Selamat Bertugas Sahabat Ischak Maulana Rohman, SH dan Ahmad Kholid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tegal Periode 2025 - 2030. Semoga mampu mengemban amanah membawa Kabupaten Tegal Luwih Apik
Zakat itu juga dikenakan atas emas, perak atau logam mulia yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab artinya emas yang dimiliki sudah dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati, yaitu sebesar 85 gram. Sementara haul itu berarti emas tersebut telah tersimpan selama satu tahun.
Nah zakat emas adalah 2,5% dari total berat atau nilai emas yang dimiliki. Kalau punya emas 74 kg dan sudah tersimpan selama satu tahun penuh, zakatnya berapa ya?
Mari kita hitung. 74 kg (74.000 g) x 2,5% = 1,85kg (1.850 g). Jadi zakat emas yang harus dikeluarkan untuk orang yang menyimpan emas 74 kg selama setahun itu sebesar 1,85kg.
Selama seminggu kami beraktivitas di Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo. Kegiatan yang munkin sedikit-banyak membuat bunyi berisik atau apapun yang dinilai kurang pantas.
Tapi keluasan KH Agoes Ali Masyhuri membuat kegiatan ini tetap berlangsung sampai akhir. Beliau mendampingi, memaklumi, dan mendukung kami penuh iklhas.
Matur nuwun, terima kasih Kiai.
Terima kasih juga kepada semua pihak yang membantu dan menyukseskan mulai dari para narasumber, PW GP Ansor Jatim, PC GP Ansor Sidoarjo, Skolat dan Panitia, serta seluruh peserta PKN XI dan pihak lainnya yang belum bisa kami sebutkan secara utuh.
#ansorbanser #addinjauharudin #sidoarjo
Ada sahabat Tarmizi dari Aceh, Sahabat Mufid dari Kalimantan Timur, serta sahabat Sabolah, Sahabat Abe, dan Sahabat Agus Herlambang dalam kepesertaan PKN XI yang berlangsung nyaris seminggu di Ponpes Progresif Bumi Shalawat di Sidoarjo.
Apa kata mereka tentang PKN dan segala aktivitasnya ?
Aktivitas santri dan kegiatan Rihlah Peserta PKN XI Pondok Pesantren Al Hamdaniyah dan Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.
Kegiatan PKN XI tahun 2026 di Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo pada 6-12 Juli 2026.
“Membentuk Pemimpin Gerakan Berintegritas, Berwawasan, dan Responsif”
#ansorbanser #addinjauharudin #sidoarjo
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Dr. H. Addin Jauharudin mengharpkan kemajuan di daerah-daerah, memberikan perhatian dan pelatihan untuk menggerakkan struktur dan kader di ranting-ranting, karena merekalah penjaga ideologi dan penggerak ekonomi.
Hal ini disampaikan Bang Ketum Addin dalam PKN XI tahun 2026 di Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo.
“Membentuk Pemimpin Gerakan Berintegritas, Berwawasan, dan Responsif”
#ansorbanser #addinjauharudin #sidoarjo
Hampir bisa dipastikan, setiap kaderisasi Ansor di semua tingkatan, fardu mujahadah.
DNA Ansor adalah DNA kepemudaan, tapi ia lahir dari tali pancang yang dipasak oleh para kiai, dan bahkan auliya’.
Maka dengan kata lain, mujahadah adalah moda transportasi untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar organisasi dan generasi masa depan.
Tunggu tayangan lengkapnya di YT Gerakan Pemuda Ansor ya. 😇
PKN XI tahun 2026 di Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo.
“Membentuk Pemimpin Gerakan Berintegritas, Berwawasan, dan Responsif”
#ansorbanser#addinjauharudin#sidoarjo
Sahabat-sahabat, sebagai ruang silaturahmi seluruh warga Nahdliyin, yuk meriahkan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU dengan menggunakan twibon ini.
Link cek bio
https://t.co/fMosDRk9ve
Hari Kedua PKN XI tahun 2026 di Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo.
“Membentuk Pemimpin Gerakan Berintegritas, Berwawasan, dan Responsif”
#ansorbanser#addinjauharudin#sidoarjo
Hari Pertama PKN XI tahun 2026 di Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo.
“Membentuk Pemimpin Gerakan Berintegritas, Berwawasan, dan Responsif”
#ansorbanser#addinjauharudin#sidoarjo
Saya gak mau, orang meremehkan kita. Saya ingin sahabat-sahabat Ansor, struktur organisasinya, bisa gagah dengan kemampuan barusnya tapa harus meninggalkan kemampuan sebelumnya.
