Pagi ini, senang bisa hadir di Wisuda ke-35 Universitas Ibrahimy @universitasibrahimy di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo. Lebih dari 500 wisudawan dan wisudawati hari ini menyelesaikan pendidikan mereka dan bersiap memasuki tahap baru.
Dunia sedang bergerak cepat. Perkembangan teknologi da kecerdasan buatan AI membuka cara-cara baru untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Karena itu, saya mengajak para wisudawan untuk terus memperbarui ilmu dan berani beradaptasi dengan perubahan.
Bekal ilmu dan nilai-nilai yang diperoleh dari pesantren menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh. Tetap berpijak, tetapi jangan takut mencoba hal-hal baru.
Selamat memasuki perjuangan baru, pasukan baru, pejuang-pejuang baru. Semoga dari Universitas Ibrahimy lahir generasi yang mampu membawa perubahan dan manfaat lebih luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Aamiin.
Banyak usaha masyarakat sudah berjalan dan produknya sudah ada, tetapi akses mereka ke konsumen dan pasar yang lebih luas masih terbatas. Kehadiran pemerintah jangan sampai mengambil alih usaha mereka. pemerintah harus hadir untuk membuka ruang, mempertemukan produk dengan konsumen, dan memperkuat ekosistem agar usaha mereka terus tumbuh.
Melalui program 1001 Pasar Rakyat, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan merajut produk UMKM dengan berbagai ekosistem yang tersedia, dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, hingga berbagai pemilik fasilitas publik. Lapangan, gedung, dan ruang publik harus ikut menjadi pintu masuk bagi UMKM menuju pasar di daerahnya.
Kalau produk sudah ada dan pelaku usahanya sudah siap, pemerintah akan terus memastikan jalannya terbuka dengan memberi ruang, kemudahan, fasilitas, dan insentif untuk UMKM terus berkembang.
98,02% penduduk sudah terlindungi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) . Ukuran keberhasilan JKN harus melampaui jumlah masyarakat yang terdaftar, tetapi harus mengukur seberapa cepat dan bermutu masyarakat dilayani ketika sakit.
Ini berarti agenda JKN harus diperkuat pada akses, mutu layanan primer, pemerataan faskes, dan integritas tata kelola. Faskes tingkat pertama adalah titik tempat kebijakan JKN benar-benar dirasakan masyarakat.
Universal Health Coverage harus berarti universal access to quality care. Coverage tanpa layanan yang bermutu belum cukup untuk memastikan kesehatan menjadi hak yang benar-benar dirasakan seluruh rakyat.
Ekonomi kreatif punya peran besar dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Saat kelas menengah dan kelompok rentan masih menghadapi tantangan ekonomi, sektor ini perlu kita dorong agar semakin banyak membuka peluang usaha dan penghasilan. Hal itu, saya bahas bersama Menteri Ekraf Bapak Teuku Riefky hari ini.
Kami ingin pelaku usaha kreatif punya jalan yang lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. Kapasitas mereka kita kuatkan, pembiayaan kita buka, pasar kita perluas, dan kekayaan intelektual kita dorong menjadi aset yang punya nilai ekonomi.
Pengentasan kemiskinan tidak bisa diselesaikan sendirian. Harus “dikeroyok” bersama-sama.
Hari ini saya memimpin Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Surakarta, bersama Kepala BPS, Gubernur Jawa Tengah , Wali Kota Surakarta, Plt. Bupati Sukoharjo , Bupati Klaten , Bupati Boyolali , dan Plt. Bupati Pekalongan.
Saya mendengarkan langsung cerita para kepala daerah. Mereka bekerja keras, terus berinovasi, dan jemput bola. Tidak menunggu masalah datang, tapi mengambil alih masalah. Energi seperti ini yang harus kita jaga bersama. Ada satu hal yang membuat saya optimistis: orientasinya sudah bergeser. Bantuan sosial kita letakkan sebagai bantalan sementara, bukan tujuan akhir. Yang kita dorong adalah pemberdayaan agar warga naik kelas dan mandiri. Sampai suatu saat nanti, yang menerima bantuan sosial benar-benar hanya mereka yang memang harus kita lindungi: para lansia dan penyandang disabilitas.
Forum ini juga menyatukan kekuatan Pemerintah, Kampus, Filantropi, swasta, dan BUMN agar seluruh program pemberdayaan terintegrasi, memastikan amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025 benar-benar sampai ke warga.
Setiap rupiah anggaran negara harus berdimensi pemberdayaan, bermanfaat untuk memberdayakan.