Adi KU

Th 2018, awal Tahun SUKACITA
Th 2019, kehadiran NYA
Th 2020, Hadiah istimewa dari NYA
Th 2021, 12 September Kehidupan baru.
Seorang PENDOSA yg berfikir dg JIWA

[Adi KU @adi_fys]

#PesanGabriel

Pesan-pesan Gabriel untuk dunia dewasa ini hingga kedepannya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Tiyo Ardianto dulu dihujani berbagai tuduhan dan serangan. Bahkan keluarganya, termasuk sang ibu, ikut diteror hanya karena berani menyuarakan dugaan potensi korupsi dalam program MBG.

Sekarang, isu-isu yang dulu dipakai untuk menyerangnya perlahan menghilang. Sementara itu, dugaan potensi korupsi yang ia soroti justru mulai terbukti.

[Pablo Gilberto @YogaswaraWahyu]

Jika sudah begini pertanyaan yg harusnya muncul di benak rakyat 'kalian mau bubar sendiri atau kami bubarkan'?😇

[Adi KU @adi_fys]

Ingatkah Anda kapan bergabung dengan X? Ya, saya ingat! #MyXAnniversary

Di Borobudur, Jawa Tengah

[Pablo Gilberto @YogaswaraWahyu]

Berhenti konsumsi makanan kemasan, mulai konsumsi realfood. Berhenti konsumsi obat-obatan sintetis. Berjemur di bawah sinar matahari pagi, grounding, olah nafas (meditasi)
Sederhana tapi mahal yg dampaknya pada kesehatan jasmani dan mental.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, lu pada tahu nggak kenapa Habibie mencopot Prabowo dari Pangkostrat?
Dan yang lebih penting lu pada tahu nggak bahwa pencopotan itu terjadi dalam kurang dari satu hari setelah Habibie menerima laporan?

Ini bukan gosip.
Ini diceritakan sendiri oleh Habibie
dalam wawancara yang direkam tahun 2006.

Ini konteksnya dulu:
Mei 1998. Soeharto baru saja mundur.
Habibie dilantik sebagai presiden.
Indonesia dalam kondisi paling kacau sejak 1965 demonstrasi massal, kerusuhan, ekonomi hancur, dan kepercayaan publik terhadap negara di titik nol.

Habibie baru duduk di kursi presiden.
Belum hafal protokolnya.
Dia sendiri cerita waktu mau duduk di kursi kerja presiden, dia bingung mau duduk di mana karena tidak tahu posisi duduk yang benar sebagai presiden.
Sampai protokol yang kasih tahu.

Di tengah situasi sekacau itu Wiranto datang menemui Habibie dengan laporan yang sangat serius.

Ini isi laporan Wiranto:
Ada gerakan pasukan Kostrat yang bergerak menuju dua titik: Istana dan kawasan Kuningan tempat rumah Habibie berada.

Pangkostrat saat itu: Prabowo Subianto.

Wiranto juga menyampaikan satu hal lagi yang sangat penting: dia memegang Kepres yang memberikan kewenangan bertindak mengamankan situasi kalau keadaan membutuhkan "seperti Supersemar."

Bayangkan momen itu.
Presiden baru yang baru beberapa hari menjabat. Pasukannya sendiri bergerak tanpa perintah.
Dan Pangab datang dengan Kepres yang bisa memberinya kewenangan mirip Supersemar.

Habibie mendengar semua itu.
Diam sebentar.
Lalu menyimpulkan satu hal tentang Wiranto:

"Saya terkesan orang ini jujur."

Dan ini keputusan Habibie:
Tidak ada rapat panjang.
Tidak ada sidang kabinet darurat.
Tidak ada negosiasi.

Habibie memberikan petunjuk langsung kepada Wiranto:

"Sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti.
Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan Kostrat ke tempatnya masing-masing."

Satu kalimat perintah.
Satu hari. Selesai.

Prabowo dicopot dari Pangkostrat sebelum hari itu habis.

Dan ini pertemuan yang paling mengejutkan setelahnya:
Prabowo tidak terima.
Dia datang langsung ke ruang kerja presiden menemui Habibie.

Habibie sebenarnya bisa menolak.
Tidak ada kewajiban protokol untuk menerima perwira yang baru dicopot tanpa permintaan formal.

Tapi Habibie menerima karena dua alasan pribadi:

Satu — ayah kandung Prabowo adalah Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang sejak Habibie SMA sudah jadi idolanya. Keluarga yang sangat dihormatinya secara intelektual.

Dua — Habibie menduga mungkin ada titipan pesan dari ayah mertua Prabowo yaitu Soeharto yang saat itu sudah tidak bisa ditemui langsung.

Tapi yang terjadi di ruangan itu sama sekali tidak seperti yang Habibie perkirakan.

Prabowo menurut cerita Habibie sendiri langsung berkata:

"Anda ini presiden apa? Naif."

Dan ini jawaban Habibie yang menurut gue paling berkarakter dalam seluruh cerita ini:

Tidak marah.
Tidak tersinggung.
Tidak balas dengan ancaman atau kemarahan.

