JUST IN: Sekitar 600–700 mahasiswa Universitas Trisakti turun ke jalan dalam aksi bertajuk Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) di Gedung DPR/MPR RI 🚨🚨🚨
📍 tugu reformasi
saking udah gatau lagi gimana caranya agar suara kita didengar oleh presiden, permintaan yang diwakilkan oleh wakil ketua BEM UI ini kerasa bgt hopelessnya. kaya kita tuh cuma mau didenger loh, kita cuma minta hak kita, kita cuma minta pemerintah berpihak kepada rakyat.
Kayaknya, demo sambil bawa peralatan dapur ini paling tepat guna. Selain bikin yel-yel jadi lebih variatif, jadi banyak yang merhatiin.
Dan jujur ya, para emak-emak ini jalan kakinya cepat banget!
UI, UGM sudah di black list oleh beberapa warga yang anaknya sudah pasti tidak akan lolos seleksi. Daftar black list kampus akan bertambah mengingat ITB hari ini juga turun ke jalan. Dalam dunia pergerakan, jika ITB sudah turun ke jalan, itu artinya kondisi negara memang tidak baik baik saja. Mereka terkenal cukup eklusive dalam berdemo. Hanya issue issue krusial saja yang membuat mereka memutuskan berhenti belajar sejenak dan turun ke jalan.
Ketua KM ITB Nahdah Nabillah HR menilai kondisi ekonomi nasional saat ini menunjukkan sejumlah persoalan mendasar yang berakar pada tata kelola pemerintahan. Dikutip dari IDN Time, Ada 4 tuntutan yang dikemas dalam demo yang bertajuk Menggugat Negara Kilat Rakyat Sekarat.
1. memperkuat tanggung jawab fiskal melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan membuka ruang partisipasi publik secara substantif.
2.menghadirkan kebijakan strategis yang mendukung industrialisasi berbasis riset dan manufaktur agar Indonesia memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
3. melakukan evaluasi internal terhadap berbagai program pemerintah sekaligus memperbaiki sistem komunikasi publik agar kebijakan yang diambil dapat dipahami masyarakat.
4.memastikan setiap program strategis disusun berdasarkan kajian dan riset yang matang.
Sebab, menurut KM ITB, sejumlah program yang berjalan saat ini terkesan dilaksanakan secara terburu-buru dan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip good governance.