tiket bus termurah: beli langsung di agen atau redbus pakai voucher
kereta jarak jauh: relatif sm di semua platform, bundling voucher alumni kampus aja (ugm,itb dll) up to 10-15%
kalau lagi cari2 kebutuhan bepergian (diluar travel fair)
pesen hotel termurah: agoda
pesen tiket pesawat termurah: tiket(dot)com atau trip(dot)com
airport transfer termurah: tiket(dot)com -> kalau beli tiket pesawatnya di mrk suka ada voucher potongan airport transfer up to 40k
@katanyabolehsih karena kalau masuk level mid managerial mindsetny tdk hanya solved problem operational related, tp cost and provit related jdi S2 bussiness sgt menunjang itu, apalagi tuntutan marked driven based policy di corporate makin ditekankan, itu yg tidak diajarkan d engineering scr lgsg
Selama ini kita mengenal diplomasi lewat negosiasi, perjanjian, atau pertemuan bilateral.
Tapi ada satu bentuk diplomasi yang cara kerjanya lebih sunyi. Dan justru lebih membekas.
-A THREAD-
@thesmallmoney Karena di budaya jawa, apabila aset d sita itu sgt memalukan bg keluarga, bs disebut aib
Jdi debitur scpt mungkin cr exit strategy biar cepat di lepas palangnya
Kalau harus nunggu lelang pasti makin lama
@thesmallmoney Sy prbadi blm pernh beli objek lelang
Tp hmpr masuk lelang, gagal bayar & jaminan disegel sbg sitaan bank
Akhirnya debitur dtg k saya utk menawarkan
Yg perlu sy bayar: sisa kredit utk lunasin + margin 5% utk debitur
Jdi hitunganny worth it
Sisa nambah biaya notaris dan balik nama
Guys, Feri Amsari lagi ngebedah program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan poin utamanya tuh bukan soal niatnya baik atau nggak, tapi cara jalannya yang dianggap bermasalah secara hukum dan sistem.
Jadi gini… menurut dia, program sebesar MBG ini harusnya punya dasar hukum yang jelas.
Masalahnya?
- Nggak ada undang-undang khusus yang ngatur program ini secara detail.
Yang ada cuma masuk ke anggaran di Undang-Undang APBN.
Padahal angkanya nggak main-main:
- Bisa tembus sekitar Rp1,2 triliun per hari
-atau sekitar Rp300–360 triliun per tahun
Nah, di sini dia mulai nyerang logikanya:
Program segede ini, makan duit ratusan triliun,
tapi:
-Tujuannya nggak dijelasin secara ilmiah
-Mekanismenya nggak transparan
-Nggak ada kajian dampak (kayak RIA / analisis ekonomi)
-Bahkan nggak ada uji coba (pilot project)
Jadi menurut dia:
ini kayak program besar tapi lompat langsung jalan tanpa test dulu
Masalah makin keliatan di lapangan
Dia juga nyorot fakta-fakta kejadian:
-Ada makanan nggak layak (mentah, dll)
-Ada kasus keracunan
- Distribusi nggak rapi
Kenapa bisa dibilang berpotensi langgar konstitusi?
Karena di Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas:
- Negara wajib melindungi hak warga, termasuk:
- hak hidup layak
- hak kesehatan
- perlindungan anak
Tapi kalau program negara justru:
- bikin orang sakit
-distribusinya kacau
-nggak dirancang dengan benar
Maka niat baik aja nggak cukup, bisa dianggap melanggar konstitusi
Dia bilang Indonesia itu problemnya bukan cuma program, tapi sistem politiknya juga:
DPR + pemerintah terlalu sejalan(koalisi besar)
Hampir nggak ada oposisi kuat
Akibatnya:
program pemerintah mudah lolos tanpa kritik serius
Program bagus + eksekusi ngawur = tetap bahaya
Kalau nggak, ya siap-siap aja digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Tapi bukannya Mahkamah Konstitusi juga bisa di sogok ya sekarang???
The Government of the Republic of Indonesia expresses its deepest condolences following the death of one Indonesian peacekeeper and the injury of three others serving with the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), after indirect artillery fire in the vicinity of the Indonesian UNIFIL contingent’s position near Adchit Al Qusayr on 29 March 2026, amid reported hostilities between the Israeli military and armed groups in southern Lebanon.
Indonesia strongly condemns the incident and calls for a thorough and transparent investigation.
We are profoundly saddened by this loss. We pay our highest respect to the fallen peacekeeper for his dedication and service to international peace and security. Our thoughts and prayers are with the bereaved family, and we wish a full and swift recovery to the injured personnel. Indonesia is working with UNIFIL to ensure the prompt repatriation of the fallen and the best possible medical treatment for the injured.
The safety and security of UN peacekeepers must be fully respected at all times, in accordance with international law. Any harm to peacekeepers is unacceptable and undermines collective efforts to maintain peace and stability.
Indonesia reiterates its condemnation of Israel's attacks in southern Lebanon and calls on all parties to respect Lebanon’s sovereignty and territorial integrity, cease attacks against civilian populations and infrastructure, and return to dialogue and diplomacy to prevent further escalation and advance peace.
Indonesia remains in close coordination with the United Nations and relevant authorities and will continue to closely monitor developments.