Habibie menjawab santai:

"Masa bodoh.
Yang penting saya presidennya.
Saya yang menentukan finish."

Lalu Habibie menambahkan refleksi yang sangat jujur: banyak orang memandangnya sebelah mata "Habibie kan tukang, bisa buat kapal terbang, mejanya penuh teknologi, tidak ngerti yang lain."

Tapi bagi Habibie justru itu keuntungan.
Karena dia tidak merasa terhina oleh kata-kata itu.

Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Habibie adalah presiden yang legitimasinya paling dipertanyakan dalam sejarah Indonesia.
Naik bukan karena dipilih rakyat.
Naik karena Soeharto mundur.

Banyak yang meremehkannya.
Banyak yang menganggapnya tidak punya otoritas nyata.
Banyak yang berpikir dia hanya boneka transisi yang bisa dikendalikan.

Tapi dalam momen paling krusial itu ketika pasukan bergerak tanpa perintah menuju Istana dan rumahnya sendiri Habibie tidak panik.
Tidak ragu.
Tidak menunggu situasi makin memburuk.

Dia memberi satu perintah.
Sebelum matahari terbenam.

Dan ketika perwira yang dicopot itu datang menyebutnya naif di mukanya langsung dia menjawab dengan ketenangan orang yang tahu persis di mana otoritasnya berdiri.

Yang penting saya presidennya.
Saya menentukan finish.

Habibie mencopot Prabowo
bukan karena dendam pribadi.
Bukan karena politik.
Tapi karena ada gerakan pasukan yang tidak sesuai struktur komando bergerak menuju Istana dan rumah presiden tanpa perintah resmi.

Dan dalam sistem militer manapun di dunia itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan.
Tidak peduli siapa yang memimpin gerakan itu.
Tidak peduli seberapa dekat hubungan personalnya dengan presiden.

Habibie mungkin dianggap naif oleh banyak orang.
Tapi orang yang dianggap naif itu dalam satu hari mengambil keputusan militer yang mungkin menyelamatkan Indonesia dari skenario yang jauh lebih buruk dari yang benar-benar terjadi.

Dan 27 tahun kemudian perwira yang dicopot itu menjadi presiden.
Sementara yang mencopot sudah lama berpulang dan dikenang sebagai salah satu tokoh paling bersih dalam sejarah republik ini.

Sejarah punya cara tersendiri untuk menjawab siapa yang naif dan siapa yang tidak.

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Puntung rokok ada, pecahan plastik ada, mur baut ada, ulet ada, kalajengking pun ada. Segala macam benda dan binatang kerap dijumpai di dalam ompreng embege terkecuali gizi yang baik itu sendiri. Kecuali panganan yang layak makan itu sendiri.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, gue mau rangkum semua informasi
MBG yang beredar hari ini
dan ini yang paling di luar nalar
jadi begini....................

Kepala BGN Dadan Hindayana baru saja mengkonfirmasi:
1.720 SPPG yang ditutup sementara tetap menerima insentif Rp6 juta per hari.
Bukan Rp6 juta per bulan.
Per hari.

Alasannya:
mereka masih harus mengurus pelatihan karyawan dan pemenuhan standar operasional seperti IPAL dan sertifikat laik higenis.

Mari kita hitung matematikanya:
1.720 SPPG × Rp6 juta per hari = Rp10,32 miliar per hari.

Ini adalah uang yang keluar setiap hari untuk SPPG yang tidak beroperasi.
Yang tidak memproduksi makanan.
Yang tidak melayani satu anak pun.

Dalam satu bulan: Rp309,6 miliar.
Dalam satu tahun kalau kondisi ini berlanjut: Rp3,7 triliun.

Untuk SPPG yang tutup.
Yang tidak menghasilkan satu porsi makanan pun.
Apakah masuk logika setiap hari bakal ada pelatihan?
atau memang permainan semata?

Dan ini yang membuat situasinya semakin tidak masuk akal:
Dadan bilang alasan SPPG ditutup sementara adalah karena belum punya IPAL dan belum punya Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi.

Pertanyaan yang sangat mendasar:
kenapa SPPG yang belum punya IPAL dan belum punya sertifikat higenis bisa beroperasi sejak awal?

Ini bukan persyaratan yang aneh atau baru.
IPAL dan sertifikat laik higenis adalah persyaratan DASAR untuk semua tempat pengolahan pangan yang melayani makanan ke orang banyak apalagi ke anak-anak.

Kalau 1.720 SPPG beroperasi tanpa memenuhi persyaratan dasar itu maka ada kegagalan verifikasi yang sangat serius di awal program.

Dan 33.000 anak yang keracunan itu mungkin sebagian adalah akibat langsung dari kegagalan verifikasi tersebut.

Sekarang tambahkan informasi dari Wamenkeu kemarin:

MBG dipangkas dari 5 hari menjadi 4 hari seminggu. Sabtu dihapus. Hemat Rp50 triliun per tahun.
Kedengarannya bagus.
Langkah ke arah yang benar.

