Beliau ini benar kok.
Tarif PPh 22% itu udah ada sejak UU Cilaka. Fasilitas PPh Final UMKM itu bisa dicabut kapan aja, namanya fasilitas kan. Pencabutan ini emang pisau bermata dua. Di satu sisi emang menutup celah pengusaha untuk selalu berlindung di balik kata "UMKM", di sisi lain yang UMKM beneran yang terkena imbasnya.
Masih ada fasilitas 31E yang bisa digunakan. Tarif efektifnya 11% dari laba bersih fiskal. Untuk UMKM, mulailah rapikan pembukuan kalian. Make it foolproof.
Jangan kejebak narasi yang dibuat oleh para pendulang engagement. Mereka itu tidak tahu apa-apa soal pajak. I dare to say that.
gw cuma mau bilang :
PP 20/2026 ini bagus karena nutup celah pihak2 yg ga layak dapet fasilitas tarif umkm untuk manfaatin fasilitas tsb melalui skema bunching dan firm splitting (mecah usaha dan omset)
yg aneh itu ya orang2 ga ngerti yg bikin berita bombastis.
my take:
banyak kebijakan plenger rezim. yg ini bukan salah satunya.
Baru pertama kali naik commuterline pemberangkatan pertama kah si agus ini?
Pedagang, mereka butuh transportasi murah dan cepat. difasilitasi hanya boleh di krl jam pertama
Jangan sampe gegara ini, mereka gak boleh lagi naek krl
Jerome asumsiin semua ASN ga berkualitas dan ga berintegritas. Inget, jadi berintegritas ga perlu embel, titel, latar belakang mentereng. Ga perlu lulus dari Harvard untuk bisa jujur di kerjaan.
Kalau mau bela jangan pakai narasi begini, fokus ke kasus hukum chromebook dia.
Nah kan bener, SSB ini ada 2 arti: Soto Sedaap Boyolali & Spesial Soto Boyolali
Yang “Sedaap” punya Hj. Widodo, sedangkan yang “Spesial” punya Hj. Hesti. 😃
Terdengar empatik, tapi bodoh.
Gini lho bu menteri, kecelakaan kereta itu nggak selalu tabrakan depan-belakang.
Jika terjadi anjlokan akibat masalah wesel atau patah rel, gerbong tengah yg justru bisa mengalami efek teleskopik yg juga sangat mematikan.
Lagian gini lho, ini soal crowd management. Gerbong khusus perempuan itu di ujung tujuannya membantu memisahkan arus penumpang laki2 dan perempuan sejak di peron stasiun. Jika gerbong khusus perempuan diletakkan di tengah, bakal sangat kacau saat jam2 sibuk.
Kalau solusinya cuma pindah gerbong, menjauhkan satu kelompok dari zona bahaya berarti secara menteri ini sangat sadar utk menempatkan kelompok lain (laki-laki dan penumpang umum) di zona maut.
Benar2 komentar nggak etis dalam konteks keselamatan publik. Bukannya ngepush utk meningkatkan standar keamanan, malah pindah gerbong.
Heran, anggota kabinetnya prabowo ini kok banyak banget yg nggak mutu dan absun kek gini.
Yang sering pakai KRL jelas lebih tau kebutuhannya ketimbang yang ngatur.
Kalaupun memang maunya menghidupkan industri nasional gak gini juga caranya. Kasih kesempatan boleh, tapi tidak semuanya dilimpahkan ke INKA.
Pesanan 16 trainset KRL CLI-225 buatan INKA yang sekarang aja belum seluruhnya selesai. Bahkan KRL buatan INKA yang sudah beroperasi sekarang masih perlu banyak evaluasi.
Padahal dengan cara yang sebelumnya sudah cukup bagus, 50:50. Setengah impor KRL ke CRRC Sifang & setengahnya lagi ke INKA.
Kalau KRL buatan INKA trouble bersamaan, sarana KRL mana yang mau jadi backup? Malah makin keos yang ada.
Buat kebutuhan "mereka" gas aja, tetapi buat kebutuhan masyarakat regulasinya dipersulit.
Setuju untuk kereta penumpang & gerbong barang diproduksi dalam negeri karena sudah cukup terbukti. Tetapi untuk kereta yang memiliki mesin penggerak seperti lokomotif, KRL, & KRD tetap harus ada opsi impor.
Selama kapasitas & kapabilitas produksi kereta api dalam negeri belum sanggup & masih banyak "PR", opsi impor harus tetap ada sebagai penyeimbang kebutuhan.
Dengan kondisi sekarang saja INKA baru bisa menyelesaikan pembuatan KRL sekitar 5-6 trainset dari total 16 trainset sejak 2024. Sementara itu KRL buatan CRRC Sifang sebanyak 12 trainset sudah beroperasi seluruhnya sehingga bisa membantu mempercepat pemulihan defisit sarana.
Percepatan pengadaan sarana KRL sudah menjadi kebutuhan mobilitas komuter yang tidak bisa ditunggu berlama². Apalagi kemarin kabarnya akan pesan KRL lagi sebanyak 30 trainset.
Perokok aktif yg setiap hari menghabiskan minimal 1 bungkus rokok sebaiknya tidak dimasukkan sebagai peserta PBI 🙏
Misal 1 bungkus = 33.000
30 hari = 990.000
BPJS Kesehatan kelas 3 = 35.000
Misal 1 keluarga ada 6 orang = 210.000
Kalau dianggap layak jadi PBI, anggota keluarga yg bukan perokok saja yg PBI, yg merokok bisa jadi peserta mandiri. Bisa begitu 🤔?
@PT_Transjakarta Saran, daripada rute seperti ini karena potensi macet di Tubagus Angke dan Mangga adua, lebih baik full BRT lewat jalur koridor 1 terus di Bundaran Patung Kuda belok ke kanan arah Balai Kota sampai Kwitang. Terus belok kiri di Simpang Senen lurus terus ke arah Ancol via Koridor 5
SEJARAAAAAAAHHHHH!!!!!
Untuk pertama kali, Timnas Futsal Indonesia mengalahkan Jepang di laga resmi.
Untuk pertama kali, Timnas Futsal Indonesia lolos ke FINAL Piala Asia.
Sebuah hasil yang membanggakan. Sebuah perjuangan yang sangat-sangat membanggakan!