sunar bawono

berdoa tanpa usaha itu bohong
usaha tanpa doa itu sombong

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

DIKALA DADAN DI TANGKAP,
PRABOWO KUMPULKAN 14000 ORANG PIC SPPG SELURUH INDONESIA DI SENTUL,
HABISKAN BIAYA HINGGA 55 MILYAR RUPIAH SEHARI !!!

INI AGENDA APA LAGI?
DULANG SUARA DI 2029?
BONUS ADA JOGET2 ALA2 KA SPPG, ENAK YA MAKAN DUIT RAKYAT

Uraian biaya yg dihabiskan oleh acara prabowo tsb :

1. SEWA GEDUNG SICC
Website resmi SICC di https://t.co/h41ywn50kv tidak mencantumkan tarif publik — harga hanya diberikan via konsultasi langsung.
SICC dengan kapasitas yang jauh lebih besar dan skala acara nasional, estimasi sewa berkisar:

Main Auditorium + Hall pendukung + ruang VIP/VVIP + area parkir = Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar (1 hari penuh)

2. TIKET PESAWAT PULANG PERGI
Asumsi 14.000 peserta dari 38 provinsi seluruh Indonesia. Sebagian besar dari luar Jawa, sebagian dari Jawa dan sekitar Jabodetabek.

Pesawat dari luar Jawa (Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, NTT, Sumatera): tiket PP minimal Rp1,5 juta hingga Rp4 juta per orang.
Pesawat dari Jawa dan sekitar: Rp300 ribu hingga Rp800 ribu.

Asumsi rata-rata gabungan Rp2 juta per peserta x 14.000 orang = Rp28 miliar

3. AKOMODASI / HOTEL
Berdasarkan data https://t.co/kPSnRCrKKJ, harga rata-rata hotel bintang 3 di Kabupaten Bogor adalah Rp1.362.109 per malam, dan hotel bintang 4 sekitar Rp2.589.851 per malam.
Asumsi 10.000 peserta dari luar daerah menginap 1 malam di hotel bintang 3 rata-rata Rp1,2 juta per kamar, isi 2 orang per kamar = 5.000 kamar x Rp1,2 juta = Rp6 miliar

4. TRANSPORTASI DI LOKASI (BUS/SHUTTLE)
Peserta dari berbagai hotel menuju SICC dan kembali butuh armada bus. Untuk 14.000 orang dengan kapasitas bus 40 penumpang = minimal 350 bus PP. Sewa bus per hari sekitar Rp3-5 juta per unit.

350 bus x Rp4 juta = Rp1,4 miliar

5. KONSUMSI (MAKAN SIANG + 2X SNACK)
Untuk acara pemerintah skala nasional, standar katering per orang per paket (snack pagi + makan siang + snack sore) sekitar Rp100.000-150.000.
14.000 orang x Rp125.000 = Rp1,75 miliar

6. SERAGAM / BAJU PUTIH
Terlihat dari foto, seluruh peserta mengenakan seragam putih seragam. Harga kaos atau kemeja putih polos berlogo untuk acara pemerintah biasanya Rp50.000-100.000 per potong.
14.000 orang x Rp75.000 = Rp1,05 miliar

7. PRODUKSI ACARA (PANGGUNG, LED SCREEN, SOUND SYSTEM, LIGHTING)
Dari foto terlihat panggung besar dengan layar LED raksasa, tata cahaya profesional, dan sistem audio untuk lebih dari 10.000 orang. Biaya produksi skala ini untuk event nasional pemerintah:
Estimasi: Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar

8. DOKUMENTASI, MC, PENGISI ACARA
Videografer, fotografer profesional, drone, MC nasional, penampilan hiburan atau paduan suara:
Estimasi: Rp300 juta hingga Rp800 juta

9. KEAMANAN DAN PROTOKOL
Koordinasi pengamanan untuk acara lembaga negara melibatkan petugas keamanan, protokol, hingga koordinasi TNI/Polri:
Estimasi: Rp200 juta hingga Rp500 juta

10. BIAYA TAK TERDUGA DAN ADMINISTRASI (10%)
Dari total semua komponen di atas, biasanya ada buffer 10% untuk kebutuhan mendadak, cetak materi, spanduk, backdrop, souvenir peserta, dll:
Estimasi: Rp4-5 miliar

TOTAL ESTIMASI KESELURUHAN
Sewa gedung: Rp500 juta - Rp1,5 miliar
Tiket pesawat PP: Rp28 miliar
Hotel: Rp6 miliar
Transportasi lokal: Rp1,4 miliar
Konsumsi: Rp1,75 miliar
Seragam: Rp1,05 miliar
Produksi acara: Rp2,5 miliar
Dokumentasi + MC: Rp800 juta
Keamanan: Rp500 juta
Buffer admin 10%: Rp5 miliar

TOTAL ESTIMASI: Rp47 miliar hingga Rp55 miliar

SUMBER DANA: UANG SIAPA INI?

BGN adalah lembaga negara.
Seluruh kegiatan operasional dan acara nasionalnya dibiayai oleh APBN alias uang pajak rakyat Indonesia.

Ini soal prinsip:
setiap rupiah uang rakyat wajib digunakan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan apalagi di tengah fakta bahwa pimpinan lembaga yang sama kini sudah mengenakan rompi pink tahanan Kejagung.