Tapi sekarang muncul pertanyaan baru: apakah Rp6 juta per hari untuk SPPG yang tutup sementara itu ikut dipangkas?
Atau tetap berjalan seperti biasa?

Kalau penghematan Rp50 triliun dari pengurangan hari distribusi tapi Rp3,7 triliun per tahun tetap mengalir ke SPPG yang tidak beroperasi maka penghematan itu sebagian sudah tergerus sebelum benar-benar terasa.

Dan ini yang paling tumpang tindih antara pernyataan yang satu dengan yang lain:

Di satu sisi: Wamenkeu bilang MBG dipangkas untuk hemat anggaran karena kondisi fiskal.

Di sisi lain: BGN bilang SPPG yang tutup tetap dapat Rp6 juta per hari karena masih harus pelatihan.

Di sisi lain lagi: APPMBGI bilang program berjalan mulus tanpa hambatan berarti.

Di sisi lain lagi: 33.000 anak sudah keracunan di April 2026 saja.

Di sisi lain lagi: Mahfud MD pernah menyebut dari hampir Rp1 triliun per hari anggaran MBG yang sampai ke makanan hanya Rp34 miliar.

Tidak ada satu pun dari pernyataan-pernyataan ini yang konsisten satu sama lain. Dan tidak ada satu lembaga pun yang bertanggung jawab untuk merekonsiliasi semuanya menjadi gambaran yang jelas dan bisa diverifikasi.

Soal SPPG di kampus dan ini yang paling absurd:

Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yulianto hari ini mendorong perguruan tinggi untuk aktif membentuk SPPG di kampus. Universitas Hasanuddin sudah punya. IPB sudah duluan.

Ide dasarnya tidak salah kampus punya SDM, teknologi, dan infrastruktur yang bisa mendukung program gizi.

Tapi ini perlu dipertanyakan: kampus adalah institusi pendidikan yang anggaran operasionalnya berasal dari APBN.

Kalau kampus jadi pengelola SPPG dan menerima insentif Rp6 juta per hari uang itu dari mana? Dari anggaran MBG. Yang sumbernya APBN. Yang sumbernya pajak rakyat.

Artinya: uang pajak rakyat mengalir ke kampus negeri yang dibiayai oleh uang pajak rakyat yang sama untuk menjalankan program yang efektivitasnya belum bisa diverifikasi secara independen.

Soal insentif Rp6 juta per hari untuk SPPG yang tutup dan ini yang paling kritis:

Dadan bilang kualitas layanan SPPG yang ditutup sementara "dinilai baik" dari segi menu dan pelayanan. Makanya tetap dapat insentif.

Tapi ini adalah pernyataan yang sangat perlu dipertanyakan.

Kalau kualitasnya bagus kenapa ditutup?
Kalau ditutup karena tidak punya IPAL dan sertifikat higenis bagaimana bisa kualitasnya dinilai bagus?
Penilaian kualitas seperti apa yang mengabaikan standar sanitasi dasar?

Dan siapa yang melakukan penilaian "kualitasnya bagus" itu? BGN sendiri yang punya kepentingan untuk mempertahankan program berjalan atau lembaga independen yang tidak punya conflict of interest?

Dan ini ringkasan situasi MBG hari ini yang paling jujur:

Program dipangkas jadi 4 hari tapi anggaran untuk 1.720 SPPG yang tutup tetap mengalir Rp10,32 miliar per hari.

33.000 anak sudah keracunan tapi program dinyatakan tetap jalan.

1.700 SPPG ketahuan curang tapi mayoritas hanya di-suspend sementara dan tetap dapat insentif.

BPOM tidak punya anggaran cukup untuk sampling tapi BGN punya Rp1,2 miliar untuk "Jasa Pengelolaan Opini Publik."

Kampus didorong jadi SPPG untuk menambah lapisan birokrasi baru di program yang sudah penuh kebocoran.

Dan tidak ada satu pun lembaga yang bisa memberikan gambaran konsolidasi yang jelas dan bisa diverifikasi tentang: berapa yang benar-benar sampai ke anak-anak, berapa yang bocor, dan bagaimana membuktikan keduanya.

MBG adalah program yang paling banyak menghasilkan pernyataan yang saling bertentangan dari pejabat-pejabat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan.

Dipangkas jadi 4 hari tapi SPPG tutup tetap dibayar. Kualitas dibilang bagus tapi ditutup karena tidak ada standar sanitasi dasar. Hemat Rp50 triliun tapi bocor triliunan dari pintu lain.

Dan di tengah semua kontradiksi itu yang tetap pasti adalah satu hal: uang terus mengalir. Ke mana persisnya itu yang tidak pernah cukup transparan untuk dijawab.

[Chusnul ch💞timah @ch_chotimah2]

Ketika Amien Rais membentuk Koalisi Poros Tengah, Megawati ditinggal sendiri.

Amien Rais (PAN) menggalang partai-partai Islam yaitu Hamzah Haz (PPP), Yusril Ihza Mahendra (PBB), Nur Mahmudi Ismail (Partai Keadilan) & Gus Dur (PKB).

