@Hokben03 yg lebih heran itu akun2 homophobic kok bisa2nya respond akun2 LGBT itu apa mrk emang sengaja nyari2 ato gimana ya? Apa segitu obsesi nya ama LGBT wkwkwk
Hari ini "kami menerima perbedaan, bukan penyimpangan" berlaku buat teman-teman queer, besoknya berlaku juga buat bubarin ibadah gereja, melarang festival acara etnis minoritas, dan nutup restoran pas bulan puasa karena alasannya dari awal supremasi mayoritas.
Gak akan kelar
Jokowi DAN 212 berasal dari sumber yang sama: Kebangkitan Kaum Kota.
Keduanya muncul dari transisi demografis Indonesia menjadi negara urban.
Awal 2010-an, elite penguasa kita adalah boomer cetakan Orba yang masih saja keliru mengira bahwa Indonesia adalah negara rural.
Padahal, saat itu Indonesia sudah berubah menjadi negara urban, yang miskin dan kacau dan tidak ada perencanaan.
Apa visi dan solusi segar partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKB, Nasdem, dll terhadap kota-kota berfilter kuning third world Indonesia yang roboh dan tenggelam dalam overpopulasi sampah, banjir, kemacetan, polusi udara, kekumuhan, bencana ekologis, kebrutalan aparat, kelangkaan air PDAM, tembok segregasi, masalah perburuhan pabrik, dan kebobrokan busuk mengerikan birokrasi pemkot?
Pada 2010an, jawaban dari parpol-parpol itu adalah zonk. Nol.
Kepikiran aja nggak:
- SBY tidak peduli
- Megawati tidak peduli
- Ical tidak peduli
- Paloh tidak peduli
- Imin tidak peduli
- Prabowo tidak peduli
- Hatta Rajasa tidak peduli
- Luthfi Hasan tidak peduli
- Suryadharma Ali tidak peduli
Literally sama sekali tidak ada yang peduli dengan populasi mayoritas yaitu rakyat kota. Semua elite lama hanya memikirkan desa, desa, desa, padahal rakyat desa adalah minoritas, sedangkan rakyat kota adalah mayoritas.
"Desa, desa, desa" yang dipikirkan para dinosaurus Orba itu tentu bukan kesejahteraan rakyat desa, melainkan bagaimana cara membungkam dan mengontrol rakyat desa via berbagai mesin kekuasaan, bansos, jaringan kades, menguasai ekonomi tengkulak, dan mencuri tanah rural desa untuk dijadikan tambang dan sawit.
Apalagi saat itu sedang Commodity Boom 2000-2014. Uang muncrat keluar membanjir-banjir dari sawit dan tambang di daerah rural.
Di kota, tempat mayoritas populasi Indonesia hidup, tidak ada uang gratis semacam itu, sehingga elite penguasa tidak peduli dengan kota.
Kekosongan visi untuk masyarakat kota inilah yang dimanfaatkan generasi baru Politisi Kota: Jokowi, Ridwan Kamil, Risma, Ahok, dll.
---
Jokowi, Ridwan Kamil, Risma, Ahok, dll berasal dari kota, secara publik pamer visi prestasi mereka dalam tata kota, dan menggunakan teknologi baru yaitu "media sosial" untuk menyebarluaskan image mereka.
Ridwan Kamil viral pamer gimmick rancangan gondola. Orang jadi ngeh bahwa ternyata yang ginian itu masalah, dan bahwa MUNGKIN ada solusinya.
Pendahulu-pendahulu Ridwan Kamil? Kepikiran masalahnya aja nggak.
Risma viral marah ngamuk-ngamuk terhadap birokrasi pemkot Surabaya, membasmi kekumuhan sentra prostitusi raksasa, bikin banyak taman yang menghilangkan filter kuning third world Surabaya dan mengubahnya menjadi cantik dan dibanggakan penduduk kotanya, dll.
Jokowi, yang lebih cerdas daripada semua elite politik lama saat itu, dengan terencana menyusun kredibilitas dirinya sebagai Politisi Kota Terbaik di Solo dan Jakarta dan mengendarai gelombang Kebangkitan Kaum Kota itu ke imperial throne di istana presiden.
Titik awal karir Jokowi adalah viral berhasil menertibkan pasar kumuh di Solo lewat pendekatan dialog humanis, bukannya lewat kebrutalan aparat. Hal seperti itu belum pernah ada di kepulauan Indonesia sejak kedatangan VOC.
Media sosial, tokoh masyarakat baru, semua direbut Jokowi dan timnya, sedangkan elite penguasa lama bengong dan bingung.
Kebangkitan Kaum Kota ini betulan ada dan bukan "genjutsu Jokowi" semata. Tahun 2014 itu, semua dukung Jokowi. Gw dukung Jokowi. Anies dukung Jokowi garis keras bahkan menjadi timses.
