Nonton pledoi Nadiem: ini kejaksaan udh bener2 kayak ngga ada harga dirinya.
Pas buka x: wah kalo yg ini boro2 harga diri, air rendeman kaki Prabowo juga diminum sm dia.
Guys, mantan Ketua BPK baru bicara soal kasus Nadiem.
Dan yang dia ungkap menurut gue paling mengguncang dari seluruh persidangan ini.
Namanya Agung Firman Sampurna.
Dia bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Bukan orang yang benci kejaksaan.
Dia mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan lembaga audit tertinggi negara ini.
Dan dia hadir sebagai saksi ahli di persidangan Nadiem.
Apa yang dia bilang? Sangat sederhana:
Dakwaan ini cacat dari akarnya.
Pertama — cara menghitung kerugian negaranya salah:
BPKP menggunakan metode yang mereka namakan "rekalkulasi" untuk menghitung kerugian negara dari pengadaan Chromebook.
Agung bilang langsung: "
Metode rekalkulasi ini tidak dikenal dalam literatur forensic accounting manapun."
Tidak ada dalam delapan varian metodologi yang diakui ilmu audit forensik.
Agung cari dari mana-mana tidak ada.
Metode ini diciptakan sendiri.
Dan metode yang seharusnya dipakai untuk barang elektronik seperti laptop yang dijual bebas di pasaran adalah perbandingan harga pasar.
Bukan rekalkulasi komponen biaya produksi.
Yang paling ironis:
"Peraturan Presiden sendiri bilang acuan harga adalah harga pasar.
Tapi cara menghitung kerugiannya tidak pakai harga pasar.
Itu tidak masuk akal."
Kalau metode penghitungannya salah angka kerugian negaranya salah.
Kalau angkanya salah tidak ada kerugian negara yang bisa dibuktikan.
Kedua — persekongkolan tidak pernah dibuktikan:
Dalam kasus pengadaan barang yang harus dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah persekongkolan.
Apakah yang menentukan harga bersekongkol dengan distributor?
Apakah ada manipulasi yang disengaja?
Agung bilang:
Laporan audit BPKP tidak pernah menguji adanya persekongkolan.
Ada kronologinya tapi tidak diuji apakah ada persekongkolan di dalamnya.
Tanpa persekongkolan yang terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum.
Ketiga — dan ini yang paling mengerikan:
Sebelum audit investigasi boleh dimulai harus ada yang namanya predikasi.
Yaitu indikasi awal bahwa ada fraud yang perlu diselidiki lebih dalam.
BPKP sudah dua kali mengaudit pengadaan Chromebook yang sama tahun 2019 dan tahun 2020-2021.
Hasilnya kedua kali:
tidak ada masalah.
Tidak ada predikasi.
Tapi kemudian di audit ketiga tiba-tiba ada kerugian negara.
"Bagaimana mungkin dua audit sebelumnya untuk objek yang sama tidak menemukan masalah lalu tiba-tiba di audit ketiga ada kerugian negara?
Ini lompatan yang sangat perlu dipertanyakan."
Dan ada satu hal lagi yang kebanyakan orang tidak tahu:
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian negara adalah BPK. Bukan BPKP.
BPKP adalah auditor internal pemerintah.
BPK adalah auditor eksternal yang independen.
Kasus Nadiem menggunakan hasil audit BPKP bukan BPK sebagai dasar perhitungan kerugian negara.
Artinya:
lembaga yang melakukan auditnya pun bukan lembaga yang punya kewenangan untuk menetapkan kerugian negara.
Dan soal Chromebook kenapa pakai Google bukan Windows:
Karena Chrome OS gratis untuk pendidikan.
Google Docs, Sheets, Slides gratis.
Sementara Windows butuh lisensi Rp2,6 juta lebih. Microsoft Office butuh lisensi lagi Rp2,2 juta lebih.
Dan Chrome Device Management memungkinkan pemerintah memantau dan mengontrol semua laptop yang dibeli.
Kalau anak pakai untuk judi onlinebisa diblokir.
Kalau akses pinjol bisa diblokir.
"Ini alasan teknis yang sangat kuat.
Bukan upaya menguntungkan Google."
Dan ini yang paling tidak masuk akal dari seluruh kasus ini:
Tiga syarat mutlak pembuktian korupsi:
Satu — kerugian negara yang nyata dan pasti.
Tidak terbukti metode perhitungannya salah.
Dua — perbuatan melawan hukum.
Tidak terbukti persekongkolan tidak pernah diuji.
Tiga — hubungan sebab akibat antara keduanya.
Tidak relevan karena dua syarat sebelumnya sudah tidak terpenuhi.
Tiga syarat mutlak.
Tiga-tiganya gagal dibuktikan.
Tapi tuntutannya tetap 27 tahun.
Mantan Ketua BPK orang yang paling paham soal audit forensik dan kerugian negara di republik ini sudah bicara di pengadilan dan bilang dakwaan ini tidak memenuhi syarat ilmiah maupun hukum untuk membuktikan korupsi.
Tapi tuntutannya 27 tahun.
Sementara yang korupsi Rp75 miliar nyata dan terbukti dituntut 6 tahun.
Dan Noel yang berdiri di pengadilan dan bilang "menyesal tidak korupsi lebih banyak" dituntut 5 tahun.
Tiga kasus.
Satu sistem yang sama.
Dan tidak ada satu pun penjelasan hukum yang masuk akal untuk ketiga-tiganya.
Kalau sistem ini tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri secara logis maka ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesalahan prosedur yang sedang terjadi di sini.
I’m in love with this sentence:
“The degree to which a person can grow is directly proportional to the amount of truth he can accept about himself without running away.”
Keputusan pemerintah harus dihormati.
