woy han

pengen berkarya tapi gak punya bakat apa apa

[Txt dari Saham @txtpersahaman]

Kenapa hujatan era Prabowo terasa jauh lebih kencang dibanding era Jokowi
Jawabannya bukan di narasi politiknya, tapi di anatomi eksekusi kebijakan
Kalau dibedah secara objektif, ada jurang metodologi yang sangat kontras di antara keduanya:

> Pola Jokowi: Tertib Prosedural & Matang Regulasi
Sekontroversial apa pun proyeknya, Jokowi selalu mengunci tiga pilar dasar di awal: payung hukum, alokasi APBN, dan sinkronisasi lintas lembaga. Mau bangun megaproyek IKN? Sahkan UU-nya dulu. Mau deregulasi investasi? Bikin Omnibus Law. Mau bangun tol/bendungan? Pastikan pos anggarannya terkunci dan komunikasi ke DPR rampung. Publik mungkin ada yang pro-kontra terhadap substansinya, tapi secara administrasi negara, jalurnya jelas dan terstruktur.

> Pola Prabowo: Spontanitas Tanpa Landasan Matang
Di era sekarang, kebijakan kerap muncul mendadak sebelum pondasi hukum dan anggarannya siap. Program dilempar ke publik tanpa kejelasan detail operasional, feasibility study, atau koordinasi dengan legislatif. Fenomena seperti Kopdes yang bingung model bisnisnya, hingga pelantikan pejabat institusi baru yang lokasi serta pos anggarannya belum jelas di DPR, jadi bukti lemahnya perencanaan awal.

> Manajemen Kontrol Lapangan (Ground Check vs ABS)
Jokowi dikenal dengan gaya hands-on—turun langsung memastikan proyek fisik berjalan riil di lapangan tanpa cuma menelan laporan manis bawahan. Sebaliknya, Prabowo terkesan sangat bergantung pada laporan elit di sekitarnya. Masalahnya, kultur birokrasi yang gemar Asal Bapak Senang (ABS) rawan menyajikan data semu kalau tidak diverifikasi mandiri.
Mengelola negara berpenduduk ratusan juta tidak bisa disamakan dengan memimpin korporasi pribadi atau komando militer yang serba instan.
Tanpa koordinasi kelembagaan yang rapi, transparansi anggaran, dan kepastian hukum, niat baik sebesar apa pun bakal gampang blunder dan jadi sasaran empuk kritik publik.

[MinDos @dosenkesmas]

Tan Malaka:
"Kepentingan rakyat tidak akan pernah bisa diwakilkan oleh orang-orang yang tidak hidup seperti rakyat"

[Fiersa Besari @FiersaBesari]

Tidak merayakan, bukan berarti tidak menghargai jasa pahlawan. Menurut saya, di antara duka yang menimpa saudara kita, penanggulangan bencana yg seolah tak jadi prioritas, reaksi terhadap kritik yg represif, dan kebijakan yg tidak bijak, kata “merdeka” menjadi hal yg menyakitkan

[Яizal do @afrkml]

“Kita ga butuh pemimpin yang pinter ngomong!”

Yeah, your wish has been granted. Congratulations. 😍👏🏻

[Si Paling Gen Z @txtdarigenz97]

Fun Fact
Anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp335 triliun

Jika dana sebesar itu dialokasikan untuk bayar UKT Rp10 juta per semester, maka: 4,18 juta mahasiswa bisa kuliah gratis sampai lulus S1

Setiap tahun, lulusan sarjana di Indonesia cuman 1,2 juta

Jadi, Anggaran 1 Tahun MBG bisa membiayai seluruh mahasiswa angkatan 2021, 2022, dan 2023 💀

[Abul Muzaffar Ambadinedjad @abulmuzaffar10]

Ada berapa hal yang bisa kita garisbawahi dari postingan mereka

1. Ada kata thin-skinned, alias berkulit tipis.
Kalau yg gw tahu, itu maksudnya mudah tersinggung.

Ya, The Economist bilang Presiden mudah tersinggung alias temperamental.

2. Lalu, The Economist bilang Prabowo harus siap sama unpalatable truths alias kebenaran yang menyakitkan.

Implikasinya, majalah ini menduga kalau Prabowo sering disuapin info manis dan nggak siap dengan info jelek.

3. Judul berita yang menyebut risky path, eroding finance and democracy.

The economist ingin pembaca mengetahui bahwa Indonesia berada di posisi yang rawan atas ulah presidennya sendiri.

Seperti apa ulah itu?

Pengkondisian oposisi, kebijakan MBG dan Kopdes dsb.

