Camat Lamba Leda Utara (Manggarai Timur), Agustinus Supratman, meluapkan amarahnya hingga membanting paket logistik di hadapan petugas BNPB saat meninjau posko pengungsian gempa Flores (21/8/2026)...
Amarah sang Camat meledak, karena menolak tuduhan bahwa pihak kecamatan menghambat distribusi, sembari tegas membongkar bobroknya pendataan pusat...
Ketegangan memuncak saat Agustinus menolak keras menandatangani dokumen berita acara penyerahan bantuan...
Dia menemukan manipulasi data yang fatal: klaim bantuan di atas kertas dicatat melimpah, padahal barang fisik yang ada di lapangan sangat minim, hanya sekitar 300 paket sembako untuk menopang 21.171 jiwa di 11 desa terdampak...
"Bapak keterlaluan, bapak jual nama saya...!" tegas Agustinus yang gak terima namanya dicatut demi memoles laporan manis ke pusat...
Masuk hari ke-enam pascagempa, aksi berani sang Camat menjadi tamparan keras bagi BNPB agar berhenti merekayasa angka dan segera menyalurkan bantuan secara transparan serta merata demi penderitaan warga...!
Pukimak betul kalian ini. Berkelahi dan saling mempermalukan satu sama kalian lalu cipokan didepan kami. Besok-besok jangan lagi gunakan kalimat ‘Kita ini negara hukum’. Kalian menunjukkan ini bukan negara hukum tp ini negara milik nenek klean.
Selamat kpd POLRI yg tlh menjebol tembok penyembunyian harta2 yang diduga hasil korupsi di sebuah kafe dan beberapa titik lainnya. Selamat kpd KEJAGUNG yang terus memburu koruptor di BGN dan MBG. Silahkan berlomba utk saling bongkar korupsi. Itu bagus utk pemberantasan korupsi.
PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA
TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR
BUKAN PEMADAMAN BERGILIR
Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.
PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.
Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.
Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.
KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?
Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.
pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.
kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.
ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.
DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?
Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.
Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.
PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.
Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.
Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.
Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?
bapak ini cerita mereka udah mewanti wanti pemerintah soal MBG tahun 2024 mereka kasih data ke prabowo:
- MBG bisa jadi ladang korupsi
- jangan ada parpol yang pegang SPPG
- ada peluang keracunan
- 46 % rakyat tidak percaya
- baiknya MBG dikasih ke komunitas/sekolah
- sebelum di luncurkan harusnya ada acuan akademik
tapi satupun laporan itu tidak dengar pemerintah dan gilaa sekelas akademisi aja kagak di dengar apalagi rakyat
PLN mati lampu bergilir awalnya konon karena batu bara menipis. Kebanyakan diekspor mumpung dolar lagi tinggi.
Belakangan mereka yang bekerja di industri tambang batu bara menertawakan pernyataan itu.
Sekarang timbul selentingan yang sepertinya sesuai dengan kenyataan yang sedang berjalan. Akibat MBG. PLN tidak mampu membeli pasokan batu bara seperti seharusnya.
Global index provider MSCI is considering downgrading Indonesia to a "frontier market" classification.
Pres. Prabowo's populist, interventionist economic policies have resulted in a collapse in fiscal discipline.
INDONESIA'S RUPIAH REMAINS UNDER PRESSURE.
Udah berapa kali akun ini bilang, skema BGN pake yayasan itu sengaja agar tidak bayar pajak penghasilan badan.
Insentif harian tidak dicatat sbg penghasilan. Tp dianggap sbg hibah
Mostly SPPG juga bukan PKP jadi ga mungut PPN
Jadi 335 Triliun uang muter tanpa generate pajak
This is Damascus, the capital of my country.
Israel bombed it less than a year ago, despite the fact that not a single shot had been fired at Israel from Syria for over 60 years.
This had nothing to do with Iran, Hezbollah, or Hamas. It was part of Israel’s efforts to interfere in the country’s internal affairs and keep it divided and weak.
So when Israelis claim that Israel does not attack those who do not attack it, Damascus proves otherwise.
In a desperate move to protect the tanking rupiah, Bank Indonesia just raised interest rates by another 25 bps.
Pres. Prabowo’s interventionist policies put him at the helm of a SINKING SHIP.
Kebijakan stop MBG (meski cuma saat libur sekolah) disambut gembira semua pihak, kecuali pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI).
Ini bukti MBG bukan program, tapi proyek.
Yang lapar bukan siswa. Tapi pengusaha.
Siapapun yg blg “kritik mulu emg udah kontribusi apa utk negara?” tanpa sadar baru saja mengungkap kebodohannya kepada yg diajak bicara.
Mendasar banget, padahal.
Giliran KAI ada kecelakaan, itupun krn taksi, Dirut KAI diminta mundur oleh DPR.
Ehh…pas MBG byk anak sekolah yg keracunan, kpl BGN malah tambah foya2 pake anggaran dibiarkan DPR.
Bangke ga tuh! 🤣🤣🤣