Ada pun jumlah kursi kelima partai Poros Tengah itu jika total adalah 163 kursi.

Asumsinya Partai Golkar (120 kursi) & Fraksi ABRI (38 kursi) yang totalnya 158 kursi sudah pasti tidak akan memilih Mega karena dianggap "lawan" semasa Orde Baru.

Artinya siapa pun kandidat yang diusung Poros Tengah dengan asumsi dua calon maka mereka akan memang.

Poros Tengah lewat Amien Rais mencalonkan Gus Dur. Mereka membangun konsensus dengan Golkar & Fraksi ABRI yang pasti tidak akan memilih Mega.

Sementara Mega bersama PDI-P berusaha mengkonsolidasikan potensi suara diluar Koalisi Poros Tengah, Fraksi Golkar & Fraksi ABRI.

20 Oktober 1999, hasilnya Gus Dur menang 373 suara & Mega meraih 313 suara.

Kekalahan Mega di Pilpres 1999 tentu menghadirkan gejolak diluar Forum MPR. Pasalnya PDI-P adalah partai pemenang Pemilu.

Lagi pula, jika tidak ada Mega belum tentu Reformasi terjadi. Peristiwa Kudatuli 1996 adalah trigger Reformasi. Saat kantor PDI diserang. Tidak ada tokoh yang lebih besar dari Mega saat itu.

Juga selama periode 1996-1998, Mega berjuang bersama rakyat & pendukungnya melawan kezaliman rezim.

Tapi Mega iklas atas kekalahan itu. la menenangkan pendukungnya agar tidak membuat kerusuhan.

Mega tidak memaksakan agar dirinya menjadi Presiden RI.

Mega mengatakan Reformasi adalah tujuan bersama bukan individu agar dirinya jadi Presiden RI.

Keesokan harinya, 21 Oktober 1999, Mega terpilih menjadi Wapres RI.

Namun, Mega menjaga jarak dengan Poros Tengah.

Terbukti dua tahun pemerintahan berjalan Koalisi Poros Tengah saling konflik.

Gus Dur vs Hamzah Haz.

Gus Dur vs Amien Rais.

Gus Dur vs Golkar.

Gus Dur vs Fraksi ABRI.

Mega tentu tidak mau pusing dengan konflik diinternal Gus Dur vs Poros Tengah yang akhirnya menjatuhkannya lewat Sidang Umum MPR 2001.

Pertanyaannya, mengapa Mega yang disalahkan atas pelengseran Gus Dur oleh Poros Tengah?

Bukannya itu konflik Gus Dur dengan Koalisi Poros Tengah bukan dengan Mega?

IG Anwarsaragih.

[Mac Karyo @Makaryo0]

Kalah di Pengadilan, Hary Tanoe Wajib Bayar Jusuf Hamka Rp531 Miliar

Jadi masalahnya berawal dari transaksi tukar guling tahun 1999. Perusahaan Jusuf Hamka yang saat itu butuh dollar AS bikin kesepakatan sama Hary Tanoesoedibjo. Dalam kesepakatan itu, Jusuf Hamka menyerahkan obligasi senilai Rp189 miliar dan surat utang (MTN) senilai Rp163,5 miliar kepada Hary Tanoesoedibjo, lalu sebagai gantinya Jusuf Hamka nerima surat berharga (NCD) yang diterbitkan oleh Unibank senilai 28 juta dollar AS.

Masalah muncul tahun 2002 waktu surat berharga yang diterbitkan oleh Unibank itu nggak bisa dicairkan oleh Jusuf Hamka karena Unibank sudah bangkrut.

Hary Tanoesoedibjo ngeklaim kalau posisi mereka cuma sebagai perantara yang mempertemukan Jusuf Hamka dengan Unibank. Sebaliknya, Jusuf Hamka membantah keras klaim itu dan bilang kalau mereka nggak pernah menunjuk Hary Tanoesoedibjo sebagai perantara, transaksi itu dilakukan secara langsung sebagai pemilik surat berharga tersebut.

Jusuf Hamka ngerasa kalau Hary Tanoesoedibjo sebenarnya sudah tahu kalau instrumen dari Unibank itu bermasalah, tapi tetap memberikannya kepada Jusuf Hamka sehingga dia rugi besar karena memberikan surat berharga asli tapi malah ditukar surat berharga kosong.

Tahun 2025, PN Jakarta Pusat memutuskan kalau pembelaan sebagai perantara itu nggak valid, lalu menyatakan kalau Hary Tanoesoedibjo secara pribadi dan perusahaannya bersalah karena melakukan perbuatan melawan hukum.

Hary Tanoesoedibjo dihukum bayar ganti rugi Rp 531 miliar kepada Jusuf Hamka. Nilai itu mencakup pokok utang 28 juta dollar AS, bunga akumulasi 6% sejak tahun 2002, dan denda immaterial Rp 50 miliar.

