Dede Ary 🤔🤔

Menilai dan melihat sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda | Pelupa

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

landasan berpikirnya benar dan kuat tetapi melihat kebiasaan pemerintah kita kok janggal yah

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

banggar DPR tolak APBN untuk subsidi haji:
- jangan bantu yang mampu
- haji wajib bagi yang mampu secara finansial & fisik,
- kalau disubsidi pemerintah jadi masalah dari sisi syariat
- APBN sebaiknya diprioritaskan untuk bantu masyarakat miskin,
- bukan yang mampu naik haji

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

azab rebut bola Salah

[Virtual Footballers @virtualballers]

Gua kepikiran ‘what if’ passingnya Marmoush ini.

Interceptnya Paredes udah kaya savenya Emi Martinez vs Kolo Muani. 🤯

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

Trezeguet dan Marmoush harus bayar mahal kekalahan Mesir 🤬🤬🤬

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

pemain pengganti Mesir gak ada yang bener

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

bukannya kill the game malah buang-buang peluang. Trezeguet buang-buang momentum Mesir. sekarang malah imbang.

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

kalo curang tuh harusnya diem-diem aja dutttt

[FaktaBola @FaktaSepakbola]

🚨 Trump soal kartu merah AS: “Itu bukan pelanggaran”.

“Itu bukan pelanggaran. Anda tentu ingin melihat pertandingan dengan pemain-pemain terbaik. Bagaimana perasaan Anda jika Messi, Ronaldo, atau Harry Kane harus absen karena hal seperti itu?” 🇺🇸😳

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

ciceri, serang

[Solekhan @__PASMANTAP]

Kepada @Puspen_TNI tolong personilnya ditertibkan

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

mendikdasmen bisa ngomong kaya gini gak yah (in term of membela guru)

[Taryoko Lanjar @TaryokoL]

Pernyataan Menhan ini cacat dan menyesatkan. Seolah-olah mereka yang berjasa menghidupi warga, padahal justru warga sendiri yang membiayai operasional mereka lewat pajak.

Lagian, enak banget jadi pihak yang dijamin gajinya oleh pajak rakyat, lalu memposisikan diri seolah sedang menolong rakyat. Padahal, rakyatlah yang setiap hari berkeringat menanggung beban ekonomi yang sebenarnya. WTF!!

Kebalik logikanya!
Coba aja dibalik. Kl g ada batalyon, rakyat disitu akan sedih atau justru senang??

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

@txtdrkuliner minus gak ada gambarnya doang

[Renalto S @Renalto_23]

Tulisan barunya Mas Zen. Tentang yg rame kemarin.

https://t.co/iN1hClAv72

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

poin siswanya mana??? 😭😭😭😭

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

ada permintaan dari pengusaha MBG kepada prabowo:
- Tolak keras penutupan dapur MBG saat libur sekolah
- Dapur dibangun pakai uang pribadi mitra, bukan APBN banyak masih nyicil utang bank, belum balik modal
- Total investasi mitra ditaksir Rp80-120 triliun
- Kalau dapur tutup, balita dan ibu hamil (1000 hari pertama) ikut tidak terlayani
- Insentif mau dihapus saat libur dianggap melanggar kontrak
- relawan kehilangan penghasilan harian
- banyak relawan yang sudah ambil cicilan
- Sindir 200 dapur yang dibangun pakai dana APBN lewat BUMN malah mangkrak
- Soal pengadaan motor/mobil viral mitra tegaskan tidak dilibatkan sama sekali
- BGN dianggap ambil keputusan sepihak tanpa diskusi dengan mitra
- Minta Presiden Prabowo turun tangan tinjau ulang kebijakan BGN


[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

🧐

[Handout @Zeefire02]

Kok ada yang aneh yakk 🤨

[Wiraaaaa @wiraaaaa27]

Siapa yang rencana ambil #cpns di pemda?? Ini adalah salah satu hidden gems selanjutnya Pemkab #Kediri ✨✨✨

[Wiraaaaa @wiraaaaa27]

Untuk daftar #CPNS selain pilih intansi homebase deket rumah, pilih juga yang tunjangan nya besar, beberapa intansi ada yg mengira kecil tpp padahal sebenernya sultan, seperti pemkab #bojonegoro ✨✨✨
cc : @umbiygudahtipes @PNS_Ababil @ASNTodayIDN @ASN_TELADAN

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

video lama ya ini?

[BeritaSatu @Beritasatu]

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti membawa angin segar bagi dunia pendidikan tanah air dengan mengumumkan kenaikan resmi tunjangan guru honorer atau non-ASN menjadi Rp2 juta per bulan. Kebijakan strategis ini merupakan bentuk realisasi nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa di berbagai pelosok daerah. Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) yang berprofesi sebagai tenaga pendidik juga dipastikan menerima penyesuaian tunjangan dengan besaran yang setara dengan nilai gaji pokok mereka.

Simak berita selengkapnya di https://t.co/12KzHzegth, BeritaSatu TV, YouTube BeritaSatu dan unduh aplikasi BeritaSatu di iOS dan Apps Store!⁣⁣⁣

#BeritaSatu #SaatnyaMajuBersama #TunjanganGuru #KesejahteraanGuru #GuruHonorer #Mendikdasmen #AbdulMuti

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

baru mendorong doang, gak resmi

[kale @kalistohenituse]

RESMI P3K DITANGGUNG OLEH APBN

kabar gembira, kesimpulan rapat komisi 2 dengan kemendagri dan kemenpan rb mengusulkan semua PPPK baik penuh waktu atau paruh waktu ditanggung APBN.

plus ada relaksasi aturan 30% maksimal belanja pegawai agar semua P3K dpt bekerja dengan tenang dan optimal. bapak @MardaniAliSera juga angkat jaminan hari tua P3K paruh waktu dijalankan.
mari kita kawal bersama ya🙏

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

kepala daerah harus berserikat demi rakyat 👍🏻👍🏻👍🏻

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[Wiraaaaa @wiraaaaa27]

Cara gampang tau ini jabatan pada saat melamar #cpns fungsional atau jabatan pelaksana, gampang bngt. Cek saja nama jabatannya jika nama jabatannya ada kata pemula/terampil/ahli pertama itu berarti jabatan fungsional ya, jika tidak ada itu jabatan pelaksana, tks😏

[Dosen Kesayanganmu @direktoridosen]

KABAR GEMBIRA

KEMENSOS lowongan PPPK,
tenaga kependidikan.

Formasi: 5127

https://t.co/uc2ad9YHZ6

peringatan:
untuk yang mau daftar CPNS, saran saya skip saja lowongan ini.
karna jadwal berpotensi beririsan dengan CPNS 2026.

cc:
@pns_ababil
@pns_2018
@pppkguru

[Dede Ary 🤔🤔 @Arieldede]

@pppkguru tukinnya full apa selisih nih? 😄😄