@18fesss Kalo tetep maksa beli dengan harga segitu, mendingan ga jadi nikah aja, mendingan nerima 1gram pembelian dia sendiri. Biar kelihatan wah waktu ijab ? Licik tapi 🤣
Gini ya warganet, saya tdk dukung-mendukung atau tolak-menolak soal Tapera.
Soal Presiden terbitkan PP 21/2024 pun tidak. Saya ini hanya akan dukung kalau Presiden @jokowi segera terbitkan Perppu Perampasan Aset.
Saya hanya menceritakan kembali fakta yg sebenar2nya. Kalau kalian tak percaya buka saja MvT dan semua agenda pembahasan RUU Tapera sejak 2011 hingga 2014, dilanjut 2014 sd 2016 saat disahkan.
Memang faktanya @PKSejahtera ini salah satu dedengkot inisiator RUU Tapera. Bersama PDIP dan parpol lain tentunya.
Dan PKS juga yg mendorong pasal SELURUH pekerja WAJIB jadi peserta Tapera. Dan dari mulut Aleg PKS jg keluar angka 3% dipotong dr gaji.
Itu fakta, kalian mau ubah bagimanapun sudah tertulis tinta sejarah. Minta malaikat hapus pun sudah tak bisa.
Dan memang faktanya baik Pemerintahan SBY maupun Jokowi keberatan dgn pasal tsb. Di masa Pak SBY, tegas menolak pasal yg mewajibkan pekerja tsb. Pertimbangannya ya beban bagi pekerja, sementara skema rumahnya pun belum jelas.
Pemerintahan SBY dikecam karena tak setuju, bahkan oleh PKS yg jelas2 koalisi pemerintah masa itu. Sampai Abdul menuding SBY melanggar UU ttg pembentukan UU.
Saat awal pemerintahan Jokowi, RUU ini didorong lagi masuk prolegnas. Inisiatornya ya PKS dan PDIP. Sudah sy twitkan ceritanya silahkan di scroll.
---######
Saya tergelitik menceritakan kembali ini agar kalian paham duduk soal. Sebagai rakyat kalian jgn percaya saja mulut politisi, apalagi PKS hehehe. 🙏 #guyon
Banyak kekeliruan menyikapi PP 21/2024 yg baru diundangkan. Dugaan sy gus @cakimiNOW pun keliru dan tak paham, sampai mau panggil pemerintah untuk konfirmasi potongan 3% dari gaji pekerja. Sampai ada yg minta agar PP tsb dibatalkan.
Haiiiii hallooooooo.... aturan potong gaji 3% itu tidak diatur PP 21/2024 yg baru lurrrr. Tapi sdh diatur sejak 2020 di PP 25/2020 (lihat gambar).
Mau dibatalkan PP 21/2024 tak ngefek, karena PP yg mengatur potongan gaji dan kepesertaan itu ada di PP 25/2020 yg saat diundangkan tdk heboh, malah disambut suka cita DPR dan Buruh. Bahkan PKS saat PP 25/2020 diundangkan sempat2nya seneni Presiden Jokowi dgn mengatakan koq lemot banget buat PP yg harusnya sdh ada 2018.
Jadi paham ya?
Sekarang coba pikir, koq sekarang ribut, tapi tahun 2020 mendukung, dan malah inisiator UU nya. Apa karena kalah Pilpres? Rasanya politisi tak senaif itu ya.
--------
Jadi, sekali lagi, ini saya hanye menceritakan fakta sebenarnya. Dgn harapan rakyat tak dibujuki. Tahu duduk soal.
Satu lagi, kalau memang DPR peduli rakyat dan memahami sdh parah sekali korupsi, baiknya dorong segera RUU perampsam aset. Daripada cuci tangan soal Tapera.
Demikian.
Berislam itu tidak boleh hanya pintar agama saja, dia harus bisa matematika. Fungsinya supaya tidak tertipu oleh orang yang ngaku wali lalu sholat 1000 rakaat sehari.
Jika 1 rakaat perlu waktu 2 menit, 1000 rakaat berarti 2000 menit. Padahal sehari hanya 1440 menit.