Rabu, 28 Januari 2026, lahan garapan petani seluas 83 hektare di Desa Padang Halaban, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dieksekusi secara paksa.
Ratusan aparat bersenjata lengkap diterjunkan untuk mengawal kepentingan sebuah korporasi, sementara rumah dan tanaman warga diratakan alat berat.
Sejak pagi, ribuan warga datang menyaksikan apa yang mereka sebut sebagai “penggusuran legal”.
Belasan eskavator milik perusahaan bekerja tanpa jeda, merobohkan rumah kayu, kebun pangan, dan tanaman produktif milik kelompok tani KTPH-S.
Dalam hitungan jam, ruang hidup petani lenyap—tanpa kompensasi yang jelas, tanpa kepastian masa depan.
Aparat Negara vs Rakyatnya Sendiri
Eksekusi dikawal personel gabungan dari Polda Sumatera Utara, Polres, Polsek, Brimob, Polwan, hingga Satpol PP Pemerintah Kabupaten Labura.
Kekuatan negara dikerahkan secara masif, bukan untuk melindungi warga, melainkan memastikan proses penggusuran berjalan mulus.
Akibatnya, sedikitnya enam warga dilaporkan diamankan aparat.
Sejumlah lansia tumbang akibat trauma. Anak-anak menangis histeris menyaksikan rumah dan tempat bermain mereka hancur.
Ambulans mondar-mandir mengangkut korban pingsan.
Seorang nenek berlutut di hadapan Kapolres Labuhanbatu, memohon agar rumah dan tanaman tidak dihancurkan.
“Biarlah kami bongkar sendiri, supaya sisa bangunannya bisa kami pakai,” pintanya dengan suara gemetar. Permohonan itu tak menghentikan kerja alat berat.
Menang Tanpa Kepastian Hukum
Eksekusi ini dimenangkan oleh PT Smart. Namun kemenangan tersebut berdiri di atas dasar hukum yang dipertanyakan.
Sejumlah pihak menyebut Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan belum sepenuhnya jelas.
Ironisnya, di lokasi eksekusi terpampang spanduk bertuliskan:
“Tanah Ini Milik Negara Eks HGU PT Smart yang Dikuasai Rakyat sebagai Lokasi Reforma Agraria – Pansus DPR RI.”
Tulisan itu justru menegaskan konflik mendasar: jika lahan tersebut merupakan eks HGU dan masuk agenda reforma agraria, mengapa negara justru berdiri di belakang korporasi?
Ketika dimintai penjelasan, Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya menolak memberikan keterangan substansial.
Dalam perjalanan pulang dari Suriah, gue masih harus menghabiskan waktu lebih dari 24 jam untuk transit di Muskat, Oman. Oman dikenal sebagai negara Arab tradisional yang makmur, mata uangnya pun tergolong yang termahal di dunia. Tapi apakah negara ini cukup menyenangkan untuk dijelajahi?
Jurnal Perjalanan di Negeri Para Nabi
Part V: Oman yang... Ah, Sudahlah.
Apa yang dikorbankan? Pendidikan dan kesehatan lah.
Ingat, rakyat yang bodoh, dungu, sakit, dan miskin itu tidak akan minta aneh-aneh.
Cukup dikasih makan.
1/3 🧵
BREAKING: Japan's Itochu Corporation, one of the world's largest companies, just announced it is ending its partnership with the largest Israeli weapons company, Elbit Systems, citing the ICJ’s ruling as the reason for cutting ties
Gap kekayaan global itu makin extrem.
1% kaum ultra rich dunia kuasai 90% aset kekayaan global. Ngeri.
Piketty dlm buku setebal 900 halaman ini bilang : SATU2NYA SOLUSI adalah kenakan pajak 2% thd aset kekayaan kaum ultra rich.
Mirip konsep zakat yg digagas 1400 tahun silam.
Ozempic ini benar2 lagi happening di amrik. Mega best seller. Obat pengurus badan yg terbukti valid scra saintifik. Pil ajaib bagi yg mau turun badan dg cepat.
Yg bkin Novo Nordisk - produsen insulin terbesar dunia dari Denmark.
Saham Novo Nordisk meroket gara2 Ozempic.
Whatever your position is, just take a moment to reflect on just how dark this is.
Just hours after the ICJ concluded that Israel was plausibly committing genocide and ordered it to dramatically step up humanitarian efforts, 7 Western countries sanctioned... not Israel but the Palestinians and the UN (!!!).
They cut funding for UNRWA, which is THE UN agency tasked with humanitarian assistance to Palestinians (and therefore their main lifeline).
Even if you were the world's worst cynic, you'd still have a hard time expecting such sheer level of cruelty and depravation. This is absolutely unfathomable.
They did so with the cheapest possible excuse, effectively using Israel's narrative that "UNWRA is Hamas" and allegations by Israel that some UNWRA staff were involved in the 7th Oct attack but 1) Israel has been making these accusations for months (so the timing of cutting funding right after the ICJ ruling is obviously not a coincidence) and 2) UNWRA has announced it's terminated the contracts of the staff members accused (12 people out of its 30,000 strong workforce) and launched an investigation, so it obviously doesn't condone this. Even if the allegations were to be proven correct, how can an organization of 30,000 staff be held collectively accountable for the individual actions of 0.04% of its workforce? Especially in the current context when its work is a life or death matter for millions of people.
To add to the cynicism here, UNWRA staff are actually a major victim of the war with at least 152 UNRWA staffers killed by Israel in Gaza to date. In a normal world, it is Israel that should be punished for killing so many members of a humanitarian organization. But nope, it's the humanitarian organization that's getting punished, alongside with the very vulnerable population it's committed to helping.
"Rumah pribadi seseorang" merujuk rumah Hashim Djojohadikusumo. Di sana Alm. temukan fosil gading usia 1 juta tahun yg harusnya di museum.
2008, tahun Lambang diduga dibunuh, Hashim sumbang 3 M utk bangun Gedung Margono Djojohadikusumo FIB UGM.
Lambang alumni fakultas tsb.