andpho

Public Health Entomologist

[andpho @andpho]

Sampai seorang manusia sepenuhnya sadar bahwa segala perbuatannya pasti diawasi oleh Allah maka mustahil baginya untuk bersikap benar.

- Al-Ghazali -

[Sinau Berkemajuan🇵🇸🇮🇩 @sinau2024]

Ini yang disebut Hidden Cost of Living atau Biaya Ekonomi Tinggi yang Dipindahkan ke Rakyat.

Di negara dengan layanan publik yang bekerja, gaji adalah untuk hidup. Di kita, gaji adalah untuk bertahan + menambal.

Mari kita bedah:

1. Gajimu Bukan untuk Konsumsi, Tapi untuk Substitusi Negara

Di ekonomi yang sehat, ada yang namanya public goods - barang publik yang harusnya murah atau gratis karena sudah dibayar pajak: air bersih, keamanan, pendidikan dasar yang kompetitif, transportasi massal, jalan layak, kebersihan.

Ketika barang publik itu bapuk, tidak tersedia, atau sengaja dibiarkan berkualitas rendah, rakyat dipaksa membeli solusinya di pasar swasta dengan harga pasar.

Maka terjadilah:

🅿️ Parkir & ⛔️ Tol = Kegagalan Penyediaan Ruang Publik dan Mobilitas
Parkir liar berbayar adalah pungli atas kegagalan penataan ruang. Tol bukan lagi barang mewah, tapi ongkos paksa untuk mendapatkan kepastian waktu. Macet di jalan non-tol adalah inefisiensi yang biayanya kamu bayar pakai bensin, waktu, dan e-toll.

💧 Air Beli & 🛢 Iuran Sampah = Kegagalan Layanan Dasar Kota
PDAM tidak mengalir layak, air tanah tercemar. Maka setiap KK wajib langganan galon Rp300-500rb/bulan. Itu pajak kedua. Sama dengan sampah. Kita sudah bayar pajak untuk dinas kebersihan, tapi tetap bayar iuran RT/RW Rp50-150rb karena truknya tidak datang.

🏢 Les & 🧸 Daycare = Kegagalan Investasi SDM
Sekolah negeri gratis tapi tidak cukup untuk kompetisi. Maka biaya pendidikan swasta/les itu bukan gaya hidup, itu biaya investasi wajib agar anak tidak terlempar dari rantai mobilitas sosial. Sama dengan daycare. Ketika negara tidak mengatur dan mendorong daycare di kawasan industri/kantor sebagai standar, biaya reproduksi tenaga kerja - menjaga anak agar orang tuanya bisa tetap produktif - dilempar sepenuhnya ke keluarga. Rp1,5 - 3 juta/bulan.

🏨 Asuransi Swasta = Kegagalan Jaminan Sosial yang Layak
BPJS ada, tapi antrean, obat terbatas, kamar penuh. Maka kelas menengah dipaksa beli double protection. BPJS jadi iuran wajib, asuransi swasta jadi iuran untuk bisa hidup. Double cost.

🚋 Mobil Wajib = Kegagalan Transportasi Publik
Ini yang paling mahal. Di kota yang transportasinya terintegrasi, keluarga dengan gaji Rp20 juta tidak butuh mobil. Cukup motor + MRT/Bus. Di Surabaya, Jakarta, karena bus tidak reliable, tidak aman, tidak menjangkau last mile, mobil berubah dari aset menjadi kewajiban struktural. Cicilan 4jt + bensin 1,5jt + servis + asuransi + parkir = 7 jutaan hilang sebelum gaji dipakai.

2. Kenapa Disebut Struktural?

Karena ini bukan salah personal finansialmu yang boros. Ini salah desain.

Upah Terlihat Tinggi, Tapi Daya Beli Riil Rendah. Rp20 juta di Jakarta/Surabaya daya belinya setara mungkin Rp9-10 juta di kota dengan layanan publik bagus. Sisanya habis untuk menambal lubang.
Negara Memungut Pajak, Tapi Tidak Mengembalikan Dalam Bentuk Layanan. Rasio pajak kita rendah, tapi belanja publiknya tidak efisien dan tidak menyentuh hulu masalah kota. Jadi rakyat bayar dua kali: sekali lewat pajak, sekali lagi lewat pasar swasta.
Menciptakan Kemiskinan Baru Kelas Menengah. Kelas menengah kita rapuh. Gaji naik 10%, biaya privat untuk mengganti layanan publik naik 20%. Akhirnya tidak ada akumulasi modal untuk naik kelas - beli rumah layak, investasi, atau usaha. Semua habis untuk biaya bertahan hidup yang disamarkan sebagai "kebutuhan primer".

Bukan gaya hidup. Itu ongkos bertahan hidup di kota yang semua urusannya diswastakan.

