Setelah baca ini, jadi paham kenapa tiket pesawat domestik bisa jauh lebih mahal dari tiket luar negeri ternyata bukan soal avtur mahal. Mau marah tapi gimana? Ini indonesia. 😭😭😭
Ini Ibam, bicara sendiri agar Ririe terlindungi.
Betul, ketika belum jadi tersangka, saya dapat ancaman: buat pernyataan "mengarah ke atas" kalau tidak kasusnya "akan diperluas".
Saya tolak, ngga mau bohong & zalim.
Tiga minggu kemudian, saya jadi tersangka.
Saya tolak bukan untuk lindungi Nadiem, tapi karena memang ngga pernah ada arahan dari Nadiem ke saya agar pengadaannya jadi Chromebook semua.
Seperti yang terungkap dari 22x sidang, tidak ada sama sekali arahan dari atas seperti itu. Saya hanya diminta memberi masukan netral dan objektif sebagai konsultan.
Artinya, ketika menerima ancaman tersebut saya dihadapkan ke dua pilihan:
Berbohong mengarang cerita menuduh orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri.
Atau, berpegang kepada integritas, kejujuran, dan kebenaran yang saya yakini, dan menolak untuk berbohong.
Dengan shalat istikharah dan kesadaran penuh akan risikonya, saya memilih jalan yang kedua: kejujuran.
Insya Allah selalu berpegang pada kejujuran akan berujung pada kebaikan untuk saya, Ririe, dan keluarga kecil kami. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak.
Lalu jawabannya apa ketika saya menolak untuk berbohong? "Oke, kami perluas.”
Saya tidak berdaya. Ya Allah, apa lagi yang bisa kami lakukan ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu? Pegangan kami hanya prinsip integritas dan kejujuran.
Ketika konsekuensinya beberapa minggu kemudian saya dinyatakan tersangka, kami hanya bisa memperbanyak istighfar dan ikhtiar.
Kami jalani dan hormati proses hukum yang ada dengan tabah, kami berniat jelaskan di persidangan fakta-fakta yang membuat terang, kami masih percaya dengan hukum Indonesia.
Mungkin ngga banyak yang tahu, tapi Ririe istri saya adalah seorang sarjana dan magister hukum. Di Belanda dulu kami banting tulang nabung dan berhemat banyak, supaya bisa bayar uang kuliah S2 Ririe.
Dari Ririe, saya belajar banyak tentang hukum Indonesia, apa saja yang mungkin terjadi, dan bagaimana hukum kita tetap memungkinkan pembelaan yang efektif.
Baik, mari berjuang di persidangan, luruskan seluruh tuduhan. Satu persatu fakta di persidangan muncul dengan terang benderang, satu persatu tuduhan bisa kami bantah.
Sampai akhir rangkaian sidang, 57 orang saksi dihadirkan, tidak ada bukti saya menerima keuntungan dari perkara ini, tidak ada bukti masukan saya karena konflik kepentingan, tidak ada bukti saya mengarahkan.
Yang terungkap malah saya sebagai konsultan sudah menyarankan Chromebook diuji dulu, pejabat menolak pengujian dan memutus Chromebook, nama saya dicatut di SK, masukan saya dipelintir.
Kami merasa pembelaan hukum kami sudah maksimal, kebenaran sudah terungkap, tinggal menumpu harapan pada keadilan dan kebijaksanaan dari majelis hakim yang mulia, yang kami merasa sudah sangat objektif dan penuh kearifan sepanjang persidangan.
Namun, ketika JPU menyebutkan tuntutan 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara tambahan...
Ini titik kezaliman yang sangat terang benderang, tekanan kepentingan yang sangat kentara, saya memutuskan pembelaan saya tidak lagi bisa hanya di persidangan.
Besok saya akan sidang pembelaan (pleidoi) dan kami bersurat kepada Presiden @prabowo Subianto serta @KomisiIII DPR, untuk memohon perlindungan hukum dari kriminalisasi, ketidakadilan, intimidasi, serta pengkambinghitaman yang sudah sekentara ini.
Kami takut untuk bicara? Takut ada intimidasi lain? Itu risiko yang jelas, tapi kami tidak gentar. Tuntutan 22,5 tahun dan belasan miliar yang tidak mampu kami bayar mungkin dianggap akan membuat kami terdiam, tapi kami malah semakin berani untuk melawan kriminalisasi ini.
Mohon bantuan, dukungan, dan perlindungannya dari masyarakat Indonesia, dari pekerja kreatif dan pekerja pengetahuan, serta dari semua yang ingin bantu negara atau takut dizalimi negara.
