akim 🇵🇸

🇵🇸

[Jvnior @Jvnior]

🚨🇱🇧 LIVE FOOTAGE: Israel murders a news reporter covering the destruction in Lebanon

This is the most SHOCKING footage I ever saw.

[Dimar @dimarsasongko98]

Polda Metro Jaya hari ini, di depan kamera:

"Kami bukan musuh mahasiswa. Kami adalah partner. Kami adalah mitra."

Lalu mereka umumkan angkanya:

Untuk mengawal demo hari ini , 6.675 personel gabungan disiagakan.

Prediksi massa aksi?
Sekitar 300–500 orang di DPR/MPR.
Di Bundaran HI? 80–100 orang.

Rasionya: untuk 500 mahasiswa, negara siapkan hampir 13 aparat per orang.

Tiga belas.

Bukan untuk perang.
Bukan untuk bencana.
Untuk warga negara yang mau bicara.

Dan ini bukan pertama kali.
Jumat 12 Juni lalu ,4.151 personel untuk massa yang juga ratusan orang.
Setiap minggu angkanya naik.

Di saat yang sama, Polda mempersoalkan surat pemberitahuan , apakah mahasiswa sudah lapor sesuai UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 10.

Tapi Kabid Humas Polda mengakui sendiri dalam konferensi pers hari ini: meski tanpa surat pemberitahuan, polisi tetap melakukan pengawalan.

Jadi surat itu wajib atau tidak?
Kalau tidak wajib , kenapa dipermasalahkan ke publik?
Kalau wajib , kenapa tetap dilayani?

6.675 aparat untuk 500 mahasiswa yang mau bicara.
Di negara mana ini disebut "pelayanan"?

[Dimar @dimarsasongko98]

Rabu, 10 Juni 2026. Satu hari. Dua pernyataan dari gubernur yang sama.

Pertamax baru naik hampir Rp4.000 per liter.

Pramono Anung keluar dengan solusi:

"Dengan kenaikan BBM ini, peluang orang untuk naik transportasi umum juga makin besar."

Di hari yang sama, Pramono juga mengonfirmasi tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan segera disesuaikan ,dari Rp3.500 ke kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000.

Tiga sampai empat kali lipat.

Jadi jalan keluarnya dari BBM mahal adalah naik Transjakarta. Dan Transjakartanya sendiri sedang akan naik tiga kali lipat.

Pertamax naik → pindah ke Transjakarta. Transjakarta naik → pindah ke mana?

Ini bukan soal salah satu kebijakan.

Ini soal pola yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Rupiah melemah → biaya impor naik → BBM naik → biaya hidup naik → subsidi tertekan → tarif transportasi umum naik.

Setiap domino jatuh ke rakyat.

Tarif Rp3.500 itu bertahan lebih dari 20 tahun , bukan karena pemerintah lupa menaikkan, tapi karena itu satu-satunya hal yang masih bisa dijangkau jutaan orang yang tiap hari menggantungkan mobilitas hidupnya pada angkutan umum.

Alasan pemerintah menaikkannya sekarang: subsidinya terlalu besar.

Pertanyaannya bukan apakah subsidi perlu diefisiensikan.

Pertanyaannya adalah: di negara yang APBN-nya 3.800 triliun, yang program prioritasnya saja terbukti bocor di mana-mana, kenapa yang pertama dipangkas selalu yang dipakai rakyat , bukan yang dinikmati kekuasaan?

[Dimar @dimarsasongko98]

Uya Kuya masuk DPR 2024 dengan 81.463 suara. Modal utamanya: wajah yang dikenal jutaan orang.

Ditempatkan di Komisi IX , komisi yang mengawasi kesehatan rakyat dan nasib puluhan juta tenaga kerja Indonesia.

Bukan karena rekam jejak di bidang ketenagakerjaan. Bukan karena keahlian di sektor kesehatan. Tapi karena popularitas cukup untuk menang pileg.

15 Agustus 2025. Sidang Tahunan MPR. Prabowo baru selesai pidato kenegaraan. Di luar, rakyat sedang berdebat soal tunjangan perumahan anggota DPR Rp50 juta per bulan , sementara upah minimum belum sampai seperdelapannya.

Uya Kuya berjoget.

Dua minggu kemudian, rumahnya dijarah massa. Partainya mencopot dia. Gajinya distop.
Dia minta maaf. Semua sudah selesai?

Belum.

Karena masalahnya bukan Uya Kuya-nya.

Masalahnya adalah sistem yang memungkinkan kursi pengawas kesehatan dan nasib buruh diisi oleh siapa saja yang cukup terkenal , lalu kaget ketika hasilnya tidak bekerja seperti yang diharapkan rakyat.

