Cobalah pejabat Indonesia kaya Romo Carolus ini pasti Indonesia Bahagia, salam hormat salam sejahtera buat Romo, sehat dan Panjang Umur Romo Carolus. GBU 🙏
Salut sama aksi berani seorang petugas security di Kelapa Gading.
Berkat kesigapan si bapak, upaya pencurian sepeda motor gagal dan dua orang pelakunya bisa di tangkap.
Sinetron paling apik abad ini.
Eks Jampidsus keluar Rutan KPK naik mobil tahanan berlapis baja, rompi pink, tangan diborgol.
Surat panggilannya: saksi TPPU.
Sampai divonis dan menjalani hukuman pun, rasanya masih sulit percaya seluruh plot-nya.
Full of drama.
Prosesnya jalan, dua praperadilan sudah ditolak. Selebihnya biar hakim yang kerja, bukan sutradara.
Stop sebar fitnah dan mari lebih kritis bermedia sosial.
Foto Melva Pardede yang mengenakan seragam merah berlogo "PDIP" adalah HOAX hasil rekayasa AI.
Mari cek faktanya:
1. Logo Palsu: Kemeja resmi partai selalu bertuliskan "PDI Perjuangan", bukan "PDIP".
2. Bukan Kader & Relawan: Melva Pardede tidak memiliki KTA PDI Perjuangan dan bukan bagian dari tim resmi Pram-Doel.
3. Hasil Manipulasi AI: Penelusuran visual menunjukkan foto tersebut merupakan hasil buatan/kreasi AI yang tidak valid.
Jangan biarkan narasi provokatif dan politik kotor memecah belah kita. Saring sebelum sharing, lawan disinformasi demi kebenaran demokrasi.
Merdekaa..!!!
Kesaksian mengejutkan para ahli di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) membuka tabir borok dan kepalsuan retorika program Makan Bergizi Gratis (MBG). Klaim pemerintah bahwa penarikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) demi membiayai program sentralistik ini dapat menggerakkan ekonomi nasional terbukti hancur berantakan di depan sains dan fakta ekonomi riil.
Pertama, perihal multiplier effect. Direktur CELIOS Bima Yudistira menegaskan bahwa lonjakan pertumbuhan ekonomi akibat MBG sifatnya sangat semudank temporer. Angka tersebut hanya terdongkrak oleh proyek konstruksi fisik pembangunan dapur SPPG. Celakanya, pembangunan 27.000 titik dapur ini sangat Jawa-sentris (11.000 titik menumpuk di Jawa Barat, sementara di Papua Tengah dan Sulbar bisa dihitung jari).
Pasokan bahan bangunannya pun tidak dibeli dari toko bangunan lokal sekitar, melainkan dikuasai rantai pasok pusat. Artinya? Tak ada pemberdayaan ekonomi daerah, yang ada justru perampasan ruang fiskal Pemda.
Kedua, tingkat kebocoran dan pemborosan (food waste) yang sangat mengerikan. Selain korupsi di level pengadaan barang/jasa yang sudah menyeret pimpinan BGN, tingkat makanan sisa yang terbuang sia-sia akibat ketiadaan kontrol kualitas mencapai Rp1,2 TRILIUN! Fakta pahit ini memicu kesimpulan menohok di sidang MK: program MBG sejatinya lebih tepat disebut sebagai subsidi bagi pakan ternak ketimbang perbaikan gizi anak sekolah.
Ketiga, mitos sentralisasi anggaran. Alasan pemerintah menarik dana TKD dari daerah dengan dalih "mencegah korupsi di tingkat Pemda" terbukti menjadi blunder terbesar. Menarik anggaran triliunan ke pusat bukannya menghilangkan korupsi, melainkan hanya mendesentralisasikan dan membesarkan skala korupsinya secara masif (mega-corruptions). Ketika triliunan uang pajak rakyat dibakar demi proyek ugal-ugalan yang menyisakan makanan sisa untuk pakan ternak dan skandal hukum pejabat, maka kebijakan ini adalah bencana fiskal nyata! Hentikan sekarang juga.
Video : tribun
Kalimat di Kompas TV ini menampar telak rezim: "Kalau sekali dua kali itu kelalaian, tapi kalau berkali-kali dari Garut, Blora, Kulon Progo sampai Lampung, itu namanya NEGARA MERACUNI RAKYAT!" . Tahun ajaran baru bukan bawa prestasi, malah bawa trauma massal. Udah ganti pimpinan 3 kali tapi tidak ada sanksi tegas ke vendor/SPPG. Biadab!
Video ; kompas tv
Ketika warganya mengadukan bhw daerahnya rawan begal Krena kurangnya penerangan jalan kpada Walikota, Lurah paya pasir bukannya mendukung dgn beri solusi malah nyinyirin warganya "Cie curhat dia bahh..."