Publik berhak tahu:
apakah acara ini sudah melalui mekanisme lelang pengadaan yang benar?
Apakah anggarannya tercatat dan bisa diakses publik?
Atau ini bagian dari pola yang sama anggaran besar, minim awas

[Tukang Mobil Mobilan @MasMasBiassaa]

Saya habis nemu postingan keren di beranda FB paman, jadi penasaran pengen nyobain dah😂😂😂
---------------------------------
Buat yg ingin modifikasi Panel AC yg manual ke digital, ini saya berikan pin out dari panel AC digital model 75p866 biasa dipakai di toyota atau daihatsu

Sudah cari tutorial di google, yutup, chat gpt gak ada hasilnya akhirnya modal nekat aja eksperimen sendiri dengan mengorbankan 2 panel digital rusak karena pengen tau pin outnya saja dan saya berikan GRATIS disini

"Disclaimer : Pin Out Berdasarlan Keyakinan saya sendiri, mungkin ada yg pernah modifikasi juga dari panel manual kedigital, bisa dikoreksi jika berbeda 🙏🏽"

Panel digital sudah saya aplikasikan di mobil toyota rush konde 2010 berjalan dengan sempurna tanpa ada kendala hanya ada penambahan werstan (resistor) khusus panel digital karena untuk menyalakan blower menggunakan signal PWM dan juga penambahan relay untuk menyalakan dan mematikan magnet clutch

Semoga bermanfaat

sc : fb

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Felix Siauw baru ngomong sesuatu di podcast Helmy Yahya yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari seorang ustaz Indonesia dalam waktu lama.

Dan intinya satu kalimat yang langsung dilontarkan:

"Orang Indonesia tidak pernah menjadi Islam."

Bukan karena KTP-nya.
Tapi karena cara berpikirnya.

Masalah pertama
kita salah paham soal tawakal:

Felix kasih contoh yang sangat konkret.
Ada pesantren roboh.
Respons orang Indonesia:
"Qadarullah, ini takdir Allah."

Felix langsung potong:
itu bukan tawakal.
Itu kebodohan yang dibungkus agama.

Karena setiap insinyur teknik sipil yang melihat bangunan tiga lantai dengan pondasi yang salah sudah bisa prediksi itu akan roboh.

Tidak perlu menunggu roboh untuk tahu.
Dan kalau kita sudah tahu sebabnya tapi tidak dikerjakan lalu ketika roboh bilang qadarullah itu bukan pasrah pada Allah.
Itu menyalahkan Allah atas kelalaian kita sendiri.

Rasulullah memakai baju besi
dua lapis di medan perang.
Seorang sahabat tanya kenapa.

Jawabannya sederhana:
karena sebab akibat adalah bentuk tawakal yang sesungguhnya.
Bekerja sekeras mungkin baru serahkan hasilnya.

Masalah kedua
"enggak apa-apa mereka ambil dunia,
yang penting kita akhirat"

Felix bilang dia ingin kritik keras kalimat ini.
Karena logikanya terbalik total.

Cara masuk surga menurut ulama ada empat:
dengan ilmu,
dengan kekuatan,
dengan harta,
atau dengan doa.

Kalau kamu tidak punya ilmu,
tidak punya kekuatan,
tidak punya harta kamu hanya tersisa doa.

Dan kalau kamu bilang "yang penting akhirat" sambil tidak mengerjakan satu pun dari empat jalan itu dengan serius kamu sedang tidak mengejar akhirat.

Kamu sedang memakai akhirat sebagai alasan untuk tidak berusaha.

Rasulullah miskin bukan karena tidak bisa kaya.
Beliau miskin karena memilih memberi semua yang dimiliki kepada yang membutuhkan.
Miskin by choice bukan miskin karena tidak punya pilihan.

"Kalau dunia aja kamu enggak bisa nguasain,
jangan ngomong akhirat.
Akhirat itu lebih susah dari dunia."

Masalah ketiga
tidak ada critical thinking:

Ini yang paling mendasar dan paling merusak menurut Felix.

Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah adalah iqra baca, berpikir, analisa.

Di saat itu bahkan tidak ada buku.
Tidak ada perpustakaan.
Artinya perintah iqra bukan sekadar membaca teks tapi perintah untuk berpikir kritis terhadap segala sesuatu.

Tapi apa yang terjadi di Indonesia?
Pertanyaan dibungkam.

Otoritas tidak boleh diganggu gugat.
Santri yang dilecehkan menerima
karena percaya itu "ritual penyucian."

Orang tua yang anaknya diperlakukan tidak wajar diam karena takut melawan ulama.

Felix bilang ini adalah abuse of authority yang masif dan akarnya adalah ketidakmampuan berpikir kritis yang sudah ditanamkan sejak kecil.

Padahal bahkan Rasulullah sendiri melatih sahabat untuk tidak buta taat.
Ada sahabat yang diperintahkan pemimpinnya masuk ke dalam api sebagai hukuman.

Mereka ragu dan datang bertanya ke Rasulullah.
Jawaban Rasulullah:
"Untung kalian tanya aku.
Kalau kalian masuk,
kalian tidak akan keluar selamanya."

Dari situ keluar hadis:
taatlah kepada makhluk selama tidak bermaksiat kepada Allah.

Artinya Islam dari awal mengajarkan untuk mempertanyakan bahkan otoritas.

Masalah keempat faktor struktural yang sering dilupakan:

Felix tidak hanya menyalahkan internal.
Ada faktor eksternal yang sangat besar yang tidak boleh diabaikan.

Di zaman kolonial Belanda,
ada sistem pembagian kelas berdasarkan akta kelahiran STBL.
Kelas pertama orang Eropa.

Kelas kedua orang Arab, India, Cina.
Kelas ketiga pribumi dan pribumi Muslim ada di posisi paling bawah.

Akta kelahiran itu menentukan siapa yang boleh sekolah di mana, siapa yang boleh masuk restoran mana, siapa yang boleh masuk pemerintahan.

Bukan soal kemampuan tapi soal sistem yang dirancang untuk memastikan satu kelompok tidak bisa mengakses kekayaan dan pengetahuan.

Itulah mengapa sampai hari ini di daftar orang terkaya Indonesia dan dunia dominasi Muslim sangat kecil dibandingkan populasinya.