Uya Kuya bukan anomali.
Uya Kuya adalah cermin

[atokdalang @atokdalangs4]

LO PADA SIBUK NGOMONGIN KORUPSINYA DADAN ?
NIH ADA 1 KASUS YANG GA KALAH GILA. Kenalin,SILMY KARIM.
Doi adalah wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan,dulunya ngejabat sebagai dirjen imigrasi.skrg?TERSANGKA KPK.

MODUSNYA? IZIN TINGGAL WNA SENGAJA DIPERSULIT!Supaya apa? supaya pemohon bayar ekstra. Di loket daerah bayar,pusat bayar lg.
Hasilnya?menurut KPK ada aliran dana 366 M di 96 rekening!

Yg dari gaji 3%, sisanya?
Diduga dr pemohon.
Tiap Jumat duitnya dibagi2,
kepada para oknum di dirjen imigrasi.

Silmy sendiri kebagian 100 juta, TIAP MINGGU.
Dan b4ngs4tnya,supaya ga ketauan,mereka pake rekening OB sampe kerabat.

Bahkan ada kode buat diskusi besaran jatah pake istilah "vokalis" , "GITARIS dapet berapa", KOREOGRAFER dapet berapa", dan MALAIKAT buat uang yang dikasih ke pejabat2 tinggi.

cc:threaddns.d.manace

[aku n hewan @akunhewan]

foto PAK DADAN di mana-mana, terlihat menyedihkan. tapi ironinya, sebetulnya dia gak senaas itu.

sejak dulu sering bilang, hukuman terberat untuk koruptor itu hanya pada saat ditangkap dan jadi berita.

jadi samsak hujatan seindonesia raya, tapi bentar doang.

setelah vonis pengadilan, apapun hukumannya, hidupnya akan kembali enak.

masih bisa menjalani hidup nyaman di lapas, keluarganya tetap bergelimang harta, tau-tau sudah keluar penjara menikmati hasil jarahan yang "telah diamankan" 😄

kelak status residivis koruptor gak akan membuatnya dikucilkan, tetap dihormati lingkungannya karena masih dianggap golongan elit, punya pengaruh, banyak uang, dan banyak teman sesama elit.

masyarakat pun bisa mudah lupa.

bahkan, gak sedikit mantan koruptor bisa kembali menjadi pejabat publik. contohnya ada yang menang pileg dan sekarang jadi wakil ketua komisi VI DPR, ada pula yang dapat jabatan jadi ketua tim pakar danantara.

realitanya memang gak pernah ada sanksi hukum yang tegas dan bisa bikin jera, membuat negara kita selalu jadi surganya para koruptor.

sudah jadi rumus alam, sebuah tempat bisa jamuran karena lingkungan memberi ruang dan segala hal yang dibutuhkannya untuk hidup. :)

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Halo, presiden biadab @prabowo. Saat mengundang 7 pemred kenamaan ke Hambalang sampean dicecar perihal keberlanjutan embege di saat negara berpotensi menghadapi problema moneter dan fiskal karena perang yang berkecamuk di timteng. Dengan lantang sampean mengatakan, "Tetap saya jalankan! Lebih baik saya memberi makan rakyat saya daripada uang itu dikorupsi!"

Lihat ini. Pemberian makan sampean tak sesuai target, tak bergizi, yang diamanahkan ketahuan basah korupsi, dan ekonomi negara yang sampean pimpin carut-marut!

Mundur!

[Dimar @dimarsasongko98]

Kronologi memalukan yang perlu lo semua tau:

Sabtu 27 Sept 2025, wartawan CNN tanya Prabowo soal keracunan MBG (6.452 anak jadi korban per data JPPI). Prabowo jawab. Selesai.

Tapi nggak bagi Istana. Malamnya, jam 19.15, petugas BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia dan mengambil langsung kartu pers Diana Valencia.

Alasannya? Pertanyaannya "di luar konteks agenda."

Ribuan anak keracunan makan siang subsidi triliunan rupiah itu di luar konteks?

Mensesneg Prasetyo Hadi, yang notabene jubir presiden dan atasan BPMI, cuma bilang: "ya kita cari jalan keluar terbaiklah."

Kartu baru dikembalikan Senin setelah viral dan Dewan Pers, AJI, IJTI, LBH Pers semua kompak ngecam.

Jadi begini cara kerjanya: sensor dulu, minta maaf kalau ketahuan.

Dan orang yang harusnya jaga kebebasan pers di Istana , Mensesneg , malah nunggu viral dulu baru gerak.

Ini bukan salah prosedur. Ini refleks kekuasaan.

