Narasumber bukan entitas yang statis. Mereka bisa berubah. Bisa menarik pernyataan. Bisa menyangkal juga. Dan perubahan itu tidak selalu berarti bahwa mereka sejak awal berbohong.
Ada banyak kemungkinan, bisa jadi
mengalami tekanan, mendapat ancaman hukum, mengalami intimidasi fisik atau digital, atau mungkin ada tawaran lain.
Karena itu, dalam jurnalisme atau dalam hal ini film dokumenter, perubahan sikap narasumber tidak otomatis dibaca sebagai bukti bahwa laporan sebelumnya salah, dan Papua baik-baik saja. Tetapi juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Justru di situlah pentingnya verifikasi berlapis dan prinsip informed consent.
Narasumber adalah manusia yang berada dalam relasi kuasa. Semoga Mama Yasinta sehat selalu.
Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang.
150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan.
Bukan karena perusahaannya bangkrut.
Bukan karena kinerjanya buruk.
Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya.
Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat.
Dan ini yang paling miris:
Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan.
Dia datang meminta solusi.
"Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru.
Sekarang ekonomi semua sulit,
semua harga sudah naik,
kebutuhan makin tinggi.
Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup."
"Cari kerja sulit, Pak.
Kami banyak yang hanya tamatan SMA."
Kalimat itu
"cari kerja sulit, Pak"
menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka.
Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami:
Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong.
Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa.
Artinya sederhana:
gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah.
Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya.
Bukan karena ada keluhan dari konsumen.
Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu.
Dan ini yang paling pedas:
150 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil.
Dan ini baru satu kabupaten.
Lombok Tengah.
Dengan 25 gerai yang ditutup.
Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama?
Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha:
Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja.
Bukan karena lo salah.
Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal.
Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan.
Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa
mereka takut masuk.
Hari ini Alfamart.
Besok siapa?
Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar:
Badai PHK sedang mengintai.
Rupiah di Rp17.700.
Lapangan kerja tidak tumbuh.
Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar.
Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana."
Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot.
Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar.
Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak.
Mereka hanya minta bisa tetap bekerja.
Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah
kondisi ekonomi yang sudah sulit.
Dan jawaban yang mereka dapat adalah:
datang ke kantor Bupati mengantri
memohon dengan harapan ada yang mendengar.
Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi.
Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.
Dokter konfirmasi: Andrie Yunus cuma bisa lihat cahaya, tak bisa baca huruf lagi. Cacat permanen.
Sementara korban kehilangan masa depannya, pelaku di sidang malah sibuk drama dan "overacting". Di mana nurani penegak hukum kalau kejahatan sebiadab ini masih coba diperhalus narasinya? Keji!
https://t.co/yiyjrhEJnN
After four years full of challenges and hard work, it's time to move on.
I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.
I will never forget the love I received from the fans from my very first days.
Catalonia is my place on earth.
Thank you to everyone I met along the way during these beautiful four years.
A special thank you to President Laporta for giving me the chance to live the most incredible chapter of my career.
Barça is back where it belongs.
Visca el Barça. Visca Catalunya 💙❤️
@fcbarcelona
Lah, Andrie Yunus gak diminta untuk disiram. Itu kan ulah dari mereka sendiri.
Kemudian, hukumannya diringankan karena terkena dampak cipratan juga?
Yap, gua yakin memang ini ada perintah.
Agak campur aduk rasanya tentang hal ini. Yang fatal telah dia lakukan sebagai MC adakah kesalahan improvisasi yang buruk, terutama di acara semi-formal/institusional seperti LCC MPR. MC seharusnya bisa bilang sesuatu yang lebih netral, misalnya: “Bagaimana pendapat dewan juri? Apakah kita bisa melihat tayangan ulang?”Atau “Kita tanyakan dulu ke panitia apakah ada kesempatan review.” Daripada meremehkan protes peserta.
Realitas industri MC di Indonesia reputasi sangat penting. Satu kesalahan viral bisa langsung berdampak pada job berikutnya. Tapi memutus kontrak secara resmi hanya karena satu kekhilafan (yang sudah dia minta maaf) terasa seperti perusahaan ingin cepat “cuci tangan” demi citra mereka sendiri, bukan karena kesalahan fatal.
Menurutku memutus hubungan kerja adalah reaksi berlebihan yang tidak proporsional dengan tingkat kesalahannya. Yang lebih bertanggung jawab sebenarnya adalah juri yang tidak profesional, panitia yang tidak mengantisipasi situasi tegang, dan budaya “cari kambing hitam” di media sosial.
Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi di seluruh Indonesia membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
Masalah-masalah itu mulai dari pengelolaan sampah hingga penataan lingkungan.
Biar nggak culture shock, calon mahasiswa Indo di LN tuh perlu:
-diajarin apa-apa tepat waktu
-diajarin semua manusia itu egaliter
-diajarin jangan nyampurin urusan orang
-diajarin basic nyambel bagi yg doyan
bukan diajarin yel-yel Terpesona.
Kalo motifnya dendam pribadi, berarti masalah pribadi.
Kalo masalah pribadi, berarti bukan sebagai anggota TNl.
Kalo bukan sebagai anggota TNl, koq diadili di Pengadilan Militer?
Ayo coba lagi cari alasan yang lebih masuk akal.
Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.
We are outraged. An Indonesian peacekeeper is murdered. Another is fighting for his life. Israel bombed the base where they served.
This is clearly not an accident, nor a collateral damage. This is Netanyahu’s regime showing, once again, that they don’t care about international law, about UN personnel, and about the lives of those who dedicate themselves to peace.
Indonesia has gone above and beyond. We have sent over 1,200 of our troops to serve under the UN flag. The Indonesian government also joined the Board of Peace to push for a just and lasting resolution in the Middle East. We extended our hand in good faith. Yet the answer to that good faith is a bomb dropped on our soldiers’ base. They spat on every effort Indonesia has made for peace.
But let us be honest, this is not surprising. Netanyahu’s regime has shown time and again that they are indifferent to the world’s calls for restraint. They ignore UN resolutions. They strike UN facilities. They kill civilians, journalists, aid workers, and now peacekeepers. No one is off-limits. No one is safe. Sadly, it keeps going because the world keeps allowing it.
To the UN Secretary-General, we appreciate your condemnation and your condolences. But words are not enough anymore. The UN must move beyond statements. Concrete, enforceable, and urgent action is what this moment demands. The credibility of the UN is on the line. If the world body cannot protect its own peacekeepers, what exactly is it protecting?
To the nations of the world, now is the time to act together. Push for accountability. Refer those responsible to international courts. Enforce the rules that you all signed up to uphold. International law is only as strong as the willingness of nations to defend it. That willingness has been tested over and over again by Netanyahu’s regime. For countless of times, the world has failed the test.
Do not let this death be forgotten in a news cycle. Do not let this become just another statistic in a long list of violations. Demand justice. Demand accountability. Make clear that those who attack UN peacekeepers will face real consequences.
Kepada prajurit TNI yang gugur, selamat jalan, Pahlawan. Doa kami menyertai, juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Kepada yang terluka, semoga lekas pulih. Indonesia berduka, tapi kita yakin, Indonesia tidak akan diam.