Lo semua pasti udah denger: 30 Juni 2026, Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara sama Pengadilan Tipikor Jakpus, kasus korupsi pengadaan Chromebook, kerugian negara Rp1,56 triliun.
Tapi sebelum lo simpulin apa-apa, gue ajak bedah utuh 5 tahun kepemimpinannya di Kemendikbudristek.
Data dulu, opini belakangan
Qualified for the knockout phase of the World Cup
🇺🇸 USA
🇲🇽 Mexico
🇩🇪 Germany
🇦🇷 Argentina
🇫🇷 France
🇳🇴 Norway
🇨🇴 Colombia
🇨🇦 Canada
🇨🇭 Switzerland
🇧🇷 Brazil
🇲🇦 Morocco
🇨🇮 Ivory Coast
🇿🇦 South Africa
🇳🇱 Netherlands
🇯🇵 Japan
Why Globalists Don’t Like Indonesia’s “Indonesia First” Model
Indonesia is quietly building something that makes globalists angry.
“Indonesia First” nationalism with a socialist touch in the economy and socially conservative values.
Under Prabowo, they are pushing hard on processing their own resources — nickel, bauxite, and more.
They focus on food and energy self-sufficiency, big welfare programs like free school meals and housing, and sovereign wealth funds.
Strong government role plus Pancasila ideas.
Pancasila is Indonesia’s official philosophy since independence.
It has five simple principles: belief in one God, just and civilized humanity, national unity, democracy by discussion and agreement, and social justice for everyone.
It mixes religion, tradition, and national unity with care for the people.
It is not communism and not Western liberalism.
That’s why they take the good parts of socialism and capitalism, but always put Indonesians first.
They welcome investment, but only on their own rules.
Not full socialism, not open-border neoliberalism.
The goal is sovereignty, 8% growth, and real national strength.
Why don’t many globalists like it?
• Resource nationalism: Indonesia no longer wants to be just a cheap supplier of raw materials.
They process everything inside the country, keep more profit, and make the rules.
This breaks the old free trade game.
• Sovereignty over supranationalism: Indonesia has always been non-aligned.
Their “free and active” foreign policy started with Sukarno and the 1955 Bandung Conference.
They balance US, China, and others — without joining anti-China groups like QUAD or AUKUS.
They ignore lectures about liberal democracy, climate rules, or open borders.
• Social conservatism + unity: Pancasila comes first.
Traditional values, religious harmony under the majority culture, stability and order — not Western progressive ideas or extreme individualism.
• Populist developmentalism: Big government role in welfare and industry.
They criticize pure free markets.
They choose what works for Indonesia, not what Davos wants.
The military also plays a bigger role in government.
But it is very popular — 2026 polls from both pro and anti-government media show Prabowo’s approval steady at 70-80%.
Ultimately, it is up to Indonesia to choose their own system.
The most important thing is to protect their sovereignty.
No sovereignty means no real democracy, because democracy is a process of self-determination.
They put 280 million Indonesians and their resources first — not as a small part in someone else’s global system.
The globalist game hates strong countries that refuse to lose control of their borders, culture, and economy.
Indonesia shows a big developing nation can follow its own mixed path.
Pancasila developmentalism > globalist convergence.
@RecehinAjaid Tetep kerja, ambil 2M buat usaha sampingan, 8M investasi di ETF bursa amerika sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun harusnya bisa terkumpul 32-40M, pindahin ke investasi low risk deposito, tiap bulan ambil 100 juta dari bunga untuk selamanya dan tabungan masih bisa bertambah sendiri
@RecehinAjaid Ya tidur lagilah, terus ngajuin unpaid leave sebulan.
1m muasin ego kemiskinan ini
5m masukin reksadana
2m beli rumah
600jt beli mobil
1m beli saham dengan volatilitas yang tinggi
400jt tarik cash buat stock uang jajan di lemari
Women will forgive you for being unfaithful.
They'll forgive you for being a jerk, for treating them like trash.
But they'll never forgive you for these three mistakes:
Berikut video analisa saya berjudul "Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya". Semoga didengar Pemerintah. Silahkan dikomentari, dibahas, disebarkan, dikutip & boleh juga diliput media. Salam, Dr. Dino Patti Djalal
My dad left my mom after 32 years because he wanted to “finally be happy.”
The woman he left her for was 27.
My mother didn’t scream. Didn’t beg. Didn’t even argue.
She just quietly said, “Okay.”
For the next year she learned how to use online banking, started traveling with friends, renovated the kitchen he never let her touch, and took dance classes.