[Pablo Gilberto @YogaswaraWahyu]

Otaknya kapitalis bengis, begitu di datangi oleh Rockefeller foundation dan di tipu dgn bangganya dia meng-iyakan ucapannya. Yg di bahas bukan konsep dari standar gizinya, negara korup kok mau mengikuti program negara maju. Yg di meja itu apa ga ada yg berani berdebat dgn dia?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, gue mau minta lu bayangkan satu skenario.
Bayangkan ada perusahaan yang merekrut 30.000 karyawan baru.
Sudah 220.000 orang mendaftar.
Proses seleksi sudah berjalan.
Tapi tidak ada satu pun pejabat yang tahu siapa yang akan membayar gaji mereka.

Kalau itu terjadi di perusahaan swasta biasa
itu namanya penipuan rekrutmen.
Tapi ini bukan perusahaan swasta biasa.
Ini program nasional yang melibatkan APBN, BUMN, TNI, dan lima kementerian sekaligus.

Mari kita lihat siapa yang bertanggung jawab dan apa jawaban mereka:

TNI: "Kami yang pegang rekrutmen."

Menteri Koperasi: "Skema gaji akan dibicarakan nanti."

Menkeu Purbaya: "Saya belum tahu skema gajinya. APBN hanya menanggung cicilan bukan gaji manajer."

Bos Agrinas Joao Angelo: Saya nggak tahu, nggak tahu saya. Belum diajak ngomong.

Empat institusi.
Empat jawaban.
Tidak ada satu pun yang bisa menjawab pertanyaan paling dasar dari sebuah program rekrutmen:
Siapa yang bayar gaji?

Dan ini yang paling mengerikan:

Rekrutmen sudah dibuka sejak 15 April 2026.
Per 19 April sudah 220.364 orang mendaftar.
Proses seleksi sudah berjalan.
TNI sudah dilibatkan.

Tapi sumber dana gaji untuk 30.000 manajer yang akan direkrut belum ada.
Masih dikaji.
Masih dibicarakan nanti.

Artinya ratusan ribu orang mendaftar meninggalkan pekerjaan mereka sekarang, mempersiapkan diri, menginvestasikan waktu dan energi untuk posisi yang gajinya tidak jelas dari mana asalnya.

Bos Agrinas bilang "autopilot menurut SOP" dan ini yang paling absurd:
Joao Angelo mengatakan Agrinas sudah punya SOP. Tinggal dijalankan.
Tapi dia juga mengakui bahwa SOP tersebut belum mengatur proses rekrutmen dalam program Kopdes Merah Putih.

Jadi SOP-nya ada tapi tidak mencakup hal yang paling krusial: siapa yang direkrut, bagaimana direkrut, siapa yang bayar mereka, dan bagaimana mekanisme pengelolaannya.
Autopilot tanpa sistem navigasi.

Dan konteks yang membuat ini semakin serius:

Program Kopdes Merah Putih menargetkan 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia.
Dengan anggaran pembangunan fisik Rp1,6 miliar per unit yang sudah terbukti ada indikasi 50% bocor ke kontraktor seperti yang dilaporkan ekonom Gede Sandra.

Motor listrik Rp1,2 triliun sudah diimpor padahal kita sudah bisa produksi pickup sendiri.
Dan sekarang 30.000 manajer direkrut tanpa kejelasan siapa yang bayar gajinya.

Yang paling kritis keterlibatan TNI dalam rekrutmen sipil:

TNI menyatakan mereka yang memegang proses seleksi 30.000 manajer koperasi desa.
Ini bukan rekrutmen tentara.
Ini rekrutmen manajer koperasi jabatan sipil yang seharusnya dikelola oleh institusi sipil.

Pertanyaan yang perlu dijawab:
apa dasar hukum TNI memegang rekrutmen manajer BUMN?
Apa kompetensi teknis TNI dalam menyeleksi manajer koperasi yang tugasnya mengelola simpan pinjam, distribusi pangan, dan operasional bisnis desa?

Dan kalau TNI yang rekrut siapa yang bertanggung jawab secara hukum kalau ada yang tidak beres?

Pola yang sudah terlalu sering terulang:
Ini adalah pola yang sudah gue catat berulang kali dalam program-program besar pemerintahan ini:

Program diumumkan dengan target besar dan timeline yang ambisius.
Rakyat antusias mendaftar.
Media meliput antusiasme itu.
Angka pendaftar ratusan ribu jadi headline.

Tapi di balik itu mekanisme dasar seperti sumber dana, struktur tanggung jawab, dan tata kelola belum ada atau masih dikaji.

Dan ketika ada yang bertanya semua pihak saling tunjuk.
Tidak ada yang berani bilang "saya yang bertanggung jawab penuh."

220.364 orang sudah mendaftar untuk menjadi manajer Kopdes Merah Putih.
Mereka mendaftar dengan harapan mendapat pekerjaan yang layak. Dengan kepercayaan bahwa program sebesar ini pasti sudah direncanakan dengan matang.

Kenyataannya:
Menkeu tidak tahu siapa yang bayar gaji.
Menteri Koperasi bilang nanti dibicarakan.
Bos Agrinas bilang tidak tahu dan belum diajak ngomong.
TNI yang pegang rekrutmen tapi tidak jelas dasar hukumnya.