Kami berjuang bukan untuk kami sendiri, tapi agar tidak ada lagi kriminalisasi dan ketakutan bagi mereka yang tulus mau bantu Indonesia. Kami masih percaya Indonesia bisa menjaga dan menghadirkan keadilan dalam kasus kami.
Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara?
Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu.
Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun.
Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.
Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai.
Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain.
Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi.
Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook.
Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa:
1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN.
2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal.
3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu.
4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan.
5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian.
Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam.
Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka.
Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam.
Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan.
Ibam dituntut 22,5 tahun penjara.
Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja.
Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam.
Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek.
Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan.
JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun.
Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara.
Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan.
Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga.
Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum.
Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi.
Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun...
Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit.
Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus.
Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini?
Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara?
Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian.
Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi.
Jakarta, 16 April 2026
Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)
Jadi ceritanya bbrp hari lalu tiba2 ibu gw nelpon. Dalam kondisi agak panik, katanya ga sengaja ngeklik undangan digital yg formatnya APK.
Langsung lah gw minta forward APKnya ke gw. Lalu gw coba bongkar untuk caritau apa yg dilakukan sama app tersebut.
Guys, ada satu pertanyaan yang Mahfud MD lempar di podcast terbarunya dan jawabannya bikin gue diam cukup lama.
Bagaimana Indonesia di mata Prabowo
dan bagaimana Indonesia di tangan Prabowo?
Dan untuk menjawab itu, Mahfud MD buka sebuah buku yang ditulis Prabowo sendiri tahun 2017.
Dan hasilnya jujur mengejutkan.
Apa kata Prabowo tentang Indonesia sebelum jadi presiden?
Buku itu judulnya panjang:
Pandangan Strategis Prabowo Subianto Paradoks Indonesia:
Negara Kaya tetapi Masih Banyak Rakyat yang Hidup Miskin.
Dicetak 2017.
Dijual bebas, dibagikan ke menteri dan kepala daerah sebagai referensi visi presiden.
Mahfud buka halaman demi halaman.
Dan ini yang tertulis di sana.
Halaman 13: Indonesia seperti ini sedang menuju kehancuran.
Halaman 19: Keputusan politik lah yang bisa menentukan Indonesia kaya atau miskin.
Halaman 111: Demokrasi kita ini mau diperkosa dan bahkan sudah diperkosa. Kita butuh pendekar demokrasi di negeri ini.
Halaman 112: Tugas besar kita ada dua: pastikan supremasi hukum, dan kejar dan tangkap koruptor.
Halaman 113: Kalau Anda merobek-robek hukum, Anda harus siap menghadapi risiko. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai.
Halaman 117: Koruptor tidak boleh melanglang buana bebas. Kita harus dorong penegak hukum mengejar mereka sampai ke ujung dunia.
Halaman 124: Saya mantan prajurit TNI. Sumpah saya adalah membela seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana saya bisa melanggar sumpah saya?
Dan satu lagi yang paling diingat banyak orang.
Di halaman 128, Prabowo menulis: Minta ampun politik ini. 14 dari 15 politisi yang saya temui semua bohong.
14 dari 15.
Kalau dihitung: 93,3%.
Lalu Mahfud tanya apakah sekarang angka itu sudah berubah?
Dan jawabannya tersirat dari seluruh diskusi adalah: belum ada bukti yang menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik.
Soal demokrasi ini yang paling keras disampaikan Mahfud.
Bulan ke-18 pemerintahan Prabowo.
Dan Mahfud bilang terang-terangan: Demokrasi sekarang lemah dibandingkan masa-masa sebelumnya.
DPR yang seharusnya jadi penyeimbang diam.
Tidak ada satu pun pertanyaan berarti soal keputusan-keputusan besar presiden.
Contohnya: perjanjian reciprocal trade dengan Amerika yang bisa merugikan Indonesia menurut Pasal 11 ayat 2 UUD, harus dapat persetujuan DPR. Tapi DPR diam. Yang ribut justru rakyat di luar.
Board of Peace kesepakatan internasional yang melibatkan ideologi, geopolitik, dan uang Rp17 triliun DPR diam lagi.
Impor 105.000 mobil Mahindra dari India padahal Prabowo sendiri pernah berjanji di hadapan publik bahwa Indonesia akan punya mobil buatan sendiri. DPR diam. Mobilnya sudah datang.
Soal hukum ada satu istilah yang dipakai Mahfud: autocratic legalism.
Hukum dibuat bukan untuk melindungi rakyat tapi untuk membenarkan kehendak penguasa. Tanpa diskusi yang memadai. Tanpa partisipasi yang bermakna.
Dan penegakannya?
Tebang pilih.
Di era sebelumnya, empat menteri aktif masuk penjara. Sekarang satu mantan menteri pun kontroversialnya luar biasa, lebih banyak warna politik daripada warna hukum.
Soal korupsi angkanya berbicara.