Ini bukan semata karena etos kerja.
Ini juga karena sistem yang dibangun ratusan tahun untuk menutup akses.

Korelasi yang menarik antara keyakinan dan peradaban:

Felix membawa temuan arkeologi di Gobeklitepe, Turki bangunan berusia 11.000 tahun yang mendahului rumah dan ladang pertanian.

Para arkeolog menyimpulkan bahwa manusia tidak membangun keyakinan setelah perutnya kenyang.

Justru sebaliknya keyakinan dibangun dulu,
baru peradaban lain mengikuti.

Ini membalik teori lama bahwa agama
adalah produk kemakmuran.
Ternyata keyakinan adalah fondasinya.

Tapi ada yang salah kaprah.
Felix memisahkan dengan jelas:
bukan agamanya yang menentukan maju atau mundur suatu bangsa tapi kepedulian.

Romawi maju bukan karena agama tertentu tapi karena mereka peduli pada kotanya,
pada infrastrukturnya, pada warganya.
Ketika kepedulian itu hilang Romawi hancur.
Bukan karena Tuhannya berubah.

Felix menyimpulkan dengan satu pertanyaan keras yang ditujukan kepada dirinya sendiri dan seluruh ulama Indonesia:

"Rasulullah bilang ilmu dicabut dengan wafatnya para ulama. Ketika ulama pergi tanpa meninggalkan warisan berpikir yang benar yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin bodoh.

Dan pemimpin bodoh membuat kebijakan bodoh yang menghancurkan umatnya."

Artinya yang paling bertanggung jawab atas kondisi umat bukan politisinya. Bukan penjajahnya. Tapi mereka yang seharusnya mendidik cara berpikir dan memilih untuk tidak melakukannya.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan podcast Helmy Yahya bersama Felix Siauw. Semua pandangan adalah pendapat pribadi narasumber dalam konteks diskusi keagamaan dan peradaban. Pembaca dianjurkan untuk memverifikasi referensi sejarah dan hadis dari sumber primer.

[Ahmad Jilul Q. Farid 🇵🇸 @jilulisme]

Waduh, investor mulai berani teriak!

Sedang beredar surat terbuka dari Kamar Dagang Tiongkok (CCC Indonesia) langsung buat Presiden. Isinya benar-benar tamparan keras buat wajah birokrasi kita!

Bayangin aja, mereka terang2an bongkar borok yg dihadepin investor/pengusaha di lapangan:

1. Pungli & Pemerasan: Mereka mengeluhkan adanya praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum berwenang yang sudah sangat mengganggu operasi bisnis.

2. Ada denda kehutanan "rekor" sebesar US$180 juta yang dijatuhkan secara sepihak dan dianggap berlebihan.

3. Kebijakan nikel berubah-ubah mendadak sampai bikin biaya produksi melonjak 200%

4. Birokrasi korup. ada masalah, saluran resmi macet, tapi kalau lewat perantara dan pake pelicin baru masalah bisa beres.

Gimana mau ekonomi tumbuh 8% kalau investor aja merasa dirampok dan ga ada kepastian hukum?. Nasib jutaan pekerja sekarang di ujung tanduk karena ketidakmampuan pemerintah menjaga iklim usaha yang bersih. Mana ini Bowo katanya mau sikat korupsi, jangan sampai Indonesia dicap sebagai sarang pungli internasional

surat terbuka dari CCCI bisa dibaca selengkapnya di: https://t.co/yOgVQdAKWr

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada rapat yang menurut gue sangat jarang terekspos ke publik tapi ampaknya sangat nyata ke kehidupan sehari-hari dan yang bikin menarik adalah jalannya rapat ini sangat tegang, penuh saling lempar tanggung jawab,

dan Menkeu Purbaya yang memimpin rapat tidak segan-segan memotong dan menyudutkan para pejabat.

Ini adalah sidang debottlenecking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa di Kawasan Industri Makassar proyek yang sudah bertahun-tahun macet dan tidak jalan-jalan.

Konteksnya dulu apa itu PLTSa dan kenapa penting:
Makassar adalah salah satu kota yang sedang darurat sampah.

Proyek PLTSa adalah solusi yang secara konsep bagus sampah kota diolah menjadi energi listrik. Investor asing sudah masuk, sudah keluar uang lebih dari 15 juta dolar AS untuk lahan, izin, desain,

dan berbagai persiapan. Tapi proyeknya macet karena masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan kalau semua pihak mau bergerak.

Prabowo sudah marah-marah di rapat-rapat soal proyek ini yang tidak jalan.
Dan Purbaya dipanggil memimpin sidang untuk mencari jalan keluar.

Masalah utama yang terungkap dalam rapat:
Ada dua regulasi yang berlaku dan saling tabrakan. Perpres 35 adalah regulasi lama yang mewajibkan pemerintah kota membayar tipping fee semacam biaya pengolahan sampah kepada investor.

Untuk Makassar dengan volume 1.000 ton sampah per hari, tipping fee ini nilainya sekitar Rp380.000 per ton.

Dalam 20 tahun kontrak itu bisa mencapai Rp2,5 triliun dari APBD beban yang sangat berat untuk keuangan daerah.

Perpres 109 adalah regulasi baru yang menghapus tipping fee. Biayanya disubsidi masuk ke dalam harga beli listrik yang naik dari 13,5 sen per kwh menjadi 20 sen per kwh ditanggung PLN dan Danantara.

Secara konsep jauh lebih menguntungkan untuk pemda karena tidak ada lagi beban langsung dari APBD.

Logisnya Makassar mau pindah ke Perpres 109.
Tapi masalahnya di sini investornya sudah terlanjur beli lahan di lokasi tertentu sesuai kontrak lama, sudah keluar uang miliaran, tapi lahannya ternyata bermasalah.

