| Sia rim An®

*Metropolis membudidaya Lele
*Pecinta Kuliner Nusantara
*Donor DarahAB 165x
*Founder Komunitas DarahAB DKI
*Inisiator & Founder CISC SS

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pertemuan yang baru saja terjadi beberapa jam sebelum podcast ini direkam dan menurut gue ini adalah salah satu perkembangan paling penting yang perlu lo ikuti tentang masa depan Polri.

Mahfud MD dan Komisi Percepatan Reformasi Polri baru saja diterima langsung oleh Presiden Prabowo.

Mereka menyerahkan laporan setebal 3.000 halaman dalam 10 buku yang merangkum apa yang salah dengan Polri dan bagaimana memperbaikinya.

Dan satu kalimat Prabowo yang paling mengejutkan Mahfud:

"Yang harus kita perbaiki bukan hanya Polri.
TNI juga. Kejaksaan juga.
Pengadilan juga.
Birokrasi juga."

Diskusinya tidak seperti yang dibayangkan dan ini yang paling menarik:

Mahfud mengakui dia datang dengan ekspektasi sekadar menyerahkan laporan lalu pulang.

Yang terjadi:
diskusi akademik dua setengah jam.
Prabowo tidak menerima laporan dengan anggukan.
Dia melawan gagasan dengan gagasan.

"Pak Prabowo sangat gembira dan mengajak diskusi seperti profesor.
Ilmiah sekali.
Gagasan dilawan dengan gagasan."

Dan hampir semua rekomendasi diterima oleh Presiden.

Sembilan masalah kultural Polri yang diungkap komisi dan ini yang paling mengejutkan:

Inilah jeroan laporan 3.000 halaman itu.
Sembilan budaya negatif yang ditemukan di lapangan dan harus diubah:

Pertama — kekerasan.

Kasus Ririn di Polres Indramayu disebut langsung. Seseorang yang tidak membunuh dipaksa mengaku membunuh sampai kakinya patah.
Pengakuan dipaksakan agar kasus bisa P21.
Ini bukan anomali ini ditemukan secara sistematis di lapangan.

Kedua — militeristik.

Polri seharusnya polisi sipil.
Tapi atribut, cara komando, dan budaya hierarki yang ada sekarang lebih mirip militer.
Ini harus diubah fundamental bukan hanya soal warna seragam.

Ketiga — korupsi.

Masuk daftar.
Sudah bukan rahasia.
Tapi sekarang ada di laporan resmi 3.000 halaman.

Keempat — flexing dan patronase.

Budaya pamer kekayaan dan mencari cantolan atau ordal untuk naik jabatan.
Menjilat ke atas, menginjak ke bawah.

Kelima — silent blue.

Istilah untuk budaya saling melindungi sesama anggota. Ketika polisi melanggar rekannya diam. Institusi menutup mata.
Pelanggar dilindungi, pelapor disingkirkan.

Keenam — fanatisme korps.

Loyalitas buta kepada institusi melebihi loyalitas kepada hukum dan kebenaran.

Ketujuh — impunitas.

Polisi yang melanggar hukum dihukum lebih ringan atau tidak dihukum sama sekali.
Atasan membunuh bawahan, kasusnya menghilang.

Kedelapan — menghalalkan segala cara.

Mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah untuk memenuhi target.
Penyiksaan untuk mendapat pengakuan. Manipulasi bukti.

Kesembilan — kultur hedonis dan target angka.

Ukuran keberhasilan adalah angka kasus yang diselesaikan bukan kualitas keadilan. Sehingga kalau tidak ada kasus, diada-adakan.

Soal Kapolri dan kenapa tidak dibahas tapi sebenarnya sudah dijawab:

Pertanyaan yang paling ditunggu publik:
kapan Kapolri diganti?

Jawaban Mahfud: bukan urusan komisi.
Itu hak prerogatif presiden.

Tapi ada sesuatu yang lebih cerdas dari sekadar menjawab kapan.

Komisi merekomendasikan career path atau jenjang karir yang sangat ketat dari Polsek, Polres, Polda, eselon satu, baru bisa jadi Kapolri dengan sisa masa dinas sekitar 2-3 tahun sebelum pensiun.

