Pak Presiden @prabowo
ketegasan Bapak diperlukan disini. Terlalu banyak korban, teman bakul ikan saya dulu; namanya bu Isah, pekerja keras gelang emasnya penuh tangan kanan kiri, kalungnya satu jari; punya anak laki main judi online
menang satu dua kali terus kalah terus2an semua harta ibunya habis dan dia tidak bisa kerja lagi karena stress ( g*la)dan banyak cerita lainnya di kampung kami 🥲🥲🥲🥲🥲
Mendebat Interview Presiden Prabowo
Pak Presiden @prabowo tolong jangan civilphobia, saya warga biasa bukan Pimpinan Redaksi yang punya kesempatan dialog langsung dengan anda. Tapi gini pak..
Orang-orang yang bapak tuduh ditunggangi asing, gerakan bayaran, dalang kerusuhan, adalah orang-orang yang mencintai negeri ini. Mereka luangin waktunya buat cuti kerja & izin kuliah buat dateng ke jalan meyakini negeri ini harus berjalan dengan benar
Yang bapak tuduh itu kepalanya berdarah dipukul aparat, medis yang diserang aparat, pers yang ditempeleng aparat, massa aksi yang sesak menghirup gas air mata, dan masyarakat sipil yang tiap hari ngelus dada liat berita
Stop mencoba menghabisi kami! Tunjukan kebijakan itu harus melibatkan partisipasi bermakna, bukan partisipasi di hotel bintang lima
LBH Pers merespons aturan baru dalam Peraturan Kepolisian No. 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing yang terbit 10 Maret 2025 lalu.
Dalam Pasal 5 Ayat 1, diatur bahwa Polri melakukan pengawasan administratif, yakni dengan menerbitkan surat keterangan kepolisian terhadap orang asing yang melakukan kegiatan jurnalistik pada lokasi tertentu.
LBH Pers menilai bahwa peraturan baru ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dari Polri. Menurutnya, tugas pengawasan orang asing semestinya diemban pihak imigrasi.
“Ini merupakan bentuk abuse [penyalahgunaan] dari tugas fungsi kepolisian. [...] Sebagai negara demokrasi dan masyarakat dunia, Indonesia harusnya menerapkan prinsip HAM universal, termasuk kemerdekaan pers kepada setiap orang, termasuk jurnalis asing,” ujar Direktur Eksekutif LBH Pers Mustafa Layong kepada Narasi, Rabu (2/4/2025).
Mustafa menyebut, di masa lampau, Indonesia beberapa kali bertindak berlebihan kepada jurnalis asing.
“Kami sudah banyak memprotes tindakan berlebihan terhadap aktivitas jurnalistik oleh jurnalis asing di Indonesia, seperti penangkapan jurnalis asal Amerika Serikat, Philip Jacobson yang menyoroti isu lingkungan di Indonesia,” lanjutnya.
“Kami khawatir perpol ini [diterbitkan] untuk menghalangi liputan yang potensial mengkritik kebijakan pemerintah seperti isu lingkungan, PSN yang ugal-ugalan, atau mungkin isu HAM di Papua.”
| Narasi Daily
❗❗BANGUN GUYS❗❗
Sebelum nantinya jurnalis dalam negeri dilarang menyiarkan secara eksklusif jurnalistik investigasi melalui RUU Penyiaran, sekarang sudah ada Perpol (Peraturan Kepolisian) No. 3 Tahun 2025 yang mengekang jurnalis asing. Perpol ini terbit tanggal 10 Maret 2025 lalu.
Perlahan-lahan, kita sudah mencicipi tanda-tanda negara otoriter melalui pembungkaman pilar keempat demokrasi.
Hanya satu kata: LAWAN!
#TolakRUUPenyiaran
Malang, Surabaya, Sukabumi, dan kota kota lain di seluruh Indonesia. Perjuangan bukan cuman di Jakarta. Kenapa kebanyakan TV Nasional dan Media Mainstream tidak meliput ini? Semangat dan hati hati untuk semua yang bersuara di seluruh Indonesia.