Masalah lahannya seperti apa:
Dari 31 bidang lahan yang diperlukan sesuai kontrak, baru 28 yang sudah bersertifikat HGB atas nama PT SUS. Tiga bidang belum selesai.

Tapi yang lebih kritis adalah satu tanah yang dibeli dari BNI masih ada persoalan hukum yang belum selesai sampai hari ini.

Dan kondisi fisik lahannya pun bermasalah.
Investor memaparkan bahwa lahannya setengah rawa, perlu pengerasan tanah dengan cut and fill sedalam 6 meter, aksesnya ada tiga jalan tapi ketiganya sudah penuh antrian truk sampah dan sulit dilalui kendaraan konstruksi.

Ini bukan masalah kecil ini bisa menambah waktu dan biaya konstruksi secara signifikan.

Di sisi lain Walikota Makassar punya lahan alternatif di TPA yang sudah dikuasai pemkot, seluas sekitar 10 hektar cukup untuk lokasi pabrik.

Tapi investor menolak pindah ke sana karena harus mulai dari nol lagi izin baru, AMDAL baru, desain ulang, dan waktu yang jauh lebih lama. Sementara investasi sudah keluar besar di lokasi yang lama.

Momen paling tegang di rapat Purbaya langsung menyudutkan Ibu Nani:

Di tengah presentasi, Purbaya tiba-tiba memotong dan bertanya langsung ke Nani Hendiarti, Deputi Kemenko Pangan, yang hadir sebagai perwakilan regulator:

"Bu Nani, Bos. Ibu yang ngasih usulan seperti itu rupanya. Kenapa ada usulan seperti itu? Kan itu Anda putuskan sudah lama waktu Ibu di Maritim kan.

Harusnya waktu buat peraturan ini pun enggak ada grandfather clause yang membuat ketidakpastian. Ibu yang bikin aturannya nih kejelasan ke saya kenapa ada usulan seperti itu yang membuat ketidakpastian baru."

Ibu Nani mencoba menjelaskan bahwa prakarsa regulasinya dari KLH, bukan dari Marves dan bahwa Perpres 109 justru dirancang untuk mempercepat, bukan mempersulit.
Tapi Purbaya tidak begitu puas dengan jawaban itu.

Ini momen yang penting karena menunjukkan bahwa masalah di lapangan ini sebagian lahir dari ketidaksinkronan antar kementerian dalam merancang regulasi tidak ada klausul transisi yang cukup jelas untuk proyek-proyek yang sudah berjalan di bawah aturan lama.

Solusi tengah yang Purbaya tawarkan:
Setelah mendengar semua pihak, Purbaya mengusulkan jalan tengah yang masuk akal: gunakan lahan lama milik investor yang sudah siap dan sudah ada izinnya tapi jalankan dengan skema Perpres 109.

Artinya tidak ada lagi tipping fee untuk Makassar, biayanya masuk ke harga listrik yang ditanggung pusat.

Investor tidak perlu pindah lokasi dan kehilangan investasi lahan yang sudah dikeluarkan.
Pemkot tidak perlu keluar biaya tipping fee Rp2,5 triliun selama 20 tahun.

"Yang penting ini harus jalan. Kenapa?
Bapak Presiden pengin ini yang PLTSa ini jalan.
Dia sudah marah-marah kalau itu rapat-rapat dihalang-halangi."

Walikota Makassar pada prinsipnya setuju — tapi masih ada kekhawatiran soal status lahan yang bermasalah secara hukum dan proses yang belum bersih dari pemerintahan sebelumnya. Dia tidak mau mengambil risiko kalau di belakang hari ada masalah hukum yang datang ke pemerintahan yang baru.

Yang paling ironis dari seluruh rapat ini:
Investor asing sudah masuk, sudah keluar uang lebih dari 15 juta dolar, sudah punya kantor, sudah ada tim di lokasi, menyatakan percaya diri dengan Indonesia dan Makassar tapi proyeknya tidak jalan karena masalah koordinasi antar pemerintah Indonesia sendiri.

Antara pemkot dan investor soal lahan. Antara pemkot lama dan pemkot baru soal warisan kontrak. Antara kementerian yang berbeda soal siapa yang bertanggung jawab atas regulasi yang bikin bingung.

Sementara Makassar darurat sampah. Setiap hari 1.000 ton sampah perlu dikelola.

Dan solusinya sudah ada investor sudah siap, teknologinya sudah ada, dananya sudah ada tapi macet karena birokrasi yang tidak sinkron.

Rapat ini adalah gambaran nyata dari tantangan terbesar pelaksanaan proyek strategis di Indonesia bukan soal tidak ada investor, bukan soal tidak ada teknologi, bukan soal tidak ada regulasi.

Tapi soal sinkronisasi regulasi lama dan baru yang tidak beres, koordinasi antar lembaga yang saling lempar, dan warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya yang membebani pemerintahan baru.

Purbaya memimpin rapat ini dengan gaya yang jelas tidak sabar dan itu mungkin memang yang dibutuhkan.

Karena selama ini rapat-rapat seperti ini berakhir dengan tidak ada keputusan, dan proyeknya tetap macet.

Apakah solusi tengah yang ditawarkan Purbaya akan berjalan itu yang harus dikawal.

[Boediantar4 @Boediantar4]

Wajib tahu ✅️
Kenapa Tak Boleh Lari Saat Kabel Listrik Jatuh? #sains #teknologi #viral #canggih

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa baru melakukan sesuatu yang sangat jarang terjadi di birokrasi Indonesia dan menurut gua ini perlu dibahas dengan sangat serius.

Dia mencopot dua pejabat tinggi Kemenkeu hari ini.
Dan alasannya bukan korupsi yang tertangkap KPK. Bukan OTT.
Bukan skandal yang viral di media sosial.

Mereka dicopot karena memberikan data yang salah kepada menterinya sendiri.