Meanwhile....
Wanita terkuat di dunia jatuh kepada istri tuan rumah terkaya : Bang Hotman Hutapea.
Bukan krn harta, melainkan krn perjanjian pernikahan yang Sakral.
Harta tentu istrinya juga punya, krn lahir dr orang kaya juga.
Istrinya juga pengacara.
Istrinya memilih bertahan karena komitmen 👍
YANG VIRAL KEMARIN‼️
Alasan Nayla k4bur tepat dihari pernikahannya🤦♀️
Alasannya Nayla merasa malu karena memiliki suami yang usianya jauh diatasnya👫
diketahui Nayla berusia 20 tahun, sementara calon suaminya sudah berusia 33 tahun.
Akhirnya Nayla memilih untuk k4bur meninggalkan laki-laki yang mapan 🫶🏻
dan memilih untuk pergi bersama pacar kesayangannya itu 🫣
Guys, Purbaya baru mengungkap sesuatu yang menurut gue paling mengejutkan sekaligus paling mengungkapkan siapa yang sebenarnya berkuasa di negeri ini.
Dia membawa data ke makan siang bersama Prabowo.
Hasil pengecekan acak terhadap 10 perusahaan sawit besar.
Dan temuannya mengerikan.
Satu perusahaan mengekspor CPO dari Indonesia dengan harga Rp2.600 per kilogram.
Di Amerika dicatat sebagai impor dengan harga Rp4.200. Selisih 57%.
Perusahaan lain:
ekspor dari Indonesia Rp1.000.
Di Amerika dicatat Rp4.400. Selisih 200%.
Dan ini bukan satu atau dua perusahaan.
Dari 10 perusahaan sawit terbesar yang Purbaya periksa secara acak semuanya seperti itu.
"10 besar semuanya seperti itu."
Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Ini bukan kejahatan kecil.
ini bukan penyelundupan dalam arti konvensional.
Ini adalah manipulasi sistematis yang berlangsung selama puluhan tahun dengan cara yang sangat canggih dan sangat terencana.
Perusahaan membuat entitas di luar negeri di British Virgin Islands, di Singapura, di tempat-tempat dengan pajak rendah.
Lalu menjual dari Indonesia ke entitas mereka sendiri di luar negeri dengan harga sangat murah.
Entitas luar negeri itu yang menjual ke pembeli akhir dengan harga riil.
Selisihnya yang bisa mencapai 200% parkir di rekening luar negeri.
Tidak kena pajak Indonesia.
Tidak masuk devisa Indonesia. Hilang.
Dan Bea Cukai yang seharusnya mencegat ini selama 34 tahun membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan sekarang buka data kekayaan para raja sawit Indonesia:
Keluarga Widjaja — Rp140 triliun.
Anthoni Salim — Rp122,7 triliun.
Susilo Wonowidjojo — Rp69,3 triliun.
Bachtiar Karim — Rp50,5 triliun.
Theodore Rachmat — Rp49,1 triliun.
Martua Sitorus — Rp39 triliun.
Peter Sondakh — Rp28,9 triliun.
Sukanto Tanoto — Rp27,4 triliun.
Ciliandra Fangiono — Rp26,4 triliun.
Putera Sampoerna — Rp26 triliun.
Dan di urutan paling bawah dari daftar konglomerat Indonesia ada dua nama yang sangat menarik perhatian:
Arini Subianto — Rp14,1 triliun.
Hashim Djojohadikusumo — Rp9,9 triliun.
Arini Subianto adalah putri mendiang Benny Subianto yang merupakan paman dari Prabowo Subianto. Keluarga Subianto punya kepentingan bisnis di sektor perkebunan dan tambang.
Hashim Djojohadikusumo adalah adik kandung Prabowo Subianto.
Dan ini pertanyaan yang tidak bisa dihindari:
Prabowo baru pidato lantang soal under invoicing. Soal penipuan ekspor selama 34 tahun. Soal bagaimana negara dirugikan triliunan rupiah.
Tapi di antara 10 perusahaan sawit besar yang Purbaya sebut semuanya melakukan under invoicing ada ekosistem bisnis yang terhubung langsung dengan keluarga presiden.
Apakah nama-nama itu termasuk dalam 10 yang diperiksa Purbaya? Purbaya tidak mau menyebut namanya. "Tidak boleh."
Tapi Purbaya bilang: "Lebih dari 10 lah." Artinya bukan hanya 10.
Dan kalau semua 10 besar melakukan ini berapa besar kemungkinan bahwa konglomerat-konglomerat yang namanya ada di daftar kekayaan terbesar Indonesia tidak termasuk?
