buat yang bingung atau penasaran gimana sih sebenernya rasanya jadi WNI, liat aja cuplikan video lomba cerdas cermat kemaren
juri adalah gambaran nyata kebanyakan pejabat kita, MC sebagai buzzer pemerintah, siswa SMAN 1 Sambas sebagai rakyat yang nggiatheli memanfaatkan kesusahan sesama rakyat demi keuntungan pribadi, siswa SMAN 1 Sanggau sebagai WNI yang cari aman dan adek² peserta lomba terutama dari SMAN 1 Pontianak adalah rakyat dengan status WNI yang terdzolimi
Disitu terlihat jelas kalo pejabat kita yang salah namun secara terang²an nyalahin org lain karena mereka ngerasa dirinya berkuasa, dan mereka semakin besar kepala karena bisa berkelit didukung oleh para buzzer yang mau gimanapun salahnya si pejabat ini mereka tetep dukung karena udah dibayar sama si pejabat
terus rakyatnya gimana? Yaa cuman bisa nerima dengan terpaksa karena ketika mereka protes pun malah di gaslighting & diserang sama buzzer peliharaan pemerintah ini
sementara sesama rakyat lain pun sebagian ada yg diam takut dijadiin sasaran, namun juga ada yang bukannya bantu sesama rakyat malah manfaatin moment demi keuntungan pribadi, hahahaha
miris...
Ironic fact:
Skripsi, tesis, disertasi, PKM, bahkan project-project sains yang banyak bikin produk inovatif hanya berakhir di tumpukan laporan pertanggungjawaban, ngga pernah bener-bener diproduksi massal dan berakhir di market.
I see a lot of them. Ketika dana project cair dan habis, yaudah, end of story. Gatau salah di mana.
Sepakat dgn pendapat: Indonesia mengalami "HYPER REGULATION"
Look at the stats. Jml aturan yg ada:
>Per-undang2-an Pusat : 13.628
>Per-undang2-an K/L : 15.685
>Perundang2-an Daerah : 242.808
Problemnya bukan KETIADAAN aturan
Tapi KETIADAAN PENEGAKKAN aturan
🙅🙂↔️
Buruh selalu diidentikan dengan karyawan pabrik, padahal mau guru, dosen, dokter, perawat, ASN, PNS, dan semua orang yang bekerja untuk orang lain dan memperoleh upah adalah buruh.
Kenapa yang aksi demo besar-besaran biasanya karyawan pabrik? Ya karena jumlah mereka lebih banyak dalam satu wilayah.
Maka, berterima kasihlah pada karyawan-karyawan pabrik yang mau turun ke jalan, karena beberapa tuntutan mereka bisa dirasakan oleh semua buruh.
Dalam psikologi sosial, sentimen kelompok kognitif rendah terhadap kognitif tinggi, bisa disebut dengan Anti-Intelektualisme. Kelompok yang merasa tertinggal secara kognitif atau pendidikan sering kali mengembangkan rasa tidak percaya atau permusuhan terhadap kelompok "elit intelektual."
Menurut Social Identity Theory (Tajfel & Turner), setiap kelompok berusaha mempertahankan citra positif tentang diri mereka. Ketika kelompok kognitif tinggi dianggap sebagai standar "kesuksesan," kelompok lain mungkin merasa terancam secara psikologis.
Kelompok kognitif rendah sering memandang kelompok kognitif tinggi sebagai sosok yang sombong, tidak praktis, atau tidak peka terhadap realitas hidup orang biasa. Hal ini menciptakan jarak emosional yang memicu kebencian.
Untuk menyeimbangkan rasa rendah diri kognitif, kelompok ini sering menekankan nilai-nilai lain seperti "moralitas," "kejantanan," "akal sehat (common sense)," atau "kepatuhan pada tradisi" sebagai bentuk keunggulan mereka atas kelompok intelektual.