Kronologinya perlu dipahami dengan jelas supaya kita bisa menilai seberapa serius masalah ini.

Tahun lalu Purbaya menanyakan langsung kepada jajarannya berapa potensi restitusi pajak yang akan keluar?

Restitusi pajak adalah pengembalian uang kepada wajib pajak yang terbukti lebih bayar.

Stafnya menjawab nilainya sedikit.
Tidak ada yang mengangkat tangan dan bilang Pak ini sebenarnya besar.

Di akhir tahun realisasinya keluar Rp361,15 triliun. Naik 35,9 persen dari tahun sebelumnya.
Berkali-kali lipat dari yang dilaporkan stafnya.

Dan yang paling mengkhawatirkan adalah satu detail yang Purbaya ungkap secara terbuka restitusi PPN ke industri batu bara saja membengkak Rp25 triliun secara neto.

Artinya negara membayar Rp25 triliun ke perusahaan batu bara untuk pengembalian pajak yang menurut Purbaya hitungannya tidak benar.

Ini adalah masalah yang jauh lebih dalam dari sekadar salah lapor.

Restitusi pajak adalah mekanisme yang sangat rawan dimanipulasi.

Cara kerjanya adalah wajib pajak mengklaim bahwa mereka sudah membayar pajak lebih dari yang seharusnya dan meminta pengembalian dari negara.

Dalam kondisi normal ini adalah mekanisme yang adil dan perlu. Tapi dalam kondisi di mana pengawasan lemah dan data tidak akurat ini bisa menjadi celah untuk menguras kas negara secara sistematis.

Ketika Purbaya bilang ada yang tidak benar di hitungannya itu bukan kalimat ringan.
Itu adalah indikasi bahwa ada kemungkinan restitusi yang seharusnya tidak dibayarkan tapi tetap dibayarkan.

Atau restitusi yang nilainya dikembungkan.
Dan itu artinya uang negara keluar ke kantong yang tidak seharusnya.

Rp25 triliun neto ke industri batu bara saja. Bayangkan skala kerusakannya kalau ini terjadi di banyak sektor sekaligus.

Purbaya sekarang mengambil tiga langkah serius secara bersamaan.

Pertama investigasi internal terhadap lima pejabat paling tinggi yang mengeluarkan restitusi.

Dua sudah dicopot hari ini.
Tiga masih dalam proses investigasi.

Kedua audit eksternal oleh BPKP untuk seluruh restitusi periode 2016 sampai 2025.
Sepuluh tahun. Itu bukan audit kecil-kecilan.

Itu adalah pembongkaran menyeluruh terhadap satu dekade pengelolaan restitusi pajak.

Ketiga penghentian sementara restitusi yang bermasalah sambil menunggu hasil investigasi dan audit selesai.

Sekarang pertanyaan yang paling penting dan paling sering tidak dijawab secara jujur.

Apakah ini bisa terjadi di kementerian lain?
Jawaban yang jujur adalah hampir pasti ya.

Kemenkeu adalah kementerian yang secara historis punya sistem pengawasan internal paling kuat di antara semua kementerian Indonesia.
Mereka punya inspektorat jenderal yang besar.

Mereka punya tradisi reformasi birokrasi sejak era Sri Mulyani.
Dan bahkan dengan semua itu dua pejabat tingginya bisa memberikan data yang salah kepada menteri selama setahun penuh tanpa ketahuan sampai menterinya sendiri yang mencium ketidakberesan di akhir tahun.

Kalau Kemenkeu yang sistemnya relatif paling ketat pun bisa kecolongan Rp25 triliun bayangkan apa yang mungkin terjadi di kementerian lain yang sistem pengawasan internalnya jauh lebih lemah.

Bayangkan apa yang mungkin terjadi di kementerian dengan anggaran besar tapi kultur akuntabilitasnya tidak sekuat Kemenkeu.
Kementerian infrastruktur.
Kementerian kesehatan.

Kementerian sosial. Semua punya anggaran raksasa dan semua bergantung pada data yang dilaporkan oleh jajaran di bawahnya.

Inilah yang disebut agency problem dalam teori manajemen publik ketika orang yang seharusnya melaporkan informasi akurat kepada atasannya justru punya insentif untuk memanipulasi atau menyembunyikan informasi tersebut.

Dan di birokrasi Indonesia insentif untuk memanipulasi data itu sangat besar karena konsekuensi tertangkapnya sangat kecil dibanding keuntungan yang bisa didapat.

Dan ada satu konteks yang membuat berita ini terasa jauh lebih berat dari yang terlihat di permukaan.

Ini terjadi di tengah kondisi APBN yang sudah sangat tertekan. Subsidi energi sudah jebol 266 persen dari target dalam tiga bulan.
Rupiah di Rp17.320 level terlemah sepanjang sejarah.

Penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung APBN sedang ditekan kondisi ekonomi yang melambat. Dan di saat yang sama Rp25 triliun neto keluar dari kas negara ke industri batu bara dengan hitungan yang menurut Menkeu sendiri tidak benar.

Itu bukan angka kecil.
Rp25 triliun adalah lebih dari separuh anggaran Kementerian Pendidikan untuk satu tahun penuh dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah puluhan ribu kilometer jalan desa yang bisa dibangun. Itu adalah ratusan puskesmas yang bisa dioperasikan.

tindakan Purbaya mencopot dua pejabat dan membuka audit sepuluh tahun adalah langkah yang benar dan harus didukung.

Keberanian mengakui bahwa ada yang salah di dalam institusinya sendiri adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi di kalangan pejabat Indonesia yang umumnya lebih memilih menutup masalah daripada mengeksposnya.

Tapi satu tindakan tegas di satu kementerian tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang lebih besar seberapa luas praktik serupa terjadi di seluruh sistem birokrasi Indonesia?