Ada harapan besar bahwa kita kaum muda perkotaan akan berhasil menggulingkan para dinosaurus Orba dan menjadi elite penguasa kepulauan Indonesia yang baru dan terbarukan.
212 muncul dari masalah urban yang gagal dipegang politisi kota angkatan Jokowi.
Ahok jago dalam isu tata pemerintahan, sangat amburadul dalam isu ketimpangan sosial dan sense of belonging masyarakat kota terhadap kotanya sendiri.
Secara umum angkatan Jokowi kelupaan menggarap ataupun memitigasi lahan basah ranum dan semok yang saat itu masih kosong, yaitu populisme identitas etnis dan agama di kota, terutama agama.
Penumpasan jaringan 212 oleh cokelat, sementara itu, adalah wahana utama penciptaan kekuasaan raksasa cokelat di Indonesia saat ini yang sudah menyamai kekuasaan hijau.
Hari ini cokelat menjadi fondasi institusional utama kekuasaan Geng Solo, menggantikan momentum Kebangkitan Kaum Kota yang sudah lewat dan sudah mereda.
Tentu saja ini sangat menyedihkan karena artinya, gelombang momentum kota yang naik ke level nasional pada 2014 itu gagal total membangun dan mengonsolidasi kekuasaan institusional di kota-kota Indonesia, dan Jokowi malah membangun institusi kekuasaan cokelat yang sama sekali berbeda.
Institusi cokelat ini kemudian menjadi alat institusional utama pemenangan pilpres 2024, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, juga dalam konsolidasi elite penguasa parpol seperti kudeta Golkar. Gelombang Kota 2014 roboh dan digantikan Gelombang Cokelat 2024.
---
Mau bikin gerakan yang selevel populisme Jokowi 2014, 212, atau *dua-duanya sekaligus*? Pegang substansi.
Apakah gondola Ridwan Kamil substantif? Tidak juga. Tapi buktinya, gimmick RK cukup buat mendorong doi viral jadi Gubernur Jabar, karena tokoh pesaingnya jauh lebih boomer dan tidak jelas lagi.
Bayangkan kalau saat itu Bandung dipimpin orang yang betulan substantif, bukan RK. Hari ini mungkin sudah jadi presiden Sunda pertama.
Hari ini masih banyak isu substansi masyarakat kota yang sama sekali belum disentuh siapapun.
Wishlist gw sejauh ini sih:
1. Premanisme, pungli, kepastian hukum / regulasi, dan kepastian lingkungan berbisnis
1a. Dimensi uang, atau "Jir bangkrutlah usaha gw kalau dirampok terus".
Basmi ini dengan betulan efektif, maka pengusaha UMKM, pabrik, perusahaan, dan investor yang selama ini dirampok akan berbondong-bondong mendukung. Uangnya masuk.
1b. Dimensi akhlak, atau "Gw marah karena gerombolan hama itu arogan dan meresahkan."
Menurut sudut pandang ini, preman harus ditumpas habis dari lingkungan kota karena penampilan fisik mereka menakutkan dan hati mereka jahat.
Kalau gw di sekitar Jatinegara, gw ga mau melihat, berinteraksi, atau diganggu keberadaan orang buas menyeramkan semacam mereka. Tertibkan.
2. Kebrutalan, perampokan, dan arogansi premanisme aparat hijau dan cokelat.
Seringkali dua makhluk ini lebih parah daripada preman jalanan, terutama dalam jumlah uang yang liar mereka rampok.
Misal, budaya rampok "upeti" yang luar biasa sangat gila-gilaan setiap kali pergantian pejabat kepala sektor / resor / daerah cokelat.
2a. Jaminan terhadap keamanan aset tanah dari mafia tanah dan kejelasan tanah punya siapa.
Tanah berstatus hukum jelas dan bebas konflik adalah tanah yang dapat dipakai produktif: dibangun rumah, apartemen, jalan, pabrik, dll.
Penghalang terbesar tata kelola tanah kota yang baik adalah mafia tanah kota. Untuk membasmi mafia tanah, beking mereka yang berbaju hijau, cokelat, dan/atau dinas harus ikut ditumpas.
3. Mewabahnya pekerjaan informal kota yang tidak pasti, penciptaan lapangan kerja kota yang formal, dan pembukaan pabrik.
3a. Ketidakpastian yang dirasakan pekerja gig economy (misal ojol).
4. Harga beli rumah dan harga sewa rumah.
Gw pingin punya rumah besar, bagus, dan murah.
Gw pingin bisa beli rumah itu bahkan apabila gaji gw UMR.
Gw pingin 42 juta rakyat Jabodetabek bisa beli rumah yang sejenis, sekalipun gaji mereka hanya UMR.
