AlBatanKabuni

Kelapa kosong, hati kosong sama bahayanya.

[AlBatanKabuni @ariffendraa]

Ampun Ma :(

[Nutizen @nutizen_]

ALI BIN ABI THALIB

Jangan gunakan kefasihan bicaramu
(mendebat) di hadapan ibumu yang
dahulu mengajarimu berbicara

#PesanAbah

[Info Jateng @Jateng_Twit]

Terima kasih @Polresta_Solo atas tidak berani menangkap pelaku...

Salam Presisi

[Haye Targaryen @_haye_]

Ini sebetulnya satu isu menarik dari kasus ini: Persepsi Konflik Kepentingan.

Konflik Kepentingan itu selalu soal PERSEPSI — tidak perlu dibuktikan secara khusus. Persepsi bias sudah cukup utk mempertanyakan integritas keputusan.

Pertanyaan yg lebih serius di sini adalah kenapa Nadiem — yg konflik kepentingannya demikian jelas dan vulgar, dg sekian juta pekerja dan triliunan uang beredar, termasuk BUMN dan sekian banyak pejabat lain — bisa tetap duduk di kabinet?

Seharusnya, isu Konflik Kepentingannya diselesaikan saat dia diangkat, ada pertimbangan etik, hukum dan (mungkin) pengawasan yg dipasangkan jika perlu. Baru kerja jadi Menteri.

Masalahnya muncul saat pengusaha (sukses) direkrut dalam Pemerintahan dg iming iming perubahan, kemudian usahanya diaduk dan dirampas, lalu sang Pengusaha dianggap punya konflik kepentingan, justru oleh Pemerintah yg mengangkatnya sendiri.

Bahwa rezimnya sudah ganti ga relevan, Nadiem diangkat dg kewenangan Kepresidenan. Masa kemudian dituntut dibawah kewenangan yg sama, untuk Konflik Kepentingan yg diciptakannya sendiri?

Ini kasus Goblog ga keruan dan beneran jadi potret sengkarut busuknya politik dan penegakan hukum.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Tapi lagaknya kayak yang paling ngerti pertahanan, intelijen, geopolitik, antek asing dan "saya tahu yang biayai demo".

Intelnya sendiri kerjanya nyiram air keras ke sipil.

[Ahmad Arif @aik_arif]

Yang sebenarnya terjadi, rokok itu menghisap ekonomi masyarakat miskin. Semakin miskin seseorang, kontribusi penghasilan untuk membeli rokok dibandingkan pengeluarkan lain semakin tinggi.

Pernah bikin reportase soal ini, saat ekonomi memburuk dan penghasilan menurun, masyarakat miskin perokok akan mengorbankan pengeluaran lain, namun tidak untuk rokok. Bahkan, kebutuhan sekolah anak hingga kualitas pangan keluarga juga bisa dikorbankan demi tetap merokok.

Kenaikan harga rokok, juga menyuburkan "rokok ilegal" di pedalaman, yang mayoritas diselundupkan oleh aparat juga sih.

Bisa baca laporannya di sini: https://t.co/y9bOWMD8VG

[Unit Gawat Djodoh @Marimar_Aauw]

Kasus NM.

1) Jadi pejabat, bikin kebijakan laptop harus sistem Chrome "𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗺𝗲 𝗢𝗦" melalui Permendikbudristek tahun 2021

2) Dikunci, negara ga bisa beli selain Chromebook

3) Google untung, inves ke PT. AKAB

4) PT. AKAB untung (punya NM)

[Jayen WNI @Giantwni]

Berikut perbedaan kasus Tom Lembong dengan Nadiem Makarim yang sesama Gen Z harus diketahui.

• Tom Lembong: Kebijakan impor gula kristal mentah (2015-2016) saat jadi Mendag. Ia menerbitkan izin impor kepada swasta/BUMN untuk stabilisasi harga, tapi dianggap melanggar prosedur (tanpa koordinasi lintas kementerian yang cukup).

• Nadiem Makarim: Pengadaan laptop Chromebook + Chrome Device Management (2019-2022) di Kemendikbudristek. Diduga merancang & mengarahkan spesifikasi teknis (wajib Chrome OS), bertemu pihak Google, melibatkan tim luar (stafsus & rekan tech/swasta), dan mengunci pengadaan ke produk tertentu.