Sumber :
https://t.co/wSaybZBylw

https://t.co/Z0EbiuajFn

https://t.co/BMzQi5VBjv

https://t.co/3HH3Nu2UeT

[North Bank ID @NorthBankID]

fans yang katanya paling ASIKK (baca emyu), paling ga baperan kalo banteran, ternyata sejauh ini malahan yang paling baperan, emosi, dan ga asikk....
dari experience pribadi ya 🤣🤣🤣

udah tiba2 komen ga jelas, ngata2in, trus tiba2 nge block

tapi saya yakin ga semua fans emyu gini kok, masih banyak yang asik dan seru kalo banteran 👍🏼🤝
cuma oknum walau agak banyak

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada putusan hukum dari lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang sudah diabaikan selama satu tahun penuh oleh pemerintah dan hampir tidak ada yang membicarakannya.

27 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi memutuskan: negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di sekolah negeri MAUPUN swasta.

Hari ini sudah 27 Mei 2026.
Tepat satu tahun.
Dan putusan itu belum dijalankan.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut ini bukan lagi kelalaian administrasi biasa.
Ini adalah tindakan inkonstitusional yang disengaja.

"Jika seorang Presiden bisa mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi di negara ini tanpa konsekuensi apapun maka kita tidak sedang dipimpin oleh hukum.

Melainkan sedang tunduk pada kekuasaan absolut yang menggunakan hukum sekadar sebagai instrumen stempel kekuasaan."

Ini bukan kalimat aktivis jalanan.
Ini adalah analisis konstitusional yang sangat serius bahwa membiarkan putusan MK mangkrak selama satu tahun adalah pelanggaran sumpah jabatan presiden secara nyata dan terukur.

Dan ini tentang anggaran yang paling mengejutkan:
Pemerintah selalu berdalih tidak ada ruang fiskal untuk membiayai sekolah swasta gratis.

Tapi di saat yang sama hampir 30% dari fungsi anggaran pendidikan 20% tersedot ke program MBG.

Bukan untuk membangun sekolah.
Bukan untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak.
Bukan untuk menggaji guru honorer dengan layak.
Tapi untuk membiayai dapur SPPG dan logistik makanan.

JPPI menyebutnya dengan sangat tepat:
kanibalisme anggaran.
Anggaran yang seharusnya untuk pendidikan dimakan oleh program lain yang kemudian diklaim sebagai anggaran pendidikan agar memenuhi kewajiban 20% konstitusional.

Dan Ubaid menyebutnya lebih keras lagi:
kebohongan statistik.

Pemerintah bangga mengklaim sudah memenuhi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 soal 20% anggaran pendidikan.
Tapi secara substansi uang itu dipakai untuk hal yang bukan pendidikan inti.

Dan ini yang paling menyakitkan yang langsung dirasakan rakyat sekarang:

SPMB 2026 sedang berjalan.
Ribuan anak tidak lolos masuk sekolah negeri karena kuota terbatas.
Dan orang tua dipaksa mencari sekolah swasta dengan biaya yang harus ditanggung sendiri.

Padahal putusan MK sudah sangat jelas:
kalau anak tidak tertampung di sekolah negeri pemerintah daerah wajib secara aktif menyalurkan dan membiayai anak itu di sekolah swasta.

Bukan orang tua yang harus pusing.
Bukan orang tua yang harus cari pinjaman.
Negara yang wajib.

Tapi yang terjadi:
pemerintah daerah membiarkan orang tua berjuang sendiri.
Dan tidak ada konsekuensi apapun untuk itu.

JPPI menyebutnya pemerasan struktural oleh negara. Rakyat dipaksa cari jalan keluar sendiri padahal konstitusi memerintahkan negara yang harus memfasilitasi.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi:
Pemerintah bisa dengan cepat membiayai infrastruktur dapur SPPG MBG di seluruh Indonesia.
Bisa dengan cepat mensejahterakan karyawan SPPG.
Bisa dengan cepat mengumumkan Kopdes Merah Putih Rp240 triliun.
Bisa dengan cepat membeli sapi kurban Rp100 miliar dari APBN.

Tapi untuk mengeluarkan Perpres atau PP yang mengimplementasikan putusan MK soal pendidikan gratis butuh lebih dari satu tahun dan sampai sekarang belum ada.

Sementara itu Prabowo dari Paris mengumumkan Bahasa Prancis wajib diajarkan di semua sekolah. Tanpa roadmap.
Tanpa anggaran guru.
Tanpa kajian kesiapan implementasi.

Sekolah yang rusak tetap rusak.
Guru honorer tetap dapat Rp250.000.
Putusan MK tetap diabaikan.
Dan instruksi bahasa baru terus bertambah dari setiap kunjungan diplomatik.

