Guru Pendikan Agama Islam. Humanitarian. GUSDUR-ian :: Look back in forgiveness, look forward in hope, look down in compassion, look up with gratitude.
Latihan militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih harus segera dihentikan karena mengikis nilai demokrasi, sedang sipil butuh ruang kritis. https://t.co/rsgK0UM8YW
Warung Madura deket rumah Gusmin bisa buka 24 jam tanpa pelatihan militer.
Paling cak-nya nempel koyo sama agak beraroma minyak kayu putih kalo malem-malem.
Lima calon manager koperasi KDMP wafat. Bayangin. Hanya karena mau kerja, dilatih ala militer yang enggak penting bagi profesinya, malah wafat.
Apakah pemerintah sudah meminta maaf dna mengevaluasi? Atau seperti biasa: hanya melihat nyawa rakyatnya sebagai angka?
Selamat kepada Mbak Alissa Wahid atas terpilihnya sebagai Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2026.
Semoga penghargaan ini semakin menguatkan ikhtiar dan dedikasi dalam merawat nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan keberagaman.
Sukses dan terus menginspirasi.
🚨 NEWS UPDATE 🚨
ada update nih ternyata dari pak adri (aparat yang ngelarang #demo di bundaran HI)‼️
sangat sangat PICK ME 💅💅‼️‼️
"kaki saya patah" 🥴 HEHH TAEKK ‼️
❤️🔥 Affan Kurniawan dilindas
❤️🔥 Gamma di tembak
❤️🔥 170 orang kanjuruhan, di gas beracun
belum tentu juga bener kaki patah udah berisik adri adri.
giliran sakit lu juga teriak kan ‼️ rakyat selama ini juga begitu ‼️❤️🔥
Gus Dur pernah membubarkan sebuah departemen saat jadi presiden. Bagi Gus Dur, departemen itu korup. Waktu ditanya Andi F. Noya, jawaban Gus Dur sangat cerdas.
Andy: "Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya?"
Gus Dur: "Karena tikusnya sudah menguasai lumbung."
Bagi semua pejuang demokrasi yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi: semangat berjuang!
Semoga suara rakyat didengar. Semoga penguasa mendengar.
Guys, ada berita dari Pandeglang hari ini yang menurut gue paling menggambarkan betapa rusaknya sistem pemerintahan daerah kita.
Seorang pejabat yang berstatus tersangka kasus menabrak kerumunan siswa SD menew4sk4n satu anak dan satu pedagang baru saja dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Pandeglang.
Bukan dicopot.
Bukan dinonaktifkan.
Dilantik naik jabatan.
Ini faktanya dulu agar tidak ada yang bilang lebay:
30 April 2026.
Ahmad Mursidi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pandeglang menabrak kerumunan siswa SDN Sukaratu 5 di Kecamatan Majasari.
Korban: sembilan orang.
Dua meningg4l duni4
Muhamad Milal, seorang siswa.
Dan Dewi Handayani, seorang pedagang.
13 Mei 2026 polisi menetapkan Ahmad Mursidi
sebagai tersangka setelah gelar perkara.
26 Mei 2026 dua minggu setelah ditetapkan tersangka Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melantiknya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
Ahmad Mursidi bahkan mengikuti
pelantikan secara daring.
Tidak hadir langsung.
Tapi tetap dilantik.
Dan ini yang paling menampar kalimat Bupati dalam sambutannya:
"Kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak."
"Masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berdampak."
"Jangan terjebak dalam rutinitas kerja."
Pidato tentang inovasi.
Tentang transparansi.
Tentang pelayanan publik yang berdampak.
Disampaikan di hari yang sama ketika tersangka kasus menewaskan anak SD dilantik jadi pejabat baru.
Tidak ada ironi yang lebih sempurna dari ini.
Dan ini yang paling fundamental dan yang paling jarang dibicarakan:
Indonesia punya aturan yang sangat jelas tentang pejabat yang berstatus tersangka.
PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan berbagai regulasi turunannya mengatur bahwa pejabat yang terkena kasus hukum seharusnya dinonaktifkan bukan dipromosikan selama proses hukum berjalan.
Tapi di Pandeglang aturan itu tidak berlaku.
Atau lebih tepatnya tidak dianggap perlu untuk dipatuhi.
Dan tidak ada satupun pejabat di atas Bupati Pandeglang yang bergerak untuk menghentikan ini.
Tidak ada teguran dari Gubernur.
Tidak ada intervensi dari Kemendagri.
Tidak ada reaksi dari siapapun dalam hierarki pemerintahan yang seharusnya mengawasi.
Dan ini yang paling menyakitkan:
Muhamad Milal siswa SD yang tew4s pergi ke sekolah pagi itu seperti biasa.
Dia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi yang terakhir.
Dewi Handayani pedagang yang berjualan di depan sekolah itu pergi kerja pagi itu untuk mencari nafkah.
Dia juga tidak pulang.
Dan orang yang menabrak mereka dua minggu setelah ditetapkan tersangka dilantik sebagai pejabat baru oleh pemerintah daerah yang kata-katanya berbicara tentang transparansi dan pelayanan publik yang berdampak.
Dampak apa yang dimaksud?
Dampak kepada siapa?
Dan ini yang paling relevan dengan konteks yang lebih besar:
Prof. Siti Zuhro dari BRIN sudah bilang:
nawait menjadi pejabat di Indonesia sudah bukan untuk mengabdi tapi untuk mencari kaya dan mempertahankan posisi.
Mahfud MD sudah bilang:
hukum di Indonesia sudah menjadi sandiwara.
Dan kasus Pandeglang ini adalah bukti paling konkret dan paling tidak bisa dibantah dari kedua pernyataan itu.
Tersangka menewask4n an4k SD.
Dua minggu kemudian dilantik jadi Staf Ahli Bupati.
Bupatinya berpidato tentang transparansi dan inovasi.
Tidak ada yang menghentikan ini.
Ini bukan anomali.
Ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang dirancang untuk melindungi orang dalam,
bukan untuk melindungi rakyat.
Negeri ini sedang dalam kondisi di mana tersangka pembunuhan karena menabrak kerumunan anak SD sampai dua orang tewas bisa dilantik jadi pejabat dua minggu setelah ditetapkan tersangka.
Dan tidak ada satu pun mekanisme pengawasan yang bekerja untuk menghentikannya.
Bupatinya berpidato tentang inovasi dan transparansi.
Gubernurnya diam.
Kemendagrinya diam.
Semua diam.
Yang tidak diam hanya keluarga Muhamad Milal
siswa SD yang tidak akan pernah pulang ke sekolah lagi.
Dan sistem yang seharusnya memberi mereka keadilan justru mempromosikan orang yang mengambil nyawa anak mereka.
Apakah ini negeri yang sedang kita pertahankan?
apakah sudah tidak ada keadilan untuk rakyat biasa?
"Gus, apakah ulama selalu jadi alat stempel kebijakan penguasa?"
Tentu tidak. Ada banyak ulama yang mengkritik bahkan melawan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Perjuangan kemerdekaan di nusantara antara lain muncul karena kesadaran kaum ulama.
Di era kemerdekaan...
Anggaran kunjungan Presiden RI ke Prancis fantastis sekali. Liputan @tempodotco menyebutkan rombongan presiden menyewa 27 (dua puluh tujuh) kamar di hotel super mewah Four Season George V di Kota Paris. Total biayanya mencapai 5.8 miliar untuk sekali kunjungan.
Wow.