di era penguasa ini ada ketidakpastian untuk usaha. terlalu banyak intervensi politik. sektor swasta yang merupakan penggerak utama ekonomi wait and see, parkir, ga berani investasi. investasi dari luar sangat dibutuhkan. tapi adanya ketidakpastian usaha siapa yang berani masuk. penguasa mengadudomba pengusaha dengan rakyat dengan slogan membela kepentingan rakyat. sebenarnya bukan bela rakyat tapi bela kepentingan dirinya dan rakyat yang jadi korban.
@saiful_mujani Katanya jenderal, kok tidak menghargai semangat cinta tanah air rakyatnya. Rakyat dibikin sengsara aja masih mencintai tanah tumpah darahnya. Kenapa malah ngasih ide untuk kabur alias minggat? Aneh nih.
Kperen cak @islah_bahrawi
"Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump, sama hal seperti di Indonesia, yang bisa menghentikan Teror itu adalah tumbangnya Prabowo."
Part 1
Full Link : https://t.co/We7ecBp1wG
Pak Presiden @prabowo@setkabgoid Indonesia harus melakukan hal yg sama. Indonesia harus hentikan penjualan, pengambilan soft coral dan terumbu karang lainya. Indonesia sekarang menjafi satu2 nya negara yv memperdagangkan terumbu karang ! Mohon Pak Presiden segera hentikan 🙏🙏🙏🙏
Siapa yang engga sedih?, siapa yang engga kaget?, ketika dituduh sebagai tersangka, ternyata prilaku busuk justru yang menerima gratifikasi dilakukan oleh para saksi yang merupakan para bawahannya ‼️.
Status tersangka Nadiem benar benar dijungkir balikan dan dipaksa merusak akal sehat 🤔🫣
Sebenarnya sudah malas saya mengomentari fenomena Letkol Teddy ini, ntar salah-salah “dapat salam” dari Kodam Jaya repot juga awak.
Tapi memotret kilas sejarah masa lalu, bagaimana batas-batas yg dulu diperjuangkan dng darah pd tahun 1998, sedih juga ketika kini perlahan menjadi kabur, dibungkus dalam narasi “Kebutuhan Bangsa” dan akrobat regulasi.
Di negeri yg konon menjunjung tinggi supremasi sipil, kita sdg menyaksikan sebuah pertunjukan sulap yg memukau. Bukan sulap memunculkan kelinci dari topi, melainkan sulap menggabungkan air dan minyak, menyatukan seragam loreng tempur dng setelan jas birokrat, dalam satu tubuh yg sama, di waktu yg sama.
Hari ini saya baca di post news Berita Satu, Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya mulai mengikuti pendidikan reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Angkatan-67 tahun 2026.
Keikutsertaan Teddy merupakan bagian dari pembinaan karier perwira TNI AD yg (katanya) dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dng ketentuan yg berlaku.
Bagi saya yg hidup dalam KB-TNI, ini sih akrobat canggih yg disajikan khusus bagi “Siswa Sang Penguasa”.
Desas-desus awalnya saya kira ini kabar burung, eh ternyata bukan burung, melainkan fakta.
Sesko TNI jelas sebuah kawah candradimuka bagi calon pemimpin militer masa depan. Namun, di saat teman seangkatannya sibuk membedah peta topografi dan taktik tempur di dalam kelas, Sang Letnan Kolonel nanti pasti akan memiliki “pekerjaan rumah” yg sedikit berbeda, mengurusi dapur kabinet sebuah republik.
Betapa jeniusnya manajemen waktu di negeri ini. Seorang siswa sekolah militer, di saat yg sama, adalah Sekretaris Kabinet. Bayangkan adegannya, tangan kanan memegang pulpen untuk mencatat strategi pertahanan negara, tangan kiri memegang stempel utk mengesahkan kebijakan negara.
Ini bukan lagi multitasking, ini adalah “omnipresence”. Sebuah keajaiban yg menihilkan logika tata kelola pemerintahan yg sehat.
Dulu, di tahun 1998, ribuan mahasiswa tumpah ke jalan. Darah tumpah, nyawa melayang, demi satu teriakan lantang, “TNI Kembali ke Barak..!”. Mereka bermimpi tentang tatanan di mana senjata tdk mencampuri pena kebijakan sipil.
Namun hari ini, hantu masa lalu itu kembali. Ia tdk datang dengan tank yg menderu di jalanan, melainkan menyelinap lewat celah-celah regulasi yg ditekuk-tekuk. “Dwifungsi” tdk lagi disebut dwifungsi, ia kini diberi nama yg lebih halus, lebih necis, seolah-olah jabatan sipil adalah hak segala bangsa, termasuk mereka yg masih aktif memegang komando militer.
Kita diberitahu bhw jabatannya telah diubah statusnya menjadi “di bawah kementerian”, sebuah mantra ajaib agar Sang Letnan Kolonel tak perlu pensiun dini. Hukum tdk dilanggar, katanya. Hukum hanya diajak berdansa Tango, meliuk-liuk mengikuti irama kekuasaan.
Di sudut-sudut kantor pemerintahan, para birokrat karir yg telah mengabdi puluhan tahun hanya bisa menelan ludah. Mereka yg meniti karir dari bawah, belajar tata negara, dan menjaga etika birokrasi, kini harus mahfum bhw “jalur prestasi” di negeri ini memiliki definisi baru.
Profesionalisme bukan lagi soal kompetensi bidang dan jenjang karir yg urut, melainkan soal kedekatan dan “siapa bawa siapa”. Jenjang kepangkatan militer yg hierarkis itu pun menjadi rancu.
Seorang Letkol duduk di kursi setingkat menteri, posisi yg biasanya diisi oleh mereka yg sudah “selesai” dng urusan duniawi atau setidaknya berbintang di pundaknya.
Ini bukan hanya soal “Melati melibas Bintang”, tapi yg membuat kita tersenyum kecut adalah memandang “tubuh reformasi” yg koma dan amnesia, lupa bahwa mencampuradukkan militer aktif ke dalam jabatan sipil strategis adalah resep manjur utk kembali ke masa kelam otoritarianisme.
Sang Letnan Kolonel mungkin memang cakap, mungkin memang brilian. Tapi ketika pengecualian menjadi aturan dan etika ditabrak demi posisi, kita tidak sedang membangun negara maju. Kita sdh memutar jarum jam, berjalan mundur ke masa lalu, sambil berpura-pura sedang berlari ke masa depan.