Dan ini yang paling mengerikan:
Prabowo adalah presiden yang sedang berteriak soal under invoicing. Yang mengumumkan ekspor satu pintu melalui Danantara untuk menghentikan praktik ini.
Tapi adik kandungnya Hashim adalah salah satu konglomerat dengan kepentingan bisnis di sektor yang sama.
Dan keluarga besarnya terhubung dengan bisnis perkebunan yang masuk dalam ekosistem yang selama ini beroperasi di bawah sistem yang Prabowo sendiri sebut sebagai penipuan selama 34 tahun.
Ini bukan tuduhan bahwa Hashim atau Arini melakukan under invoicing.
Proses hukum yang harus membuktikan itu.
Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih fundamental: apakah Prabowo berani menegakkan aturan yang sama kepada orang-orang yang paling dekat dengannya?
Karena itulah yang membedakan reformasi sungguhan dari sekadar pertunjukan.
Dan ini yang Mahfud MD sudah peringatkan:
"Autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan sesuatu yang salah.
Orang yang tepat dalam posisi yang tepat untuk memastikan kesalahan itu tidak tersentuh."
Kalau 10 perusahaan terbesar semuanya melakukan under invoicing dan tidak ada satupun namanya yang boleh disebutkan dan reformasi Bea Cukai dipimpin oleh Dirjen yang sedang diduga korupsi dan badan ekspor baru yang harusnya menyelesaikan masalah ini tidak punya laporan keuangan yang transparan —
Maka ini bukan reformasi.
Ini adalah pengumuman reformasi yang tidak pernah dimaksudkan untuk benar-benar terjadi.
Dan ini yang paling mematikan dari seluruh cerita ini:
Purbaya bilang kalau dia tarik data ke belakang beberapa tahun "saya bisa panen berapa."
Artinya: datanya ada.
Kapal per kapal bisa dilacak.
Selisihnya bisa dihitung. Kerugian negaranya bisa dikalkulasi.
Tapi selama 34 tahun tidak ada yang mau melihat data itu.
Atau lebih tepatnya: ada yang melihat.
Tapi tidak ada yang berani atau tidak ada yang diizinkan untuk bertindak.
Dan sekarang datanya ada. Selisihnya sampai 200%. Perusahaannya jelas. Kapalnya bisa dilacak.
Pertanyaannya cuma satu:
apakah kali ini ada yang cukup berani untuk bertindak termasuk ketika nama yang muncul terhubung dengan lingkaran paling dalam dari kekuasaan?
Jawabannya akan sangat jelas dalam beberapa bulan ke depan. Bukan dari pidato.
Bukan dari pengumuman.
Tapi dari apakah ada nama yang akhirnya disebutkan dan dihukum atau tidak.
Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.
CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.
Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.
Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.
Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:
Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?
Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.
Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.
Dan ini yang paling menohok:
Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.
Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.
"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."
Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.
Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.
Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.
Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.
Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.
Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.
Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.
Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:
Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.
MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.
Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.
Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:
Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.
Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.
Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?
Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?
Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?
Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:
"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.
Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.
Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.
Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.
Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.
Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.
Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.
Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.
Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.
Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.
Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.
Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.
Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.
Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.
Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.
Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.
Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.
Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.
Boleh benci/gak suka @prabowo. Tapi soal BUMN ekspor guna memerangi Under Pricing, Under Invoicing & Transfer Pricing itu perlu kita dukung. 25thn kita dirugikan korporasi cukong2 Singapura-China. Kita sdh sangat rugi. Kini mereka tekan Rupiah & IHSG agar Presiden menyerah.
Tingkat seksual berdasarkan posisi saat berhubungan intim itu ada penelitiannya.
Pada laki-laki tidak ada perbedaan yang signifikan antara berbagai posisi dengan kepuasan seksual. NAMUN, pada perempuan, ternyata ada bedanya.
Berdasarkan penelitian, ternyata perempuan lebih mudah mengalami orgasme saat berhubungan pada 2 posisi ini yaitu:
-Woman on top
-Posisi duduk (laki-laki duduk dan diatasnyaperempuan yang menghadap ke wajahnya dengan posisi duduk)
Meskipun demikian, secara umum kepuasan pada perempuan lebih bergantung pada variasi teknik, misalnya oral atau kissing daripada posisi saja. Kepuasan hubungan juga salah satu faktor penting untuk kepuasan seksual, baik pada laki-laki maupun perempuan.
Semoga bermanfaat!
Sumber:
Kamasutra in Practice: The Use of Sexual Positions in the Czech Population and Their Association With Female Coital Orgasm Potential