Dan di tengah semua ketidakjelasan itu proses seleksi tetap berjalan.
Ratusan ribu orang tetap berharap.
Kalau ini adalah perusahaan swasta sudah ada yang dipenjara karena penipuan rekrutmen.

Tapi karena ini program pemerintah semua orang diam.
Semua saling tunjuk.
Dan yang menanggung ketidakpastian adalah rakyat yang sudah terlanjur mendaftar.

Wallahi we're finished kata salah satu komentar yang beredar. Dan menurut gue itu bukan lebay.
Itu reaksi yang sangat wajar dari orang yang melihat situasi ini secara jernih.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sidak DPR ke gudang motor listrik MBG
sekitar beberapa hari yang lalu
dan yang mereka temukan menurut gue adalah salah satu bukti paling konkret dari bagaimana program ini dijalankan.

Yang ditemukan saat sidak:
DPR mendatangi kantor dan gudang tempat penyimpanan motor listrik program MBG di Jakarta.

Hasilnya:
masih terkunci.
Belum beroperasi.
Motor sudah dibeli.
Anggaran sudah keluar Rp1,2 triliun.

Tapi gudangnya terkunci.
Motor belum dipakai.
Dan program yang katanya butuh motor ini untuk operasional SPPG tetap berjalan tanpa motor itu.

Pertanyaan pertama yang langsung muncul:
Kalau program bisa berjalan tanpa motor untuk apa motor itu dibeli?

Dan kalau motor sudah dibeli tapi gudangnya masih terkunci motor itu sekarang ada di mana?
Siapa yang memegang?

Soal merek Emo Electric Mobility dan ini yang mencurigakan:
dalam video sidak itu menunjukkan papan bertuliskan merek Emo Electric Mobility sebagai pemasok motor listrik untuk kepala SPPG.
Tapi anggota DPR menemukan kejanggalan:
motor sudah beredar lebih dulu sebelum proses pengadaan resmi selesai.

Ini bukan detail kecil.
Dalam pengadaan pemerintah barang tidak boleh beredar sebelum kontrak ditandatangani dan proses administrasi selesai.
Kalau motor sudah beredar lebih dulu itu artinya ada proses yang tidak sesuai prosedur.

Siapa yang memesan duluan?
Siapa yang membiayai sebelum kontrak resmi?
Dari mana modalnya?
Pernyataan Charles Honoris yang paling tepat:

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan dua hal langsung dan keras:

Satu — dasar pemilihan merek Emo.
Kenapa merek ini yang dipilih?
Apakah ada tender terbuka?
Apakah ada perbandingan harga dengan merek lain?
Apakah ada kajian teknis yang dipertanggungjawabkan?

Dua — relevansi motor trail untuk kepala SPPG di perkotaan.
Motor trail adalah kendaraan off-road yang dirancang untuk medan berat.
Kepala SPPG tugasnya mengelola dapur dan distribusi makanan bukan melintasi hutan atau pegunungan. Di Jakarta yang macet motor trail justru lebih tidak efisien dari motor biasa.

Kebutuhan kendaraan listrik untuk kepala SPPG sangat tidak mendesak.
Ini bukan pendapat yang kontroversial.
Ini common sense.

Dan ini konteks yang membuat semuanya semakin berat:

Di saat yang sama:
BPOM tidak punya anggaran Rp2,9 miliar yang bisa digunakan untuk sampling makanan MBG untuk memastikan makanan yang dimakan anak-anak itu aman.

BGN punya anggaran Rp1,2 triliun untuk motor listrik yang gudangnya masih terkunci dan belum jelas kegunaannya.

Ini bukan soal salah prioritas kecil-kecilan.
Ini adalah cermin dari keseluruhan tata kelola program yang menurut gue sudah sangat bermasalah secara fundamental.

Pola yang sudah terlalu konsisten untuk disebut kebetulan:

Semir sepatu — harganya tiga kali lipat pasar. Dipecah 12 paket kontrak.

Kaos kaki — Rp100.000 per pasang.

Motor listrik — Rp1,2 triliun. Gudangnya terkunci. Motor beredar sebelum kontrak resmi.

Digitalisasi — Rp3,1 triliun.

Dan dari semua itu yang sampai ke piring anak-anak menurut survei hanya 6,5%.

Sementara Mahfud MD menyebut dari triliunan anggaran MBG yang untuk makan hanya Rp34 miliar.
Ini bukan kebocoran kecil di pinggir sistem.
Ini adalah sistem itu sendiri yang bermasalah.

Yang perlu dituntut sekarang bukan nanti:

Satu — audit forensik menyeluruh atas seluruh pengadaan BGN: motor listrik, semir sepatu, kaos kaki, digitalisasi. Berapa harga pasarnya, berapa yang dibayar, siapa vendornya, bagaimana prosesnya.

Dua — penjelasan transparan mengapa motor sudah beredar sebelum kontrak resmi dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran prosedur itu.

Tiga — realokasi anggaran segera dari pengadaan yang tidak esensial ke pengawasan kualitas makanan termasuk memberikan BPOM anggaran yang memadai untuk sampling.

