Resyi Azhari

[Resyi Azhari @aq_resyi]

@anya_yfa7 @its__prachi027 @grok I see the same thing

[Resyi Azhari @aq_resyi]

@Manu_Sisti SEND

[Resyi Azhari @aq_resyi]

@linadreaamy 8

[BP™ @BangPino__]

Plot Twist banget ini, Rocky Gerung sebut Jokowi dalang dibalik bebasnya Roy Suryo dan dr Tifa. 🤔🤔

[𝐎𝐦𝐉_𝙹eռɢɢօtȶ @OmJ_J3Nggott]

Tanaman Sisik naga yang sering dibuang dan diacuhkan ternyata kaya akan manfaat untuk kesehatan paru paru dan melawan radikal bebas

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Ketegaran pejuang.
Di ruang tahanan Polda Metro saya melihat dan menyaksikan keteguhan @KRMTRoySuryo2 dan @DokterTifa. Saat pengacara dan publik meminta agar tidak pake rompi, Ibu dokter Tita dg tegas menyatakan bhw akan pake rompi utk menunjukkan ke dunia kebiadaban yg terjadi di Indonesia yg dikendalikan oleh Jokowi.
#KamibersamaRoyTifa

[Resyi Azhari @aq_resyi]

@AlertaMundoNews seperti yang kami rasakan sesaat sebelum tsunami 2 dekade lalu

[Resyi Azhari @aq_resyi]

@archeerl Dia cuma pegel aja

[Resyi Azhari @aq_resyi]

@asherrkiinee 93

[Resyi Azhari @aq_resyi]

Ketika tersangka kasus korupsi meminta Prabowo juga diperiksa KPK.
Satu sisi sangat setuju, agar Prabowo sadar akan kebijakan "edan" nya.
Tapi satu sisi khawatir jika ini ada campur tangan ketua geng Oslo, agar putra mahkota menggantikan Prabowo.

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Ketika pemerintah salah mengelola negara.

[CatatanAli7 @Catatan_ali7]

SIAP SIAP GAES BESOK PRABOWO PIDATO

https://t.co/lqb35IN5Gw

[Home Hack 🏡 @DiyHack_]

Beautiful DIY garden craft that look expensive

[Muhammad Said Didu @msaid_didu]

Saya salah satu saksi sejarah saat Presiden BJ. Habibie menandatangani persetujuan penghentian proyek produksi dan pengembangan pesawat N-250 dan pengembangan industri strategis lainnya.
Saat kami tanyakan ke beliau - jawaban simple beliau yang maknanya kira-kira sbb : demi selamatkan kehidupan rakyat maka kita harus rela korbankan atau tunda “ambisi” untuk kemajuan bangsa. Nanti kita akan lakukan lagi saat sudah normal.

Kami sebagai “generasi muda” beliau saat itu hanya mengelus dada dan berupaya memahami pengorbanan “ambisi” beliau demi selamatkan rakyat dan bangsanya.

Ingat Pak Habibie dipanggil kembali ke Indonesia dari Jerman memajukan Indonesia dg produksi pesawat terbang dan produk teknologi lainnya dan sudah berhasil.
Tapi beliau rela “membunuh” impian yg sudah dibangun puluhan tahun demi selamatkan bangsanya.

[Edy Bayo Regar @regar_op0sisi]

Ternyata selama ini semua rakyat Indonesia dibodohi pemerintah soal subsidi bbm pertalite.

Kenapa baru kepikiran sekarang ya?

[𝐂𝐚𝐤 𝐃𝐞𝐞𝐩🚴‍♂️ @CakD3pp]

Anda benar pak, kita pikir2 orang kayak kita ini bayar pajak kendaraan, pajak PBB, pajak bila makan di resto, pajak cukai rokok, masak masih kurang? kemudian uang dibuat bancaan, lak jancokan kan iku.

Andi F. Noya menyuarakan isi hatinya. Ia marah dengan Pemerintah. Sebab, pemerintah tidak mencarikan pekerjaan untuknya, namun ketika sudah dapat kerja, tiba-tiba pajaknya begitu besar. Dan, apesnya lagi, pajak dari keringat rakyat ini banyak yang dikorupsi.

[Mahfud MD @mohmahfudmd]

Apakah ini fakta tindakan hakim di persidangan? Ataukah hanya rekayasa AI? Saya tak sempat nonton sidangnya. Kalau benar ini atraksi hakim di persidangan: Duh Gusti, mengapa dunia peradilan kita begini?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.

Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.

Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.

Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.

APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.

Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.

Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.

Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.

Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:

Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.

Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.

Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.

Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.

Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:

Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.

Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.

Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.

Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.

Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?

Rp93 triliun per tahun.

Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.

Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.

Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:

Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.

Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.

Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.

Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:

Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.

Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.

Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.

Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.

Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.

Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:

Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.

Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.

Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.

Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.

Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.

50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.

Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.

Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.

Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

[Knowledge Nest @learnings01]

Practical information from our corner…

[Genuis Health 💊 @GenuisHealth]

Did you know that?