Penelitian oleh Hodson dan Busseri (2012) menunjukkan adanya korelasi antara kemampuan kognitif yang lebih rendah dengan tingkat prasangka yang lebih tinggi terhadap "outgroups" (kelompok luar).
Hal ini dikarenakan individu dengan kognitif rendah cenderung lebih menyukai struktur yang kaku dan hierarki sosial yang jelas untuk merasa aman di dunia yang kompleks.
Kritik yang logis memaksa seseorang untuk berpikir lebih keras (cognitive strain). Menyingkirkan pengkritik intelektual adalah cara termudah bagi kognitif rendah untuk kembali ke kondisi "nyaman" di mana keyakinan mereka tidak dipertanyakan.
Jika dominasi kelompok rendah didasarkan pada dogma atau narasi tertentu, maka intelektualitas adalah ancaman eksistensial. Menyingkirkan intelektual adalah bentuk mekanisme pertahanan diri kelompok.
Kelompok kognitif tinggi akan diberi label negatif seperti "elitis," "sok tahu," "tidak nasionalis," atau "pengkhianat rakyat." Ini bertujuan untuk merusak kredibilitas mereka di mata publik sebelum argumen mereka sempat didengar.
Dalam organisasi atau pemerintahan, kelompok mayoritas mungkin menerapkan sistem seleksi yang lebih mengutamakan loyalitas dan keseragaman daripada kompetensi atau kecerdasan. Orang-orang cerdas yang kritis sengaja tidak diberi ruang agar tidak "mengganggu" arus utama.
Ketika kelompok kognitif rendah berhasil menyingkirkan pengaruh kelompok kognitif tinggi, masyarakat tersebut biasanya mengalami fenomena yang disebut The Race to the Bottom atau kemunduran standar.
Karena kritik dianggap sebagai gangguan, tidak ada ruang untuk perbaikan. Kesalahan yang sama diulang terus-menerus karena tidak ada yang berani (atau mampu) mengoreksinya.
Individu-individu cerdas di dalam kelompok tersebut akan memilih untuk diam (silent majority) atau pergi ke lingkungan lain yang lebih menghargai kecerdasan (brain drain), yang pada akhirnya semakin memperlemah kelompok tersebut.
Ini hampir mirip dengan kejadian tahun 60-an di mana 1 generasi intelektual hilang hanya gara-gara politik "kelompok kognisi rendah."
Tidak disangka, hari ini kita akan mengalaminya lagi. 1 generasi dipersekusi, diusir, dan akan "hilang" digantikan dengan perut yang kenyang (MBG).
Salah satu jeleknya mobil jaman sekarang : banyak sensor & fitur² yang meskipun berguna terutama fitur keselamatannya namun ga diimbangin sama kondisi lapangan dan kualitas SDM pemakainya
Itulah kenapa saya pernah bilang sebenernya di Indonesia ini masih belum terlalu perlu buat adaptasi fitur² canggih kek di luar negeri sono karena dari medannya sendiri tuh masih banyak yang perlu mobil dengan teknologi analog lebih banyak dibanding teknologi elektronik, contohnya RWD
Beloman lagi kalo ngobrolin kualitas SDM yaa, panjang ini nantikk ✌🏽😂
HUKUM SYARIAT TIDAK PERNAH BERUBAH!
YANG BERUBAH?
Membuang syariat, akhirnya pada jahil. Harus diterima kondisi jahil demikian ????
Contoh kejahilan: pernyataan dibawah ini 👇
"Rasanya kalo cuma ngelarang-ngelarang doang juga gak bakal berguna di era sekarang. Harus diterima kalo zaman sudah berubah"
hebat! prabowo lagi bangun fasisme berbasis bisnis katering. satu per satu institusi dikuasai lewat insentif sppg. polisi, tentara, kementerian, ormas, lsm, koperasi dan sekarang kampus. semuanya dikontrol biar patuh lewat jatah jumlah ompreng.