Empat — penjelasan ke publik soal isi gudang yang masih terkunci: motornya ada di mana, kondisinya bagaimana, kapan akan digunakan.

Charles Honoris menegaskan satu hal yang menurut gue harus jadi prinsip dasar program ini:

"Program MBG bertujuan memperbaiki gizi anak-anak. Program ini tidak boleh menjadi ajang pembagian proyek."

Tapi fakta yang ditemukan saat sidak gudang terkunci, motor beredar sebelum kontrak, merek yang dipertanyakan dasar pemilihannya, anggaran triliunan yang sebagian besar tidak sampai ke makanan menunjukkan bahwa program ini sudah bergerak jauh dari tujuan awalnya.

Dan selama tidak ada pertanggungjawaban yang konkret dan terukur setiap rupiah yang keluar dari anggaran MBG adalah rupiah yang berpotensi tidak sampai ke tujuannya.

Yaitu perut anak-anak Indonesia yang lapar.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

GUys ini sakit sih......
Lu pada ingat gak kemarin ada dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot tanpa penjelasan resmi,
tanpa konferensi pers,
tanpa pernyataan apapun dari kementerian?

Semua pejabat Kemenkeu kompak bungkam.
Tidak ada yang mau menjelaskan kenapa.
Nah sekarang setelah konpers Purbaya mulai kelihatan gambarannya.
Dan ini jauh lebih dalam dari sekadar rotasi biasa.
Ternyata ada sabotase dari dalam.

Purbaya di konpers ini mengakui secara eksplisit ada informasi yang sengaja bocor dari internal Kemenkeu untuk merusak kepercayaan pasar.

Bocoran pertama:
kas pemerintah hanya cukup 3 minggu.

Bocoran kedua:
uang negara tinggal 120 triliun dan hampir habis.

Bocoran ketiga :
dan ini yang paling gila: ada yang dari internal bilang ke investor asing:

Jangan bawa Menteri Keuangan ini ke temu investor. Dia tidak bisa bahasa Inggris dan akan mengacaukan.

Itu dari internal, kata Purbaya secara langsung.

Bukan dari oposisi.
Bukan dari pengamat.
Dari dalam Kemenkeu sendiri.

Dampaknya nyata ke pasar.
Tiga informasi itu meskipun tidak akurat sudah terlanjur membentuk ekspektasi negatif di pasar.
Rupiah tertekan sebagian karena sentimen yang dibentuk oleh bocoran-bocoran itu.

Dan Purbaya harus terbang ke luar negeri,
ketemu investor satu per satu
menjelaskan bahwa kondisi fiskal kita tidak separah yang disebarkan.

Bule-bule itu bilang clear.
Investor-investor besar juga tidak menanyakan itu lagi.
Tapi kerusakan sentimen sudah terlanjur terjadi di dalam negeri.

Soal pencopotan dua Dirjen jawaban Purbaya sangat mengejutkan:

Ketika wartawan bertanya langsung apakah pencopotan itu ada hubungannya dengan bocoran-bocoran itu Purbaya menjawab:
Iya dan tidak. Ada sedikit.
Tapi ada yang lain-lain juga.

Ini adalah pengakuan implisit yang sangat jelas.
Ada sedikit hubungannya tapi bukan satu-satunya alasan.
Artinya ada akumulasi masalah yang akhirnya sampai di titik Purbaya memutuskan harus ada pergantian di level Dirjen.

Dan ada tiga masalah lain yang terungkap bersamaan:

Pertama
40 perusahaan asing tidak bayar pajak semestinya.
Mayoritas perusahaan China.
Under invoicing ekspor melaporkan nilai ekspor lebih kecil dari yang sebenarnya untuk memperkecil pajak dan bea keluar.

Dua sudah dikejar dan berjanji membayar.
Tapi 38 yang lain masih berjalan normal.
Tebakan mereka benar kita tidak akan berubah.

Dan yang lebih mengkhawatirkan Purbaya mengindikasikan ada kemungkinan oknum di Dirjen Pajak yang melindungi perusahaan-perusahaan itu:
Kalau dikasih ke orang pajak yang di situ aja sepertinya dilindungin juga kelihatannya.

Makanya rencananya membentuk tim khusus langsung di bawah Irjen atau Sekjen bukan Dirjen Pajak.

Kedua
dokumen pajak jalan tol dan pajak orang kaya yang Purbaya sendiri tidak tahu ada.
Wartawan tanya soal dokumen rencana pajak baru yang beredar pajak jalan tol, pajak orang kaya.

Jawaban Purbaya:
Pajak orang kaya saya baru dengar kemarin.
Pajak jalan tol sama, baru tahu kemarin."
Wartawan bilang dokumen itu ada tanda tangan elektronik Purbaya.

Oh, tanda tangan elektronik ada loh.
Kadang mereka bilang 'sudah aman Pak' saya tanda tangan."
Seorang Menteri Keuangan tidak tahu ada kebijakan yang beredar atas namanya karena terlalu percaya ke staf yang bilang "sudah aman."

