Hi, I'm (unfortunately) Indonesian Illustrator!
I love drawing 00's-inspired cute anime art style and recently I make illustration jackets for rhythm game (please play project pentjet!)
I'm rhythm gamer too (skill issue too haha)
Anies bilang ketahanan civil society dan pengalaman melewati tahun 98 adalah kunci Indonesia nggak bubar. Ini bener tapi perlu digarisbawahi.
Jatuhnya Orde Baru di tahun 98 itu gak pure karena people power.
Faktanya, reformasi bisa terjadi karena elit politik dan militer saat itu sudah pecah kongsi dan meninggalkan Soeharto demi menyelamatkan aset serta karier politik mereka sendiri.
Civil society dan mahasiswa berdarah-darah di jalan sebagai martir, tapi tebak siapa yang menikmati sistem demokrasi setelahnya? Yepp para Elite itu lagi.
Banyak elit Orde Baru yang cuma ganti baju partai dan kembali berkuasa.
Jadi, saat Anies memuji civil society, itu juga sebuah reminder kalo rakyat suka jadi tameng terkuat, sementara elitnya gampang banget beradaptasi.
Sebagai Guru Besar Teknik Sipil di UI..
Saya sudah haqqul yakin, penghasilan Prof. Ali Berawi ini sudah dua digit.
Apalagi keilmuan dia sangat laris di industri. Bisa jadi penghasilan beliau dari konsultasi, proyek dan penelitian menyentuh tiga digit.
Tapi dia tetap punya empati terhadap sesama sejawatnya. Dia tahu, ga semua dosen punya penghasilan yang sama kek dia.
Mayoritas penghasilan dosen ya 3,3 jutaan.
Dan dia pun ikut memperjuangkan kesejahteraan dosen dengan menjadi saksi ahli di MK.
Supaya bisa membatalkan UU Dosen yang bikin dosen saat ini gajinya di bawah UMR.
Applause untuk beliau!
Tidak seperti pihak tertentu yang nyudutin dosen UNAIR yang curhat di MK karena gajinya di bawah UMR.
"Infomu ga utuh, dosen penghasilannya di luar banyak"
"Kan ada serdos"
"Kan ada tunjangan, belum lagi proyek dan insentif penelitian"
"Coba cek tuh, jangan-jangan bukan alumni UNAIR"
Masalahnya, GA SEMUA DOSEN PUNYA ITU.
Bahkan kalaupun ada, NUNGGU BERTAHUN-TAHUN.
Btw, di Jepang itu akademisi ga boleh nerima side job KECUALI atas izin formal dan tertulis dari kampus, setelah melewati kajian Conflict of Interest dan Kode Etik (yg pengalaman saya, ada ujiannya dan wajib lolos Kode Etik tiap tahun).
Yg lebih lagi, dosen PNS Jepang malah ga boleh nerima keuntungan dari aktivitas politik atau menggunakan jabatan mereka (terutama profesor) untuk keuntungan pribadi/korporasi.
Krn sistem pajaknya terintegrasi, semua pendapatan di luar kampus, termasuk investasi dan hibah penelitian asing WAJIB dilaporkan tiap tahun.
Ada cerita langsung, satu akademisi dapet tawaran jd konsultan. Kampus akhirnya ngijinin dgn pake surst penugasan DAN ada potongan gaji sesuai beban kerja dan pendapatannya di konsultan tsb.
Lah, kalo dapet duit penelitian, gimana? YA BUAT PENELITIAN. Dana hibah penelitian itu uang pajak yg ditujukan untuk penelitian dan memajukan keilmuan, bukan buat dihitung jadi sumber pemasukan tambahan (kaya argumen siapa tuh, dan ini pandangan umum di Indonesia).
Makanya, dengan standar yg ketat begini, sistem penggajian dosen di Jepang itu single salary, besarannya bisa sampe 50jt/bulan utk level lektor (Assistant Professor).
Kapan-kapan saya cerita pengalaman megang funding dari Pemerintah Jepang, deh. Pusing!
Tanggapan Fery Amsari terkait yang disampaikan oleh Bakom perihal pengangkatan Komisaris yang dinilai tidak sesuai dengan kompetensi.
- Pemerintah tidak mengindahkan UU BUMN tentang Komisaris Independen harus berasal dari profesional
-Profesional adalah individu yang berkaitan dengan bidang dan kompetensi terkait
- Harusnya pemerintah menujuk komisaris sesuai bidangnya. Tidak harus asisten Raffi Ahmad, mantan juru kampanye, serta buzzer.
- Terkait pemberian waktu untuk bekerja, nyatanya banyak dari mereka tidak cakap dalam bekerja, banyak kerugian dari waktu ke waktu yang terjadi
- Dalam bahasa agama, tunggu saja kehancuran jika posisi strategis diisi oleh orang-orang tidak profesional
Menlu barusan klarifikasi, guys!
Alasan kenapa ga ada pejabat setingkat menteri, tidak bisa hadir untuk melayat ke Iran
Karena adanya pertimbangan teknis dan kesibukan pejabat.
Tapi akibatnya..
Dubes Indonesia yang melayat Alm. Ayatollah Ali Khamenei TIDAK DIKASIH AKSES ke area persemayaman beliau.
Soalnya, Iran hanya memperbolehkan pejabat setingkat menteri dan di atasnya untuk bisa masuk dan memberi penghormatan terakhir.
===
Padahal… kita punya 48 menteri dan 56 wakil menteri.
Wamenlu sendiri ada 3 orang. Salah satunya punya spesialisasi di Timur Tengah.
Bahkan kita bisa kirim Ketua DPR/MPR dan Utusan Khusus.
Masa sih semuanya pada ga bisa? Undangannya sudah diberikan oleh Iran sendiri loh.
Negara lain aja bisa kirim delegasi selevel menteri kok.
Wajar banyak yang bertanya-tanya, termasuk Dino Patti Djalal, soal keputusan pemerintah yang hanya mengirim dubes.
Padahal, ini Iran loh. Ini regional power di Timteng loh. Sayang banget kalau kita ga bisa berteman dengan Iran.
FOTO: KEMENLU, Khamenei (dot) ir