mas prast

pewarta-pernah jadi pendemo 1998-part time dosen-bassist-GNR lover-Pancasila & NKRI-Foreder-bukan buzzer-lulus Penataran P4#GN ✝️

[Sυɳαɳ Sαɾƙҽɱ 𝙎𝙑𝘿 @TaliUdeng]

Sebuah kisah sejarah di hari Minggu yg mengingatkan kita untuk tetap peduli terhadap bangsa ini..

Bangsa yg besar untuk semua orang bukan cuma untuk yg itu² saja.

Terkutuklah kalian yg sudah mengangkangi hajat hidup orang banyak di negeri ini...

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Repost utk anak2 muda yg tanya apa maksud saya dgn "wisdom without fear". Intinya: menyuarakan kebenaran lebih nikmat dari mengejar kekuasaan. You should try it too. Boleh disebar.

[Dr. Maalouf ‏ @realMaalouf]

Indonesia before the Islamization.

A lesson from history!

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada analisis dari Rocky Gerung yang menurut gue paling tajam dan paling berani tentang dua hal yang terjadi bersamaan minggu ini penangkapan kepala BGN dan kondisi Indonesia di tengah tekanan geopolitik global.

Dan yang menarik:
Rocky bicara ini langsung dari depan White House di Washington DC.
Bukan kebetulan karena konteks globalnya sangat relevan dengan apa yang sedang terjadi di dalam negeri.

Pertama tentang penangkapan kepala BGN yang Rocky langsung komentari:

"Korupsi di MBG itu betul-betul memperlihatkan bahwa kepekaan terhadap orang miskin bahkan diabaikan hanya karena keserakahan.

Astraekonomiks itu ada di sekitar kiri kanan muka belakang dari Prabowo."

Rocky menggunakan istilah astraekonomiks merujuk pada lingkaran orang-orang serakah di sekitar presiden yang justru Prabowo sendiri sering sebut sebagai musuh yang harus diberantas.

Dan dia menambahkan dengan kalimat yang menurut gue paling menohok:

"Prabowo bilang akan kejar koruptor sampai Antartika. Sekarang yang dikejar ada di sekitar kita sendiri lebih baik ke 'antara kita' dulu sebelum ke Antartika, Pak Presiden."

Dan ini tentang apakah penangkapan ini tanda keseriusan Prabowo:

Rocky memberi analisis yang tidak hitam putih dan ini yang paling jujur dari seluruh komentarnya.

Dia mengakui ada yang positif:
ada konsistensi Prabowo mendengarkan tekanan publik. Penangkapan kepala BGN.
Kasus Andre Yunus yang dikembalikan ke peradilan umum setelah tekanan masyarakat sipil.
Tom Lembong yang mendapat perhatian.

Tapi Rocky menekankan satu hal yang sangat penting:

"Kalau enggak ada tekanan publik Presiden
tidak akan bereaksi radikal.
Ini kemenangan masyarakat sipil
bukan inisiatif presiden."

Artinya: penangkapan ini bukan bukti bahwa sistem sudah berjalan dengan sendirinya.

Ini bukti bahwa tekanan dari luar masih menjadi faktor penentu apakah presiden bergerak atau tidak.

Dan selama itu masih menjadi pola maka harapan itu ada tapi sangat bergantung pada seberapa keras suara publik terus berbunyi.

Dan ini tentang masalah struktural terbesar yang Rocky identifikasi:

Rocky melihat ada gap yang sangat berbahaya antara presiden dan kabinetnya.

Prabowo terbang ke sana sini bertemu Putin, Xi Jinping, Trump. Bermain di level geopolitik internasional yang sangat tinggi. Itu sah dan bahkan diperlukan.

Tapi di dalam negeri kabinetnya tidak beroperasi pada level yang sama.
Menterinya bicara semau-maunya tanpa koordinasi. Kebijakannya tumpang tindih.

Dan yang paling parah:
setiap kali ada kekacauan dari kebijakan menteri yang harus turun tangan membatalkan adalah presiden sendiri.

"Ada jarak antara kecerdasan dan kecerdikan presiden yang bolak-balik ke luar negeri dengan yang tidak dipahami oleh lingkungan di sekitarnya."

Dan solusi Rocky sangat tegas:

"Presiden harus ubah 75% kabinet.
Radical break. Karena tanpa itu semua momentum internasional yang dibangun presiden akan terus dirusak dari dalam."

Dan ini tentang konteks global yang membuat situasi Indonesia makin berat:

Rocky berbicara dari Washington bukan kebetulan. Karena keputusan yang dibuat di White House dan di Wall Street langsung terasa di Jakarta.

Selat Hormuz pintu lewatnya hampir separuh minyak dunia dan 25% konsumsi energi Asia sedang dalam ketegangan. Kalau Hormuz terganggu harga minyak melonjak. Rupiah makin tertekan.
Indonesia yang 100% impor energi langsung kena dampaknya.

Dan bersamaan dengan itu:
Moody's sudah menurunkan outlook Indonesia.
MSCI sudah mencoret saham-saham Indonesia. Investor asing sudah keluar dalam jumlah besar.

Rocky menyebut ini sebagai kondisi di mana MBG dan geopolitik bertabrakan:

"Level ekonomi kita diturunkan oleh Moody's dan MBG jadi masalah. MBG artinya Moody's Broke the Game. Game dari mereka yang enggak ngerti."

Maksudnya: korupsi di program paling flagship presiden di saat yang bersamaan dengan tekanan eksternal dari lembaga rating internasional menciptakan double blow yang sangat merusak kepercayaan.

Dan ini tentang fenomena politik yang paling menarik dari analisis Rocky:

Rocky menyebut kita sedang hidup di era hiperpolitik kebalikan dari era antipolitik sebelumnya.

Dulu orang tidak mau bicara politik. Sekarang semua orang bicara politik setiap hari, setiap jam, di semua platform.

Tapi ironisnya: semakin banyak orang bicara politik semakin tidak efektif suara itu disalurkan. Partai oposisi tidak berfungsi.
'
Gerakan buruh terbatas.
Satu-satunya saluran yang tersisa adalah media sosial dan tekanan publik langsung.

Dan itu yang terbukti bekerja dalam kasus MBG ini.

"Ini paradoks politik global sibuk bicara politik tapi suara publik ditutupi oleh aktivitas intelijen dan deep state. Yang masih bisa menembus adalah tekanan sipil yang konsisten dan tidak berhenti."

Rocky melihat ada harapan kecil tapi harapan itu sangat kondisional. Prabowo terbukti bisa bergerak ketika tekanan publik cukup kuat. Itu berarti masyarakat sipil punya pengaruh nyata.

Tapi selama kabinet tidak dirombak secara fundamental setiap langkah maju presiden akan terus disabotase dari dalam oleh mereka yang tidak satu visi dengannya.

Dan di tengah tekanan dari Selat Hormuz, dari Wall Street, dari Moody's, dari MSCI Indonesia tidak punya banyak waktu untuk terus menggunakan energi presiden buat membatalkan kebijakan menteri-menterinya sendiri.

"Lebih baik ke antara kita dulu sebelum ke Antartika, Pak Presiden."

[Arie Agung @arieagung]

Kamu tahu betapa korup dan rakusnya negara ini dalam mengeruk uang rakyatnya?

- Indonesia itu satu-satunya negara yang mewajibkan registrasi ulang plat nomor kendaraan tiap 5 tahun.

- Kalau kamu memperpanjang beberapa sim sekaligus, kamu tetap harus bayar biaya test psikologi secara double. Memperpanjang 2 SIM? bayar 2x. 3 Sim? bayar 3x.

Bersyukur lah para pejabat, aparat, dan penguasa, rakyat Indonesia terlalu baik dan pemaaf....

[Dr. Maalouf ‏ @realMaalouf]

An Indonesian girl walks the streets of her hometown in traditional dress.

People seem shocked, as if they have forgotten what their culture was like before Islam.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada satu orang di debat Head to Head CNN Indonesia yang menurut gue paling berani dan paling jujur dalam menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia sekarang.

Prof. Ferry Latuhihin pakar ekonomi dan analis pasar modal tidak basa-basi.
Tidak diplomatis.
Langsung ke inti.

Dan apa yang dia katakan sangat sulit dibantah.

Pertama tentang prediksi yang bikin banyak orang tidak nyaman:

Ferry memprediksi rupiah bisa menyentuh Rp20.000 di Juni, Rp22.000 di Juli, dan Rp25.000 di akhir tahun.

Banyak yang langsung menolak prediksi ini.
Tapi Ferry punya alasan yang sangat spesifik dan yang paling penting:
track record-nya selama ini benar.

Dia sudah prediksi IHSG ambruk benar.
Dia prediksi rating Indonesia di-downgrade benar. Dia prediksi dolar menembus Rp17.000 malah lewat.

Dan ini argumen intinya yang paling kuat:

"Kalau kamu bilang ini semua gara-gara faktor eksternal global coba lihat angkanya.

Saat mata uang negara-negara Asia lain menguat terhadap dolar rupiah tetap melemah.

Saat bursa Asia menghijau IHSG kita turun hampir 5% dalam sehari."

"Jadi kalau kamu taruh semua blame di faktor global
you must be wrong.
Karena boroknya ada di kita sendiri."

Dan ini tentang apa yang Ferry sebut sebagai borok internal yang paling mengejutkan:

Sebelum perang Iran bahkan dimulai Fitch dan Moody's sudah menurunkan outlook Indonesia.
Di angka pertumbuhan 5,11% yang seharusnya bagus lembaga rating justru memberikan sinyal negatif.

