giliran forum milik penguasa diganggu rakyat, fafifu soal demokrasi. kemarin² ke mana aja saat rakyat bikin diskusi, lapak baca, nobar film tapi dibubarin (bahkan direpresi).
Budiman Sudjatmiko di UGM malam ini:
"Silakan kritik kami di sini, jangan di media sosial."
Lalu mahasiswa naik panggung.
Lalu Budiman menghilang.
Nusron & Sudaryono keluar , tapi pas ditanya
"Apakah kalian merasa bersalah?"
Mereka pergi juga.
Mahasiswa UGM sampai ngejar mobil pejabat di kampus sendiri , hanya untuk dapat satu jawaban.
Gak dapat.
Kedaulatan rakyat, lo bilang?
Malam ini di UGM, tiga pejabat dievakuasi kabur dari forum "Pancasila Pemersatu Bangsa" : dikejar mahasiswa yang cuma nanya soal tanah Papua dan ekonomi amburadul.
Mari kita bicara siapa mereka:
a. Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN : Agustus 2025 viral bilang
"tanah itu milik negara, emang mbahmu bisa bikin tanah?"
lalu minta maaf, ngaku
"cuma bercanda, tidak sepantasnya disampaikan pejabat publik."
Tadi malam ditanya mahasiswa soal ratusan ribu hektare lahan Papua yang dialihfungsikan dan warga digusur , jawabnya:
"Ikut saya ke Papua, lihat langsung."
Menteri agraria, tapi jawab pertanyaan tanah kayak ngajakin wisata
b. Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin , eks Ketua PRD, dipenjara Orba 13 tahun karena lawan rezim, bebas lewat amnesti Gus Dur karena dianggap pejuang demokrasi.
Tahun 2023 gabung Prabowo , teman satu selnya sendiri, Petrus Hariyanto eks Sekjen PRD, bilang di YLBHI:
"Ia mengkhianati kami dan korban-korban pelanggaran HAM."
Empat hari lalu di Semarang, waktu mahasiswa nanya soal konsistensinya, jawabannya:
"Anda bukan siapa-siapa, silakan pergi."
Malam ini di UGM katanya mau dialog , terus dievakuasi ke pintu samping.
c. Sudaryono, Wamentan : mantan asisten pribadi Prabowo, dilantik Jokowi di penghujung jabatan, analis politik sebut pengangkatannya sebagai manuver mengamankan Pilgub Jateng.
Hadir di forum berlabel Pancasila , kabur naik mobil patwal.
Spanduk mahasiswa UGM malam ini berbunyi:
"UGM Menolak Pengkhianat Reformasi."
Tiga orang datang bicara Pancasila.
Tiga orang tidak bisa menjawab pertanyaan rakyat.
Pancasila pemersatu bangsa , atau sekadar tameng pejabat yang sama-sama takut ditagih?
Polda Metro Jaya hari ini, di depan kamera:
"Kami bukan musuh mahasiswa. Kami adalah partner. Kami adalah mitra."
Lalu mereka umumkan angkanya:
Untuk mengawal demo hari ini , 6.675 personel gabungan disiagakan.
Prediksi massa aksi?
Sekitar 300–500 orang di DPR/MPR.
Di Bundaran HI? 80–100 orang.
Rasionya: untuk 500 mahasiswa, negara siapkan hampir 13 aparat per orang.
Tiga belas.
Bukan untuk perang.
Bukan untuk bencana.
Untuk warga negara yang mau bicara.
Dan ini bukan pertama kali.
Jumat 12 Juni lalu ,4.151 personel untuk massa yang juga ratusan orang.
Setiap minggu angkanya naik.
Di saat yang sama, Polda mempersoalkan surat pemberitahuan , apakah mahasiswa sudah lapor sesuai UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 10.
Tapi Kabid Humas Polda mengakui sendiri dalam konferensi pers hari ini: meski tanpa surat pemberitahuan, polisi tetap melakukan pengawalan.
Jadi surat itu wajib atau tidak?
Kalau tidak wajib , kenapa dipermasalahkan ke publik?
Kalau wajib , kenapa tetap dilayani?
6.675 aparat untuk 500 mahasiswa yang mau bicara.
Di negara mana ini disebut "pelayanan"?
12 Juni 2026. Polda Metro Jaya klaim ke media:
"Sampai detik ini tidak ada surat pemberitahuan demo dari BEM UI."
BEM UI tunjukkan surat berkop resmi , ditandatangani Ketua + Kadep Aksi ,dikirim ke Polres Jakarta Pusat 9 Juni 2026, 3 hari sebelumnya.Sesuai UU No. 9/1998 Pasal 10.
Polisi bilang sudah cek Polres Depok, Polres Jakpus, Direktorat Intelkam , semua "tidak ada."
Satu pihak punya dokumen fisik.
Satu pihak bilang tidak pernah terima.
Perlu diingat: UU No. 9/1998 mengatur pemberitahuan, bukan izin.
Demonstrasi bukan aktivitas yang perlu disetujui polisi , hanya perlu diberitahu.
Tapi kalau dokumen resmi bisa "tidak ditemukan" begitu saja setelah dicek tiga satuan berbeda , pertanyaannya bukan soal prosedur lagi.
Siapa yang seharusnya kita percaya?
sebenernya mau siapapun yg menjabat, mau si ganjar kek mau si prabowo kek mau si anis kek, klo rupiah melemah, negara kacau jg bakal gw hujat si tanpa pengecualian. they’re all politician, its their job. jgnkan politikus, temen kelompok gua yg kaga ngerjain tugasnya jg gua hujat