Jangan pernah meremehkan orang lain, apalagi kepada Vicky Prasetyo, Calon Bupati Pemalang Jateng
Komversi metabolisme kongruensi struktur dalam kolaborasi tramsendental : itu semua hanyalah jalan menuju Pemimpin .. salut Vicky! Ternyata kamu hebat ! Semoga jadi Bupati Pemalang Amiiin
Melalui hari santri ini, mari kita terus menjaga keluhuran, keutamaan dan keunggulan pesantren dan produk-produk pesantren untuk terus jaya dan berkontribusi bagi pembangunan nasional kita.
Selamat Hari Santri 2024.
Menyambung juang, merengkuh masa depan.
Alhamdulillah, bersyukur dan bangga gelaran Festival Palang Pintu yang ke-16 di Kemang ini istiqomah serta konsisten diselenggarakan setiap tahunnya.
Festival Palang Pintu merupakan cara kita untuk menjaga warisan budaya dan mengenalkan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang.
Selamat atas terlaksananya Festival Palang Pintu ke-16, jaya terus dan kita laksanakan sampai kiamat.
@TirtoID Wong ga ada masalah, kenapa cari solusi. Yg masalah itu pemerintah wakanda memaksakan. Nggak jujur pula. Kenyataannya mau ditaro di SBN. Artinya memang pemerintah ga punya duit.
https://t.co/XbQ1kfLmba
Ramai hutan di Papua akan dibabat seluas 54.254 hektar untuk dijadikan sawit, belum lagi jatah tambang untuk beberapa ormas. Ternyata jumlah itu belum seberapa. Sejak era pemerintahan Presiden Soeharto hingga 2022, total 147.936.564 hektare lahan diberikan kepada korporasi.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 124,9 ribu pegawai negeri sipil (PNS) tak bisa mencairkan Rp567,45 miliar dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kejanggalan itu terlihat dari pengumpulan uang, baik yang ada di DKI Jakarta, Sumatra Utara, Lampung, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Bali pada 2021.
"Selain itu, BPK menemukan 40.266 peserta pensiun ganda dengan dana Tapera Rp130,2 miliar," demikian mengutip Laporan Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Dana Tapera dan Biaya Operasional pada 2020 dan 2021, Selasa (4/6/2024).
Hal tersebut mengakibatkan BP Tapera berpotensi tidak dapat mencapai target dan tujuan strategisnya, belum dapat melakukan pemungutan simpanan, dan menambah peserta baru, serta peserta belum dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan perumahan secara optimal.
Temuan selanjutnya adalah kesalahan data peserta aktif BP Tapera saat itu yang mencapai 247.246 orang. BPK mencatat ada peserta dengan kepangkatan anomali sebanyak 176.743 orang. Selain itu, ada 70.513 peserta tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Akibatnya, saldo dana Tapera belum dapat dikelola dalam kontrak pengelolaan dana tapera (KPDT) dan dimanfaatkan secara optimal sebesar Rp754,59 miliar.
| Narasi Daily