Miris...
Indonesia itu negara kaya raya sumber daya alam melimpah
Emas ada
Nikel ada
Timah ada
Batu bara ada
Minyak ada
Tapi Masih Banyak Anak negeri tuk mengenyam pendidikan saja sulit
Itu disebabkan karna orang tua mereka hidup dibawah garis kemiskinan
Semua dirampas;
ruang hidup,
data,
tubuh,
hingga 'gadget
di genggaman rakyat kecil.
Ketika yg tersisa hanya suara rakyat,
itu pun mau dirampas.
KALIAN INI PEJABAT NEGARA, ATAU GEROMBOLAN PERAMPOK ?
.
.
| @DPR_RI
Deforestation today, devastation tomorrow.
A swampy Melaleuca forest in Papua, Indonesia, was destroyed. 🇮🇩
These swamp forests had absorbed floodwaters and supported wildlife.
Their destruction raised flood risks as we seen in Sumatra, and threatened livelihoods.
Bicara ttg deforestasi, sakitnya ekologi dan banjir bandang yang menerjang menyita nyawa² si apa saja yg menghadang, juga ttg solusi opsi terbaik yg hrs dikerjakan nya... Ah... Sudahlah... Kita tahu "si apa" & dari di mana sumber malapetaka itu✍️😚😇🥲😢😭🙏⁉️
MIMBAR TANPA AKAR
120.000 hektare di Aceh Tengah.
220.000 hektare di Kalimantan Timur.
Total 340.000 hektare.
Itu bukan sekadar angka, melainkan territorium raksasa • 3.400 km², lima kali luas Jakarta.
Maka, dengan skala sebesar itu, klaim moral "orang ini" ttg penghentian deforestasi hanyalah komedi kosmik.
Karena, bagaimana mungkin "orang ini" akan mengutuk perusakan hutan di mimbar istana, sementara jejak deforestasinya bahkan menutup matahari ?!!!
Seolah - olah murka pada bencana ekologis, tapi "mengunyah" konsesi.
Marah pada asap, tapi menyulut hutan pakai zippo - nya sendiri.
__________
Setiap kata duka ttg luka di tanah Sumatera yg keluar dari rongga mulutnya, jatuh tanpa gravitasi moral.
Sebab, moralitas bukan soal apa yg dituturkan, tapi tentang di mana kakinya berpijak.
Maka, pada titik koordinat ini, masalah "orang ini" bukan sekedar hipokrisi dan inkonsistensinya, tapi jauh lebih dalam dari itu, yaitu ;
DIA SUDAH LAMA KEHILANGAN HAK MORAL UNTUK MENAFSIRKAN BENCANA.
.
.
#PrayForSumatera
@__AnakKolong Bicara ttg deforestasi, sakitnya ekologi dan banjir bandang yang menerjang menyita nyawa² si apa saja yg menghadang, juga ttg solusi opsi terbaik yg hrs dikerjakan nya... Ah... Sudahlah... Kita tahu "si apa" & dari di mana sumber malapetaka itu✍️😚😇🥲😢😭🙏⁉️
Presiden @prabowo turun ke zona bencana (akibat ulah manusia) ;
BUKAN HEROISME;
dan bukan sesuatu yg luar biasa.
Itu tugas konstitusional Presiden, pun itu hanya seperti 'after sales service dari kebijakan yg sudah cacat sejak dalam kandungan, terlebih jika kebijakan itu atas persetujuannya.
Benar bhw, yg penting saat ini adalah aksi² kemanusiaan pasca bencana, tapi jauh lebih penting berhenti memproduksi bencana dgn deforestasi.
Karena;
- utk apa mengevakuasi korban hari ini, lalu 2 - 3 bulan kemudian negara menerbitkan kebijakan yg melahirkan korban² baru ?!;
- apa artinya memadamkan api hari ini, jika esok hari negara membagikan korek & avtur lewat izin konsesi ?!.
Karena ;
mencegah bencana jauh lebih murah, daripada berfoto dgn wajah lara dan menuturkan narasi keprihatinan yg mendalam di atas puing² duka rakyat terdampak bencana di Sumatera.
____________
Tapi, selalu ada pejabat negara yg menganggap pencegahan adalah opsi yg terlalu mahal & mewah.
Sementara aksi pencitraan di atas reruntuhan derita rakyat kecil di zona bencana, justru dianggap sbg investasi politik yg murah dan efektif.
Contohnya : ZULKIFLI HASAN • Menko bid. Pangan, yg dulu pernah jadi Menhut (2009 - 2014) di mana 1, 64 juta hektare hutan "disulap" jadi kebun sawit.
____________
Akhirnya;
- yg tampak bukan pemimpin yg turun ke zona bencana, melainkan manajer krisis, dari krisis yg ia ciptakan sendiri;
- yg tampak bukan penyelamat, tapi arsitek bencana yg membawa kamerawan istana.
.
.
#PrayForSumatera
| @RajaJuliAntoni "💩"
Hari ke 6 pascabencana, akses menuju Kecamatan Tukka di Tapanuli Tengah masih sangat terbatas. Material longsor & sungai yg tersumbat membuat warga sulit mendapatkan bantuan.
Gubernur Sumatera Utara @bobbynasution_ turun langsung memastikan jalur segera dibuka, mengerahkan alat berat, dan memenuhi permintaan masyarakat untuk membersihkan longsor yang menimbun rumah mereka.
Bantuan mulai menjangkau posko pengungsian SMA Negeri 1 Tukka, termasuk makanan & akses internet sementara untuk warga menghubungi keluarga.
Namun kebutuhan air bersih masih menjadi keprihatinan utama, dan pemerintah daerah terus bergerak agar kebutuhan itu segera terpenuhi.
Di tengah kondisi berat ini, pemerintah provinsi & kabupaten berkoordinasi penuh untuk memulihkan akses jalan, listrik, dan komunikasi demi memulihkan kehidupan warga.”
ACEH
Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.
Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.
Banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrem turun di kawasan yang sudah lama dikapling izin-izin tersebut, sehingga air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat. Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.
Wilayah yang disorot dengan garis ungu di peta—Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil—adalah kabupaten dengan banjir terparah yang resmi berstatus siaga darurat. Di banyak titik, penjelasan resmi memang menyebut luapan sungai setelah hujan lebat berhari‑hari, tetapi peta ini menambahkan lapisan fakta lain: hulu sungai yang sama sudah dibebani 30 izin tambang minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare ditambah konsesi kayu dan HTI yang membentang hingga ke batas permukiman.
Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kawasan Linge di Aceh Tengah, tempat PT Tusam Hutani Lestari menguasai hampir 100 ribu hektare hutan dan telah lama diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus.
Dengan demikian, bencana ini bukan hanya soal hujan dan alam, tetapi juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elit politik, termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir.