saking udah gatau lagi gimana caranya agar suara kita didengar oleh presiden, permintaan yang diwakilkan oleh wakil ketua BEM UI ini kerasa bgt hopelessnya. kaya kita tuh cuma mau didenger loh, kita cuma minta hak kita, kita cuma minta pemerintah berpihak kepada rakyat.
"Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke TNI, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG," kata Iman Zanatul Haeri, seorang guru, di hadapan Mahkamah Konstitusi.
“kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur sppg, kami mau melapor ke TNI, TNI punya dapur sppg, kami mau melapor ke DPR, DPR pun punya dapur sppg. jadi ini jalan terakhir kami untuk mengadu, kepada konstitusilah kami berharap”
—ucap seorang guru, pendidik anak bangsa. ironi.
Pelatih kepala tim nasional Senegal, Pape Thiaw, menjadi topik pembicaraan di Amerika karena pernyataan yang dibuatnya saat konferensi pers, terkait dengan ibadah sholat Jum'at
Wartawan :
"Hari ini ada angin yang sangat kencang di negara bagian New Jersey, dan petugas keamanan menyarankan anggota delegasi untuk tidak keluar demi keselamatan kalian... mengapa Anda tetap keluar untuk menunaikan sholat...?"
Pape Thiaw :
"Apakah ada yang lebih penting daripada sholat? saya rasa itu bukan urusan Anda... kalian takut pada angin, sementara kami takut kepada Allah, Zat yang menciptakan angin... kita datang ke sini untuk sebuah pertandingan hiburan, lantas kita lupa bahwa kita diciptakan untuk menyembah Allah...
Bahkan kalo final Piala Dunia FIFA digelar hari ini dan kami adalah salah satu tim finalisnya, kami tetap akan keluar untuk menunaikan sholat Jum'at, meski itu berarti kehilangan gelar juara...
Jangan ceramahi kami tentang ritual dan kewajiban agama kami..."
#PialaDunia
Rakyat cerdas harus nyimak apa yg dikatakan Dino Patti Djalal ini !!
Ada upaya masif yg sedang dilakukan geng Oslo untuk membranding Gerakan PRABOWO GIBRAN DUA PERIODE.
Salah satunya di X bisa kamu liat akun dgn follower diatas 2000 yg tiap hari ngoceh dgn postingan Gibran PSI Jokowi dgn narasi jelek/bagus.
Itu tandain mereka adalah buzzer bagian dr gerakan ini
SPEAK TRUTH TO POWER, SPEAK TRUTH TO THE PEOPLE !!
UI BERDUKA, RAKYAT TERLUKA: KECAM TINDAKAN REPRESIF APARAT DI LENTENG AGUNG ⚠️
Rabu, 10 Juni 2026 menjadi hari kelam bagi kemanusiaan dan ruang hidup warga Lenteng Agung. Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dari berbagai organisasi mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat TNI di tengah proses penggusuran paksa sejumlah rumah warga.
Niat baik warga dan mahasiswa untuk mempertahankan hak atas tempat tinggal justru dibalas dengan kekerasan. Akibat bentrokan dan eksekusi paksa ini, seorang mahasiswa UI dan beberapa warga setempat dilaporkan mengalami luka-luka.
"Tugas aparat adalah melindungi rakyat, bukan menjadi algojo bagi ruang hidup mereka."
Mahasiswa UI menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap warga sipil yang memperjuangkan haknya tidak dapat ditoleransi! Kami menuntut penghentian represivitas, pengusutan tuntas atas korban yang terluka, dan keadilan bagi warga Lenteng Agung.
Mari rapatkan barisan. Kawal terus kasus ini! Panjang umur perjuangan!
Saat aksi geruduk kantor Badan Gizi Nasional (BGN) berlangsung, seorang ibu pedagang melintas. Kemudian dengan lantang ia meluapkan kemarahannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
#MBG#Watchdoc
Yg lagi rame skrg..
Pemerintah daerah sedang gontok2an dg pemerintah pusat ttg anggaran..
Rakyat kecil...
Gelar tiker, nyemil kwaci...
Nunggu klo ada yg bilang, "lebih baik daerah Kami memisahkan diri saja & mengatur daerah kami yg Kaya SDA drpd cm jd sapi perah pemerintah pusat, & tdk tahu anggaran u/ apa & siapa"
(Umpaname)
🥱
Namanya Yasika Aulia Ramadhani. Usia 20 tahun. Pembina Yayasan Yasika Group.
Di usia yang kebanyakan orang masih mikirin skripsi, dia udah mengelola 41 dapur MBG yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.
Inspiratif banget. Tapi tunggu dulu.
Aturan BGN: maksimal 10 dapur per yayasan, per provinsi.
Cara Yasika punya 41: daftar lewat beberapa yayasan berbeda-beda. BGN-nya sendiri yang ngaku ke publik:
"Tahunya itu dari cerita orang. Yang kami baca cuma dokumen."
Jadi sistem dilangkahi , dan yang melangkahi bukan sembarang orang.
Ayahnya: Yasir Machmud. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Partai Gerindra.
Fungsi utama DPRD: mengawasi penggunaan anggaran publik.
Program MBG dibiayai Rp 335 triliun anggaran negara , dari pajak lo, dari pajak gue.
Trus anak Wakil Ketua DPRD mengelola 41 dapur dari program yang seharusnya diawasi oleh ayahnya sendiri.
Saat wartawan tanya ke Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel soal konflik kepentingan ini:
"Aduh, saya tidak bisa berkomentar soal itu."
Saat wartawan coba konfirmasi ke Yasir dan Yasika: tidak direspons.
Kolom komentar Instagram keduanya langsung ditutup.
Dan BGN bilang tidak bisa menghentikan 41 dapur itu karena:
"Kasihan anak-anak yang sudah terima manfaat."
Bukan tuduhan.
Ini fakta yang sudah dikonfirmasi BGN sendiri, diliput Liputan6, Tempo, Kompas , dan diinvestigasi ICW, yang menemukan 102 yayasan mitra MBG di 38 provinsi terafiliasi politisi, militer, dan polisi.
Gerindra: partai paling banyak afiliasinya dengan 7 yayasan.
Program ini katanya untuk anak-anak kurang gizi.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang paling bergizi dari program ini?
INI SIH MAKIN GILA,
DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!!
BENERAN MAU HANCURIN YA?
INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K,
ZIMBABWE IS REAL ???
UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI.
DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan:
Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan.
MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM
Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?
Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana?
EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI
Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur.
Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik.
Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya.
WORST CASE SCENARIO
Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral.
Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik.
Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar.
UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua.
Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah.
Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia.
Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol.
Ekonomi kita bukan arena politik.
Jaga BI tetap independen.
HATI-HATI WOK !!
SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !!
NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!
DIKALA DADAN DI TANGKAP,
PRABOWO KUMPULKAN 14000 ORANG PIC SPPG SELURUH INDONESIA DI SENTUL,
HABISKAN BIAYA HINGGA 55 MILYAR RUPIAH SEHARI !!!
INI AGENDA APA LAGI?
DULANG SUARA DI 2029?
BONUS ADA JOGET2 ALA2 KA SPPG, ENAK YA MAKAN DUIT RAKYAT
Uraian biaya yg dihabiskan oleh acara prabowo tsb :
1. SEWA GEDUNG SICC
Website resmi SICC di https://t.co/h41ywn50kv tidak mencantumkan tarif publik — harga hanya diberikan via konsultasi langsung.
SICC dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan skala acara nasional, estimasi sewa berkisar:
Main Auditorium + Hall pendukung + ruang VIP/VVIP + area parkir = Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar (1 hari penuh)
2. TIKET PESAWAT PULANG PERGI
Asumsi 14.000 peserta dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Sebagian besar dari luar Jawa, sebagian dari Jawa dan sekitar Jabodetabek.
Pesawat dari luar Jawa (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, Sumatera): tiket PP minimal Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per orang.
Pesawat dari Jawa dan sekitar: Rp300 ribu hingga Rp800 ribu.
Asumsi rata-rata gabungan Rp2 juta per peserta x 14.000 orang = Rp28 miliar
3. AKOMODASI / HOTEL
Berdasarkan data https://t.co/kPSnRCrKKJ, harga rata-rata hotel bintang 3 di Kabupaten Bogor adalah Rp1.362.109 per malam, dan hotel bintang 4 sekitar Rp2.589.851 per malam.
Asumsi 10.000 peserta dari luar daerah menginap 1 malam di hotel bintang 3 rata-rata Rp1,2 juta per kamar, isi 2 orang per kamar = 5.000 kamar x Rp1,2 juta = Rp6 miliar
4. TRANSPORTASI DI LOKASI (BUS/SHUTTLE)
Peserta dari berbagai hotel menuju SICC dan kembali butuh armada bus. Untuk 14.000 orang dengan kapasitas bus 40 penumpang = minimal 350 bus PP. Sewa bus per hari sekitar Rp3-5 juta per unit.
350 bus x Rp4 juta = Rp1,4 miliar
5. KONSUMSI (MAKAN SIANG + 2X SNACK)
Untuk acara pemerintah skala nasional, standar katering per orang per paket (snack pagi + makan siang + snack sore) sekitar Rp100.000-150.000.
14.000 orang x Rp125.000 = Rp1,75 miliar
6. SERAGAM / BAJU PUTIH
Terlihat dari foto, seluruh peserta mengenakan seragam putih seragam. Harga kaos atau kemeja putih polos berlogo untuk acara pemerintah biasanya Rp50.000-100.000 per potong.
14.000 orang x Rp75.000 = Rp1,05 miliar
7. PRODUKSI ACARA (PANGGUNG, LED SCREEN, SOUND SYSTEM, LIGHTING)
Dari foto terlihat panggung besar dengan layar LED raksasa, tata cahaya profesional, dan sistem audio untuk lebih dari 10.000 orang. Biaya produksi skala ini untuk event nasional pemerintah:
Estimasi: Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar
8. DOKUMENTASI, MC, PENGISI ACARA
Videografer, fotografer profesional, drone, MC nasional, penampilan hiburan atau paduan suara:
Estimasi: Rp300 juta hingga Rp800 juta
9. KEAMANAN DAN PROTOKOL
Koordinasi pengamanan untuk acara lembaga negara melibatkan petugas keamanan, protokol, hingga koordinasi TNI/Polri:
Estimasi: Rp200 juta hingga Rp500 juta
10. BIAYA TAK TERDUGA DAN ADMINISTRASI (10%)
Dari total semua komponen di atas, biasanya ada buffer 10% untuk kebutuhan mendadak, cetak materi, spanduk, backdrop, souvenir peserta, dll:
Estimasi: Rp4-5 miliar
TOTAL ESTIMASI KESELURUHAN
Sewa gedung: Rp500 juta - Rp1,5 miliar
Tiket pesawat PP: Rp28 miliar
Hotel: Rp6 miliar
Transportasi lokal: Rp1,4 miliar
Konsumsi: Rp1,75 miliar
Seragam: Rp1,05 miliar
Produksi acara: Rp2,5 miliar
Dokumentasi + MC: Rp800 juta
Keamanan: Rp500 juta
Buffer admin 10%: Rp5 miliar
TOTAL ESTIMASI: Rp47 miliar hingga Rp55 miliar
SUMBER DANA: UANG SIAPA INI?
BGN adalah lembaga negara.
Seluruh kegiatan operasional dan acara nasionalnya dibiayai oleh APBN alias uang pajak rakyat Indonesia.
Ini soal prinsip:
setiap rupiah uang rakyat wajib digunakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan apalagi di tengah fakta bahwa pimpinan lembaga yang sama kini sudah mengenakan rompi pink tahanan Kejagung.
Publik berhak tahu:
apakah acara ini sudah melalui mekanisme lelang pengadaan yang benar?
Apakah anggarannya tercatat dan bisa diakses publik?
Atau ini bagian dari pola yang sama anggaran besar, minim awas
Baru Cincha Laura Kiehl artis yg brani nyenggol kebijakan pemerintah yg morat-marit ky ranjang Teddy.
Dia tegas menyuarakan kesejahteraan & keadilan rakyat yg TIDAK merata sejak kepemimpinan badut gemoy
Artis lainnya masih aman dan tenang berlindung dibalik lagu ok gas.. ok gas...
Miris banget yaa…‼️
Orang yang peduli terhadap kondisi masyarakat bukannya didengar, malah diserang, dibully, bahkan didoxing.
Yang lebih miris lagi, @kemkomdigi seolah tutup mata 👎👎
Guys, ada berita dari Pandeglang hari ini yang menurut gue paling menggambarkan betapa rusaknya sistem pemerintahan daerah kita.
Seorang pejabat yang berstatus tersangka kasus menabrak kerumunan siswa SD menew4sk4n satu anak dan satu pedagang baru saja dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Pandeglang.
Bukan dicopot.
Bukan dinonaktifkan.
Dilantik naik jabatan.
Ini faktanya dulu agar tidak ada yang bilang lebay:
30 April 2026.
Ahmad Mursidi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pandeglang menabrak kerumunan siswa SDN Sukaratu 5 di Kecamatan Majasari.
Korban: sembilan orang.
Dua meningg4l duni4
Muhamad Milal, seorang siswa.
Dan Dewi Handayani, seorang pedagang.
13 Mei 2026 polisi menetapkan Ahmad Mursidi
sebagai tersangka setelah gelar perkara.
26 Mei 2026 dua minggu setelah ditetapkan tersangka Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melantiknya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
Ahmad Mursidi bahkan mengikuti
pelantikan secara daring.
Tidak hadir langsung.
Tapi tetap dilantik.
Dan ini yang paling menampar kalimat Bupati dalam sambutannya:
"Kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak."
"Masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berdampak."
"Jangan terjebak dalam rutinitas kerja."
Pidato tentang inovasi.
Tentang transparansi.
Tentang pelayanan publik yang berdampak.
Disampaikan di hari yang sama ketika tersangka kasus menewaskan anak SD dilantik jadi pejabat baru.
Tidak ada ironi yang lebih sempurna dari ini.
Dan ini yang paling fundamental dan yang paling jarang dibicarakan:
Indonesia punya aturan yang sangat jelas tentang pejabat yang berstatus tersangka.
PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan berbagai regulasi turunannya mengatur bahwa pejabat yang terkena kasus hukum seharusnya dinonaktifkan bukan dipromosikan selama proses hukum berjalan.
Tapi di Pandeglang aturan itu tidak berlaku.
Atau lebih tepatnya tidak dianggap perlu untuk dipatuhi.
Dan tidak ada satupun pejabat di atas Bupati Pandeglang yang bergerak untuk menghentikan ini.
Tidak ada teguran dari Gubernur.
Tidak ada intervensi dari Kemendagri.
Tidak ada reaksi dari siapapun dalam hierarki pemerintahan yang seharusnya mengawasi.
Dan ini yang paling menyakitkan:
Muhamad Milal siswa SD yang tew4s pergi ke sekolah pagi itu seperti biasa.
Dia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi yang terakhir.
Dewi Handayani pedagang yang berjualan di depan sekolah itu pergi kerja pagi itu untuk mencari nafkah.
Dia juga tidak pulang.
Dan orang yang menabrak mereka dua minggu setelah ditetapkan tersangka dilantik sebagai pejabat baru oleh pemerintah daerah yang kata-katanya berbicara tentang transparansi dan pelayanan publik yang berdampak.
Dampak apa yang dimaksud?
Dampak kepada siapa?
Dan ini yang paling relevan dengan konteks yang lebih besar:
Prof. Siti Zuhro dari BRIN sudah bilang:
nawait menjadi pejabat di Indonesia sudah bukan untuk mengabdi tapi untuk mencari kaya dan mempertahankan posisi.
Mahfud MD sudah bilang:
hukum di Indonesia sudah menjadi sandiwara.
Dan kasus Pandeglang ini adalah bukti paling konkret dan paling tidak bisa dibantah dari kedua pernyataan itu.
Tersangka menewask4n an4k SD.
Dua minggu kemudian dilantik jadi Staf Ahli Bupati.
Bupatinya berpidato tentang transparansi dan inovasi.
Tidak ada yang menghentikan ini.
Ini bukan anomali.
Ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang dirancang untuk melindungi orang dalam,
bukan untuk melindungi rakyat.
Negeri ini sedang dalam kondisi di mana tersangka pembunuhan karena menabrak kerumunan anak SD sampai dua orang tewas bisa dilantik jadi pejabat dua minggu setelah ditetapkan tersangka.
Dan tidak ada satu pun mekanisme pengawasan yang bekerja untuk menghentikannya.
Bupatinya berpidato tentang inovasi dan transparansi.
Gubernurnya diam.
Kemendagrinya diam.
Semua diam.
Yang tidak diam hanya keluarga Muhamad Milal
siswa SD yang tidak akan pernah pulang ke sekolah lagi.
Dan sistem yang seharusnya memberi mereka keadilan justru mempromosikan orang yang mengambil nyawa anak mereka.
Apakah ini negeri yang sedang kita pertahankan?
apakah sudah tidak ada keadilan untuk rakyat biasa?
Guys, lu pada tahu nggak kenapa Habibie mencopot Prabowo dari Pangkostrat?
Dan yang lebih penting lu pada tahu nggak bahwa pencopotan itu terjadi dalam kurang dari satu hari setelah Habibie menerima laporan?
Ini bukan gosip.
Ini diceritakan sendiri oleh Habibie
dalam wawancara yang direkam tahun 2006.
Ini konteksnya dulu:
Mei 1998. Soeharto baru saja mundur.
Habibie dilantik sebagai presiden.
Indonesia dalam kondisi paling kacau sejak 1965 demonstrasi massal, kerusuhan, ekonomi hancur, dan kepercayaan publik terhadap negara di titik nol.
Habibie baru duduk di kursi presiden.
Belum hafal protokolnya.
Dia sendiri cerita waktu mau duduk di kursi kerja presiden, dia bingung mau duduk di mana karena tidak tahu posisi duduk yang benar sebagai presiden.
Sampai protokol yang kasih tahu.
Di tengah situasi sekacau itu Wiranto datang menemui Habibie dengan laporan yang sangat serius.
Ini isi laporan Wiranto:
Ada gerakan pasukan Kostrat yang bergerak menuju dua titik: Istana dan kawasan Kuningan tempat rumah Habibie berada.
Pangkostrat saat itu: Prabowo Subianto.
Wiranto juga menyampaikan satu hal lagi yang sangat penting: dia memegang Kepres yang memberikan kewenangan bertindak mengamankan situasi kalau keadaan membutuhkan "seperti Supersemar."
Bayangkan momen itu.
Presiden baru yang baru beberapa hari menjabat. Pasukannya sendiri bergerak tanpa perintah.
Dan Pangab datang dengan Kepres yang bisa memberinya kewenangan mirip Supersemar.
Habibie mendengar semua itu.
Diam sebentar.
Lalu menyimpulkan satu hal tentang Wiranto:
"Saya terkesan orang ini jujur."
Dan ini keputusan Habibie:
Tidak ada rapat panjang.
Tidak ada sidang kabinet darurat.
Tidak ada negosiasi.
Habibie memberikan petunjuk langsung kepada Wiranto:
"Sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti.
