@LambeSahamjja ya paling gampang sediain pekerjaan buat orang tua, banyakin operasi pasar, gaji cukup pangan murah udah aman. ekonomi udah pasti tumbuh, ga ada celah korupsi. yg gizinya perlu dicukupin bukan anak anak aja tp orang dewasa jg perlu
Kirain jadi manajer koperasi ditraining:
- akun & finance, setidaknya pencatatan sederhana, cashflow kebaca, profit/loss-nya terlihat
- marketing, paling ga muncul di gmaps
- operation, atur supply chainnya seperti apa walau sederhana
- HR, cara nanganin staff & kelakuannya gmn
- dasar-dasar koperasi (mengingat yg belajar secara khusus cuma anak IKO**N🙂)
Target profitability, kan?
ini malah tembak2an, ngerangkak di lumpur, ngelakuin yg malah ga akan dilakuin.
Minggu ini pemerintah Indonesia punya dua kabar bersamaan.
Kabar 1: Menhan Sjafrie Sjamsoeddin minta anggaran pertahanan 2027 sebesar Rp667 triliun.
Ditolak.
Dikasih Rp139 triliun.
Lalu minta tambahan Rp195 triliun lagi ke DPR , biar total jadi Rp334 triliun.
Kabar 2: Di saat yang sama, mahasiswa turun ke jalan karena harga BBM nonsubsidi naik 32%, harga bahan pokok melonjak, dan anggaran dipangkas atas nama "efisiensi."
Sekarang hitung bareng gue:
Rp667 triliun yang diminta Menhan = 2,5 kali anggaran MBG yang katanya program prioritas untuk anak-anak kurang gizi.
Rp334 triliun yang diminta total = hampir dua kali lipat seluruh anggaran Kemenkes + Kemensos.
Dan ini bukan sekadar soal angka.
Ini soal logika prioritas negara.
Rakyat diminta ikat pinggang.
BBM naik.
Subsidi dipangkas.
Anggaran pertahanan justru diminta naik lebih dari dua kali lipat dari pagu yang ada, sementara 500 personel TNI ditugaskan mengawal aksi mahasiswa yang memprotes daya beli.
Pertanyaannya sederhana: negara ini dibangun untuk melindungi siapa?
Menolak narasi/pemikiran LGBT itu TIDAK SAMA dengan menindas/mempersekusi LGBT.
Dokter Tirta ini masih yang pertama. Lu kalo campurin keduanya, bakal repot. Logika lu jadi berantakan.
Sama dengan halnya menolak penormalan merokok itu tidak sama dengan menindas/persekusi para perokok.
Menolak narasi LGBT itu BOLEH dan menjadi hak warga negara.
Mempersekusi LGBT itu baru TIDAK BOLEH karena ada unsur pidana dan membawa bahaya bagi keselamatan orang.
Nah, kaum lu suka nyampur-nyampurin keduanya. Ditentang narasinya dengan "stay normal" langsung ke-trigger, langsung cancel, langsung nge-block. Langsung ngerasa itu serangan ke identitas, jati diri, sehingga menolak narasi LGBT = menolak orangnya juga, alhasil dianggap jadi bagian dari diskriminasi. Padahal di kehidupan sosial masyarakat ga sesederhana itu realitanya!
Kalo ngaku progresif, harusnya budayakan dialog, bangun argumen yang kuat. Kebiasaan buruk penganut ideologi LGBT ini terlalu kuat budaya nge-block/dni nya pada orang yg sekadar berbeda pandangan, sehingga yg muncul kebenciannya aja, bukan dialog.