Minim banget nih integritas Bu Lurah paya pasir Sherly 😔
Pernyataan Mahfud MD menelanjangi ugal-ugalan administrasi dalam pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) . Negara ini diatur oleh hukum (rule of law), bukan sekadar spontanitas kekuasaan.
Beberapa poin krusial yang patut dikritisi:
1. Gubernur Dulu, Lembaga Belakangan.
Menunjuk Gubernur URI sebelum bentuk fisik, kurikulum, fakultas, hingga status legal lembaganya jelas adalah bentuk pelangkahan prosedur yang absurd. Sesuai Permendikbud, institusi dan uji kelayakan harus berdiri dulu baru pimpinannya dilantik.
2. Dugaan Tanpa Koordinasi Menkeu & Mendikti.
Program berskala nasional yang butuh APBN besar diduga kuat diluncurkan tanpa matangnya konsultasi anggaran dengan Menkeu maupun tata kelola dengan Kemendiktisaintek.
3. Niat Baik" Tanpa Ketaatan Prosedur Adalah Bahaya.
Ketulusan seorang presiden tidak bisa menggantikan ketaatan pada undang-undang. Asal jalan tanpa feasibility study hanya akan melahirkan kebijakan mentah yang tumpang tindih dengan institusi lain.
4. Preseden Kebijakan "Grasak-Grusuk".
Pola spontanitas tanpa pematangan matang ini berisiko mengulangi narasi kebijakan yang mangkrak atau membingungkan di masyarakat.
DPR jangan cuma jadi stempel. Tugas DPR adalah menguji legalitas, transparansi anggaran, dan pertanggungjawaban pendirian URI ini. Jangan biarkan tata kelola negara dijalankan seperti manajemen warung kelontong.
Video ; warta kota
Proyek yang terlalu menyusahkan banyak orang ini sudah saatnya dihentikan total.
Gak ada satupun alasan buat membenarkan proyek ini harus dilanjutkan kecuali kasian ngeliat "relawan SPPG" yang menangis sedih padahal pamer gaji saat ada anak sekolah keracunan.
Para mahasiswa UGM berhasil membuat remake peristiwa yang difilmkan dalam film GIE ini tadi malam.
Terima kasih buat kalian adik-adik mahasiswa pemberani.
Tuhan selalu bersama orang-orang pemberani.
Panjang umur perjuangan ✊🏽✊🏽✊🏽 https://t.co/iXXCiWQ7H3
Hey BUDIOMON SUDJILATMIKO!!!
Apalagi yang harus didiskusikan kalau kalian & pimpinan kalian yang terhormat menertawakan “diskusi”?
Menanggapi kritik dengan “Nyeee… Nyeee… Nyeee” lalu tiba-tiba nawarin dialog pake jargon “PANCASILA”?
Definisi Pancasila apa yang kalian tawarkan?
PANCASILA versi yang ngebolehin siraman air keras buat aktivis & selalu menganggap kritik sebagai “gangguan”?
Atau PANCASILA versi yang mahasiswa harus diteriaki "kamu bukansiapa-siapa!" baru kalian mau dengerin?
Mahasiswa UGM udah kasih jawaban: Kalian gak layak ngomong Pancasila selama masih membungkam suara rakyat & membuang duit rakyat buat MBG & program-program nirmanfaat lainnya.
Ada pertanyaan historis yg tampaknya nyaris tak dibahas di ruang² publik :
Di tengah kisah penculikan, penyiksaan, & penghilangan paksa thd sejumlah aktivis 1990-an, mengapa pengalaman yg dialami aktivis "𝘁𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘁𝘂" tampak sangat berbeda dgn yg dialami aktivis lainnya ?
Apakah perbedaan itu lahir dari faktor posisi politik, nilai strategis, dinamika internal aparat, atau 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗯² 𝗹𝗮𝗶𝗻 yg hingga kini tampak sengaja dibuat tak terang.
𝗕𝗨𝗗𝗜𝗠𝗔𝗡 𝗦𝗨𝗗𝗝𝗔𝗧𝗠𝗜𝗞𝗢 𝗔𝗗𝗔𝗟𝗔𝗛 𝗔𝗞𝗧𝗜𝗩𝗜𝗦 𝗬𝗔𝗡𝗚 "𝗧𝗔𝗞 𝗟𝗘𝗖𝗘𝗧".
Jangankan digebuk, disetrum, atau mengalami penyiksaan fisik lainnya, 𝗹𝗲𝗰𝗲𝘁𝗽𝘂𝗻 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸.
Maka, bisa dipahami, kini wajah aslinya tampak.
.
.
😁
#think
Lah rapatnya tertutup….
Duit pajak kita dipake BGN buat ngejalanin proyek MBG mereka, tapi kita gak boleh tau isi rapat mereka dengan @DPR_RI ?
Jadi kita disuruh cuma bayar pajak & diem aja gitu?