Kenapa?
Karena mereka melihat sesuatu yang tidak bisa disembunyikan oleh angka pertumbuhan:
kebijakan yang tidak bisa diprediksi dan tidak memberi kepercayaan kepada investor.

Contoh yang Ferry sebut:
begitu PT DSI didirikan S&P langsung menggonggong dengan ancaman downgrade.

Begitu Danantara diumumkan Fitch langsung memberikan rating sangat negatif.

"Ini bukan tentang apakah kebijakan itu niatnya baik. Pertanyaannya:
apakah investor percaya kebijakan itu benar atau koplak?"

Dan ini tentang lingkaran setan yang paling sulit dipecahkan:

Kalau pemerintah mengeluarkan obligasi baru dengan kupon lebih tinggi untuk menarik investor yang pertama kena dampaknya adalah asuransi, dana pensiun, dan bank sebagai pemegang SBN yang ada sekarang.

Nilai aset mereka turun.
Loanable fund berkurang.
Kredit ke ekonomi makin seret.

Tapi kalau tidak dinaikkan investor tidak mau masuk karena imbal hasilnya tidak sebanding dengan risiko.

"You cannot close the balloon here without it inflating somewhere else.
What a big nonsense you say every time oh ekonomi kita kuat 5,6% pertumbuhannya."

Dan ini yang paling relevan untuk kehidupan sehari-hari:

Ferry mengingatkan sesuatu yang sering dilupakan:
Indonesia masih impor kedelai untuk tahu tempe, masih impor gandum untuk roti, masih impor gula, masih curiga impor beras, masih impor jagung, masih impor pupuk dan tentu saja masih bergantung impor minyak.

Artinya setiap kali rupiah melemah semua harga bahan pokok itu ikut naik.
Bukan karena kebijakan harga domestik berubah.
Tapi karena bahan bakunya sendiri lebih mahal dalam rupiah.

Dan kondisi ini diperparah oleh sesuatu yang Ferry sebut shrinkflation harga barang tidak naik tapi ukurannya mengecil.

Ini tidak dihitung sebagai inflasi secara resmi tapi dampaknya ke kantong masyarakat sama saja.

Dan ini kalimat Ferry yang paling menohok tentang BI menaikkan suku bunga 50 basis poin:

"Diketawain sama market."

Bukan karena langkahnya salah secara teori.
Tapi karena hitungannya tidak masuk:

kalau US Treasury yield 4% dan Indonesia harusnya membayar risk premium minimal 3% di atasnya karena rating yang lebih rendah berarti SBN seharusnya diperdagangkan di yield sekitar 10%. Tapi sekarang masih di bawah 7%.

Artinya: investor yang rasional tidak akan masuk.
Dan yang sudah ada di dalam punya alasan kuat untuk keluar.

Dan ini yang paling penting dari seluruh analisis Ferry:

"Ini bukan temporary shock.
Ini systematic shock. Bedakan itu."

Temporary shock artinya ada gangguan dari luar yang akan reda sendiri.

Systematic shock artinya ada masalah struktural di dalam sistem yang tidak akan selesai hanya dengan menunggu.

Dan selama tidak ada mitigasi risiko yang nyata — bukan sekadar pernyataan bahwa fundamental ekonomi kuat tekanan terhadap rupiah tidak akan berhenti.

"Purbaya bilang tenang aja ini temporary.
Kalau temporary kenapa dari tahun lalu terus naik? Temporary apanya?

Ferry bukan sedang menakut-nakuti.
Dia sedang menjalankan fungsi yang paling penting dalam ekonomi: memberikan sinyal yang jujur ketika sinyal resmi tidak mencerminkan realitas.

Dan realitasnya sekarang adalah: rupiah di Rp17.900 bukan hanya angka di layar. Itu adalah hasil akumulasi dari masalah kepercayaan yang sudah menggerus selama berbulan-bulan

dari kebijakan yang tidak konsisten, dari program besar yang dipertanyakan tata kelolanya, dan dari narasi optimisme yang tidak didukung oleh tindakan mitigasi yang nyata.

Masalah kepercayaan tidak bisa diselesaikan dengan pidato. Hanya bisa diselesaikan dengan rekam jejak — dengan kebijakan yang konsisten, transparan, dan bisa diprediksi.

Dan sampai itu terjadi Ferry mungkin benar.
mungkin bulan depan kita akan bertemu
rupiaah di 20.000/usd

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pidato dari mantan presiden yang menurut gue paling relevan dengan kondisi Indonesia hari ini dan paling terasa seperti sindiran tidak langsung kepada pemerintahan yang sedang berjalan sekarang.

SBY baru saja bicara di forum internasional dan pesannya sangat jelas:
dunia tidak baik-baik saja.
Dan Indonesia harus lebih pintar dari sekadar ikut arus.

Pertama apa yang SBY katakan tentang kondisi dunia:

"Kita hidup di tengah krisis demi krisis yang saling tumpang tindih."

Perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi.
Ekonomi global yang terfragmentasi.
Perdagangan yang tidak lagi didorong oleh efisiensi tapi oleh geopolitik.
Teknologi yang menjadi medan persaingan antar negara besar.

Dan tekanan keuangan publik yang semakin berat di mana banyak negara berkembang menghabiskan lebih banyak untuk cicilan utang sementara kebutuhan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transisi energi terus meningkat.

Ini bukan analisis teoritis.
Ini adalah deskripsi akurat dari kondisi Indonesia sekarang rupiah di Rp17.900, cicilan bunga utang memakan 23% penerimaan pajak, anggaran kesehatan dan pendidikan dipotong atas nama efisiensi.

Dan ini yang paling menohok kalimat yang terasa paling relevan:

"Di masa ketidakpastian, pasar tidak hanya mendengarkan angka tetapi juga kualitas tata kelola."

Ini adalah kalimat yang menurut gue paling penting dari seluruh pidato SBY.
Dan ini adalah sesuatu yang sedang hilang dari Indonesia sekarang.

Kepercayaan.

Bukan kepercayaan dalam arti emosional.
Tapi kepercayaan dalam arti teknis bahwa kebijakan yang diumumkan akan dijalankan, bahwa data yang disampaikan adalah data yang benar, bahwa pemimpin memahami masalah yang sedang dihadapi rakyatnya.

Kepercayaan investor asing dibangun bukan dari siaran pers yang bagus.
Tapi dari konsistensi kebijakan, transparansi data, dan tata kelola yang bisa diprediksi.

Kepercayaan investor lokal rakyat biasa yang memutuskan apakah menyimpan uang di rupiah atau mengkonversinya ke dolar dibangun dari satu hal sederhana: apakah pemimpinnya paham kondisi yang sedang terjadi.

Dan ketika presiden bilang dolar tidak mempengaruhi orang desa kepercayaan itu runtuh.
Tidak hanya di mata investor asing.
Tapi di mata 280 juta rakyat Indonesia yang hidup dari kerja keras sehari-hari.

Dan ini tentang pelajaran 2008 yang SBY sampaikan yang paling relevan:

Ketika krisis keuangan global 2008 melanda Indonesia tidak kebal.
Tapi Indonesia selamat karena empat hal:
kehati-hatian fiskal,
menjaga kepercayaan,
menjaga permintaan domestik,
dan koordinasi kebijakan yang baik.

Sekarang mari kita bandingkan dengan kondisi 2026:

Kehati-hatian fiskal?
Anggaran dipotong Rp306 triliun tapi bukan untuk konsolidasi fiskal yang sehat.
Dipotong untuk digeser ke program-program yang politiknya kuat tapi efisiensinya dipertanyakan.

Kepercayaan?
Putusan MK diabaikan satu tahun.
Data pertumbuhan 5,61% tapi penerimaan pajak minus 10%. Angka-angka yang tidak sinkron membuat investor sulit memercayai narasi resmi.

Permintaan domestik?
Pinjol melonjak dari Rp30 triliun ke Rp103 triliun.
Artinya daya beli rakyat bukan sedang tumbuh tapi sedang ditopang oleh utang konsumsi yang sewaktu-waktu bisa meledak.

Koordinasi kebijakan?
Wakil Kepala BGN bilang MBG bukan untuk siswa sekolah.
Kepala BGN terbang ke Jeddah untuk kasih MBG ke siswa sekolah.
Dalam 24 jam.

Dan ini yang paling menyayat soal jalan yang harus dipilih Indonesia:

SBY bilang: "Kita tidak bisa begitu saja meniru jalan yang ditempuh oleh negara-negara maju.

Kita harus merancang strategi pembangunan kita sendiri."

Terbuka bagi dunia tapi berakar pada kepentingan nasional.
Berorientasi pasar tapi bertanggung jawab secara sosial.
Didorong pertumbuhan tapi berkelanjutan.
Maju digital tapi berpusat pada manusia.

Ini kedengarannya seperti pidato yang indah.
Tapi maknanya sangat konkret untuk Indonesia hari ini.

Terbuka bagi dunia tapi tidak sampai kebijakan hilirisasi dirumuskan di bawah tekanan kepentingan asing yang memanfaatkan hutang budi.

Berorientasi pasar tapi tidak sampai 237 ribu guru honorer digaji Rp250.000 karena anggaran lebih diprioritaskan ke tempat lain.

Maju digital tapi tidak sampai regulasi media dan internet digunakan untuk membungkam kritik daripada mendorong inovasi.

Dan ini yang paling ironis dari seluruh situasi ini:
SBY bicara di forum internasional tentang pentingnya kredibilitas dan tata kelola yang baik.

Tentang bagaimana pasar merespons kualitas kepemimpinan bukan hanya angka statistik. Tentang pentingnya kepercayaan di masa ketidakpastian.

Sementara itu presiden yang sedang menjabat hari ini justru pernah keras mengkritik kebijakan-kebijakan SBY ketika masih di luar kekuasaan.

Dan sekarang ketika masalah yang jauh lebih besar datang respons yang keluar adalah menyalahkan pihak luar, mengatakan dolar tidak mempengaruhi orang desa, dan mengirim kepala BGN ke Jeddah sementara 2.213 dapur SPPG di dalam negeri masih tutup.

Dua presiden.
Dua cara merespons krisis yang sangat berbeda.

Kepercayaan adalah aset nasional yang paling mudah hilang dan paling sulit dibangun kembali.

Sekali investor baik asing maupun lokal kehilangan kepercayaan pada konsistensi kebijakan dan kualitas tata kelola mereka tidak akan menunggu pidato berikutnya untuk membuat keputusan.

Mereka sudah memindahkan uangnya.
Dan itulah kenapa rupiah di Rp17.900 bukan hanya angka di layar.

Itu adalah hasil akumulasi dari banyak keputusan dan pernyataan yang mengikis kepercayaan sedikit demi sedikit sampai pada titik di mana intervensi satu kebijakan tidak lagi cukup untuk membalikkan arah.

SBY mengalami 2008 dan Indonesia selamat karena kepercayaan dijaga.
Pertanyaannya sekarang:
apakah pelajaran itu sudah benar-benar dipelajari oleh mereka yang memegang setir hari ini?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang menurut gue adalah salah satu momen paling memalukan dalam sejarah program pemerintah Indonesia.

Sony Sonjaya baru saja bilang bahwa MBG Makan Bergizi Gratis sejak awal TIDAK didesain untuk pelajar.

Tunggu dulu.
TIDAK untuk pelajar.
sekali tidak untuk pelajar .

Program yang selama ini disebut "makan siang gratis untuk anak sekolah." Program yang dikampanyekan Prabowo sejak masa pilpres dengan foto-foto anak SD makan bersama.

Program yang menelan anggaran Rp335 triliun.
Program yang sekarang sudah berjalan di ribuan sekolah di seluruh Indonesia.
Tiba-tiba sekarang bukan untuk siswa.

Dan ini yang paling mengejutkan versi "aslinya" menurut BGN:

Kata Sony fokus utama MBG sebenarnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam 1.000 hari pertama kehidupan.

Bukan siswa SD.
Bukan anak SMP yang fotonya viral makan nasi kotak.
Bukan anak sekolah yang sudah berbulan-bulan jadi wajah program ini di seluruh media nasional.

Ibu hamil. Ibu menyusui. Balita.

Dan Sony bilang masih banyak mitra di lapangan yang "salah kaprah" mengira MBG itu program makan siang sekolah.

Salah kaprah? SALAH KAPRAH?
Bukan mitra yang salah kaprah, Pak.
Yang salah kaprah adalah komunikasi program ini dari hari pertama kampanye sampai hari ini yang selalu menampilkan gambar anak sekolah, dapur SPPG di dekat sekolah, dan narasi gizi untuk generasi penerus bangsa yang duduk di bangku kelas.

Dan ini pertanyaan yang paling fundamental yang tidak bisa dijawab:

Kalau memang sasaran utamanya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita kenapa selama berbulan-bulan yang makan adalah siswa SD sampai SMA?

Kenapa infrastruktur SPPG dibangun di dekat sekolah bukan di dekat puskesmas atau posyandu tempat ibu hamil dan balita berkumpul?

Kenapa foto-foto viral program ini selalu anak sekolah makan nasi kotak bukan ibu menyusui mendapat paket gizi?

Kenapa dapur yang dibangun memproduksi nasi, lauk, dan sayur dalam kotak bukan susu formula, makanan pendamping ASI, atau suplemen gizi untuk ibu hamil?

Dan kalau memang program ini untuk 1.000 hari pertama kehidupan menu apa yang disiapkan untuk bayi dan batita?
Bubur bayi yang diproduksi massal dari dapur SPPG?
Susu yang dikirim pakai motor?

Tidak ada jawaban yang masuk akal.
Karena pertanyaan ini memang tidak punya jawaban yang masuk akal.

Dan ini yang paling pedas soal anggaran yang sudah terlanjur terpakai:

MBG sudah menyedot hampir 30% dari anggaran fungsi pendidikan di APBN 2026 sesuatu yang sudah dikritik JPPI sebagai kanibalisme anggaran dan kebohongan statistik karena program logistik pangan ini dimasukkan ke pos anggaran pendidikan.

Anggaran yang seharusnya untuk memperbaiki gedung sekolah rusak dipakai untuk dapur SPPG. Anggaran yang seharusnya untuk menaikkan gaji guru honorer dari Rp250.000 dipakai untuk membangun infrastruktur distribusi makanan.

Dan sekarang ternyata setelah semua itu terpakai pemerintah baru menjelaskan bahwa program ini bukan untuk siswa?

Ini bukan klarifikasi.
Ini adalah post-hoc rationalization pembenaran yang dibuat belakangan setelah program mulai bermasalah. Targetnya digeser.
Bahasanya diperhalus.
Alasannya diganti.

Persis seperti yang dikatakan seorang netizen dengan sangat tepat: "Khas proyek yang berjalan dulu, baru berpikir kemudian."

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:

Program senilai Rp335 triliun.
Sudah berjalan berbulan-bulan.
Sudah ada ribuan titik SPPG.
Sudah ada kasus keracunan massal di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi KLB.
Sudah ada penipuan jual beli titik SPPG terorganisir dengan korban ratusan juta rupiah.

Dan di tengah semua masalah itu pejabat BGN baru keluar bilang bahwa mitra di lapangan "salah kaprah" soal sasaran program.

Kalau mitra yang salah kaprah itu artinya sosialisasi program gagal.
Itu artinya implementasi tidak sesuai desain.
Itu artinya ratusan triliun rupiah sudah mengalir ke eksekusi yang tidak sesuai dengan tujuan yang diklaim.

Tapi kalau yang "salah kaprah" adalah komunikasi pemerintah sendiri dari awal maka ini jauh lebih serius. Ini artinya program sebesar ini diumumkan dan dijalankan tanpa desain yang jelas sejak hari pertama.

Pilih salah satu.
Keduanya sama-sama memalukan.

MBG diluncurkan dengan narasi makan bergizi untuk anak sekolah. Dikampanyekan dengan foto anak SD. Dijalankan dengan dapur di dekat sekolah. Dibiayai dengan anggaran yang dikanibal dari pos pendidikan.

Dan sekarang setelah berbulan-bulan berjalan, setelah ada keracunan massal, setelah ada penipuan titik SPPG, setelah dikritik habis-habisan soal kualitas dan implementasi tiba-tiba pejabatnya bilang program ini bukan untuk siswa.

Jangan sampai mimpi besar Indonesia Emas 2045 diawali dengan program flagship yang tidak tahu siapa sasarannya sendiri setelah berbulan-bulan berjalan.

Karena generasi emas tidak lahir dari program yang arahnya baru dicari di tengah jalan.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada putusan hukum dari lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang sudah diabaikan selama satu tahun penuh oleh pemerintah dan hampir tidak ada yang membicarakannya.

27 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi memutuskan: negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di sekolah negeri MAUPUN swasta.

Hari ini sudah 27 Mei 2026.
Tepat satu tahun.
Dan putusan itu belum dijalankan.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut ini bukan lagi kelalaian administrasi biasa.
Ini adalah tindakan inkonstitusional yang disengaja.

"Jika seorang Presiden bisa mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi di negara ini tanpa konsekuensi apapun maka kita tidak sedang dipimpin oleh hukum.

Melainkan sedang tunduk pada kekuasaan absolut yang menggunakan hukum sekadar sebagai instrumen stempel kekuasaan."

Ini bukan kalimat aktivis jalanan.
Ini adalah analisis konstitusional yang sangat serius bahwa membiarkan putusan MK mangkrak selama satu tahun adalah pelanggaran sumpah jabatan presiden secara nyata dan terukur.

Dan ini tentang anggaran yang paling mengejutkan:
Pemerintah selalu berdalih tidak ada ruang fiskal untuk membiayai sekolah swasta gratis.

Tapi di saat yang sama hampir 30% dari fungsi anggaran pendidikan 20% tersedot ke program MBG.

Bukan untuk membangun sekolah.
Bukan untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak.
Bukan untuk menggaji guru honorer dengan layak.
Tapi untuk membiayai dapur SPPG dan logistik makanan.

JPPI menyebutnya dengan sangat tepat:
kanibalisme anggaran.
Anggaran yang seharusnya untuk pendidikan dimakan oleh program lain yang kemudian diklaim sebagai anggaran pendidikan agar memenuhi kewajiban 20% konstitusional.

Dan Ubaid menyebutnya lebih keras lagi:
kebohongan statistik.

Pemerintah bangga mengklaim sudah memenuhi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 soal 20% anggaran pendidikan.
Tapi secara substansi uang itu dipakai untuk hal yang bukan pendidikan inti.

Dan ini yang paling menyakitkan yang langsung dirasakan rakyat sekarang:

SPMB 2026 sedang berjalan.
Ribuan anak tidak lolos masuk sekolah negeri karena kuota terbatas.
Dan orang tua dipaksa mencari sekolah swasta dengan biaya yang harus ditanggung sendiri.

Padahal putusan MK sudah sangat jelas:
kalau anak tidak tertampung di sekolah negeri pemerintah daerah wajib secara aktif menyalurkan dan membiayai anak itu di sekolah swasta.

Bukan orang tua yang harus pusing.
Bukan orang tua yang harus cari pinjaman.
Negara yang wajib.

Tapi yang terjadi:
pemerintah daerah membiarkan orang tua berjuang sendiri.
Dan tidak ada konsekuensi apapun untuk itu.

JPPI menyebutnya pemerasan struktural oleh negara. Rakyat dipaksa cari jalan keluar sendiri padahal konstitusi memerintahkan negara yang harus memfasilitasi.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi:
Pemerintah bisa dengan cepat membiayai infrastruktur dapur SPPG MBG di seluruh Indonesia.
Bisa dengan cepat mensejahterakan karyawan SPPG.
Bisa dengan cepat mengumumkan Kopdes Merah Putih Rp240 triliun.
Bisa dengan cepat membeli sapi kurban Rp100 miliar dari APBN.

Tapi untuk mengeluarkan Perpres atau PP yang mengimplementasikan putusan MK soal pendidikan gratis butuh lebih dari satu tahun dan sampai sekarang belum ada.

Sementara itu Prabowo dari Paris mengumumkan Bahasa Prancis wajib diajarkan di semua sekolah. Tanpa roadmap.
Tanpa anggaran guru.
Tanpa kajian kesiapan implementasi.

Sekolah yang rusak tetap rusak.
Guru honorer tetap dapat Rp250.000.
Putusan MK tetap diabaikan.
Dan instruksi bahasa baru terus bertambah dari setiap kunjungan diplomatik.

Indonesia punya Mahkamah Konstitusi.
Punya putusan yang sudah mengikat.
Punya konstitusi yang menjamin pendidikan dasar gratis.
Punya presiden yang bersumpah menjaga dan menjalankan konstitusi.

Tapi satu tahun setelah putusan paling fundamental tentang hak pendidikan anak Indonesia tidak ada Perpres.
Tidak ada PP.
Tidak ada implementasi.
Tidak ada konsekuensi untuk yang mengabaikannya.

Putusan MK diabaikan selama satu tahun oleh presiden yang bersumpah menjaga konstitusi dan tidak ada yang bisa menghentikannya.

Kalau putusan lembaga peradilan tertinggi bisa diabaikan begitu saja tanpa konsekuensi lalu apa gunanya seluruh sistem hukum yang kita punya?

[ABAH IDING 🇮🇩 @newIding30]

Hmmm... Mendem 😭
@RstmBcl
@HarryPattyRM00
@adviprast
@namrow62
@budiyantoa701
@sawerigading01
@ankbetawiasli
@Maneman98
@bonapasogit24
@destamega27
@eddesign_
@wahyudi_daryono
@flwght
@gempurjokowi
@garudamerah__
@freedombell99

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pola yang menurut gue paling lucu sekaligus paling memprihatinkan dari cara Prabowo membuat kebijakan pendidikan Indonesia.

Setiap kali Prabowo mengunjungi negara baru pulang-pulang ada instruksi bahasa baru yang harus masuk kurikulum sekolah.

Dan ini bukan sekali dua kali. Ini sudah terjadi tiga kali dalam kurang dari setahun.

Ini timeline-nya yang paling mengejutkan:

April 2026 — Prabowo ingin siswa SD belajar Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin.

Oktober 2026 — Prabowo bertemu Presiden Brasil Lula da Silva di Jakarta. Pulang-pulang: mau terapkan Bahasa Portugis di sekolah-sekolah Indonesia.

28 Mei 2026 — Prabowo berkunjung ke Paris untuk ketiga kalinya dalam setahun. Pidato di Istana Elysee: "Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis."

Tiga kunjungan ke luar negeri.
Tiga instruksi bahasa baru.
Tiga kebijakan pendidikan yang diumumkan dari panggung diplomatik luar negeri bukan dari ruang rapat Kemendikdasmen.

Dan ini yang paling menggelikan:
Bahasa Portugis yang diumumkan Oktober 2025 sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.
Tidak ada roadmap.
Tidak ada regulasi.
Tidak ada kajian kesiapan guru.
Tidak ada apa-apa.

Tapi Bahasa Prancis sudah diumumkan.
Tanpa menunggu yang Portugis selesai dulu.

Dan DPR sendiri Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian sudah bilang terang-terangan:

"Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang."

Ini bukan kritik dari oposisi.
Ini dari anggota DPR yang harus mengawasi kebijakan pendidikan. Dan kalimatnya sangat jelas:
ini terlihat seperti diplomasi bukan kebijakan pendidikan.

Dan ini yang paling mendasar perlu dipertanyakan:
Indonesia sekarang punya masalah pendidikan yang sangat nyata dan sangat mendesak:

237 ribu guru honorer masih digaji Rp250.000 sampai Rp400.000 per bulan.
Guru yang kualitasnya sudah ada pun tidak bisa fokus mengajar karena memikirkan cara bayar kontrakan.

Bahasa Inggris yang sudah puluhan tahun diajarkan wajib hasil PISA Indonesia masih peringkat 69 dari 81 negara. Artinya instrumen yang sudah ada pun belum efektif dijalankan.

Dan solusinya:
tambah bahasa Portugis.
Tambah Mandarin.
Tambah Prancis.

Guru yang mengajarnya dari mana? Belum ada. Kurikulumnya bagaimana? Belum dibahas.

Anggaran untuk melatih guru bahasa barunya dari mana? Tidak disebutkan.
Yang ada hanya: instruksi dari podium di luar negeri.

Dan ini yang paling ironis:

Prabowo berkunjung ke Paris tiga kali dalam setahun.
Di pidatonya dia bilang hubungan Indonesia-Prancis "sangat baik" dan ingin meningkatkan kerja sama sains, teknologi, dan pendidikan.

Tapi pertanyaannya bukan soal apakah hubungan itu penting.
Pertanyaannya adalah: apakah cara terbaik mempererat hubungan diplomatik adalah dengan mewajibkan 50 juta lebih anak sekolah Indonesia belajar bahasa negara yang kita kunjungi?

Karena kalau logikanya seperti itu kita tinggal tunggu kunjungan berikutnya ke mana. Kunjungan ke Jepang: wajib belajar Jepang. Ke Arab Saudi: wajib belajar Arab. Ke Korea: wajib belajar Korea.

Dan semua instruksi itu akan menumpuk di atas kurikulum yang guru-gurunya saja belum bisa digaji layak.

Kebijakan pendidikan yang baik tidak lahir dari panggung diplomatik di luar negeri. Kebijakan pendidikan yang baik lahir dari riset kebutuhan, konsultasi dengan ahli pendidikan, kajian kesiapan guru, dan perencanaan anggaran yang jelas.

Bukan dari: "Saya baru pulang dari Paris kita wajibkan Bahasa Prancis."

DPR sudah ingatkan. Kemendikdasmen belum punya jawaban. Dan Bahasa Portugis yang diumumkan tujuh bulan lalu masih belum jelas nasibnya.

Sementara 237 ribu guru honorer masih dapat Rp250.000 per bulan menunggu keputusan yang tidak pernah datang tentang gaji yang layak.

Kalau mau anak Indonesia pintar bahasa asing mulai dari bayar gurunya dengan benar dulu.

[Dr. Maalouf ‏ @realMaalouf]

Remember the 3 Assyrian Christians in Iraq who were beheaded for refusing to convert to Islam, and offered as human sacrifices to Allah on the Islamic holiday of Eid al-Adha.

This is what happens to Christians under Sharia.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita dari Pandeglang hari ini yang menurut gue paling menggambarkan betapa rusaknya sistem pemerintahan daerah kita.

Seorang pejabat yang berstatus tersangka kasus menabrak kerumunan siswa SD menew4sk4n satu anak dan satu pedagang baru saja dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Pandeglang.

Bukan dicopot.
Bukan dinonaktifkan.
Dilantik naik jabatan.

Ini faktanya dulu agar tidak ada yang bilang lebay:
30 April 2026.
Ahmad Mursidi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pandeglang menabrak kerumunan siswa SDN Sukaratu 5 di Kecamatan Majasari.

Korban: sembilan orang.
Dua meningg4l duni4
Muhamad Milal, seorang siswa.
Dan Dewi Handayani, seorang pedagang.

13 Mei 2026 polisi menetapkan Ahmad Mursidi
sebagai tersangka setelah gelar perkara.

26 Mei 2026 dua minggu setelah ditetapkan tersangka Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melantiknya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

Ahmad Mursidi bahkan mengikuti
pelantikan secara daring.
Tidak hadir langsung.
Tapi tetap dilantik.

Dan ini yang paling menampar kalimat Bupati dalam sambutannya:

"Kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak."

"Masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berdampak."

"Jangan terjebak dalam rutinitas kerja."

Pidato tentang inovasi.
Tentang transparansi.
Tentang pelayanan publik yang berdampak.

Disampaikan di hari yang sama ketika tersangka kasus menewaskan anak SD dilantik jadi pejabat baru.

Tidak ada ironi yang lebih sempurna dari ini.

Dan ini yang paling fundamental dan yang paling jarang dibicarakan:
Indonesia punya aturan yang sangat jelas tentang pejabat yang berstatus tersangka.

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan berbagai regulasi turunannya mengatur bahwa pejabat yang terkena kasus hukum seharusnya dinonaktifkan bukan dipromosikan selama proses hukum berjalan.

Tapi di Pandeglang aturan itu tidak berlaku.
Atau lebih tepatnya tidak dianggap perlu untuk dipatuhi.