Dan siapa yang punya keberanian dan kapasitas untuk membuka semuanya?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia.

1 Mei — Hari Buruh.
Prabowo hadir di Monas.
Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi.
Berpidato.
Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah.

2 Mei — Hari Pendidikan Nasional.
Prabowo rapat tertutup di Hambalang.
Tidak ada seremoni khusus.
Tidak ada pidato untuk guru dan siswa.
Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas.

Bukan kebetulan ini adalah pilihan.
Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat.

Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik.

Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi.
Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas.

Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana.
Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik.

Makanya satu dirayakan dengan meriah.
Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang.

Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet:

8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran.

2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi.

Pola ini konsisten.
Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama:

"Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia."

Tanpa angka.
Tanpa target.
Tanpa timeline.
Tanpa akuntabilitas.

Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini:

Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak.

Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi.

Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah.

Bukan ide buruk.
Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai.

Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih:
Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali.

Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat.
Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi.

Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya.

"Ing ngarsa sung tulada."
Di depan memberi teladan.

Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia?

Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar.

Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis.

Bukan salah buruhnya.
Mereka memang harus diperjuangkan.
Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan.

Itu politik.

Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.

[sunar bawono @akusunar]

@LambeSahamjja Dulu yg jaman jokowi bilang luhut lagi luhut lagi, nih liat pak prabowo wkwkwk

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

List keluarga dan kerabat prabowo di pemerintahan:

1. Hashim Djojohadikusumo (Adik Kandung):
- Penasihat Khusus Presiden bidang Ekonomi.
- Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional
- Ketua Delegasi Indonesia (COP29)
- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan
- Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia

2. Thomas Djiwandono (Keponakan): Wakil Menteri Keuangan (dilantik sejak Juli 2024) dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (Februari 2026).

3. Budi Satrio Djiwandono (Keponakan): Wakil Ketua Komisi I DPR RI (Periode 2024-2029).

4. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Keponakan): Aktif di kepengurusan Kadin (2024-2029) setelah sebelumnya merupakan Anggota DPR RI.

5. Aryo Djojohadikusumo (Keponakan): Pengurus Kadin Indonesia (2024-2029).

6. Angga Raka Prabowo (Keponakan/Orang Dekat): Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan (PJO).

7. Mayor Teddy Indra Wijaya: Sekretaris Kabinet (Seskab).

8. Sudaryono (Mantan Aspri/Ajudan): Wakil Menteri Pertanian.

9. Prasetyo Hadi (Orang Dekat): Menteri Sekretaris Negara.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, 9 Februari 2026 Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026-2031.

Dan ada satu hal yang perlu lo catat dari hari pelantikan itu: kurs rupiah saat itu masih di Rp17.000-an per dolar.

Sekarang akhir April 2026 rupiah sudah di Rp17.335 per dolar.

Dalam kurang dari tiga bulan sejak pelantikan rupiah melemah lebih jauh.
Dan ini bukan angka yang bisa diabaikan.

Tapi sebelum bicara soal rupiah siapa Thomas Djiwandono dan kenapa pengangkatannya kontroversial sejak awal:
Thomas Djiwandono adalah keponakan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelum dilantik sebagai Deputi Gubernur BI dia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Dan ketika namanya muncul sebagai calon Deputi Gubernur BI Thomas sendiri yang mengakui secara terbuka bahwa dia tidak punya pengalaman di bidang kebijakan moneter dan fiskal bank sentral secara langsung. Dalam kata-katanya sendiri dia akan belajar di sana.

Belajar.
Di posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Lembaga yang mengendalikan suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan 270 juta orang.

Sekarang lihat datanya dan ini yang paling mengerikan:

Rupiah bukan hanya melemah terhadap dolar Amerika.
Mata uang kita melemah terhadap mata uang yang secara historis dianggap jauh lebih lemah dari rupiah.

Dalam satu tahun terakhir rupiah kehilangan 9,6% nilainya terhadap Zimbabwe Gold.
Negara yang pernah punya inflasi miliaran persen sampai harus mencetak uang senilai 100 triliun dolar Zimbabwe yang tidak ada nilainya sama sekali.

Rupiah kehilangan 6,6% terhadap Yemeni Rial. Mata uang negara yang sedang dalam kondisi perang saudara bertahun-tahun dan ekonominya hampir runtuh total.

Rupiah kehilangan 17,7% terhadap Nigerian Naira. Mata uang Nigeria yang setahun lalu juga sedang dalam krisis depresiasi besar yang membuat masyarakat Nigeria menjerit.

Biarkan itu meresap sebentar. Mata uang Indonesia negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, penghasil nikel terbesar dunia — dalam satu tahun terakhir kalah dari Zimbabwe, Yaman, dan Nigeria.

Ini bukan serangan kepada Thomas secara personal ini kritik terhadap sistem yang menghasilkan keputusan ini:

Masalahnya bukan semata-mata Thomas sebagai individu. Mungkin dia cerdas. Mungkin dia pekerja keras. Mungkin dia bisa belajar cepat.

Masalahnya adalah: mengapa posisi sekritis Deputi Gubernur Bank Indonesia diisi oleh orang yang mengakui sendiri tidak punya pengalaman di bidang itu?

Bank Indonesia bukan tempat magang. Bukan tempat belajar sambil jalan. Setiap keputusan yang salah di level itu tentang suku bunga, tentang intervensi nilai tukar, tentang kebijakan makroprudensial dampaknya dirasakan langsung oleh ratusan juta orang yang membayar harga barang lebih mahal, yang cicilan kreditnya membengkak, yang tabungannya tergerus inflasi.

Dan satu-satunya penjelasan yang masuk akal mengapa seseorang tanpa pengalaman di bidang kebijakan moneter bisa mendapat posisi itu adalah karena dia adalah keponakan presiden.

