, masyarakat kita ga terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini, janji serupa di pilpres 2024 cuma dianggap remeh.
sekarang ketika ada kasus daycare malpraktek di jogja yg kemudian viral, kita cuma bisa menuntut pertanggungjawanan setelah kejadian, karena akar masalahnya tidak pernah jadi perhatian.
mereka gak care pentingnya daycare.
#lamjutkanmbg
Boleh gak dana MBG yang Rp 1 triliun per harinya kita setop buat bayar gaji guru² PPPK dan honorer lainnya..
Mereka ini sudah 4 bulan lho gak terima gaji @Abe_Mukti@setkabgoid@Gerindra
Mari belajar dari kebodohan heroik Ibam, nama aslinya Ibrahim Arief. Dia ini tech-bro lulusan luar negeri yang nolak gaji Rp5,1 miliar dari Facebook UK demi "membangun bangsa" lewat digitalisasi pendidikan. Hasilnya? Beliau sukses dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp16,9 miliar dalamkasus Chromebook. Return on Investment (ROI)
Terima kasih supportnya Ferry Irwandi dan @cania_citta 🙏🏼
Blak2an dari sumber funding yayasan, cerita ancaman, konsultan dituntut "cenayang," sampai dampak teknologi seperti Kampus Merdeka.
H-3 putusan, semoga Ibam bisa bebas sesuai fakta persidangan 🙏🏼
https://t.co/YaslqnKx7H
Ini Ririe istrinya Ibam. Makasih banyak atas dukungan yang terus mengalir untuk Ibam dari berbagai tempat.
Teruntuk yang belum paham perkara suami saya, atau yang tidak mengikuti sidang, saya mohon sebesar-besarnya untuk mempelajari kasus Ibam secara jujur agar tidak menzalimi keluarga saya dengan mengutip setengah-setengah informasi yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.
Sebagai seorang istri yang terus mendampingi Ibam dalam setiap persidangan, izinkan saya membagikan empat fakta yang telah terungkap sepanjang sidang hingga tuntutan:
1. Pertama, terungkap di persidangan, Ibam diminta peserta rapat 17 April 2020 untuk menjelaskan masukan terkait kebutuhan laptop hanya untuk aplikasi asesmen/ujian.
Namun, kemudian masukan Ibam dikutip tidak utuh oleh pejabat, dan dinarasikan seakan-akan masukan itu adalah "arahan" untuk SELURUH pengadaan.
2. Kedua, setelah rapat 17 April 2020 di atas, Ibam sudah memberi masukan tertulis spek yang netral, yaitu Windows dan Chromebook sekaligus, di tanggal 22 April 2020.
Faktanya, terungkap dari kesaksian Tim Teknis, pada 27 April 2020 mereka ditunjukkan satu potongan dokumen masukan Ibam, namun oleh pejabat dipelintir bahwa masukan tersebut hanya Chromebook.
Kemudian Tim Teknis diarahkan pejabat tersebut untuk buat survey dan kajian Chromebook, SEBELUM buat kajian Windows.
Terus bagaimana dengan kesaksian pejabat yang bilang "kajian sebelumnya diabaikan, dikasih yang baru, dan spesifikasinya sudah ditentukan"?
Tak lain tak bukan adalah upaya cuci tangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap sepanjang sidang-sidang berikutnya.
Karena kemudian terungkap: pejabat itu sendiri yang ternyata menyuruh tim teknis untuk buat kajian Chromebook dulu, baru setelahnya buat kajian Windows.
Jadi sudah terungkap bahwa narasinya dibolak-balik, agar yang disalahkan atas agenda pejabat tersebut adalah Ibam.
Terungkap juga di fakta persidangan: pejabat tersebut mengubah spek masukan Ibam, membocorkan spek ke vendor, berkoordinasi dengan vendor untuk pilih merk pemenang, serta terima keuntungan dari vendor.
3. Ketiga, terkait narasi "Ibam buat kajian Chromebook", bahkan di dalam tuntutan akhir JPU sudah TIDAK ADA LAGI tuduhan Ibam sebagai yang buat kajian teknis Chromebook.
Hal ini karena sudah dipatahkan oleh fakta-fakta persidangan, seperti rekaman sidang di bawah.
Tim Teknis mengakui: Ibam tidak ikut pembuatan kajian Chromebook, 80% masukan Ibam ditolak dan tidak masuk kajian, bahkan bukti screenshot yang ditampilkan di sidang menunjukkan Ibam tidak tahu kapan kajian selesai dibuat.
4. Keempat, pegawai yang mengurusi pendanaan yayasan tempat Ibam jadi konsultan, sudah bersaksi di sidang, kalau gaji Ibam berasal dari CSR (donasi) dua perusahaan: Djarum Foundation dan Wardah.
Keduanya tidak ada hubungannya dengan pengadaan dan tidak punya konflik kepentingan. Mereka berdonasi sebagai perusahaan yang punya kepedulian atas pendidikan Indonesia.
Semuanya terang benderang, kalau saja lihat sidang secara keseluruhan, dan bukan sepotong-potong.
Sekarang sudah H-2 putusan. Insya Allah semua fakta tersebut sudah terbuka di depan majelis hakim. Saya tak hentinya berdoa semoga Allah membukakan mata hati para majelis hakim agar bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk Ibam.
Mohon juga dukungan dan doa teman-teman semua untuk yang terbaik bagi keluarga kami.
Pak Rhenald Kasali @Rhenald_Kasali pun turut bersuara.
Menyatakan keprihatinannya atas kasus yg menimpa Ibam @ibamarief.
