DPR BOHONG, TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU
1. Pejabat yang memiliki harta tidak wajar tidak bisa dirampas.
2. Tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu.
3. Badan pengelola aset akan tersentralisasi di bawah Presiden.
Tiga masalah di atas diduga menjadi alasan bagi DPR untuk menutup informasi dan memuluskan RUU Perampasan Aset yang palsu.
Mari tolak RUU Perampasan Aset palsu yang dibuat oleh DPR!
Selengkapnya.
https://t.co/Cy3TzdY0dx
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mencoret ketentuan pemiskinan atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment) dari naskah Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan dua alasan utama di balik keputusan tersebut. Alasan pertama berkaitan dengan pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan praktik hukum di sejumlah negara.
Habiburokhman menyebut komisi bersama pemerintah menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan ahli terkait isu tersebut, namun muncul perdebatan kuat karena dinilai berpotensi bertentangan dengan HAM. Selain itu DPR juga melakukan perbandingan penerapan aturan serupa di berbagai negara melalui internet.
#PerampasanAset #Koruptor #Katadatacoid #KalauBicaraPakaiData
Gue bingung dah kenapa laki kalo ada perempuan bilang kriterianya kagak merokok, kagak mabok, dan tidak meninggalkan kewajibannya as manusia beragama kok laki pada banyak yang ketrigger dah🚶menurut gue itu hal yang wajar buat jadi tipe ideal tapi anehnya banyak yang ketrigger.