Indonesia punya Mahkamah Konstitusi.
Punya putusan yang sudah mengikat.
Punya konstitusi yang menjamin pendidikan dasar gratis.
Punya presiden yang bersumpah menjaga dan menjalankan konstitusi.

Tapi satu tahun setelah putusan paling fundamental tentang hak pendidikan anak Indonesia tidak ada Perpres.
Tidak ada PP.
Tidak ada implementasi.
Tidak ada konsekuensi untuk yang mengabaikannya.

Putusan MK diabaikan selama satu tahun oleh presiden yang bersumpah menjaga konstitusi dan tidak ada yang bisa menghentikannya.

Kalau putusan lembaga peradilan tertinggi bisa diabaikan begitu saja tanpa konsekuensi lalu apa gunanya seluruh sistem hukum yang kita punya?

[bae @kangbae__]

@txtharihariWNI percayalah, 90% penumpang itu kalo ngasi bintang 5 bukan karena pelayanannya yg oke...tapi karena kasian.
krn kalo jujur²an paling banter antara 3-4 bintang udah paling layak

[Raden Yusril @atmawiratna_]

"Gabisa banggain trophy, sekarang banggain jumlah fans"

Sebagai fans Arsenal, kita seolah dituntut untuk tidak membanggakan apapun, sekalipun sudah berhasil meraih juara.
Bahkan kita dituntut untuk diam. Kita dituntut untuk tidak melawan.

Biarkan saja mereka mau bilang apa. Setelah bertahun-tahun setia menemani klub di masa-masa sulit, kita punya hak sepenuhnya untuk merayakan setiap jengkal kesuksesan saat ini.

Enjoy the moment, karena perjalanan dan proses menuju puncak ini sama sekali tidak mudah. COYG ❤️

[akim 🇵🇸 @ariefhakims]

Kualitas dan karakter masy indo keliatan bgt dr sepakbola, mostly guyon tp adu domba, guyon tp merendahkan, guyon tp seneng klo ada yang menderita. Semua dikemas guyon, tp intensi utama nya superioritas. Wajar banyak arogan? adab dimulai dr rumah, dan lingkungan panggung ujiannya

[txtdaritaxpayer @txtdaritaxpayer]

Coba dipikir.
Cita2 pingin industrialisasi, bikin mobil dan ponsel sendiri
Tp belanja APBN Top 3 nya: BGN, TNI, Polri
Programnya: MBG, Kopdes, Gentengisasi

Budget R&D to GDP cuma 0,28%.
Preman di mana2. Kepastian hukum ga pasti.

Gimana industrialisasi dan investasi bisa jalan?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.

Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.

Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.

Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.

Dan ini yang paling menggelikan:

Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.

Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:

Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?

Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.

50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.

Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.

Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.

Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.

Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.

Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.

Tapi bioskop.

Dan ini logika yang paling sederhana:

Dr. Tirta sudah bilang:

rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.

Ahok sudah bilang:

kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.

Mahfud MD sudah bilang:

demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.

Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.

Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.

Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.

Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan

Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.

Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.

Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.

Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.

Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.

Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.

Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.

Tapi yang diusulkan adalah bioskop.

DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.

Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:

kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?

Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?

Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?

Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

[akim 🇵🇸 @ariefhakims]

@dwikyfr 😂

[marung wadura @aimr0d]

Jetnya disiram air kembang, rakyatnya disiram air keras

[Dimar @dimarsasongko98]

KASAD tanya 'duitnya dari mana?' soal film Pesta Babi

Jawabannya ada di kredit film: WatchDoc, Greenpeace, Ekspedisi Indonesia Baru, https://t.co/nQiuAURhdg, LBH Papua ,semua tercantum, transparan.

Pertanyaan baliknya:

PSN yang konversi 2,5 juta hektar hutan Papua itu duitnya dari mana, dan siapa yang untung?😁😁😁

Nobar Pesta Babi dibubarkan aparat di 21 kota lebih.

Tiket sukarela 100% ke pengungsi Papua.

Riset 4 tahun, tayang gratis komunitas.

Tapi yang bikin resah militer bukan soal duit , tapi soal isi filmnya yang susah dibantah.

Kalau filmnya bohong, bantah datanya. Jangan bubarkan nontonnya😂

[RONALDO WON A WORLD CUP? @CR7HateCentral]

The time a black man disguised himself as a white man to see if he would experience "White Privileged" you won't believe what happened😳

[Eka Wicaksana Putra 📊 @pak_erte92]

Lah, Andrie Yunus gak diminta untuk disiram. Itu kan ulah dari mereka sendiri.

Kemudian, hukumannya diringankan karena terkena dampak cipratan juga?

Yap, gua yakin memang ini ada perintah.