Kita berterima kasih kepada Bung @dennyindrayana dkk karena gugatannya maka dari pertimbangan hukum yg dibacakan sudah terbukti bhw Wapres Gibran tidak memiliki ijasah SLTA atau sederajat.
Pihak lain bisa menuntut kebohongan tersebut.
Bang @dennyindrayana dkk tidak kalah. Dari awal dia sudah tahu bahwa ada kekosongan hukum yg membuat MK tak berkutik. Tapi ia tahu harus mencari keadilan meski dari awal telah dipenjara secara terstruktur dan sistimatis oleh Gibran dkk agar permohonannya telat sehingga ditolak. Kita hargai @officialMKRI yg telah membawa perkara ini sejauh ini dan mereka telah melaksanakan tugasnya sesuai kewenangan.
Kini bola panas itu ada di DPR/MPR. Ada di Pak @prabowo . Sudikah Bapak meneruskan perjalanan membawa negeri yg lagi carut marut ini dengan tambahan satu beban sejarah berat: persekongkolan wakil Presiden yg menghina dunia pendidikan, jutaan guru, murid, orang tua yang berusaha memberikan pendidikan terbaik pada anaknya?
Letakkan dia, Pak. Cukupkan. Tidak ada lagi kata utang budi, jika yang menghutangimu budi itu berhutang moralitas, integritas, kapasitas jauh lebih besar pada ratusan juta rakyat Indonesia. Kau bisa melunasi utang budi itu dengan mencukupkannya.
Gibran harus MAKZUL!
Niatnya "Bergizi", Nyatanya Bikin Evakuasi. 🚑💔
150 siswa dan guru di Tana Toraja terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah mengonsumsi menu MBG.
Kasus demi kasus keracunan terus terulang di berbagai daerah...
Polemik ijazah palsu ini hrs diungkap tuntas
Rakyat berhak dpt kejelasan
Harusnya pihak Istana atau @Jokowi sendiri ambil tindakan tegas, tunjukkan ijazah asli ke publik secara transparan
Agar konflik ini tdk terus membelah masyarakat
Rakyat butuh fakta bkn opini
Asli/Palsu !!!
KAMI SELURUH RAKYAT INDONESIA MENDOAKAN DOKTER TIFA SELALU SEHAT DAN TETAP ISTIQOMAH BERSAMA DIBARISAN ORANG-ORANG PENCARI KEBENARAN DAN KEADILAN, BUKAN SEBAGAI PENGKHIANAT RAKYAT....‼️
#BubarkanKPKBenaluNegara#BubarkanKPKBenaluNegara
🆘🆗
Proses birokrasi berbelit.
Kasus ijazah palsu melibatkan :
709 dokumen, 32 ahli, 127 saksi.
Dan sudah hampir 1 thn sejak April 2025, kasus ini tidak selesai.
Padahal kuncinya cuma 1
Tunjukkan ijazahmu @jokowi
Emang anjing ini orang, negara dibawa hancur dgn pencitraan dimana2 utk menutupi kedoknya dan antek2nya.
Rakyat dibebankan pajak tinggi yg sll naik utk bayarin hutang LN.
https://t.co/J2lKhFnTRv
IJAZAH PALSU SEMAKIN NYATA...
KEADILAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA...
SEMUA PRODUK DARI LEMBAGA NEGARA KITA MENGHAMBA PADA KEBUTUHAN KELUARGA JOKOWI....‼️
#IndonesiaWajibRevolusi#IndonesiaWajibRevolusi
🆘🆗
811 NYAWA DAN LUMPUR YANG TAK KUNJUNG KERING
Teman-teman, hentikan sejenak kesibukanmu. Saya akan ajak Anda melihat neraka yang sesungguhnya, bukan di layar kaca, tapi di hati saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ini adalah tragedi yang diciptakan. Per hari ini, data terbaru mencatat 811 orang tewas dan 623 orang masih hilang. Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah 811 orang tua, anak, dan saudara yang jasadnya tertimbun lumpur, dan 623 keluarga yang menunggu kabar di tenda pengungsian.
Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, ada 143 korban tewas. Di Aceh, 1,5 juta orang terpaksa mengungsi. Bayangkan, satu setengah juta orang kehilangan segala-galanya, dan harus tidur di tempat seadanya.
Air dan Kelaparan
Penderitaan paling kejam ada di Aceh Tamiang. Setelah tujuh hari bencana, warga terpaksa minum air sisa banjir yang keruh. Kenapa? Karena bantuan air bersih dan makanan tidak sampai.
Sementara warga berjuang menahan haus, Pemerintah Pusat (melalui Seskab) justru sibuk menjamin dana dan logistik "tersedia penuh". Jaminan itu adalah kebohongan yang melukai. Mereka menjamin ketersediaan logistik di Jakarta, tapi membiarkan warga di Palembayan, Agam, harus menggotong korban sesak napas melewati jembatan reot karena tidak ada layanan medis yang layak.
Logika mereka terbalik: Mereka mampu mengirim Starlink dan helikopter, tapi gagal menyediakan air minum yang bersih.
Kenapa semua ini terjadi? Kenapa bantuan hanya ala kadarnya?
Karena Pemerintah menolak menetapkan Status Bencana Nasional. Penolakan ini adalah dinding yang melindungi kepentingan elit:
Mereka takut Status Nasional akan memicu Audit Ekologis Total yang akan membongkar izin-izin korporasi (Sawit, HTI) yang merusak hutan di hulu. Mereka takut izin yang dipegang erat oleh lingkaran kekuasaan akan terancam.
Mereka memilih menjaga anggaran APBN dan aset konsesi agar tetap aman, daripada menggunakan dana triliunan untuk menyelamatkan nyawa dan membangun kembali 10,4 ribu rumah yang hancur.
Nyawa 811 korban ini adalah tumbal politik yang dibayar demi menjaga kekebalan segelintir orang.
811 jiwa tewas itu bukan angka, itu adalah pengkhianatan yang berdarah; mereka tewas karena negeri ini memilih melindungi aset yang ada di kertas, daripada menjaga nyawa yang ada di dada.
#SUMATERABUTUHSTATUS
Jangan biarkan duka mereka hanyut tanpa pertanggungjawaban!