Unsur Konflik Kepentingan & Pihak Luar

Tom: Tidak ada bukti kuat pertemuan dengan vendor gula atau kepemilikan saham di industri gula. Fokus pada kebijakan impor.

Nadiem: Jaksa soroti pertemuan dengan Google, pelibatan tim luar kementerian (dari ekosistem tech/startup-nya), dan dugaan menguntungkan investor Google yang pernah investasi di Gojek. Ini jadi poin pembedaan besar.

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Kalian tau bu Poppy? Direktur SMP, Kemdikbud. Saat pengadaan Chromebook, jadi wakil ketua tim teknis pengadaan Chromebook. Dia gak setuju spesifikasi dikunci. Karena tau berpotensi korupsi. Akhirnya dicopot diganti Mulyatsah. Mulyatsah akhirnya tersangka dan divonis.

Bu Poppy hanya ASN, bukan pahlawan anak bangsa. Makanya, sidangnya aja kalian gak tahu. @BetaEpsilonPhi

[AlBatanKabuni @ariffendraa]

@tempodotco HAHAHA

[tempo.co @tempodotco]

Gaurav Srivastava "menyusup" ke keluarga Prabowo Subianto dan elite di Indonesia untuk mendapatkan kontrak pertahanan.

Pura-pura menjadi agen Central Intelligence Agency (CIA).

#TempoPlus

[Ahmad Arif @aik_arif]

Selama ada bapak-bapak begini masih jadi menteri, menurutku, kita patut meragukan kinerja pemerintahan sih. Kalau nggak percaya, tanyakan saja sama Harrison Ford.

[Ahmad Arif @aik_arif]

Tragedi dr. Icha (28) bukan sekadar kasus individu. Sejak pertama kali dapat info ini pekan lalu, seperti dapat alarm keras: dokter di Indonesia sangat rentan. Bukan hanya dari penyakit yang mereka tangani, tapi dari tekanan mental yang sering tak terlihat, terutama dari intimidasi dari orang berkuasa. Dokter juga manusia.

Dan yg jg perlu jadi perhatian, berapa jahatnya kuasa politik di negeri ini. Yg dokter, dan keluarga dokter Icha ini juga bukan orang sembarangan, pun sulit jg mendapat keadilan. Bagaimana dengan masyarakat biasa?

[Appa✨ @rdwnfrmnsyh]

Ketika stok opname bulanan di kopdes dan ada selisih barang:

[Ahmad Arif @aik_arif]

Solusi picik birokrasi di Indonesia. Kalau ketahuan boroknya bukannya diobati, malah disembunyikan.

[Lubang Kelinci @TxtRabbitHole]

𝗞𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗱𝗲 @kangdede78: 𝗕𝘂𝘇𝘇𝗲𝗿 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗮𝗿𝗶𝘀, 𝗖𝗩 𝗗𝗶𝗱𝘂𝗴𝗮 𝗣𝗮𝗹𝘀𝘂, 𝗧𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗔𝗺𝗮𝗻 𝟱 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻

Gimana caranya seseorang bisa jadi Komisaris Independen BUMN selama 5 tahun penuh, padahal 𝗶𝗷𝗮𝘇𝗮𝗵𝗻𝘆𝗮 𝗱𝗶𝗱𝘂𝗴𝗮 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗮𝗱𝗮, perusahaan tempat kerjanya diduga tidak ada, dan keahliannya 𝗰𝘂𝗺𝗮 𝗰𝘂𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿?

Nama lengkapnya Kristia Budiyarto. Dikenal publik sebagai Kang Dede, pemilik akun @kangdede78. Bukan ahli pelayaran. Bukan praktisi transportasi laut. Kualifikasi utamanya: koordinator tim media sosial pemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019, aktif meramaikan tagar dukungan dan 𝗺𝗲𝗻𝗴-𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗶 𝗱𝘂𝗻𝗶𝗮 𝗺𝗮𝘆𝗮.

Selesai Pilpres Jokowi menang. Kang Dede dapat hadiah.

Pada 2 November 2020, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuknya sebagai Komisaris Independen PT Pelni melalui SK-354/MBU/11/2020. PT Pelni, perusahaan pelayaran nasional yang mengangkut jutaan penumpang ke seluruh pelosok Indonesia. Tidak ada seleksi terbuka. Tidak ada uji kompetensi. Buzzer menang Pilpres, dapat kursi BUMN.