Kalau kelen sadari, hanya media asing yang berani nulis postingan kek gini. Media lokal mana sanggup. Bisa diganggu-ganggu mereka ntar.

Source gambar : VOI

[Lavie @lavymou]

fenomena banyak cowo bingung di 2026 ini juga salah pemerintah

rupiah melemah > cowo makin pusing cari uang > wedding dream susah dicapai > cowo bingung

fix

[alfin rizal @alfinrizalisme]

di hari buruh ia berjoget lepas baju. di hari pendidikan, udah tanggal 3, ia diam membisu.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys Feri Amsari baru saja bilang sesuatu yang perlu lebih banyak orang Indonesia dengar soal Board of Peace.
Dan ini bukan soal perasaan pro Palestina atau pro Amerika.
Ini soal hukum yang sangat konkret.
Indonesia join Board of Peace tanpa persetujuan DPR.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar sudah sangat jelas. Presiden mau buat perjanjian soal perang, perdamaian, atau perjanjian internasional apapun harus minta persetujuan DPR dulu sebelum pergi.
Dan setelah pulang — harus diratifikasi DPR dalam bentuk undang-undang.
Dua-duanya tidak dilakukan.

DPR mengaku masih reses.
Sementara Presiden sudah tanda tangan.
Sudah komitmen kirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza. Dan belum ada penjelasan yang jelas soal apa manfaatnya bagi Indonesia.

Feri bilang ini bukan pertama kali.
Hari pertama kabinet dilantik saja Seskab Teddy dilantik tanpa berhenti dari TNI aktif.
Padahal undang-undang TNI tidak mencantumkan sekretaris kabinet sebagai jabatan sipil yang boleh diisi TNI aktif.

Hari pertama sudah langgar undang-undang.
Jadi ini bukan anomali.
Ini pola.
Dan soal 8.000 prajurit yang mau dikirim ini yang paling gw catat dari Feri.

Palestina sendiri sudah bilang jangan kirim pasukan. Tapi Indonesia tetap jalan. Untuk apa? Feri khawatir prajurit kita dijadikan pasukan darat tameng kepentingan Amerika dan Israel sementara perangnya sendiri sudah pakai drone dan teknologi. Yang kena duluan justru manusia di lapangan.

Dan biayanya pakai uang siapa? Nyawanya milik siapa?

Soal argumen ekonomi yang sering dipakai untuk membela keputusan join BOP bahwa kita bisa dapat tarif 0 persen dari Amerika Feri kasih konteks yang menarik.

Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah putuskan bahwa Trump tidak boleh tentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya tarif yang dijanjikan itu fondasinya sudah digugurkan pengadilan tertinggi Amerika. Dan Trump tetap jalan seenaknya.

Jadi kita berikan konstitusi kita untuk perjanjian dengan orang yang pengadilannya sendiri bilang dia tidak berwenang buat perjanjian itu.

Feri simpulkan dengan satu kalimat yang gw rasa paling jujur.
Ini adalah hari yang gelap untuk konstitusi bangsa ini.

Bukan karena Indonesia tidak boleh punya kepentingan ekonomi. Bukan karena bergaul dengan Amerika itu salah. Tapi karena ketika Presiden sendiri tidak patuh pada konstitusinya dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan cuma prosedur.

Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini yang menyangkut nyawa prajurit dan posisi Indonesia di dunia diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.

[jakartalk @Jakartalk]

🚨 BREAKING NEWS :

Setelah beberapa waktu lalu NASA berhasil menangkap gambar objek luar angkasa 3I/ATLAS dan merekam frekuensi suara, akhirnya NASA berhasil mengenkripsi gelombang suara tersebut

SOUND ON 🔊

use headphones for better experience

[Prof. Dr. Erma Yulihastin @EYulihastin]

Mudah saja niteni-nya, kalau pagi-pagi sudah hujan dan deras bukan gerimis, itu artinya hujan yang terjadi berasal dari laut bukan darat. Sebab hujan di darat baru terjadi setelah jam 12 siang. Jadi mesti curiga, ada apa di laut kok bisa kirim hujan ke darat? Lalu cek: https://t.co/HblI0sVskL

[tempo.co @tempodotco]

Presiden Prabowo menginginkan Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan ke naskah awal. Pengamat menilai hal itu tak ubahnya seperti menghidupkan kembali Orde Baru.

#TempoPlus

[BARRA @fathanAlbara]

Seperti berbuka puasa, menikah memang harus disegerakan.

Tapi ingatlah bahwa Maghrib tidak serentak di dunia ini.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Makin ditekan, makin melawan.
Makin sipil, makin bernyali.

[sabo @plisitin]

pikiran lagi kosong tau-tau ditanemin sawit