Soal pelemahan rupiah konteks yang perlu jujur:

Gue perlu jujur: pelemahan rupiah bukan semata-mata kesalahan Thomas atau BI saja. Ada faktor global yang besar dolar Amerika menguat karena kebijakan suku bunga The Fed yang masih tinggi, konflik di Timur Tengah yang mengguncang harga minyak dan sentimen risiko global, dan outflow asing dari pasar negara berkembang termasuk Indonesia.

Tapi ada juga faktor domestik yang tidak bisa diabaikan: defisit APBN yang sudah di atas 3% GDP secara annualized, kepercayaan investor yang terguncang oleh berbagai kebijakan yang dianggap tidak konsisten, dan ya sinyal bahwa posisi-posisi krusial di lembaga strategis diisi berdasarkan kedekatan keluarga bukan kompetensi.

Kepercayaan adalah salah satu faktor terpenting dalam nilai tukar. Dan ketika pasar melihat bahwa Bank Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang posisinya lebih berdasarkan koneksi daripada track record itu adalah sinyal negatif yang sangat nyata.

Pola yang lebih besar dan ini yang paling mengkhawatirkan:

Thomas bukan satu-satunya.
Di awal pemerintahan Prabowo ada Jumhur Hidayat sebagai Menteri Tenaga Kerja tanpa latar belakang yang relevan. Ada Hanif Faisol sebagai Wamenko Pangan.

Ada berbagai posisi yang diisi berdasarkan pertimbangan balas jasa politik dan kedekatan bukan berdasarkan kompetensi teknis yang dibutuhkan.

Di Kemenkeu ada keponakan. Di BI ada keponakan. Polanya sangat jelas.

Dan masalahnya bukan hanya soal moral atau nepotisme sebagai konsep abstrak. Masalahnya adalah: Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi yang sangat serius.

Rupiah di Rp17.335. APBN tertekan. Daya beli masyarakat melemah. Suku bunga tinggi menekan investasi dan konsumsi.

Di kondisi seperti ini yang dibutuhkan adalah orang-orang terbaik di posisi yang paling kritis. Bukan orang-orang yang "akan belajar di sana."

Rupiah yang melemah terhadap Zimbabwe, Yaman, dan Nigeria bukan pencapaian yang perlu dirayakan. Itu adalah sinyal yang harus membuat kita semua bertanya dengan sangat serius:

apakah orang-orang yang memegang kendali kebijakan ekonomi kita benar-benar punya kapasitas untuk menyelamatkan rupiah dari tekanan yang sedang terjadi?

Karena kalau jawabannya diragukan yang menanggung konsekuensinya bukan mereka yang dilantik dengan sumpah di hadapan Mahkamah Agung. Yang menanggung konsekuensinya adalah rakyat yang setiap hari harus bayar harga barang yang makin mahal dengan rupiah yang nilainya makin tipis.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Purbaya baru saja bikin pernyataan di acara peresmian program reksa dana di BEI yang menurut gue perlu dibaca dengan sangat kritis.

IHSG bisa tembus 28.000 di 2029-2030.
Mereka bilang Purbaya gila.

Dan gue mau jawab dengan satu pertanyaan sederhana:

Sebelum bicara soal 28.000 bagaimana dengan target yang sudah dia ucapkan sebelumnya?

Target Purbaya yang sudah ada sebelum ini:

Purbaya sebelumnya sudah menyatakan IHSG akan mencapai level 10.000 di akhir 2026.

Hari ini 28 April 2026 IHSG ada di sekitar 7.000.

Untuk mencapai 10.000 di akhir 2026 IHSG harus naik sekitar 43% dalam 8 bulan ke depan.

Di tengah kondisi:
Rupiah di Rp17.300 per dolar.
Modal asing keluar Rp28 triliun di Q1 2026.
Moody's dan Fitch sudah downgrade outlook Indonesia dari stable ke negatif.

Defisit APBN sudah melampaui 3,72% GDP secara annualized. Harga komoditas global bergejolak karena perang Iran-AS.

Tapi sekarang Purbaya sudah loncat jauh ke depan — bicara soal 28.000 di 2030.

Bukan karena target 10.000-nya sudah tercapai.
Tapi karena belum tercapai dan dia sudah mulai bicara angka baru yang lebih besar dan lebih jauh waktunya.

Argumen yang dia pakai dan ini yang perlu dicermati:

Purbaya berargumen dengan data historis:
IHSG dari 400-an di 2002 naik ke 2.500 di 2009 10 kali lipat dalam 7 tahun.

Jadi dari 7.000 sekarang ke 28.000 di 2030 4 kali lipat dalam 4-5 tahun menurutnya bukan hal gila.

Secara matematis argumen itu tidak salah.
IHSG memang pernah tumbuh seperti itu.

Tapi ada yang dia hilangkan dari perbandingan itu:

2002-2009 adalah era ekspansi ekonomi global yang sangat kuat. China sedang booming.
Komoditas Indonesia batubara, CPO, nikel —emua harganya meledak.
Investasi asing mengalir deras ke emerging markets.
Indonesia menikmati windfall dari semua itu.

Kondisi 2026 ke depan: perang Iran-AS mengguncang rantai pasok global.
Amerika sendiri sedang menghadapi inflasi tinggi.
Ketidakpastian geopolitik di level yang tidak pernah ada di era 2002-2009.

Dan Indonesia masuk ke era ini dengan defisit fiskal yang melebar, rupiah yang lemah, dan kepercayaan investor yang sedang dipertanyakan.

Membandingkan IHSG 2002-2009 dengan IHSG 2026-2030 tanpa menyebut perbedaan konteks globalnya itu adalah perbandingan yang tidak lengkap.

Soal Gen Z yang berinvestasi dan ini poin yang paling perlu diluruskan:

Purbaya menyebut 57% investor pasar modal adalah Gen Z sebagai salah satu faktor yang akan mendorong IHSG ke 28.000.