PKN XI tahun 2026 di Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo.
“Membentuk Pemimpin Gerakan Berintegritas, Berwawasan, dan Responsif”
#ansorbanser#addinjauharudin#sidoarjo
Tepat di Harlah ke-91, GP Ansor di Banyumas mendeklarasikan sebuah gerakan Banser Patriot Ketahanan Pangan. Gerakan ini tersebar ke seluruh daerah, struktur organisasi di daerah berjibaku melakukan ikhtiar swasembada pangan sesuai dengan varietas pangan lokal mereka masing-masing.
Gerakan yang juga diorientasikan untuk pemberdayaan ekonomi kader dan integrasi program bersama pemerintah seperti Kementerian Pertanian ini, mendapatkan pengakuan dari Presiden RI Bapak Prabowo Subianto berupa penghargaan atas dedikasi dan distribusi dalam swasembada pangan berkelanjutan.
Hasil ini tentu tidak lahir tiba-tiba, ide, gagasan dan konsep dari Bang Ketum Addin Jauharudin, serta sahabat-sahabat Ansor-Banser yang solid bergerak di lapangan, membuahkan hasil seperti yang sekarang kita lihat: menempatkannya sebagai sosok penggerak komunitas Milenial meningkatkan produk beras nasional.
Ini bukan akhir, ini awal untuk terus menguatkan gerakan yang berdampak maslahat bagi umat, NU, bangsa dan Negara.
Selamat Bang Ketua Umum GP Ansor @addinjauharudin yang dianugerahi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Penggerak Komunitas Milenial Meningkatkan Produksi Beras Nasional
Penyaluran air bersih GP Ansor dan Banser Kalimantan Selatan untuk warga terdampak bencana banjir. Setelah kejadian, air bersih sangat diperlukan oleh warga terdampak bencana di beberapa titik di Kalimantan Selatan.
Bantuan ini, semoga bisa membantu warga mendapatkan hak akses air bersih.
Angin politik agar kepala daerah dipilih DPRD kembali berhembus. Kali ini hembusannya makin menguat. Apakah angin politik ini akan menyapu rakyat dari gelanggang politik demokrasi dan mengembalikan supremasi elite?
Publik berseloroh: “dipilih rakyat aja masih banyak yang korup, apalagi dipilih DPRD.” Di tengah Pilkada langsung hari ini, kepala daerah berupaya keras “menyenangkan” rakyatnya dengan berbagai program, termasuk program populis dan pencitraan. Kesenangan dan kepuasan rakyat adalah kunci bagi kepala daerah agar terpilih.
Logika yang sama berlaku jika kepala daerah dipilih DPRD. Kepala daerah tak perlu blusukan, repot-repot pencitraan, ribet-ribet merespons keluhan rakyat. Toh, masa depan politik kepala daerah ditentukan oleh segelintir elite di gedung dewan masing-masing daerah. Alhasil, (calon) kepala daerah cukup “menyenangkan” dan “memuaskan” para anggota DPRD.
Memang Pilkada langsung tak bersih dari masalah. Mulai dari mahar politik, biaya politik hingga politik uang yang menjadikan biaya Pilkada langsung sangatlah mahal. Hasil Pilkada langsung pun tak baik-baik saja: banyak kepala daerah terjerat korupsi.
Usulan Pilkada tak langsung (Kepala daerah dipilih DPRD) dimaksudkan untuk mengatasi politik berbiaya tinggi tersebut. Meskipun demikian, apakah otomatis masalahnya teratasi? Apakah politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung akan otomatis hilang jika Pilkada tak langsung (Kepala daerah dipilih DPRD) diterapkan. Yang terjadi justru bisa sebaliknya, politik tetap berbiaya tinggi, namun beredar secara sembunyi-sembunyi di balik meja kekuasaan dewan.
Pada akhirnya, kita harus mengingat kembali semangat reformasi yang menjadi batas zaman, dari otoritarianisme ke demokrasi. Amanat reformasi adalah demokratisasi seluas-luasanya, yang harus dijadikan landasan utama dalam menentukan arah kebijakan sistem Pilkada kita.
Kalau menurut sahabat, setuju kepala daerah dipilih rakyat langsung atau kepala daerah dipilih DPRD? Sertakan pendapatnya di kolom komentar ya.