Ketiga
sistem IT SPT pajak yang masih bermasalah.
Wajib pajak yang sudah mengisi SPT badan datanya bisa hilang begitu saja setelah server dimatikan 15 menit untuk maintenance.
Semua isian dari awal lagi.
Purbaya bilang sudah ada yang sengaja menghidupkan lagi akses yang sudah dimatikan:
Ada orang dalam yang ngidupin lagi gitu.

Gambar besarnya dan ini yang paling mengkhawatirkan:

Kemenkeu adalah kementerian yang secara eksternal paling dipercaya investor global saat ini. S&P bilang stable. IMF bilang bright spot.

Tapi di dalam:

Ada Dirjen yang diduga aktif sabotase kepercayaan pasar terhadap Menkeu-nya sendiri.

Ada 40 perusahaan asing yang tidak bayar pajak semestinya dengan indikasi ada yang melindungi dari dalam Dirjen Pajak.

Ada kebijakan yang ditandatangani Menteri tanpa Menteri benar-benar tahu isinya.

Ada sistem IT yang masih bisa disabotase dari dalam.

Dan Menkeu yang paling dipercaya investor global ini masih harus berperang melawan sistemnya sendiri dari dalam.

Kalau Kemenkeu saja masih seperti ini bayangkan kondisi di kementerian lain yang tidak mendapat sorotan sebesar ini.
sungguh sakit ini negeri kita

[Info Jateng @Jateng_Twit]

Kaltim ini lur

Ribuan masa terdiri dari mahasiswa dan warga Kalimantan Timur, menggelar unjuk rasa besar besaran memprotes Gubernur Kaltim Rudi Mas ‘ud dan DPRD Kaltim.

Massa memprotes keras anggaran renovasi Rumah Dinas Gubernur senilai 25 M, dan anggaran Mobil Dinas Gubernur senilai 8.5 M dan Mobil Dinas DPRD Kaltim senilai 6.5 M.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[Ali Syarief - アリ・シャリーフ @alisyarief]

Memang begitu metode korupsi yg legal. Tidur sajalah

[ℬ𝒶𝑔𝒾𝓃𝒹𝑜 𝒦𝑜𝓅𝒾 @bagindo_kopi]

Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara Bursok Anthony Marlon membuat semua perhatian tertuju padanya.
Itu setelah pejabat pengawas yang dikenal vokal itu secara terang-terangan melayangkan surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan, sang atasanya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga diminta mundur.
Langkah berani Bursok Anthony bukan tanpa alasan.
Dalam rangkaian surat yang dikirimkan antara tanggal 14 hingga 20 April 2026, Bursok meluapkan kekecewaannya atas mandeknya pengaduan kasus dugaan korupsi besar yang ia kawal selama lima tahun terakhir.

[Nda ! 🧳 @Naandaa27]

Dicecar DPR, Kepala BGN terdiam !

Dadan si ahli serangga ini terdiam kyknya krn ga ngerti apa yg lagi disampaikan oleh ibu Irma. Yg ada di otaknya itu kan cuma gmna cara ngabisin duit rakyat utk beli motor listrik, kaus kaki, tablet dll. Boro2 mikir utk pengawasan MBG.

Maling Berkedok Gizi !

[ꦩꦸꦂꦠꦝ @MurtadhaOne1]

BPJS defisit Rp20 T, lalu wacananya iuran mau dinaikin

Tapi di saat yang sama, anggaran MBG Rp335 T. Padahal 6% aja dari situ cukup nutup defisit BPJS

[| A K | @__AnakKolong]

Tentu, ada perbedaan mendasar antara R. A. Kartini & Seskab B*ti.

Bahkan tak sekadar beda, ini 2 "spesies" yg lahir dari rahim sejarah yg berbeda.

R. A. Kartini tumbuh dari pergulatan sunyi : membaca dunia yg menutup pintu bagi perempuan, lalu membongkarnya lewat pikiran & tulisan.

Tak punya pangkat, tp punya keberanian intelektual, pun ia tak berseragam, tp berani melawan struktur.

Kartini tidak "diangkat" ;

𝗜𝗔 𝗠𝗘𝗡𝗝𝗔𝗗𝗜.
_____________

Sementara, "Seskab B*ti” adalah metafora bagi jabatan yg lahir bukan dari proses panjang, melainkan dari percepatan yg mencurigakan, spt buah yg dipaksa matang dgn karbit; cepat, tampak siap, tp kerap kehilangan rasa.

Pangkat memang Letkol, pun punya jabatan eksekutif tp soal kedalaman, belum tentu, bahkan realitasnya memang dangkal.
____________

Yang satu membakar gelap dgn pemikiran.
Yang lain hanya memantulkan cahaya dari kekuasaan.

Ironinya, sejarah mengabadikan mereka yg berpikir melampaui zamannya, sementara zaman kerap memberi panggung pada mereka yg hanya pandai menyesuaikan diri tepat di "𝗱𝘂𝗯𝘂𝗿 𝗸𝗲𝗸𝘂𝗮𝘀𝗮𝗮𝗻".
.
.