Dan tidak ada satupun pejabat di atas Bupati Pandeglang yang bergerak untuk menghentikan ini.
Tidak ada teguran dari Gubernur.

Tidak ada intervensi dari Kemendagri.
Tidak ada reaksi dari siapapun dalam hierarki pemerintahan yang seharusnya mengawasi.

Dan ini yang paling menyakitkan:

Muhamad Milal siswa SD yang tew4s pergi ke sekolah pagi itu seperti biasa.
Dia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi yang terakhir.

Dewi Handayani pedagang yang berjualan di depan sekolah itu pergi kerja pagi itu untuk mencari nafkah.
Dia juga tidak pulang.

Dan orang yang menabrak mereka dua minggu setelah ditetapkan tersangka dilantik sebagai pejabat baru oleh pemerintah daerah yang kata-katanya berbicara tentang transparansi dan pelayanan publik yang berdampak.

Dampak apa yang dimaksud?
Dampak kepada siapa?

Dan ini yang paling relevan dengan konteks yang lebih besar:

Prof. Siti Zuhro dari BRIN sudah bilang:
nawait menjadi pejabat di Indonesia sudah bukan untuk mengabdi tapi untuk mencari kaya dan mempertahankan posisi.

Mahfud MD sudah bilang:
hukum di Indonesia sudah menjadi sandiwara.

Dan kasus Pandeglang ini adalah bukti paling konkret dan paling tidak bisa dibantah dari kedua pernyataan itu.

Tersangka menewask4n an4k SD.
Dua minggu kemudian dilantik jadi Staf Ahli Bupati.
Bupatinya berpidato tentang transparansi dan inovasi.
Tidak ada yang menghentikan ini.

Ini bukan anomali.
Ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang dirancang untuk melindungi orang dalam,
bukan untuk melindungi rakyat.

Negeri ini sedang dalam kondisi di mana tersangka pembunuhan karena menabrak kerumunan anak SD sampai dua orang tewas bisa dilantik jadi pejabat dua minggu setelah ditetapkan tersangka.

Dan tidak ada satu pun mekanisme pengawasan yang bekerja untuk menghentikannya.

Bupatinya berpidato tentang inovasi dan transparansi.
Gubernurnya diam.
Kemendagrinya diam.
Semua diam.

Yang tidak diam hanya keluarga Muhamad Milal
siswa SD yang tidak akan pernah pulang ke sekolah lagi.

Dan sistem yang seharusnya memberi mereka keadilan justru mempromosikan orang yang mengambil nyawa anak mereka.

Apakah ini negeri yang sedang kita pertahankan?
apakah sudah tidak ada keadilan untuk rakyat biasa?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, episode ini direkam waktu rupiah masih di Rp17.683. Lima hari kemudian hari ini rupiah sudah di Rp17.845. Bergerak ke arah yang sama setiap hari.

Tapi yang tidak berubah:
pesan resmi dari pemerintah bahwa semuanya baik-baik saja.

Dan tiga ekonom Awalil Rizki, Yanwar Rizki, dan David Adrison dari UI akhirnya buka-bukaan tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Dan ini analogi yang paling tepat untuk memahami kondisi kita sekarang:

Kita sakit.
Tapi kita bilang kita sehat.
Kita tidak punya uang.
Tapi kita bilang kita kaya.

Rupiah melemah itu bukan penyakitnya itu gejalanya.
Seperti demam pada orang yang kena infeksi.
Demamnya bukan masalahnya.
Infeksinya yang masalah.
Dan kalau kamu cuma minum paracetamol tanpa mengobati infeksinya demamnya akan terus kembali.

Pertanyaannya: apa infeksinya?

Dan ini diagnosis paling jujur dari tiga ekonom itu:

Masalah pertama denial yang sistematis.

Yanwar Rizki yang sudah di pasar modal sejak krisis 97-98 bilang satu hal yang sangat penting:
kebanyakan negara lain yang mengalami kesulitan mereka mengakuinya.
Mereka menyatakan sense of crisis.

PM Singapura Lawrence Wong langsung ngomong ke rakyatnya:
kita akan menghadapi masa
yang lebih buruk dari tahun 2000.
Bersiap-siaplah.

Indonesia?
Pejabat kita bilang ekonomi tumbuh 5,61%. Fundamental bagus.
Tidak ada masalah.
Purbaya tersenyum sambil bilang rupiah akan ke Rp15.000 dalam 30 hari.

Dan pasar membaca semua itu.
Pasar tidak bisa dibohongi dengan senyuman.

Masalah kedua — fiskal yang bocor dari segala arah.

David Adrison dari UI menyebut angka yang paling mengerikan: 23% dari penerimaan pajak kita habis hanya untuk cicilan bunga utang.
Bukan pokoknya.
Bukan investasi.
Bukan infrastruktur.
Hanya bunga.

Analoginya: kepala keluarga yang gajinya UMR tapi hampir seperempat gajinya langsung keluar untuk bayar bunga pinjaman sebelum bisa beli beras.

Dan keluarga ini masih terus makan di luar, bangun ini-itu yang tidak produktif, dan beli barang-barang yang tidak menghasilkan.

Dan kemampuan Indonesia mengonversi pertumbuhan ekonomi menjadi pajak tax ratio kita hanya sekitar 8-9%.

Artinya dari setiap Rp10 juta aktivitas ekonomi yang terjadi, hanya Rp900.000 yang bisa jadi pajak.
Ini sangat rendah.
Dan terus melemah.

Masalah ketiga — data yang tidak bisa dipercaya.

Ini yang paling mengejutkan.
Awalil Rizki menyebut sesuatu yang sangat fundamental: pertumbuhan ekonomi 5,61% diklaim tapi pajak kontraksi 10%.
Industri manufaktur diklaim tumbuh di atas 5% tapi konsumsi listrik turun hampir 1%.

Secara logika ekonomi dasar ini tidak mungkin.
Manufaktur yang tumbuh pasti
memakai lebih banyak listrik.
Ekonomi yang tumbuh pasti
menghasilkan lebih banyak pajak.
Kalau keduanya tidak terjadi salah satu
angkanya tidak benar.

Dan investor asing punya analis yang jauh lebih canggih dari pejabat kita.
Mereka membaca inkonsistensi ini. Dan mereka pergi.

Dan ini tentang kenapa rupiah melemah bukan karena Soros, bukan karena asing:

Yanwar Rizki yang hadir langsung saat krisis 97-98 — menjelaskan sesuatu yang sangat penting tentang mekanisme tekanan mata uang.

Waktu 1997 Soros menyerang mata uang Asia karena dia melihat perbankan Asia over-exposure.
Dia melihat celahnya dan masuk.

Tapi yang membuat celah itu ada bukan Soros tapi kondisi internal ekonomi Asia sendiri yang sudah bermasalah.

Sekarang 2026 yang menekan rupiah bukan hedge fund asing.
Yang menekan rupiah adalah kepercayaan yang terus turun dari dalam negeri sendiri.

Buktinya: dana pihak ketiga di perbankan yang naik justru dalam bentuk valuta asing.
Artinya orang Indonesia sendiri yang hidup di sini,
yang kerja di sini sudah mulai
menukar rupiah mereka ke dolar.

Bukan orang asing yang melarikan uang.
Tapi rakyat Indonesia sendiri yang tidak lagi percaya pada mata uang negaranya sendiri.

Dan ketika kepercayaan dari dalam sudah mulai goyah kepercayaan dari luar akan jauh lebih cepat hilang.

Dan ini perbedaan paling mendasar antara krisis 1998 dan kondisi 2026:

Tahun 1998 masalahnya ada di sektor swasta. Perbankan dan konglomerat yang over-exposure dengan utang valuta asing tanpa hedging.
Pemerintah dan fiskal saat itu masih relatif bersih.
Sri Mulyani saat itu masih di UI dan para teknokrat bisa meyakinkan dunia bahwa pemerintah bisa dipercaya.

Tahun 2026 masalahnya justru ada di fiskal pemerintah sendiri. Sektor swasta relatif baik.
Tapi ketika masalahnya ada di pemerintah siapa yang akan dipercaya untuk memperbaikinya?

Tidak ada pihak ketiga yang bisa masuk melalui pemerintah seperti 1998.
Karena justru pemerintahlah sumber masalahnya.

Dan ini yang paling miris paralel dengan Argentina:

David Adrison menyebut Argentina 1980-an.
Rasio utang terhadap PDB Argentina waktu itu hanya 33% jauh di bawah standar berbahaya.
Tapi Argentina gagal bayar.

Indonesia sekarang: rasio utang terhadap PDB 40%.
Pemerintah terus bilang ini aman karena jauh di bawah 60%.

Tapi yang menentukan apakah kita bisa bayar bukan rasio utang terhadap PDB.
Yang menentukan adalah kemampuan membayar dari penerimaan pajak.
Dan debt service ratio kita cicilan bunga utang terhadap penerimaan pajak sudah di 23%.

Bandingkan dengan India yang debt to GDP-nya 80% tapi debt service ratio-nya jauh lebih rendah karena tax ratio mereka jauh lebih tinggi.
India bisa bayar.
Indonesia makin tertekan membayar.

Dan ini sinyal paling mengerikan yang sudah muncul di jalanan:

Yanwar Rizki menyebut sesuatu yang sangat penting yang dia pelajari dari koleganya di BIN pada krisis 2008:

"Kalau kriminalitas naik artinya krisisnya sudah menyentuh rakyat biasa.
Tidak cuma di bursa."

Sekarang buka FYP. Penuh begal.
TNI ikut memburu begal yang kata mantan jenderal Tubagus Hasanuddin adalah hal yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah Indonesia.

