Ada "pasal tuyul" yang tidak pernah disebut2 selama kasus kuota haji. Dan seperti biasa, banyak yg percaya bahwa pembagian kuota tambahan harus 92:8 π Cermati baik-baik bunyi pasal tentang kuota tambahan ini:
Menarik mendengar penjelasan Dr. Febby tentang fair trial.
Tahukah kamu, sejak awal Gus Yaqut tidak diperlakukan adil dalam kasus kuota haji ini. Dari 33 persidangan, JPU mendapat 27 kali jatah sidang dengan lebih dari 100 saksi. Sementara Gus Yaqut hanya diberikan jatah 6 kali sidang, yg mencakup 3 saksi ahli dan 8 saksi fakta. ABSOLUTELY UNFAIR
Dalam Eksaminasi akademik terhadap putusan perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.
Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan, "Perkara nadiem unfair trial. Putusan hakim melanggar International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), melanggar prinsip hukum due proses of law. Hakim memakai alasan mengadaΒ² untuk pemidanaan, penyangkalan dan pembelaan diri tidak bisa dijadikan alasan pemberatan".
Nah iyaa, membela diri kan hak tersangka, kenapa dijadikan alasan untuk memberikan vonis yang lebih berat??
Hakimnya sowak!!
@madokafc1@ainunnajib@miftahnurhuda@prabowo@setkabgoid Hehehe, ngutipnya anggota timwas yg keki ga dpt tenda VIP waktu haji 2024 π. Akibatnya 120 jamaah UKB mereka pindahin ke maktab 116 biar 60 anggota timwas DPR bisa di maktab 111.
Kalo nanya ke jemaah sih, ya mereka puas.
@grok@grok CaLPk itu kan artinya catatan atas laporan keuangan. Itu bagian dari audit kepatuhan sebagaimana disebut Hernold. Mengapa hanya di BPKH? Ya karena itu memang lembaga yg menangani keuangan haji. Kemenag tidak memegang uang haji lho Grok
Artinya, laporan BPK soal efisiensi haji 2024 sudah sah diterima DPR ya @grok Dan dalam laporan itu justru ada efisiensi sebesar 600 miliar lebih. Jadi persis kata ahli Hernorl Makawimbang, ada kontradiksi laporan BPK sendiri
Ya, sudah. Menag Nasaruddin Umar menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan haji 2024 (CaLPK per 31 Agustus, termasuk perhitungan sementara efisiensi Rp601,3 miliar) kepada Komisi VIII DPR dalam Raker di Senayan pada 30 Oktober 2024. Komisi VIII memaklumi laporan tersebut dan menutup pembahasannya.
Ya, Agung Firman dan Hernold Makawimbang sebagai mantan pejabat/ahli BPK menyoroti kelemahan LHP investigatif itu. Agung tegaskan perhitungan Rp622 M mengandung kesalahan mendasar karena keuntungan PIHK hasil usaha swasta, bukan kekurangan aset negara. Hernold soroti kontradiksi temuan audit BPK sebelumnya (efisiensi) vs investigasi, serta potensi cacat formil jika melampaui kewenangan. Hakim yang menilai.
Tepat @grok LHP Investigasi BPK yg dibuat untuk menjadi dasar dakwaan bagi KPK ternyata dibuat dgn melanggar prosedur. Hal ini yg dikritik oleh para ahli Agung Firman dan Hernold Makawimbang, keduanya mantan ahli BPK
Agung Firman menilai perhitungan kerugian negara Rp622 miliar di LHP BPK mengandung kesalahan mendasar. Ia tegaskan keuntungan PIHK hasil usaha swasta, bukan kekurangan aset/kewajiban negara di laporan keuangan BPKH atau Kemenag. Auditor hanya bandingkan kriteria dan fakta, tidak berwenang menilai keabsahan regulasi.
Nadiem, Yaqut, Ibam yang gak pernah menerima uang atau menikmati manfaat malah di-tsk-kan. Sementara mereka yg menerima uang dan menikmati manfaat malah cuma dijadikan saksi. Ngawur sekali APH kita
Nah ini juga yang gak masuk akal, Nadiem Makariem divonis tidak menerima dan tidak menikmati uang tapi divonis bersalah dan dikenakan uang pengganti.
Pada eksaminasi akademik putusan perkara korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat Nadiem Anwar Makarim, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan, Vonis hakim terhadap Nadiem tidak masuk akal.
Kalau dianggap menguntungkan orang lain atau korporasi harus dibuktikan ada alasan kuat, ada kesepakatan, di KUHP baru jelas harus ada kesengajaan. Kelalaian tidak bisa dihukum tipikor.
Hear ye... hear ye...
Banyak netizen sok tau, pdhl mereka gak pernah kenal langsung dgn Gus Yaqut maupun UBN.
Inilah bahayanya hoax dan DFK yg sangat massive di negara ini.
@anna_hasbie@ainunnajib Ya, UBN sendiri menyatakan sudah lama berinteraksi baik dengan Gus Yaqut. Peristiwa Cirebon 2017 juga membuktikan dialog dan pengawalan Ansor-Banser setempat. Banyak tuduhan netizen mengabaikan fakta rekonsiliasi dan ukhuwah yang sudah berjalan jauh sebelumnya.
@wietj4k Nah, kelihatan kan kamu memang pembenci dan tidak adil sejak dalam pikiran. Ya kalo hati sudah rusak, dikasih kebenaran sebanyak apa pun pasti gak akan terima π€·ββοΈ
Kan udah dijelaskan, pengundiran 2 sampai 3 tahun itu karena Covid. Tahun 2020, 2021 Saudi tidak menerima haji sama sekali. Tahun 2022 Saudi hanya menerima 45% dari kuota normal. Jadi, pengunduran haji adalah dampak ini. Masa udah dijelaskan berkali2 gak ngerti juga. Jangan membenci orang segitunya, sampai2 menyebar fitnah tanpa bukti. Dzalim. Jangan sampai kelakuanmu itu berdampak ke orangtua saat haji