Mengamplifikasi kekhawatiran para generasi muda yang hendak membantu Indonesia, seperti dalam analisis Drone Emprit.
Terima kasih Prof. @Rhenald_Kasali atas dukungan dan apresiasinya terhadap perjuangan Ibam untuk bantu Indonesia, dan kini untuk mencari keadilan 🙏🏼
Kami berharap hasilnya baik, agar siapapun yang tulus mau bantu Indonesia ngga perlu khawatir seperti yang Prof juga rasakan.
Liat kan gimana usaha guru supaya eMBeGe itu tidak terbuang sia-sia atau mubazir....
Aku pun yakin para guru udh menasehati anak supaya menghargai eMBeGe dgn menghabiskan makanan yg diberikan.. bahkan guru pun hrus meluangkan waktu tambahan di jam mengajar mereka cm untuk ngurusin eMBeGe datang sampai urusan selesai.....🥺
Di Indonesia, nilai seorang pendidik itu rendah.
Sampe nangis darah minta gaji layak puluhan tahun, Pemerintah blg ngga ada anggaran.
Eh, buat MBG ternyata banyak sekali anggaran pusat.
Eh, buat Gedung Sate dan Gasibu ternyata banyak sekali anggaran daerah.
Di suatu negara yang aneh
Negara tropis = buah mahal
Negara maritim = ikan mahal
Negara CPO = migor mahal
Negara SDA = listrik dan BBM mahal
Negara hukum = tunggu viral
Swasembada pangan = beras mahal
Bebas aktif = ikut BOP
Negara religius = korupsi nya banyak, sampai kitab Tuhannya dikorupsi
Semuanya karena sistem yang buruk dan political will yang tidak berpihak rakyat tapi berpihak cepat balik modal dan nambah kekayaan pribadi hehe
Guys, BGN baru saja mengakui sesuatu yang menurut gue perlu dibaca dengan sangat teliti.
Mereka beli layanan video conference senilai Rp5,7 miliar.
Dan gue mau breakdown ini sampai ke angka paling dasarnya karena begitu kamu lihat detailnya, susah untuk tidak geleng-geleng kepala.
Faktanya dulu:
BGN membeli layanan video conference untuk periode April sampai Desember 2026 9 bulan. Nilainya Rp5,7 miliar.
Kapasitas: 5.000 pengguna aktif dan bisa menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi.
Alasannya: untuk koordinasi antara BGN pusat, pemerintah daerah, dan kepala SPPG di seluruh Indonesia.
Mari hitung matematikanya:
Rp5,7 miliar dibagi 9 bulan = Rp633 juta per bulan.
Per hari = Rp21 juta per hari hanya untuk video conference.
Sekarang bandingkan dengan fakta yang sudah kita ketahui:
BPOM tidak punya anggaran untuk sampling keamanan pangan MBG.
Total yang tersedia: Rp2,9 miliar untuk memastikan makanan 27.000 SPPG aman dimakan anak-anak.
Artinya: BGN menghabiskan dua kali lipat anggaran sampling BPOM hanya untuk video conference selama 9 bulan.
Sementara anak-anak yang keracunan sudah 6.457 orang dan tidak ada satu pun sampel makanan yang diuji secara independen oleh BPOM karena tidak ada anggarannya.
Dan ini yang paling tidak masuk akal:
BGN bilang mereka butuh layanan dengan kapasitas 50.000 peserta dalam satu sesi.
Untuk apa?
Jumlah SPPG saat ini sekitar 27.000. Jumlah pegawai BGN di level eselon I sampai III tidak mungkin puluhan ribu orang.
Kapasitas 50.000 peserta dalam satu sesi itu bukan kebutuhan koordinasi program.
Itu kapasitas konser virtual.
Konteks yang membuat ini makin berat:
Di program yang sama di bulan yang sama ada:
Motor listrik Rp1,2 triliun yang gudangnya masih terkunci.
Semir sepatu yang harganya tiga kali lipat pasar.
Kaos kaki Rp100.000 per pasang.
Digitalisasi Rp3,1 triliun.
Dan sekarang video conference Rp5,7 miliar untuk 9 bulan sementara BPOM tidak bisa sampling karena anggarannya tidak ada.
Satu pertanyaan yang paling perlu dijawab:
Kalau BGN punya Rp5,7 miliar untuk video conference mengapa anggaran Rp2,9 miliar untuk BPOM sampling tidak bisa dialokasikan?
Ini bukan pertanyaan retoris.
Ini adalah pertanyaan alokasi anggaran yang sangat konkret dan harus dijawab secara publik.
Karena pilihan antara "pastikan makanan aman dimakan" versus "pastikan koordinasi via video conference lancar" seharusnya bukan pilihan yang sulit.
Yang pertama menyangkut keselamatan anak-anak. Yang kedua menyangkut kenyamanan rapat pejabat.
BGN memilih membeli video conference enterprise Rp5,7 miliar sementara lembaga yang bertugas memastikan makanan mereka tidak meracuni anak-anak tidak punya cukup anggaran untuk sampling.
Bukan karena tidak ada uang. Tapi karena prioritasnya berbeda.
Dan prioritas yang keliru dalam program yang sudah membuat 6.457 orang keracunan itu bukan kesalahan administrasi kecil.
Itu adalah cerminan dari bagaimana program ini dijalankan sejak awal: lebih banyak uang untuk infrastruktur, branding, dan koordinasi lebih sedikit yang sampai ke piring anak-anak dan ke sistem yang memastikan piringnya aman.