agung prasetyo

[agung prasetyo @agepeeeee]

@KAI121 sejak pagi tadi skitar 06.30 sudah tdk bisa di akses, syukurlah beli di loket masih bisa dan lancar,

[Info Jateng @Jateng_Twit]

Kasus pembunuhan di Royal Phone Ambarawa Kab Semarang menunjukkan titik terang.

Kini 2 pelaku telah ditangkap oleh kepolisian Polda Jateng dan Polres Semarang. Salah satu pelaku justru tertangkap kamera ikut memperhatikan TKP di lokasi kejadian denga megenaka kaos hitam.

Kedua pelaku saat ini sedang diinterogasi, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain. Untuk lengkapnya selanjutnya menunggu hasil pemeriksaan secara menyeluruh.

Hasil penelusuran di media sosial, salah satu peaku bernama Didit Panggih, semntara pelaku 1nya kami belum mengetahui. Jumat 07 Agustus 2026

[agung prasetyo @agepeeeee]

@argothrottle paling alus adalah sarana ekonomi kerakyatan Cikuray sih mnurutku , dibanding ekse newgen SS 2025 aja tetep masih nyaman Cikuray......

[agung prasetyo @agepeeeee]

@OmJ_J3Nggott lsg lapor ke pa @PurbayaYudhi bisa gak sih kalo terkait NPWP bgini ? atau @DitjenPajakRI

[agung prasetyo @agepeeeee]

@Jateng_Twit kopdes lbh murah gak min ?

[ꦩꦸꦂꦠꦝ @MurtadhaOne1]

Simpen dulu sebelum ilang
Kelakuan bunted dan anak ss

[agung prasetyo @agepeeeee]

@Jateng_Twit lbh tepatnya diamankan, seolah pemerintah bersih bersih, jatahnya DH sdh terjadwal dan sdh cukup setorannya ke BIGBOSS, skrg saatnya tampil eks wakil ketua pemenangan Prabowo Sandiuno 2018, akan lebih terukur dan mudah dlm kordinasi pengerukan dana MBG, sudah kebaca polanya

[agung prasetyo @agepeeeee]

@argothrottle kayak sblm sblmnya, biasanya akan ada promo harga tiket khususnya ekonomi

[ᶜⁱᶜᵃᵍ ᵈⁱ ᴰⁱⁿᵈⁱⁿᵍ @creeping5ilence]

NEGARA DARURAT PREMANISME ?!

Dugaan penyanderaan Putri Ahmad Bahar menyeret nama Hercules & GRIB Jaya.

[Never @neVerAl0nely___]

Begini tanggapan Rocky gerung soal pernyataan Jenderal Syafri soal Tentara sudah diturunkan untuk mengatasi Begal

[Komunitas Sahabat Kereta @sahabat_kereta]

Info gangguan lintas 24 Mei 2026 pk 17.20 terdapat luapan air menutupi rel di Sungai Jembatan BH 47 petak lintas antara Stasiun Tanjungrasa - Cikampek KM 91+8. Sehingga sementara rel dapat dilalui kereta 1 jalur bergantian
*M4

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.

CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.

Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.

Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.

Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:

Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?

Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.

Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.

Dan ini yang paling menohok:

Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.

Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.

"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."

Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.

Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.

Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.

Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.

Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.

Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.

Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:

Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.

MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.

Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:

Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.

Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.

Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?

Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?

Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?

Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:

"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.

Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.

Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.

Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.

Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.

Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.

Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.

Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.

Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.

Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.

Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.

Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.

Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.

Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.

Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.

Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.

Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.

Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

[Komunitas Sahabat Kereta @sahabat_kereta]

Rapat dengar pendapat (RDP) 21 Mei 2026 bersama DPR RI Komisi V Menteri Perhubungan, PU, KNKT, KAI, dan Basarnas dengan agenda mengenai kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur
Berikut kami rangkum dari RDP tersebut
*M4

[agung prasetyo @agepeeeee]

@Jateng_Twit @txttransportasi nek coro jowo, anak sering loro loronen, trus ganti Jeneng,

[agung prasetyo @agepeeeee]

@SepwulanAd @paldeanchiko ABA ketika msh stop Pekalongan sekitar medio 2024, saat top speed, MID menunjukkan 119kph

[agung prasetyo @agepeeeee]

@KAI121 di acces @KAI121 belum ada pilihan stasiun labuan dan comal min

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gua adalah salah satu sinyal paling serius tentang kondisi keuangan negara yang perlu dipahami semua orang.

Kemenkeu baru saja mencopot dua pejabat eselon I sekaligus Dirjen Anggaran Luky Afirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu. Keduanya dinonaktifkan dan digantikan pelaksana harian sambil menunggu pejabat definitif.

Dan ini bukan pencopotan pertama.
Sebelumnya Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Masyita Crystallin juga sudah dicopot. Artinya sekarang ada tiga kursi Dirjen kosong di Kemenkeu bersamaan.