Itu bukan kebetulan.
Itu adalah sinyal yang sangat jelas bahwa tekanan ekonomi sudah menyentuh lapisan yang paling bawah.
Dan orang yang tidak punya pilihan lain mulai mencari jalan lain.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh diskusi itu:

Awalil Rizki bilang:
tidak ada yang menyelamatkan Indonesia dari krisis-krisis sebelumnya adalah kebijakan pemerintah yang sempurna.
Yang menyelamatkan adalah modal sosial solidaritas rakyat.

Waktu COVID penerimaan Baznas naik lima kali lipat.
Orang yang penghasilannya berkurang masih tetap berbagi.
Orang-orang saling menopang tanpa menunggu instruksi pemerintah.

Tapi modal sosial itu punya batas.
Pinjol sudah 103 triliun dengan NPL 5%.
Kartu kredit terus naik sejak 2024.
Tabungan masyarakat menipis.
Orang sudah tidak lagi menabung untuk masa depan mereka berhutang untuk makan hari ini.

Dan ketika batas itu terlampaui tidak ada modal sosial yang tersisa untuk menahan kejatuhan berikutnya.

Dan ini resep yang tiga ekonom itu rekomendasikan dan sangat berbeda dari yang dilakukan pemerintah sekarang:

Satu — komunikasi yang jujur.
Akui bahwa ada masalah.
Sampaikan langkah konkretnya.
Bukan denial.
Bukan sugar coating.
PM Singapura bisa melakukan ini.
Kenapa kita tidak bisa?

Dua — perbaiki fiskal segera.
Moratorium atau setidaknya evaluasi besar-besaran MBG fokus hanya pada 15% masyarakat yang benar-benar kekurangan pangan, bukan semua orang.
Tunda pembelian alutsista yang tidak urgent.
Setiap sinyal penghematan sekecil apapun akan dibaca pasar sebagai tanda keseriusan.

Tiga — jangan ganggu ekspor SDA.
Kebijakan ekspor satu pintu lewat Danantara boleh sebagai lembaga pencatatan untuk menangkap under invoicing.
Tapi kalau berubah menjadi tengkulak yang mengontrol harga itu akan membunuh penerimaan devisa kita yang paling vital.

Empat — data yang jujur.
Jangan sembunyikan angka.
Jangan sugar coat data.
Pasar tidak bisa ditipu dengan angka yang inkonsisten.
Dan setiap kali inkonsistensi data terbongkar kepercayaan yang hilang jauh lebih besar dari angka yang coba disembunyikan.

Rupiah melemah terus bukan karena Trump.
Bukan karena Soros.
Bukan karena tekanan eksternal semata.

Rupiah melemah karena pasar baik asing maupun dalam negeri sudah tidak percaya bahwa fiskal kita dikelola dengan benar.

Tidak percaya bahwa datanya akurat.
Tidak percaya bahwa komunikasi pejabatnya jujur.
Tidak percaya bahwa ada penjaga fiskal yang benar-benar independen ketika Menteri Keuangan sendiri bilang dia hanya alat dari kemauan presiden.

Dan kepercayaan tidak bisa dikembalikan dengan senyuman di kamera.
Tidak bisa dikembalikan dengan klaim pertumbuhan 5,61% yang tidak match dengan data pajak dan listrik.

Tidak bisa dikembalikan dengan janji rupiah ke Rp15.000 dalam 30 hari yang probabilitasnya 3-5%.

Kepercayaan hanya bisa dikembalikan dengan kejujuran.
Dengan data yang benar.
Dengan kebijakan yang konsisten.
Dengan pemimpin yang berani bilang:
kita sedang dalam kesulitan dan ini langkah konkret yang akan kita ambil.

Sampai itu terjadi rupiah akan terus bergerak ke arah yang sama.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, lu pada tahu nggak kenapa Habibie mencopot Prabowo dari Pangkostrat?
Dan yang lebih penting lu pada tahu nggak bahwa pencopotan itu terjadi dalam kurang dari satu hari setelah Habibie menerima laporan?

Ini bukan gosip.
Ini diceritakan sendiri oleh Habibie
dalam wawancara yang direkam tahun 2006.

Ini konteksnya dulu:
Mei 1998. Soeharto baru saja mundur.
Habibie dilantik sebagai presiden.
Indonesia dalam kondisi paling kacau sejak 1965 demonstrasi massal, kerusuhan, ekonomi hancur, dan kepercayaan publik terhadap negara di titik nol.

Habibie baru duduk di kursi presiden.
Belum hafal protokolnya.
Dia sendiri cerita waktu mau duduk di kursi kerja presiden, dia bingung mau duduk di mana karena tidak tahu posisi duduk yang benar sebagai presiden.
Sampai protokol yang kasih tahu.

Di tengah situasi sekacau itu Wiranto datang menemui Habibie dengan laporan yang sangat serius.

Ini isi laporan Wiranto:
Ada gerakan pasukan Kostrat yang bergerak menuju dua titik: Istana dan kawasan Kuningan tempat rumah Habibie berada.

Pangkostrat saat itu: Prabowo Subianto.

Wiranto juga menyampaikan satu hal lagi yang sangat penting: dia memegang Kepres yang memberikan kewenangan bertindak mengamankan situasi kalau keadaan membutuhkan "seperti Supersemar."

Bayangkan momen itu.
Presiden baru yang baru beberapa hari menjabat. Pasukannya sendiri bergerak tanpa perintah.
Dan Pangab datang dengan Kepres yang bisa memberinya kewenangan mirip Supersemar.

Habibie mendengar semua itu.
Diam sebentar.
Lalu menyimpulkan satu hal tentang Wiranto:

"Saya terkesan orang ini jujur."

Dan ini keputusan Habibie:
Tidak ada rapat panjang.
Tidak ada sidang kabinet darurat.
Tidak ada negosiasi.

Habibie memberikan petunjuk langsung kepada Wiranto:

"Sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti.
Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan Kostrat ke tempatnya masing-masing."

Satu kalimat perintah.
Satu hari. Selesai.

Prabowo dicopot dari Pangkostrat sebelum hari itu habis.

Dan ini pertemuan yang paling mengejutkan setelahnya:
Prabowo tidak terima.
Dia datang langsung ke ruang kerja presiden menemui Habibie.

Habibie sebenarnya bisa menolak.
Tidak ada kewajiban protokol untuk menerima perwira yang baru dicopot tanpa permintaan formal.

Tapi Habibie menerima karena dua alasan pribadi:

Satu — ayah kandung Prabowo adalah Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang sejak Habibie SMA sudah jadi idolanya. Keluarga yang sangat dihormatinya secara intelektual.

Dua — Habibie menduga mungkin ada titipan pesan dari ayah mertua Prabowo yaitu Soeharto yang saat itu sudah tidak bisa ditemui langsung.

Tapi yang terjadi di ruangan itu sama sekali tidak seperti yang Habibie perkirakan.

Prabowo menurut cerita Habibie sendiri langsung berkata:

"Anda ini presiden apa? Naif."

Dan ini jawaban Habibie yang menurut gue paling berkarakter dalam seluruh cerita ini:

Tidak marah.
Tidak tersinggung.
Tidak balas dengan ancaman atau kemarahan.

Habibie menjawab santai:

"Masa bodoh.
Yang penting saya presidennya.
Saya yang menentukan finish."

Lalu Habibie menambahkan refleksi yang sangat jujur: banyak orang memandangnya sebelah mata "Habibie kan tukang, bisa buat kapal terbang, mejanya penuh teknologi, tidak ngerti yang lain."

Tapi bagi Habibie justru itu keuntungan.
Karena dia tidak merasa terhina oleh kata-kata itu.

Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Habibie adalah presiden yang legitimasinya paling dipertanyakan dalam sejarah Indonesia.
Naik bukan karena dipilih rakyat.
Naik karena Soeharto mundur.

Banyak yang meremehkannya.
Banyak yang menganggapnya tidak punya otoritas nyata.
Banyak yang berpikir dia hanya boneka transisi yang bisa dikendalikan.

Tapi dalam momen paling krusial itu ketika pasukan bergerak tanpa perintah menuju Istana dan rumahnya sendiri Habibie tidak panik.
Tidak ragu.
Tidak menunggu situasi makin memburuk.

Dia memberi satu perintah.
Sebelum matahari terbenam.

Dan ketika perwira yang dicopot itu datang menyebutnya naif di mukanya langsung dia menjawab dengan ketenangan orang yang tahu persis di mana otoritasnya berdiri.

Yang penting saya presidennya.
Saya menentukan finish.

Habibie mencopot Prabowo
bukan karena dendam pribadi.
Bukan karena politik.
Tapi karena ada gerakan pasukan yang tidak sesuai struktur komando bergerak menuju Istana dan rumah presiden tanpa perintah resmi.

Dan dalam sistem militer manapun di dunia itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan.
Tidak peduli siapa yang memimpin gerakan itu.
Tidak peduli seberapa dekat hubungan personalnya dengan presiden.

Habibie mungkin dianggap naif oleh banyak orang.
Tapi orang yang dianggap naif itu dalam satu hari mengambil keputusan militer yang mungkin menyelamatkan Indonesia dari skenario yang jauh lebih buruk dari yang benar-benar terjadi.

Dan 27 tahun kemudian perwira yang dicopot itu menjadi presiden.
Sementara yang mencopot sudah lama berpulang dan dikenang sebagai salah satu tokoh paling bersih dalam sejarah republik ini.