Sampai sini mungkin masih terasa normal untuk standar perpolitikan kita. Tapi tunggu dulu.

Januari 2025, Tempo melakukan investigasi terhadap profil resmi Kang Dede di laman PT Pelni. Di sana tertulis ia lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Tempo lalu mengecek ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan menghubungi pihak kampus langsung.

Hasilnya mengejutkan.

Direktur Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin mengonfirmasi bahwa 𝗞𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗲𝗱𝗲 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝘁𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗮𝘁 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗮𝗹𝘂𝗺𝗻𝗶. Bukan drop out. Bukan pindah jurusan. Tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa sama sekali. Unhas bahkan menambahkan bahwa universitas mereka tidak memiliki Fakultas Ilmu Komunikasi, sehingga 𝗳𝗮𝗸𝘂𝗹𝘁𝗮𝘀 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗰𝗮𝗻𝘁𝘂𝗺𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹 𝗿𝗲𝘀𝗺𝗶𝗻𝘆𝗮 𝗶𝘁𝘂 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗽𝗲𝗿𝗻𝗮𝗵 𝗮𝗱𝗮.

Riwayat kerjanya pun bermasalah. PT Planet Tecno yang ia cantumkan sebagai tempat kerja 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗱𝗶𝘁𝗲𝗺𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗮𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗗𝗶𝘁𝗷𝗲𝗻 𝗔𝗛𝗨 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗸𝘂𝗺 𝗛𝗔𝗠, maupun di mesin pencari internet.

Tempo menghubungi Kang Dede via WhatsApp. Pesan terkirim. Tidak dibalas. Telepon tidak diangkat.

PT Pelni juga tidak mau berkomentar. Manajemen hanya berkata mereka percaya Kementerian BUMN menempatkan orang-orang terbaiknya. Percaya. Tanpa verifikasi. Selama 5 tahun penuh.

Lalu apa yang terjadi setelahnya? Apakah ia dicopot karena skandal ini?

Tidak.

Kang Dede baru dicopot pada November 2025, setelah Erick Thohir tidak lagi menjabat Menteri BUMN. Bukan karena CV diduga palsu. Bukan karena tekanan publik. Tapi karena 𝗽𝗲𝗹𝗶𝗻𝗱𝘂𝗻𝗴𝗻𝘆𝗮 𝘀𝘂𝗱𝗮𝗵 𝗽𝗶𝗻𝗱𝗮𝗵 𝗸𝘂𝗿𝘀𝗶.

Dan respons Kang Dede setelah dicopot? Santai saja. Ia bilang masa jabatan komisaris memang 5 tahun, tergantung RUPS mau diperpanjang atau tidak, dan ia bersyukur bisa selesai 5 tahun penuh sesuai SK penugasan.

Selesai dengan senyum. Tidak ada investigasi lanjutan. Tidak ada sanksi. Tidak ada pertanggungjawaban.

Ini bukan sekadar soal satu orang dengan CV diduga fiktif. Ini soal sistem yang tidak punya mekanisme verifikasi dasar. Sistem yang menunjuk komisaris BUMN berdasarkan kesetiaan politik, bukan kompetensi. Sistem yang baru bergerak bukan karena ada pelanggaran, tapi karena ada pergantian patron.

Kang Dede sudah pergi. Tapi sistem yang melahirkannya 𝗺𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗯𝗲𝗿𝗷𝗮𝗹𝗮𝗻.

[awan @bopo_jodhipati]

Guys kalian tau kasus ini ga? Lagi rame di fb dan thread

Beritanya gini:

Sebanyak 27 anggota Paduan Suara Wanita (PSW) asal Kepulauan Riau harus menelan kekecewaan setelah gagal berangkat ke Manokwari untuk mengikuti Pesparawi Nasional XIV. Padahal, mereka sudah datang ke Jakarta dengan koper, seragam lomba, dan semangat penuh buat mengharumkan nama daerah. Sayangnya, saat hendak check-in di bandara, mereka baru mengetahui kalau tiket yang mereka pegang ternyata masih sebatas pemesanan dan belum dibayar. Akibatnya, rombongan yang sudah dilepas resmi oleh pemerintah daerah itu terpaksa batal terbang dan kehilangan kesempatan tampil di ajang nasional.

