Ugro Senomulyo

Never Give UP

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@aleynamisu

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@aleynamisu @mertcangoren Arah Ibu jarinya

[MOVIE PLUG 🍿🎬 @ThatMoviePlug]

🎥🍿Ghostbusters froze empire
This movie is absolute fire 🔥🔥🤯

[H a n s o l o @arifin34533]

Donasi Menteri: Kedermawanan atau Penyimpangan Tata Kelola Negara?

Penggalangan dana Rp75,85 miliar dalam satu jam oleh Menteri Pertanian mungkin terlihat sebagai aksi kemanusiaan yang spektakuler/heroik. Tetapi ketika donasi publik dihimpun melalui rekening “Kementan Peduli” dan dipimpin langsung seorang pejabat aktif, kita harus berhenti bertepuk tangan dan mulai bertanya: sejak kapan kementerian diberi mandat menggalang dana publik? Undang-Undang 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Permensos 8/2021 dengan jelas mensyaratkan izin resmi, mekanisme pelaporan, serta penyelenggara yang berbadan hukum seperti ormas atau lembaga kemanusiaan. Kementerian bukan salah satunya. Tidak adanya informasi bahwa Kementan mengantongi izin PUB atau menggunakan skema resmi seperti Pooling Fund Bencana membuat aksi ini rawan dianggap berjalan di luar koridor hukum yang dibuat negara sendiri.

Masalahnya tidak berhenti di situ. Transparansi yang seharusnya menjadi fondasi setiap pengelolaan dana publik justru absen: hingga kini daftar donatur dan rinciannya belum dipublikasikan, sehingga publik tidak dapat memverifikasi siapa yang menyumbang dan berapa besarannya. Rekening yang digunakan berada di bawah kementerian, bukan rekening lembaga sosial independen atau yayasan kemanusiaan yang lazim diaudit secara rutin. Ketertutupan ini bukan sekadar “kurang ideal”, tapi menciptakan ruang spekulasi, karena tanpa data, publik mustahil dapat memastikan bahwa penggalangan dana tersebut bebas dari potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan. Jika penggalangan dana dilakukan secara sah, transparansi semacam ini seharusnya menjadi kewajiban dasar, bukan aspek yang diabaikan.

Ironinya semakin mencolok jika kita melihat APBN 2025. Pemerintah memangkas anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 43%, sekaligus mengurangi alokasi pendidikan dan program strategis non-MBG. Negara sengaja melemahkan garda depan penanggulangan bencana, lalu pejabatnya tampil sebagai penyelamat dengan mengumpulkan donasi swasta. Ini bukan solidaritas; ini akibat dari prioritas fiskal yang keliru. Rakyat dipaksa menanggung dua beban: membayar pajak untuk negara yang lalai membiayai fungsi dasarnya, lalu menyumbang lagi untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh kebijakan itu sendiri.

Karena itu, aksi donasi seorang menteri bukan hanya persoalan etika pribadi, namun ini adalah gejala penyakit sistemik dalam tata kelola negara. Kita tidak sedang melihat negara yang kuat dan responsif, tetapi negara yang makin nyaman melanggar aturan buatannya sendiri ketika merasa terdesak. Bantuan yang sampai ke korban pantas dihargai, tetapi caranya tidak boleh dibiarkan menjadi preseden. Jika pejabat publik bisa menggalang dana puluhan miliar tanpa izin PUB, tanpa audit independen, dan tanpa koridor transparansi, maka batas antara kekuasaan dan uang menjadi kabur. Dan ketika batas itu kabur, negara sedang membuka pintu bagi masalah yang jauh lebih besar daripada banjir yang sedang ditangani.

[Abi Dehan @gade_ebiet69828]

@KangManto123

[Rully Oedaya @oedaya76979]

@tempodotco Dekrit Presiden sulit, PRABOWO LINEAR DGN DPR.
GUGAT KE MK AGAR RASIO PENDAPATAN ANGGOTA DPR MAKSIMAL 15 KALI UMR MISALNYA .

[️️ ️️ ️️ ️️ @mahasiswikupu2]

Bismillah semoga penyakit ngomong sendiri seolah-olah lagi di podcast yg aku derita saat ini bisa sembuh

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@i_am_azizah @aeshtets Cuma menambahkan yang kurang, kalo "Pernikahan bukan cuma soal cinta"

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@i_am_azizah @aeshtets Hahaha, opini mana yang ditolak?

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@i_am_azizah @aeshtets @tanyakanrl Kalimat mana yang berubah pikiran nya?

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@i_am_azizah @aeshtets @tanyakanrl Berubah pikirannya dimana? Keknya dari awal kaga pernah bilang nolak atau ngga setuju.

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@i_am_azizah @aeshtets @tanyakanrl Ngga bakal ada yang sakit kalo memang dari awal tidak menerima, yang sakit adalah di awal bilang terima di tengah jalan tidak terima. Jangan mau menerima Janji satu pihak, tapi mulailah dengan membuat komitmen bersama.

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@i_am_azizah @aeshtets @tanyakanrl Karena ngga bisa menerima kekurangan diri sendiri.

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@i_am_azizah @aeshtets @tanyakanrl Menutupinya dengan tidak menerima kekurangan orang lain.

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@lovingdh @aeshtets @tanyakanrl Jadi makna dari nikah itu apa ?

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@i_am_azizah @aeshtets @tanyakanrl Pernah dengar istilah "Pernikahan Politik" "Pernikahan Penerus Keluarga" dsb ?

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@dalbichu Ngambil Magister?

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@aeshtets @tanyakanrl Pernikahan bukan cuma soal cinta, pernikahan bukan cuma menyatukan 2 orang yang saling mencintai.

[Ugro Senomulyo @alzena38]

@aeshtets @tanyakanrl Hahaha, Bangun yak... jangan tidur terus.