Tapi ada dua hal yang perlu dipertanyakan:

Pertama — Gen Z yang berinvestasi di pasar modal saat ini mayoritas adalah investor ritel dengan modal kecil.
Pergerakan IHSG secara fundamental lebih digerakkan oleh institutional investor dan foreign fund bukan oleh jumlah rekening retail yang bertambah.

Kedua — data kelas menengah Indonesia turun dari 57 juta ke 47 juta dalam beberapa tahun terakhir. Tabungan kelas menengah mendekati nol.
Omset pegadaian melonjak.
Ini adalah kondisi di mana daya beli untuk investasi justru sedang tertekan bukan sedang menguat.

Gen Z banyak yang buka rekening saham tapi berapa yang punya kapasitas finansial untuk terus berinvestasi dalam jumlah signifikan di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat?

Yang paling perlu dipertanyakan dari seluruh pernyataan ini:

Purbaya adalah Menteri Keuangan bukan analis saham, bukan fund manager, bukan ekonom pasar modal.

Ketika seorang Menteri Keuangan bicara proyeksi IHSG di forum publik pasar akan membacanya sebagai sinyal resmi dari pemerintah. Bukan sekadar opini pribadi.

Dan kalau proyeksi itu ternyata tidak terwujud bukan Purbaya yang rugi. Yang rugi adalah investor ritel yang mungkin terpengaruh oleh pernyataan pejabat negara dan membuat keputusan investasi berdasarkan proyeksi itu.

Dan ini yang paling tidak bisa diabaikan:

Di saat yang sama ketika Purbaya bicara IHSG 28.000 di 2030:

Prof. Feri Latuhihin ekonom yang proyeksi dolar Rp17.000-nya sudah terbukti — sedang memperingatkan potensi resesi dan dolar ke Rp25.000.

World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7% yang membuat Purbaya marah.

Moody's dan Fitch sudah downgrade outlook Indonesia.

Defisit APBN sudah melampaui target 3% secara proyeksi tahunan.

Di satu sisi ada data-data yang memperingatkan.
Di sisi lain ada Menkeu yang proyeksikan IHSG naik 4 kali lipat.

Salah satu dari dua hal ini yang benar.
Dan track record proyeksi Purbaya versus track record World Bank, Moody's, dan Fitch — itu adalah perbandingan yang bisa dinilai sendiri oleh siapapun yang mau jujur.

Optimisme itu bagus.
Menkeu yang yakin dengan ekonomi negaranya itu baik.

Tapi ada batas antara optimisme yang berbasis data dan optimisme yang berbasis keinginan.

IHSG 10.000 di akhir 2026 belum terwujud. Kondisi makroekonomi sedang berat. Data-data internasional memperingatkan. Dan Purbaya sudah loncat bicara 28.000 di 2030.

Bukan karena targetnya tidak mungkin secara matematis. Tapi karena menyebut angka besar tanpa menjelaskan dengan jujur apa risiko dan prasyarat yang harus dipenuhi itu bukan komunikasi kebijakan yang bertanggung jawab.

Rakyat yang mendengar angka 28.000 dari Menkeu dan kemudian membuat keputusan investasi berdasarkan itu mereka yang menanggung risikonya kalau ternyata angka itu tidak terwujud.

Bukan Menkeu-nya.

[#99 @PartaiSocmed]

Menyapa kawan2 dunia maya kecuali Boga Hardhana, Kepala Pusdatin BGN tangan kanan Dadan Hindayana yg proyek pengadaan IoT-nya sebentar lagi bakal heboh.

[pelti @pelti_nih]

Kesaksian Hashim Djojohadikusumo soal asal mula pencalonan jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta

[sunar bawono @akusunar]

@ridwanhr Dunkin donat itu ya beneran donat, tebel padet lembut. Beda dngn donat2 yg ada lain nya, info dari baker gue sih gitu

[Hafizhurrahman 🏗️ @MethodologistID]

Buat teman-teman yg gak mau ribet bikin CV/resume, bisa manfaatin website gratis pembuat CV/resume berikut:
(1) https://t.co/KzzCz8sEBR
(2) https://t.co/UoXhhI7k3S
(3) https://t.co/PU2blLsNIG
(4) https://t.co/GjUK3HEu24
(5) https://t.co/a4HYOb2XPu
(6) https://t.co/pNnNs3jV4Z

[Ahnaf | Sukses Kuliah! @ahnafau]

Kalian yg mahasiswa, udah mulai bikin CV belum?

Salah satu penyesalanku adalah gak bikin CV dari awal & gak rutin nge-update.

Ini tips bikin CV biar km gak kewalahan pas mau mulai daftar2 kerja (berlaku jg buat beasiswa, organisasi, dll).

[ℬ𝒶𝑔𝒾𝓃𝒹𝑜 𝒦𝑜𝓅𝒾 @bagindo_kopi]

OMG

[YayasanLBHIndonesia @YLBHI]

Peringatan Darurat 🚨🚨🚨

Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa ke Sidang Paripurna DPR yang rencananya akan digelar Selasa pekan depan (18/11) untuk disahkan.

Jika RUU KUHAP disahkan, maka semua orang berpotensi menjadi korban. Semua bisa diamankan, ditangkap, dan ditahan tanpa kejelasan. Semua bisa digeledah, disita, disadap, dan diblokir hanya berdasarkan subjektivitas aparat.
Semua bisa diperas, semua bisa dikuasai polisi, semua bisa direkayasa menjadi tersangka.

Semuanya yang disebutkan tadi bisa terjadi karena RUU KUHAP dipaksakan untuk disahkan dengan tergesa-gesa.

Mari kita pantau bersama dan desak Presiden untuk menarik draft RUU KUHAP agar tidak disahkan dalam waktu dekat!