Meski mimpi mereka pupus di depan mata, para peserta memilih menyikapinya dengan cara yang bikin banyak orang salut. Alih-alih marah atau membuat keributan, mereka justru menyanyikan lagu yang seharusnya dibawakan di panggung lomba, tepat di area Bandara Soekarno-Hatta. Aksi itu langsung menyentuh hati banyak orang dan viral di media sosial. Di sisi lain, kejadian ini juga memunculkan banyak pertanyaan soal siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Publik pun mendesak agar persoalan ini diusut tuntas, sementara 27 perempuan asal Kepri itu tetap dikenang sebagai sosok yang menunjukkan keteguhan, profesionalisme, dan semangat meski gagal tampil di panggung yang mereka impikan.

[Dimar @dimarsasongko98]

Dua berita https://t.co/0oxJUTcFBv, hari yang sama, 26 Juni 2026:

Berita 1:
Warga Jakarta marah ke petugas Sensus Ekonomi 2026 saat ditanya gaji.
Alasannya: takut datanya dipakai buat naikin pajak mereka.

Berita 2:
Knight Frank Research: Indonesia #1 di dunia pertumbuhan orang super kaya.
3.833 → 6.966 UHNWI dalam 5 tahun. +82%.

Yang miskin: takut didata, takut kena pajak, takut kehilangan bansos.

Yang super kaya: tumbuh paling cepat di seluruh planet ini.

Negara yang sama.
Tahun yang sama.
Pemerintah yang sama , yang katanya perang lawan serakahnomik.

Menetes ke bawah , atau rakyatnya yang diperas ke atas?

[T0361M4N @toe_giman]

Kenapa arogan? Padahal isi mobil yg dipepet hanya para perempuan...

Apa ga bisa dibicarakan baik-baik? Atau lupa, kendaraan yg dipakai itu adalah dari pajak mereka yg dipepet dan seluruh rakyat.

[hot cocoa @bismillahyuk_]

Prabowo said, "Hanya di Indonesia, Tentara di Sawah, dan Polisi urus pertanian."

Then tiba2.. ada berita:

TNI mencuri 16 ekor sapi milik janda bernama Boru Naga di Desa Sei Siarti, Kab. Labuhan Batu.

Tebak, kira2 Tentara di negara apa nih yang maling sapi?

#IndonesiaGelap

[Ahmad Arif @aik_arif]

Menguatnya militerisme biasanya menandai kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dan melemahnya kapasitas sipil. Banyak penelitian menunjukkan bahwa semakin besar peran militer dalam urusan sipil, semakin kabur batas antara ruang sipil dan ruang keamanan. Hal ini dapat mengurangi akuntabilitas publik karena militer memiliki kultur komando yang berbeda dengan birokrasi sipil yang bekerja berdasarkan transparansi, partisipasi, dan mekanisme pengawasan.

Dan jk penguatan militerisme ini disertai melemahnya meritokrasi dalam jabatan publik, menyempitnya ruang kritik publik, stagnasi produktivitas dan investasi pada pendidikan, riset, serta inovasi, maka ini bisa jd alarm bahwa suatu negara sedang mengalami institutional regression, yang berikutnya bakal berkontribusi pada kemunduran sosial-ekonomi.

Coba tengok kanan kiri, apakah tanda-tanda itu semakin jelas?

[Reftif @reftif_]

JUST IN: Tanggapan Media Askar, Dosen UGM sekaligus Direktur Kebijakan CELIOS terkait meningglanya 5 calon Manajer KDMP

"Ungkapam duka cita itu tidak mengembalikan nyawa saudara kita"

"Selama 10 tahun terakhir, empat orang meninggal dalam wajib militer di Korea Selatan, dan itu jumlahnya dua juta orang."

"Indonesia, hanya dalam dua minggu, lima orang meninggal untuk pelatihan militer. hanya pesertanya 32.000 orang."

"Lebih ironi lagi, di Korsel itu pelatihan militernya untuk perang, di Indonesia pelatihan militernya untuk calon manajer toko kelontong, ini absurd, ini aneh, ini tidak bisa diterima dengan akal sehat!"

"Jadi cara berpikir kebijakan kita balik lagi ke 1970-an, dan menurut saya, saya sepakat untuk dihentikan saja"

"ANGGARAN ITU MUNGKIN BISA HILANG, TAPI NYAWA ITU TIDAK BISA DIKEMBALIKAN."