Gimana caranya menciptakan suplai puluhan juta rumah bagus, besar, sangat murah, dan baru sebanyak itu? Ya mana gw tahu. Bukan tugas gw buat mencari tahu. Harusnya para penguasa kita yang mikirin ginian.
5. Transportasi (harga bensin, ketersediaan transum).
Kanker raksasa terbesar di tata kelola pemerintahan Indonesia, yaitu subsidi BBM dan ekspor impor BBM dan mafia BBM, sebenarnya adalah bagian dari ini.
Misalkan kita potong penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan logistik sebanyak 80% dengan menyediakan alternatif EV dan transum. Beres tuh masalah subsidi BBM. Indonesia jadi aman secara geopolitik.
Masalah kanker betulan, yaitu kanker paru-paru 42 juta rakyat Jabodetabek yang menghirup udara polusi kendaraan pekat beracun, juga merupakan bagian dari masalah transportasi ini.
6. Pendidikan, dan isu sesungguhnya yang lebih mendasar yaitu kesempatan kenaikan kelas sosial bagi kelas bawah.
"Masyarakat Indonesia bodoh IQ 78 dan anti intelektual, jadi percuma dididik" adalah diagnosis keliru.
Diagnosis yang tepat: masyarakat itu mencari kesempatan untuk naik kelas ekonomi.
Kalau pendidikan tidak bisa menjanjikan kesempatan naik kelas via pengembangan diri ini, maka pendidikan akan selamanya dianggap useless. Atau, lebih akurat lagi, adalah betulan useless. Pendidikan adalah useless kalau tidak ada efeknya. Lebih baik ikut bapak jualan.
Pendidikan kota itu low hanging fruit: sekolah miskin perkotaan di pinggiran rel tidak punya masalah "tidak ada listrik" atau "jembatannya roboh" sebagaimana di pulau terpencil. Lah terus kok sekolahnya tetap jelek? Padahal gaada 5 km dari istana presiden?
Visi pendidikan yang works at scale adalah sederhana: "Kalau kamu masuk sekolah, kamu dijamin berhasil jadi orang berilmu luas dan berkarakter kuat berkualitas, yang mampu mencari uang untuk beli rumah besar dan mengisinya dengan keluarga besar".
Buktikan bahwa janji ini terjamin, maka puluhan juta anak miskin "IQ rendah" akan berbondong-bondong giat belajar lalu sukses belajar.
7. Kemiskinan dan penderitaan karena mewabahnya judol, pinjol, dan premanisme debt collector.
Ini sebenarnya umum melanda populasi desa dan Kota.
8. Penyediaan tata kota di kabupaten yang sudah berubah jadi urban.
Banyak sekali daerah tumbuhan urban di Indonesia terletak di kota, bukan kabupaten. Pemkab jauh lebih tidak siap dalam menyediakan kebutuhan masyarakat kota dan umumnya jauh lebih bobrok, bodoh, dan didominasi KKN dinasti politik dan premanisme daerah.
Paling utama: Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung.
---
Orang kota ingin hidup aman nyaman, punya rumah bagus, dan punya kesempatan jelas untuk naik kelas sosial.
Hari ini yang terjadi adalah kebalikannya. Populasi middle class Indonesia anjlok. Grafiknya baru-baru ini viral.
Grafik viral itu jelas menunjukkan bahwa elite penguasa kita gagal total dalam memenuhi tuntutan Masyarakat Kota, yang saat ini menjadi populasi mayoritas di Indonesia.
Wowo hidup dalam imajinasinya sendiri. Ga mau menerima realita keadaan rakyatnya. Lebih enak foya-foya dan ditepuk tanganin.
Sekali lagi, presiden terburuk sepanjang sejarah republik.
Red flag terbesar sekarang bukan cuma selingkuh.
Tapi komunikasi yang nggak jelas.
Nggak bilang maunya apa, nggak bilang perasaannya apa, tapi ngarep orang lain ngerti semuanya.
5,8 miliar itu baru hotel…
Belum transportasi
Belum pengamanan
Belum konsumsi
Belum yang lain-lain
Mungkin kalau ditotal bisa jadi habis lebih dari 10 M sekali jalan…
Miris sekali rasanya…
Pemda dan Kementerian disuruh efisiensi
Ada yang programnya ga jalan karena kekurangan dana.
Sampai ada yang tunjangan PNS dipotong atau tidak diberikan sama sekali
Tapi yang dari atas malah jor-joran perjalanan dinas dengan pengeluaran fantastis.
Itu kita omongin PNS
Belum lagi kita ngomongin rakyat biasa yang lagi pusing sama biaya hidup akibat melemahnya mata uang rupiah.
Atau gen milenial dan gen Z yang masih nganggur dan belum dapat kerjaan pasti.
Jelas, rakyat dan pegawai yang sedang mengalami kesulitan ekonomi pasti kesal dengan fakta seperti itu.
Source gambar: https://t.co/0CRjwJWvi0