Artinya: siapapun yang tidak melalui jalur itu secara otomatis tidak memenuhi syarat.

Tanpa perlu menyebut nama siapapun aturannya sendiri yang menjawab.

Soal mekanisme pengangkatan Kapolri dan keputusan Prabowo yang menarik:

Ada dua kubu dalam komisi:

satu ingin Kapolri dipilih langsung oleh presiden tanpa DPR supaya lebih responsif.

Satu lagi ingin tetap melalui DPR untuk check and balances.

Prabowo memilih: tetap melalui DPR.
Alasannya sangat menarik dan sangat jujur:

"Kalau presidennya seperti saya yang punya pengalaman di TNI-Polri, mungkin oke langsung.

Tapi kalau besok presidennya tidak mengerti masalah-masalah ini pusing loh.
Biar DPR ikut pusing milihkan orang."

Dan soal risiko politisasi di DPR?
Prabowo sadar.
Solusinya:
presiden mengajukan satu calon saja untuk menghindari tawar-menawar politik.

Kompolnas akan dirombak total dan ini yang paling signifikan:

Selama ini Kompolnas ada tapi tidak efektif.
Tanya apa, jawabannya sama persis dengan jawaban Polri.
Bukan pengawas eksternal tapi juru bicara Polri.

Keputusan yang disepakati hari ini:

Kompolnas akan diubah menjadi lembaga independen yang kuat terpisah dari Polri, dibiayai APBN, dengan kewenangan memeriksa dan memutus kasus pelanggaran Polri pada tingkat jabatan tertentu.
Keputusannya bersifat eksekutorial.

Anggotanya dari:
mantan advokat senior, mantan pimpinan Polri, tokoh masyarakat, akademisi, kriminolog diseleksi terbuka. Bukan jatah ormas atau partai.

Revisi undang-undangnya dijadwalkan bulan depan sudah masuk ke DPR.

Yang paling perlu dipertanyakan dan ini yang gue tidak bisa lewatkan:

Prabowo menerima semua rekomendasi.
Presiden setuju inpres atau kepres akan dikeluarkan.
Laporan 3.000 halaman akan dibuka kepada publik.

Semua ini kedengarannya luar biasa bagus.
Tapi pertanyaan yang sama yang selalu muncul setiap kali ada komisi reformasi di Indonesia adalah:
siapa yang mengawasi implementasinya?

Mahfud menyebut nama Jenderal Dofiri penasihat ahli presiden sebagai pihak yang akan memantau. Tapi Dofiri bukan lembaga.

Dia adalah seorang individu yang bisa diganti, dipindahkan, atau kwenangannya dipersempit kapan saja.

Dan reformasi Polri bukan pertama kali direkomendasikan. Setiap beberapa tahun ada komisi, ada laporan, ada rekomendasi.

Yang berbeda kali ini adalah skala laporannya yang luar biasa 3.000 halaman, sembilan masalah kultural yang diidentifikasi secara spesifik, dan presiden yang secara aktif berdiskusi bukan hanya menerima.

Tapi apakah kali ini berbeda dari sebelumnya? Itu yang akan dibuktikan oleh waktu.

Dan kalimat Prabowo yang paling penting dari seluruh pertemuan itu:

"Yang harus kita perbaiki bukan hanya Polri."

Ini adalah pengakuan yang sangat besar dari seorang presiden. Bahwa masalahnya bukan hanya satu institusi. TNI. Kejaksaan. Pengadilan. Birokrasi.

Tapi pengakuan saja tidak cukup.

Kalau Polri saja butuh 3.000 halaman rekomendasi dan masih belum jelas implementasinya — berapa lama kita menunggu komisi serupa untuk TNI, Kejaksaan, dan Pengadilan?

Bottom line:

Komisi Reformasi Polri sudah mengerjakan bagian mereka dengan sangat serius. 3.000 halaman. Sembilan masalah kultural. Puluhan rekomendasi struktural dan instrumental. Presiden menerima dan setuju.

Sekarang bola ada di tangan Kapolri, Presiden, dan DPR.
Dan publik punya satu tugas:
jangan lelah mengawasi apakah rekomendasi ini benar-benar diimplementasikan atau hanya menjadi buku tebal yang tersimpan di perpustakaan dan tidak pernah dibuka lagi.