Sejarah punya cara tersendiri untuk menjawab siapa yang naif dan siapa yang tidak.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, gue mau bicara tentang angka yang menurut gue paling memalukan dalam sejarah Indonesia modern.
Rp250.000 per bulan.

Itu bukan uang saku anak SMA.
Itu gaji guru yang setiap hari berdiri di depan kelas, mempersiapkan materi, menilai tugas, membimbing anak-anak Indonesia generasi yang katanya akan menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045.

Rp250.000 per bulan.
Delapan ribu tiga ratus rupiah per hari. Tidak cukup untuk beli satu porsi nasi padang.

Dan ini yang paling mengejutkan angka resmi dari DPR sendiri:

Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian secara terbuka menyebut:
kalau anggaran pendidikan 20% dari APBN benar-benar dipakai untuk kepentingan pendidikan guru honorer seharusnya bisa digaji minimal Rp5 juta per bulan.

Bukan Rp250.000.
Bukan Rp400.000.
Tapi Rp5 juta.

Uangnya ada.
Konstitusi sudah mewajibkan 20% APBN untuk pendidikan.
Hitungannya sudah dilakukan oleh DPR sendiri.
Hasilnya Rp5 juta per guru per bulan layak dan terjangkau dari anggaran yang ada.

Tapi yang terjadi di lapangan:
guru honorer dapat Rp250.000 sampai Rp700.000 per bulan.
Dan pemerintah merasa sudah berbuat baik karena menaikkan insentif dari Rp300.000 ke Rp400.000 naik Rp100.000 per bulan.
Naik Rp3.333 per hari.

Dan ini yang paling tidak masuk akal:
Anggaran pendidikan Indonesia Rp700 triliun per tahun. Dijamin konstitusi.
Tidak bisa dikurangi.

Ferry Irwandi sudah hitung:
untuk menggaji 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan totalnya hanya Rp50 triliun per tahun. Hanya 7% dari anggaran pendidikan yang sudah ada.

Untuk 237 ribu guru honorer yang ada sekarang — bahkan dengan gaji Rp5 juta per bulan totalnya hanya sekitar Rp14 triliun per tahun.
Kurang dari 2% dari anggaran pendidikan.

Uang itu ada. Angkanya kecil.
Solusinya jelas. Tapi tidak dilakukan.

Pertanyaannya bukan "dari mana uangnya" tapi ke mana perginya uang yang sudah ada.

Dan ini yang paling menampar kalau dibandingkan:
MBG menghabiskan Rp335 triliun per tahun. Program yang IDAI sendiri kritik.

Yang menunya satu jeruk keriput dan satu roti.
Yang sudah ada kasus keracunan.
Yang guru yang memfoto menunya diminta diam.

Lomba LCC DPR: Rp30 miliar.

Sementara guru honorer yang setiap hari berdiri di depan kelas mencerdaskan anak-anak Indonesia — dapat Rp250.000 sampai Rp400.000 per bulan.

Pemerintah sanggup mengeluarkan ratusan triliun untuk program makan yang dikritik dokter anaknya sendiri. Tapi tidak sanggup atau tidak mau — menggaji guru dengan angka yang manusiawi.

Ini bukan soal tidak ada uangnya. Ini soal siapa yang dianggap penting.

Dan ini yang paling menyedihkan realita hidup guru honorer:

Rp250.000 per bulan. Di kota besar itu tidak cukup untuk bayar ongkos transportasi selama sebulan.
Tidak cukup untuk beli beras satu bulan untuk satu orang.
Tidak cukup untuk bayar tagihan listrik rumah kontrakan paling murah sekalipun.

Tapi mereka tetap datang.
Setiap hari.
Masuk kelas. Mengajar.
Memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya.

Bukan karena sistemnya mendukung mereka.
Tapi karena mereka mencintai murid-murid yang ada di depan mereka.

Dan pengabdian yang luar biasa itu dibayar dengan Rp250.000 per bulan oleh negara yang katanya menghargai pendidikan.

Dan ini yang paling ironis perbandingan dengan pejabat:
108 menteri dan wakil menteri dengan gaji, tunjangan, fasilitas mobil dinas, rumah dinas, dan berbagai fasilitas lain yang nilainya ratusan juta per bulan per orang.

Seorang guru honorer yang tugasnya jauh lebih langsung menyentuh masa depan bangsa dapat Rp250.000 per bulan.

Dan ketika DPR bicara tentang anggaran lomba-lomba, studi banding ke luar negeri, atau renovasi ruang rapat yang menelan puluhan miliar tidak ada yang berteriak "dari mana uangnya?"

Tapi ketika diusulkan menaikkan gaji guru honorer ke Rp5 juta tiba-tiba sistemnya rumit.

Statusnya tidak jelas.
Regulasinya perlu dikaji ulang.
Dan solusinya: "Nanti kami cari jalan keluar terbaik."

Dan ini yang paling menohok dari seluruh situasi ini:
Prabowo berulang kali bilang MBG adalah investasi jangka panjang untuk generasi Indonesia.

Bahwa memberantas stunting adalah prioritas nasional. Bahwa Indonesia Emas 2045 dimulai dari hari ini.

Tapi investasi paling fundamental untuk generasi bukan makanan yang dibagi-bagikan lewat SPPG yang rawan kebocoran.

Tapi guru yang cukup sejahtera untuk bisa fokus penuh mengajar.

Guru yang harus kerja sampingan sebagai ojek online, pedagang kaki lima, atau petani di akhir pekan karena gajinya Rp250.000 tidak bisa memberikan yang terbaik di kelas.

Bukan karena tidak mau.
Tapi karena otaknya sibuk memikirkan cara membayar kontrakan bulan depan.

Finlandia negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia menjadikan profesi guru sebagai yang paling kompetitif dan paling bergengsi.

Seleksinya seketat masuk kedokteran.
Gajinya setara dokter.
Dan hasilnya: murid-murid Finlandia konsisten di peringkat teratas PISA.

Indonesia peringkat 69 dari 81 negara di PISA menggaji guru honorer Rp250.000 per bulan.
Dan bangga karena sudah menaikkannya dari Rp300.000 ke Rp400.000.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan dari Peneliti Senior BRIN yang menurut gue paling jujur dan paling menohok yang pernah keluar dari mulut seorang akademisi Indonesia tentang kondisi negara kita sekarang.

Prof. Dr. Siti Zuhro Peneliti Senior BRIN bilang
korupsi Indonesia sudah stadium gawat
sudah mengakar dan mendarah daging

Bukan di warung kopi.
Bukan di podcast oposan.
Tapi di forum akademik Universitas Paramadina.
Dalam diskusi yang judulnya langsung menampar: "Menakar Akurasi Laporan The Economist:

Apakah Indonesia Menuju Jurang?"

Dan kalimat yang paling mengejutkan dari seluruh pernyataannya:

"Nawaitunya menjadi pejabat ternyata untuk kaya. Bukan untuk berdedikasi diri."

Dan ini yang paling fundamental dari seluruh analisis Prof. Zuhro:

Krisis terbesar Indonesia saat ini bukan krisis ekonomi.
Bukan krisis politik elektoral.
Bukan krisis rupiah yang melemah ke Rp17.700 atau IHSG yang ambruk ke level terendah sejak COVID.

Krisis terbesar Indonesia adalah krisis integritas elite.

Dan ini berbeda dengan semua krisis lain yang bisa diselesaikan dengan kebijakan fiskal atau moneter. Krisis integritas tidak bisa diselesaikan dengan menaikkan suku bunga.

Tidak bisa diselesaikan dengan membentuk badan baru.
Tidak bisa diselesaikan dengan pidato di Rapat Paripurna DPR.

Karena sumber masalahnya bukan sistemnya.
Tapi manusianya yang menjalankan sistem.

Dan ini yang paling menghantam:
"Bukan legacy lagi. Justru diternakkan."

Satu kalimat pendek.
Tapi isinya luar biasa padat.
Dulu korupsi dianggap sebagai penyimpangan. Sebagai ulah oknum.
Sebagai pengecualian dari norma yang seharusnya berlaku.

Sekarang menurut Prof. Zuhro korupsi sudah bukan penyimpangan lagi.
Korupsi sudah menjadi budaya yang diwariskan dan dipelihara.

Patronase politik yang menjamin loyalis mendapat jabatan.
Jabatan yang menjamin akses ke anggaran.
Anggaran yang mengalir ke lingkaran yang sama.
Dan lingkaran itu mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan.

Diternakkan.
Bukan diberantas.
Tapi diternakkan.

Dan ini yang paling relevan dengan semua yang sudah kita bahas:

Purbaya mengungkap 10 perusahaan sawit yang melakukan under invoicing selisih harga ekspor sampai 200%. Tapi namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Dirjen Bea Cukai yang bertugas memberantas under invoicing sedang diduga menerima suap di jabatannya.

Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel dalam 14 tahun dan peraturan panglima langsung diubah agar sesuai dengan masa dinasnya.

108 menteri dan wakil menteri dan AHY sendiri mengakui antar kementerian masih berebut anggaran dan tidak bisa berkolaborasi.

Danantara berjalan setahun tanpa laporan keuangan yang dipublikasikan secara transparan.

Semua ini bukan anomali.
Semua ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang Prof. Zuhro gambarkan.
Jabatan sebagai alat mencari kaya.

Patronase yang diternakkan.
Integritas yang menjadi kemewahan langka di tengah lingkungan yang tidak menghargainya.

Dan ini yang paling mengejutkan dari pernyataan seorang peneliti BRIN:
BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional — lembaga pemerintah. Prof. Zuhro adalah peneliti seniornya.