Solusi di level individu cuma mitigasi: tinggal dekat tempat kerja/kantor/sekolah untuk memangkas biaya mobilitas paksa, atau sharing daycare dengan tetangga.

Tapi di level sistem, selama air, transport, pendidikan berkualitas, dan kesehatan layak masih dianggap komoditas, bukan hak dasar yang disediakan negara secara bermutu - maka gaji Rp20 juta, Rp30 juta pun akan terus terasa pas-pasan.

[Ahmad Arif @aik_arif]

Mindfulness sebenarnya baik saja, tp memang bisa jadi toxic positivity.

Mindfulness bisa membantu kita mengelola kecemasan dan tetap jernih. Masalah muncul ketika ajakan untuk tenang, bersyukur, menjaga energi, dan berpikir positif justru menggantikan pertanyaan mengapa ini terjadi dan siapa yang bertanggung jawab? Saat berita kebakaran, udara beracun, bencana, keracunan MBG, dan kegagalan pelayanan publik memenuhi ruang informasi, masyarakat memang perlu menjaga kesehatan mental. Tetapi bagi keluarga yang anaknya keracunan, warga yang menghirup PM2.5, atau mereka yang kehilangan rumah dan pekerjaan, masalahnya bukan sekadar mindset. Mereka membutuhkan perlindungan, informasi, layanan, kompensasi, dan pertanggungjawaban.

Di sinilah mindfulness bisa berubah menjadi alat depolitisasi. Penderitaan yang semestinya melahirkan pertanyaan tentang kebijakan justru diperlakukan sebagai persoalan emosi individu. Padahal kemarahan tidak selalu sesuatu yang harus disembuhkan; kadang ia adalah respons moral terhadap ketidakadilan. Yang penting adalah mengubahnya menjadi data, pertanyaan, solidaritas, advokasi, dan tuntutan perubahan. Jangan panik bukan berarti jangan mempertanyakan.

Jangan bermeditasi agar mampu berdamai dengan ketidakadilan; bermeditasilah agar cukup tenang untuk memperjuangkannya.

[gara @anggarasamvdr]

Semenjak denger Ustadz felix di podcast ini bener-bener terngiang-ngiang setiap aku kerja🥹

Beliau lagi menjelaskan konsep rezeki, pekerjaan, dan rasa syukur🥹

[andpho @andpho]

@ikhwanuddin Biarkan foto berbicara.

[andpho @andpho]

@dosenkesmas Kompas tahun lalu sebagai pengingat.

Mungkin, kedepannya adalah Papua.

Oh ya @mindos , mahasiswanya orang Kalbar? Coba cek di maps Pulau Bawal yang di daerah selatan Kalbar itu.

[andpho @andpho]

MBG
vs
Krisis Air

[andpho @andpho]

@dosenkesmas Cuma?
Standar pengelolaannya otomatis sama gitu?

[Ali 👊🏻 @mhuseinali]

Dapet info A2 kalau mahkamah konstitusi di suatu negara akhir-akhir ini sangat progresif tiap kali uji materi karena secara moral mereka merasa berdosa besar dan ingin menebusnya setelah dulu pernah mengesahkan uji materi menurunkan batas usia cawapres.

Info kesukaan @kafiradikalis nih (``,)

[andpho @andpho]

@BetaEpsilonPhi Kalau yang dipetisikan penggiat PBJ terhadap Ahli LKPP tersebut adalah soalan kerugian negara soal 15% adalah batas keuntungan yang wajar.

https://t.co/jUbekoH4p4

[andpho @andpho]

@neuroticjewgay DPRK real country, that one? Fake country with too much double citizenship. Very unconfident and also toxic.

[andpho @andpho]

Perangkat Gowes.

[andpho @andpho]

@EYakoby Zionist bacot

[andpho @andpho]

@HananyaNaftali You can made another inside your silly brother United States or maybe England. You can ask England for another land.

[andpho @andpho]

@Joel7Richardson @MrRelatable88 Habis minum jus sawit keknya.

[andpho @andpho]

@EliLebowicz Sian, halu...

[andpho @andpho]

@nntaleb Pampers soldier

[andpho @andpho]

@TheTNHoller The pig

[andpho @andpho]

@dannydanon Alhamdulillah
Alhamdulillah
Alhamdulillah
May you burn in hell.
Burn in hell for your sin.
You just refugee in Palestine.
You doesn't have real state or soil.
3000 years ago? Who the fck are you?

[andpho @andpho]

@JohanLom1972 @ggreenwald Anti-semite? Coward.
Israhell is fake state. There's nothing to proud of.
Fake people with double citizenship.
Double citizenship is not privilege.
It's mean lack of confidence or I can clearly said MENTAL ILLNESS.

[andpho @andpho]

@AdinHaykin1 @Jvnior Fake Country always try to fake anything.