Polisi yang humanis, protagonis, dan profesional bukan utopia. Tapi juga tidak datang hanya dari laporan sebagus apapun laporannya.

[| Sia rim An® @arimanku]

@pln_123 @YLKI_ID Sdh lah mbak² tdk perlu lg dimasalahkan it's too late.
Ke depan evaluasi lg sales by system (jualan token via Apk PLN Mobile) lebih² pembelian TF via Bank dimana dana pembeli langsung dipotong tp kewajiban PLN memberi nomor token telat lbh 24 jam. Bayangkan gelapnya rumah konsumn

[| Sia rim An® @arimanku]

Halow @pln_123 Kenapa kalo beli token listrik via apk PLN Mobile respon keluar nomor token nya selalu tertunda bbrp hari apalgi belinya akhir pekan. Baru 10 menit lalu belanja tp blm bisa keluar no token.

[| Sia rim An® @arimanku]

@pln_123 Dari kemarin jawaban admin akun ini cuma minta data mulu.... Jika apk PLN Mobile itu kalah bersaing cepat dgn Alfamart atau Indomaret ya mending sj sale by system ini dihapus. Percuma jargin "Siap Melayani Sepenuh Hati"...haha cc @YLKI_ID

[| Sia rim An® @arimanku]

Setelah 31 jam dari pembelian tgl 13 April jam 04.31 baru tgl 14 April jam 11 siang nomor pembelian token via apk PLN Mobile diberikan kpd konsumen.
Pertanyaan, jk penahanan hak konsumen tertunda 31 Jam ini dilaporkan kpd @YLKI_ID, apa respon @pln_123 yo?

[| Sia rim An® @arimanku]

@pln_123 141000204132

[| Sia rim An® @arimanku]

@pln_123 Transaksi Livin 04.39 subuh tadi

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video analisa saya "Perang Amerika-Israel vs Iran : 3 REALITY CHECK untuk diplomasi Presiden Prabowo". Silahkan bahas, komentari & sebarkan. Boleh diliput & dikutip media. Semoga didengar Pemerintah 🇮🇩. Salam, dino patti djalal

[Debi Agus S. @debiaguss]

Jawab jujur!!

Menurutmu, siapa Presiden Indonesia dg Public speaking dan komunikasi terbaik, di bawah ini?
Alasannya?

- Prabowo Subianto
- Joko Widodo
- Susilo Bambang Yudhoyono
- Megawati Soekarnoputri
.

[blackrengers @blackrenge85717]

Netanyahu telah pergi ke neraka,Di platform media sosial X, "Kantor Berita Al Jazeera" membagikan "rekaman CCTV" kematian Netanyahu,di mana terlihat Perdana Menteri Israel Netanyahu sedang bertemu
para jenderal militer di sebuah bunker mereka semua tewas dlm serangan rudal Iran

[| Sia rim An® @arimanku]

9520

[| Sia rim An® @arimanku]

@IndonesiaGaruda apa gak terbang ke TRK ya?

[| Sia rim An® @arimanku]

@bankmandiri C260209 11311 0003516

[| Sia rim An® @arimanku]

@bankmandiri
Hari Minggu kemarin jam 14 sy Setor tunai di ATM jl. Veteran Palembang. Baru bbrp detik terjadi macet, sy cepat panggil Security. Disarankan dtg Senin pagi td. Sy harus menunggu 3-7 hari. Pdhl sy perlu uang utk TF via MVC. Pdhl tinggal panggil vendor

[| Sia rim An® @arimanku]

@DitjenPajakRI Tanya min, apakah kewajiban membayar FISKAL di bandara ketika akan terbang ke LN sdh dihapus, sejak kapan ya? Sy bikin SPT tiap tahun, terakhir 2Feb lalu, kata petugas KP2 kewajiban itu sdh tdk ada lg, SPT bisa di nonaktifkan. Tks

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video analisa saya "🇮🇩 bayar 17 Trilyun untuk BoardofPeace? Ayo berpikir jernih + rasional". Silahkan disimak, disebarkan, dikomentari & dikutip. Tolong bantu juga kirim ke pejabat Pemerintah.

[| Sia rim An® @arimanku]

@AyaniMel Terus, dikira hebat ya? Sekelas dong