Corruption Perception Index Indonesia pernah mencapai angka terbaik dalam sejarah reformasi di 2019 skornya 40. Setelah itu turun terus. Sekarang kembali di angka 34.
Pagar laut kasus yang melibatkan 16 desa, pasti melibatkan pejabat BPN di beberapa kabupaten, mungkin sampai tingkat kementerian kasusnya tiba-tiba senyap. Yang kena hanya seorang kepala desa.
Undang-undang perampasan aset yang dijanjikan keras-keras di atas panggung di hadapan puluhan ribu buruh sampai sekarang tidak ada kabar.
Tapi Mahfud juga jujur soal yang bagus.
Stabilitas keamanan membaik.
Terorisme tidak muncul selama pemerintahan Prabowo berjalan. Koruptor tetap ditangkap meski ada kesan tebang pilih. Lebaran kemarin lancar transportasi, kebutuhan pangan, keamanan perjalanan semuanya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Kita tidak boleh jadi nihilis menganggap semua yang dilakukan tidak ada nilainya. Banyak yang sudah dilakukan Prabowo. Tapi kita juga harus mengingatkan hal-hal yang belum dilaksanakan dengan benar.
Dan ini kesimpulan yang paling gue catat dari seluruh diskusi ini.
Semua orang yang mengkritik pemerintahan Prabowo hari ini sebenarnya sedang mengulang apa yang pernah Prabowo tulis sendiri di bukunya.
Orang yang menuntut supremasi hukum sedang menjalankan komitmen halaman 112.
Orang yang menuntut koruptor dikejar sampai ke ujung dunia sedang mengutip halaman 117.
Orang yang menuntut demokrasi dijaga sedang memperjuangkan apa yang Prabowo sebut sebagai pendekar demokrasi" di halaman 111.
Jadi kalau kritik-kritik itu dianggap musuh maka yang dilawan bukan kritikus. Yang dilawan adalah visi Prabowo sendiri.
Mahfud menutup dengan satu kalimat yang sederhana tapi berat.
Tempat kembali kita adalah konstitusi dan penegakan hukum. Kalau tidak ikut hukum semua berbuat sendiri, kacau negaranya.
Masih ada 3,5 tahun. Masih ada waktu.
POLISI AKAN MEMINTA KLARIFIKASI PANDJI PRAGIWAKSONO
- semoga tiap laporan masyarakat bs direspons "secepat" laporan thd bang @pandji jg;
- Tolong tanyakan pelapor, apakah aliansi itu benar "ada" atau cm "mengada2" seolah-olah bagian dr Muhammadiyah dan NU..
Pak Presiden @prabowo saat ini (setelah bencana banjir longsor lumpur, kayu gelondongan) sudah tidak relevan lagi memilah yg Legal dan Ilegal.Melihat masifnya kerusakan, kehancuran lingkungan, infrastruktur, kematian kehidupan, rakyat yg kehilangan ayah ibu anak saudara, flora fauna hancur. STOP penebangan sekarang.
Berapa uang Negara dapat selama ini dr penebangan hutan? Sawit? Tambang? Berapa kerugian Negara setelah bencana ? Berapa kerugian masyarakat material & immaterial ? Pasti tidak berimbang. Dengan segala hormat, mohon hentikan dengan kuasa Bapak Presiden @prabowo sebagai pimpinan tertinggi di NKRI.🙏🙏🙏🙏
Kami bekerja sesuai aturan,
Kalian peras
kami menuntut hak kehidupan,
kalian gilas.
tak apa kalian pandang kami dengan kelas
tapi jangan pandang kami sebagai komoditas yang kapan saja
bisa kalian bilas.
🥀
To: Kalian yang di atas sana.
🚨Protests Erupt in Indonesia.
In Jakarta thousands have been protesting against corruption and exploitation:
🚔 At least one civilian was killed after being run over by a Brimob vehicle
📢 Students are demanding an end to lawmakers’ obscene privileges — housing allowances worth 50M rupiah a month while ordinary people struggle to survive.
✊ Workers are on the streets, calling for an end to outsourcing and fighting for dignity, fairness, and protection on the job.
🚔 The government responds with tear gas, water cannons, and repression, but the people refuse to be silenced.
📱 Authorities are even pressuring social media platforms to censor voices of dissent.
The protests aren’t just about allowances or outsourcing. It’s about justice. It’s about ordinary Indonesians saying enough is enough.
Pak @prabowo, hari ini mobil brimob melindas rakyat sampai mati.
Pak @prabowo, hari ini mobil brimob melindas rakyat sampai mati.
Pak @prabowo, hari ini mobil brimob melindas rakyat sampai mati.
Pak @prabowo, hari ini mobil brimob melindas rakyat sampai mati.