Tapi yang bikin gua tidak bisa langsung lanjut adalah isu yang beredar di balik pencopotan ini.
Kabarnya penyebabnya adalah APBN yang hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan.
Tiga bulan.
Dari April berarti sampai Juli 2026.

KENAPA INI SANGAT MENGKHAWATIRKAN

Dirjen Anggaran adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan eksekusi anggaran negara.
Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah orang yang merancang strategi keuangan dan fiskal jangka pendek dan panjang.

Dua orang yang paling bertanggung jawab atas kesehatan APBN dicopot bersamaan di tengah situasi di mana ruang fiskal Indonesia sedang dalam tekanan paling besar dalam beberapa tahun terakhir.

Konteksnya perlu dipahami bersama.
APBN sudah dipotong Rp80 triliun lebih di awal tahun untuk efisiensi.
MBG menyedot hampir Rp1 triliun per hari.
Perang Iran membuat harga energi melonjak dan rupiah melemah.

Penerimaan pajak tertekan karena ekonomi global melambat.
Dan sekarang ada isu bahwa kas negara hanya cukup untuk tiga bulan ke depan.

Kalau isu itu benar maka ini bukan sekadar masalah administrasi pergantian pejabat.
Ini adalah krisis fiskal yang sangat serius yang sedang terjadi di balik layar.

YANG ANEH DARI RESPONS MENKEU

Menkeu Purbaya ketika ditanya hanya mengkonfirmasi bahwa pencopotan benar terjadi dan kedua pejabat itu diberi waktu istirahat dulu sebelum penugasan berikutnya.

Tidak ada penjelasan tentang alasan pencopotan. Tidak ada klarifikasi soal isu APBN tiga bulan.
Tidak ada pernyataan yang menenangkan pasar atau publik tentang kondisi fiskal sesungguhnya.

Dan ini adalah pilihan komunikasi yang sangat berbahaya di tengah situasi yang sudah sangat sensitif. Kekosongan informasi dari otoritas resmi akan selalu diisi oleh rumor.

Dan rumor tentang APBN yang hanya bertahan tiga bulan kalau tidak segera dikonfirmasi atau dibantah dengan data yang konkret bisa menjadi self-fulfilling prophecy yang sangat merusak kepercayaan pasar.

APA YANG HARUS DITANYAKAN

Pertama —apakah benar APBN hanya mampu bertahan tiga bulan ke depan? Ini harus dijawab dengan data yang transparan dan bisa diverifikasi bukan dengan pernyataan umum bahwa kondisi fiskal aman.

Kedua — apakah pencopotan ini adalah akuntabilitas atas kegagalan proyeksi fiskal?
Kalau ya maka ini adalah langkah yang benar pejabat yang bertanggung jawab atas proyeksi yang salah harus diganti. Tapi publik berhak tahu bahwa itu yang terjadi.

Ketiga — siapa yang akan mengisi tiga kursi Dirjen kosong ini dan dalam waktu berapa lama?
Karena tiga posisi strategis yang diisi pelaksana harian bersamaan di kementerian yang paling kritis dalam kondisi fiskal yang tertekan adalah situasi yang tidak ideal.

Keempat bagaimana pemerintah berencana menutup potensi shortfall anggaran yang dilaporkan? Apakah ada rencana pemotongan anggaran tambahan? Penerbitan surat utang? Atau ada sumber penerimaan baru yang sedang disiapkan?

pergantian pejabat di Kemenkeu itu hal biasa dan bisa terjadi karena berbagai alasan.
Tapi tiga Dirjen kosong bersamaan di tengah isu APBN yang hanya cukup tiga bulan ke depan di tengah tekanan global yang tidak mereda, perang Iran yang belum selesai, rupiah yang melemah, dan program-program besar yang terus menyedot anggaran — itu bukan hal biasa.

Dan yang paling menggelisahkan adalah ketika kondisi seperti ini terjadi, publik tidak mendapat penjelasan yang jelas dan jujur dari pemerintah tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi.

[agung prasetyo @agepeeeee]

@SoloMenfess hampir bablas madiun, krn ikut kreta mutsel pagi buta sampe balapan, di eko premium tdk dibangunkan, kalo eksekutif krn dapet selimut, pasti dibangunkan krn diambil slimutnya.....

[Komunitas Sahabat Kereta @sahabat_kereta]

Mulai 27 April 2026 Stasiun Plabuan (PLB), Comal (CO), dan Batang (BTG) aktif melayani aktifitas naik turun penumpang

Kereta yang berhenti melayani 3 stasiun tsb adalah KA Kamandaka, Joglosemarkerto, dan Kaligung

📷 Nugroho Febrianto, Ulinnoor *M4