Aktivis Jaringan Gusdurian, Savic Alli mengatakan, berdasarkan penelitiannya, unggahan yang mengandung ujaran kebencian bukan berasal dari kelompok radikal, tapi dari akun yang terafiliasi dengan parpol. https://t.co/KMk6Wn3as1
Soe Hok Gie mengkritik segelintir pimpinan mahasiswa yang lantang bersuara melengserkan Orde Lama, namun tunduk di kursi empuk Orde Baru. https://t.co/NZZPhLmE9H
Sebuah acara umat Budha dilarang di Kabupaten Tangerang. Minoritas yang kehilangan hak adalah yg terjadi di Rohynga. Jika kita mengecam yg terjadi di sana dan menghalalkan yg terjadi di Tangerang, rasa keadilan kita palsu.
Menurut penempel poster "Kampus Rasa Pabrik" di Unhas, institusi pendidikan memang jadi "pabrik", dan "nilai intelektual" adalah komoditasnya.
https://t.co/aSMkVkqMoj
Pejabat2 sipil kita makin mesra sama militer, padahal Letjen TNI Agus Widjojo udah pernah ngingetin kalo militer harus profesional. Jangan selingkuh ngurusin demo. Move on dari mindset Orde Baru!
https://t.co/nMljbJS19R
MoU antara TNI dan Polri soal demo ini bukan pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir. Masih inget tahun 2015? Waktu itu Presiden Jokowi sempet bikin Rancangan Perpres TNI yg tujuannya juga sama.
Melibatkan TNI di urusan sipil kayak menertibkan demonstrasi itu masalah karena dua hal. Pertama jelas itu melanggar amanat Reformasi yang jadi UU No.23/2004 soal TNI (TNI dilarang jadi penegak hukum).
Kedua, 3 tahun terakhir aja TNI udh jd pelaku kekerasan dmn2.
Kemarin juga ada berita soal MoU TNI-Polri. MoU ini membolehkan TNI ngurusin demonstrasi. Termasuk mogok massal.
Padahal jangan lupa. Amanat Reformasi justru pengen narik TNI keluar dari urusan sipil kayak demonstrasi. Simple aja: rentan kekerasan.
https://t.co/jZjO1FhJNK