Dan kepada penggantinya ditugaskan untuk segera mengembalikan semua pasukan Kostrat ke tempatnya masing-masing."
Satu kalimat perintah.
Satu hari. Selesai.
Prabowo dicopot dari Pangkostrat sebelum hari itu habis.
Dan ini pertemuan yang paling mengejutkan setelahnya:
Prabowo tidak terima.
Dia datang langsung ke ruang kerja presiden menemui Habibie.
Habibie sebenarnya bisa menolak.
Tidak ada kewajiban protokol untuk menerima perwira yang baru dicopot tanpa permintaan formal.
Tapi Habibie menerima karena dua alasan pribadi:
Satu — ayah kandung Prabowo adalah Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang sejak Habibie SMA sudah jadi idolanya. Keluarga yang sangat dihormatinya secara intelektual.
Dua — Habibie menduga mungkin ada titipan pesan dari ayah mertua Prabowo yaitu Soeharto yang saat itu sudah tidak bisa ditemui langsung.
Tapi yang terjadi di ruangan itu sama sekali tidak seperti yang Habibie perkirakan.
Prabowo menurut cerita Habibie sendiri langsung berkata:
"Anda ini presiden apa? Naif."
Dan ini jawaban Habibie yang menurut gue paling berkarakter dalam seluruh cerita ini:
Tidak marah.
Tidak tersinggung.
Tidak balas dengan ancaman atau kemarahan.
Habibie menjawab santai:
"Masa bodoh.
Yang penting saya presidennya.
Saya yang menentukan finish."
Lalu Habibie menambahkan refleksi yang sangat jujur: banyak orang memandangnya sebelah mata "Habibie kan tukang, bisa buat kapal terbang, mejanya penuh teknologi, tidak ngerti yang lain."
Tapi bagi Habibie justru itu keuntungan.
Karena dia tidak merasa terhina oleh kata-kata itu.
Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Habibie adalah presiden yang legitimasinya paling dipertanyakan dalam sejarah Indonesia.
Naik bukan karena dipilih rakyat.
Naik karena Soeharto mundur.
Banyak yang meremehkannya.
Banyak yang menganggapnya tidak punya otoritas nyata.
Banyak yang berpikir dia hanya boneka transisi yang bisa dikendalikan.
Tapi dalam momen paling krusial itu ketika pasukan bergerak tanpa perintah menuju Istana dan rumahnya sendiri Habibie tidak panik.
Tidak ragu.
Tidak menunggu situasi makin memburuk.
Dia memberi satu perintah.
Sebelum matahari terbenam.
Dan ketika perwira yang dicopot itu datang menyebutnya naif di mukanya langsung dia menjawab dengan ketenangan orang yang tahu persis di mana otoritasnya berdiri.
Yang penting saya presidennya.
Saya menentukan finish.
Habibie mencopot Prabowo
bukan karena dendam pribadi.
Bukan karena politik.
Tapi karena ada gerakan pasukan yang tidak sesuai struktur komando bergerak menuju Istana dan rumah presiden tanpa perintah resmi.
Dan dalam sistem militer manapun di dunia itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan.
Tidak peduli siapa yang memimpin gerakan itu.
Tidak peduli seberapa dekat hubungan personalnya dengan presiden.
Habibie mungkin dianggap naif oleh banyak orang.
Tapi orang yang dianggap naif itu dalam satu hari mengambil keputusan militer yang mungkin menyelamatkan Indonesia dari skenario yang jauh lebih buruk dari yang benar-benar terjadi.
Dan 27 tahun kemudian perwira yang dicopot itu menjadi presiden.
Sementara yang mencopot sudah lama berpulang dan dikenang sebagai salah satu tokoh paling bersih dalam sejarah republik ini.
Sejarah punya cara tersendiri untuk menjawab siapa yang naif dan siapa yang tidak.
Indonesian authorities used online disinformation campaigns to brand activists and journalists as "foreign agents" and silence dissent, sometimes leading to physical threats, Amnesty International said. https://t.co/sFoBm6AbMx