Pada Selasa (09/09) jam 12:00 WIB, Aliansi Ekonomi Indonesia menggelar konpers terkait Tujuh Desakan Darurat Ekonomi. Berikut tiga poin utamanya:
1) Pemerintah jangan hanya memperhatikan pertumbuhan saja tanpa melihat indikator-indikator ekonomi lainnya yang sama-sama penting.
Pertumbuhan hanya satu dari berbagai macam indikator kondisi perekonomian. Pemerintah perlu memperhatikan apa arti dari indikator tersebut. Bagaimana indikator tersebut dapat berpengaruh kepada pengurangan kemiskinan, penciptaan kualitas manusia Indonesia yang baik, dan penciptaan lapangan kerja yang berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2) Meminta indepensi dari institusi-institusi yang terlibat.
Rakyat bukanlah sekedar data pemilu saja tetapi juga bagian dari sebuah bangsa. Keberhasilan pembangunan sebuah bangsa terlihat dari kesejahteraan rakyat tersebut.
3) Kepada Presiden @Prabowo dan seluruh jajaran Pemerintah, jajaran parpol, jajaran institusi hukum, TNI/Polri, serta semua yang terkait untuk dengarkan, menerima tuntutan mereka dengan hormat, dan laksanakan tuntutan mereka.
Para ekonom, pemerhati ekonomi, dan para pengajar ekonomi yang tergabung dalam Aliansi Ekonomi Indonesia telah menghimpun suara melalui diskusi-diskusi dari akar rumput di seluruh pelosok Indonesia dan diaspora Indonesia. Para jajaran elit di pemerintahan dan di parpol inilah yang memiliki kewenangan untuk bisa mengubah Indonesia, di mana Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Apakah para pemangku kepentingan ini dapat mengantarkan ke Indonesia Emas 2045 atau malah mereka mengubah jalannya karena menindas para pemberi pendapat sehingga Indonesia menjadi negara terbelakang? Keputusan ada di tangan para elit di pemerintahan ini dan masyarakat yang akan menentukan serta dunia internasional mengawasinya.
#ResetIndonesia
Link full konpers: https://t.co/uoJjgXWUTE
Link Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia: https://t.co/k0OI2bROTQ
Gak usah pake teori atau batasan pasal macam macam untuk bilang apa yg dilakukan TNI ini SALAH
Bukan hanya harus klarifikasi, ini harus diusut oleh DPR dan Presiden
Kok bisa ada tindakan melawan hukum oleh TNI begini
Ini ancaman serius bagi demokrasi, benar benar berbahaya
SAFEnet mendapatkan laporan modus doxing baru dari beberapa warganet yang menjadi korban.
Mereka ini sebelumnya aktif mengomentari atau mengunggah postingan terkait demonstrasi di bulan Agustus
Mau satir, mau intentional, mau dia ngarahin ke staff yg bikin teh atau ngumpat aja karena kesel tetep aja engga bisa di anggep biasa aja.
Pemimpin negara punya tuh tanggung jawab moral dan simbolis yang lebih tinggi.
Oiya diluar itu ini negesin jg temuan dari berbagai buku bahwa doi wataknya temper dan punya masalah di emotional...
"Sipaling bermoral", "Presiden itu bukan santo atau ulama", ayolah lo bisa bikin argumen lebih baik dari ini..
โ๏ธโ๏ธWarga harus tahu โ๏ธโ๏ธ
Revisi KUHAP yang sedang
dibahas DPR RI dan Pemerintah bukan untuk melindungi rakyat, tapi justru bisa membahayakan kita semua!!
Kalau RKUHAP ini disahkan:
- Polisi bisa menahan tanpa izin pengadilan
- Penyadapan bisa dilakukan tanpa kontrol
- Bantuan hukum hanya untuk sebagian orang
- Pengaduan bisa terabaikan tanpa solusi
- Siapa pun bisa jadi korban salah tangkap, kekerasan, dan kriminalisasi.
Kita tidak bisa diam. Jangan biarkan hukum jadi alat penindasan. Saatnya bersuara dan menolak RKUHAP yang disusun secara ugal-ugalan dan tidak mendengar suara rakyat.
Tandatangani petisi sekarang di:
https://t.co/S0ZI13P9s9
#TolaRKUHAP #RKUHAPLaluDitangkap