Dan dia berbicara seperti ini terbuka, keras, tanpa eufemisme di forum publik yang judulnya langsung merujuk pada laporan The Economist yang menyebut Indonesia menuju jurang.

Ini bukan pengamat dari luar sistem.
Ini orang dari dalam sistem yang mengatakan: sistem ini bermasalah sangat serius.

Dan kalau orang dari dalam sudah berani berkata seperti ini secara terbuka kondisinya mungkin jauh lebih buruk dari apa yang kita bayangkan dari luar.

Dan ini diagnosa yang paling mendasar:
Prof. Zuhro menyebut tiga akar masalah yang saling memperkuat:

Lemahnya integritas — orang yang seharusnya menjaga kepercayaan publik justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Rendahnya meritokrasi — jabatan tidak diberikan kepada yang paling kompeten tapi kepada yang paling loyal atau yang paling banyak kontribusinya ke koalisi kekuasaan.

Kuatnya patronase politik — sistem bagi-bagi jabatan yang memastikan setiap pendukung mendapat bagiannya. Dan setiap pejabat yang dapat bagian itu harus balik modal dari jabatannya.

Tiga hal ini saling mengunci. Tidak bisa diperbaiki satu per satu. Karena yang bertugas memperbaikinya adalah orang-orang yang justru diuntungkan oleh sistem yang ada sekarang.

Kalau niatnya sudah salah dari awal maka semua keputusan yang diambil akan diarahkan untuk melayani niat itu. Bukan melayani rakyat.

Dan ini yang paling menohok dari semua pernyataannya:

"Indonesia bisa miskin, tapi jangan kehilangan integritas dan moralitas."

Ini bukan kalimat yang optimis.
Ini adalah kalimat yang menerima kemungkinan bahwa Indonesia akan terus miskin tapi memilih untuk tidak kehilangan martabatnya sebagai bangsa.

Dan itu lebih menakutkan dari semua prediksi ekonomi yang ada.
Karena seorang peneliti senior dari lembaga pemerintah sudah mulai menerima kemiskinan sebagai kemungkinan yang realistis dan hanya berharap agar integritas setidaknya masih bisa diselamatkan.

Korupsi Indonesia bukan lagi soal oknum.
Bukan soal satu dua pejabat yang ketangkap KPK lalu diganti oleh yang baru.

Korupsi Indonesia sudah menjadi ekosistem yang merekrut, menyeleksi, dan mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan.

Dan selama seleksi pejabat masih berbasis rekomendasi politik dan kedekatan bukan integritas dan rekam jejak ekosistem itu tidak akan berubah hanya karena ada pidato tentang reformasi.

Prof. Zuhro minta panitia seleksi independen yang berani menempatkan kompetensi dan moralitas sebagai pertimbangan utama.
Bukan rekomendasi dari partai.
Bukan kedekatan dengan lingkaran istana.

Tapi selama yang menentukan panitia seleksi itu adalah lingkaran kekuasaan yang sama lingkaran yang menurut Prof. Zuhro nawaitunya sudah salah dari awal maka panitia seleksi independen itu tidak akan pernah benar-benar independen.

Dan Indonesia akan terus menuju jurang yang judulnya sudah disebut dalam forum akademik Universitas Paramadina hari Jumat kemarin.

[Ojo Nesu @sanderkilap]

Lagi dan lagi.
Tindakan pembubaran ibadah Jemaat Gereja GMS Bantul yang disertai dugaan intimidasi dan kekerasan pada Minggu (24/5/2026).

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita yang menurut gue paling menggambarkan betapa tidak dihargainya profesi yang paling menentukan masa depan bangsa ini.

237 ribu guru honorer.
Status tidak jelas.
Nasib digantung sampai akhir 2026.
Setelah itu "nanti kami cari jalan keluar terbaik."

237 ribu orang.
Kalau masing-masing punya tanggungan tiga anggota keluarga ada 711 ribu jiwa yang hidupnya bergantung pada kepastian yang tidak pernah datang.

Dan ini yang paling mengejutkan:
Guru non-ASN yang sudah sertifikasi yang sudah menempuh PPG,
sudah membuktikan kompetensinya,
sudah mengajar bertahun-tahun
mendapat tunjangan Rp2 juta per bulan.

Yang belum sertifikasi:
Rp400 ribu per bulan.

Rp400 ribu.
Per bulan.
Untuk mengajar anak-anak Indonesia.
Untuk membentuk generasi yang katanya mau jadi Indonesia Emas 2045.

Rp400 ribu itu bahkan tidak cukup untuk isi bensin motor selama satu bulan apalagi untuk makan layak, bayar kontrakan, dan membiayai keluarga.

Dan ini yang paling pedas kalau dibandingkan:
MBG menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Program yang IDAI sendiri bilang berpotensi merusak tujuannya.

Yang menunya satu jeruk keriput, satu roti, satu kotak susu ultra.
Yang sudah ada kasus keracunan.
Yang guru yang memfoto menu buruknya diminta diam.

Lomba LCC yang diselenggarakan MPR: Rp30 miliar.

Tapi untuk menggaji 237 ribu guru yang setiap hari berdiri di depan kelas mengajar anak-anak Indonesia tidak ada kepastian.
Tidak ada solusi permanen.
Hanya surat edaran yang berlaku sampai akhir tahun. Lalu "nanti dicari jalan keluar."

Dan ini yang harus dipahami soal apa artinya menjadi guru honorer di Indonesia:

Mereka bukan orang yang baru kemarin masuk. Banyak dari mereka sudah mengabdi 5, 10, bahkan 20 tahun sambil terus dijanji akan diangkat.

Sambil terus menunggu formasi CPNS yang selalu lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
Sambil terus mengajar dengan gaji yang tidak cukup untuk hidup layak karena mereka mencintai profesinya dan tidak punya pilihan lain.

Dan sekarang setelah puluhan tahun mengabdi ada undang-undang baru yang menghapus istilah honorer.

Statusnya berubah jadi non-ASN.
Dan nasib mereka digantung sampai akhir tahun dengan surat edaran bukan solusi permanen.

Ini bukan masalah administratif.
Ini adalah pengkhianatan terhadap orang-orang yang sudah memberikan hidupnya untuk mendidik anak bangsa.

Dan ini yang paling ironis:
Dr. Tirta, Mahfud MD, Ahok semua sudah bilang bahwa kualitas guru adalah satu-satunya cara untuk memutus rantai kebodohan struktural Indonesia.

IQ rata-rata 78,9.
PISA peringkat 69 dari 81 negara.
Stunting 21%.
88% kepala rumah tangga tidak punya pendidikan S1.

Semua itu bisa diperbaiki kalau gurunya berkualitas dan digaji layak.

Ferry Irwandi sudah menghitung:
rekrut 100.000 guru berkualitas,
gaji Rp40 juta per bulan totalnya Rp50 triliun per tahun.
Hanya 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Tapi yang terjadi:
guru yang sudah mengabdi puluhan tahun masih digaji Rp400 ribu per bulan.
Dan tidak ada kepastian apakah tahun depan mereka masih bisa mengajar.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh situasi ini:
Menteri Mu'ti bilang: "
Tidak ada masalah.
Sampai akhir 2026 mereka tetap bekerja seperti biasa.
Untuk selanjutnya nanti kami cari jalan keluar terbaik."

"Nanti kami cari jalan keluar terbaik."

237 ribu orang menunggu kepastian.
Dan jawabannya adalah: nanti.

Ini bukan kekurangan anggaran.
Anggaran pendidikan Indonesia 600-700 triliun per tahun dijamin konstitusi 20% dari APBN.
Ini kekurangan niat dan prioritas.

Karena gaji guru tidak bisa difoto untuk kampanye. Tidak bisa diresmikan dengan gunting pita.
Tidak bisa dipajang di baliho sebagai pencapaian yang membanggakan.

Dan ini yang paling menyakitkan:
Di negara lain guru adalah profesi yang dihormati dan dibayar layak.

Di Finlandia guru adalah profesi paling kompetitif karena gajinya setara dokter dan seleksinya sangat ketat.

Di Korea Selatan guru adalah profesi bergengsi karena negara tahu bahwa kualitas guru menentukan kualitas bangsa.

Di Indonesia guru honorer digaji Rp400 ribu per bulan.

Dan nasib 237 ribu dari mereka digantung dengan surat edaran yang berlaku sampai akhir tahun.

Sementara 108 menteri dan wakil menteri duduk dengan fasilitas negara yang berlimpah memimpin kementerian yang sebagian besar tidak jelas kontribusinya terhadap kehidupan nyata rakyat.

Indonesia tidak bisa menjadi negara maju dengan guru yang digaji Rp400 ribu per bulan. Tidak bisa. Tidak mungkin.

Tidak ada satu pun negara di dunia yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikannya dengan memperlakukan gurunya seperti ini.

Dan selama prioritasnya adalah MBG Rp335 triliun yang menunya dikritik dokter anak sendiri bukan gaji guru yang layak dan kepastian status 237 ribu tenaga pendidik maka narasi tentang Indonesia Emas 2045 adalah dongeng yang diceritakan kepada rakyat yang tidak punya pilihan selain percaya.

Guru yang mengajar dengan Rp400 ribu per bulan itu setiap hari berdiri di depan kelas dan memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya.

Bukan karena sistemnya mendukung mereka.
Tapi karena mereka mencintai anak-anak yang ada di depan mereka.

Dan itu menurut gue adalah salah satu bentuk pengabdian paling tulus yang ada di Indonesia hari ini. Yang sayangnya dibalas dengan surat edaran dan kata-kata "nanti kami cari jalan keluar."