Namun dalam demokrasi, ia tidak luput dari komentar maupun kritikan.
Di satu percakapan dengan Nadiem, Ia pernah bilang bahwa dirinya bekerja untuk kepentingan generasi berikutnya. Ia masuk dengan sebuah blueprint dan impian: membangun ulang lingkungan bagi ratusan ribu siswa dan guru, membangun kembali pondasi dari mana sebuah bangsa belajar. A revolutionary in the making.
Saya mengenal keluarga Makarim selama puluhan tahun. Dalam semua waktu itu, di seluruh anggotanya, ketidakberesan tidak pernah menjadi sesuatu yang saya saksikan atau rasakan. Tidak sekali pun. Nadiem selalu menjadi, sejauh yang saya tahu, persis seperti apa yang ia katakan hari itu: seseorang yang bekerja untuk masa para penerus bangsa yang belum bisa bersuara.
Setahun tujuh bulan kemudian, kita ada di sini.
Kesalahan Nadiem mungkin adalah bahwa kenaifannya disalahpahami sebagai kurangnya rasa hormat terhadap memori institusional (kebiasaan sebuah lembaga dalam pola komunikasi, kerja, dan koordinasi yang telah mengakar puluhan tahun).
Kenaifan ini tidak unik. Ia niscaya akan menjangkiti siapapun dari luar yang diminta atau ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan pemerintah telah dan akan berdampak pada beberapa hal yang cukup struktural:
1. Proses penegakan hukum dan translasi ketidakpastian menjadi risiko. Bayangkan Anda hendak berinvestasi ke sebuah negara di mana hukumnya tidak jelas — di mana pendiri unicorn pertama Indonesia harus menghadapi 18 tahun atas dasar konstruksi hukum yang sulit dipertahankan oleh banyak ahli hukum. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah Nadiem salah atau tidak?" Tapi: "Apakah ini tempat di mana kita bisa membangun?"
Ketika hukum tidak memberikan kepastian, negara kehilangan kemampuannya untuk mengukur dan mengomunikasikan risiko kepada dunia luar. Ketidakpastian hukum adalah risiko yang tidak bisa dipricing — dan modal global tidak bersedia tinggal di tempat yang tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar: seberapa besar risikonya, dan siapa yang terlindungi ketika jawabannya tidak jelas?
2. Pengedepanan inovasi teknologi. Pelajaran yang paling mudah diserap dari sidang ini adalah: main aman. Jangan punya keyakinan. Jangan berinovasi. Pilih yang paling aman secara administratif, bukan yang terbaik. Ketika pilihan teknologi bisa dijadikan dakwaan, ketika gagasan baru bisa menjadi jebakan, tidak ada ruang lagi bagi ide untuk tumbuh, inovasi untuk dipeluk, atau perubahan untuk disambut. Yang tersisa hanyalah birokrasi yang memilih selamat atas segalanya. Bahwa konformis adalah postur yang paling aman di dalam sistem.
3. Masa depan talenta bangsa. Yang paling fatal: kasus ini menjadi jera bagi mereka yang seharusnya melanjutkan bangsa ini. Bahwa seseorang yang berpendidikan, yang berniat baik, yang berani mencoba membangun dari nol akan dimuntahkan mentah-mentah oleh negara yang berusaha ia tolong.
Platform ini dibangun untuk mendiskusikan ide, bukan peristiwa. Namun episode yang kita saksikan tidak lepas dari sesuatu yang katalitik, untuk kepentingan nation building ke depan.
Dan kualitas itu, keinginan untuk memperbaiki sistem yang mungkin belum berkenan, mendongkrak edukasi bangsa, adalah salah satu yang paling langka di sebuah birokrasi.
Menjadi tragedi tersendiri ketika upaya mengintelektualisasi bangsanya, menjadi batu rajam untuk dirinya sendiri.
No one is perfect.
May the great force be on the right side of history.
Capek bgt liat org nangisin Nadiem. If I were him I'm gonna use all my resources, wealth, network, power to find the person behind this. I'm gonna hunt them down, sue them back until they beg for my mercy. Ga ada banget letting org busuk win over me. Thats why I wont be minister.
@pengabdirakyat Eyang gue lahir 1930an, gak ketemu Kartini in person tp itu cerita2 sm pendapat yang beredar di keluarga. Eyang gue kecilnya di Rembang.
I have nothing against her tapi kyknya tanpa dia pun Indonesia eventually bakal nyampe ke masa emansipasi jg krn itu udh trend nya di seluruh dunia. Also sebelum dan setelah dia banyak tokoh2 yang perjuangannya mirip2 jg.
the best thing about cats truly isn’t that they’re cuddly and playful and adorable… it’s that they’re weird. they’re so weird. you will laugh 90% more with a cat in your house because they’re always inventing new ways to be bizarre
@ardisatriawan@rayestu No easy money in a difficult country. Antara kerja nyaman di bidang yang elu suka tapi beban kerja keras bagai kuda balikin duit negara atau tersiksa otak PhD tp kerja jualan bakso 9 tahun. Choose your fight. Or use some creativity to make your 3rd path.
@ardisatriawan@rayestu Memenuhi, bagus membuka lapangan kerja 💯
Depending on the business scale couls be good/bad investment krn training CEO bakso viral kyknya gaperlu 4thn dan biaya milyaran. Tapi ROI nya hrsnya sih lebih besar drpd case 1 dan gak balik yg most likely buntung dan ga untung samsek.
@ardisatriawan@rayestu Tapi at least dia buka lapangan kerja dan apabila 2n+1 selesai he can do whatever tf he wants.
3. Jika ybs stay di Amrik >2yrs dan gada keinginan utk kembali maka LPDP telah melakukan misjudgment thdp INTEGRITAS ybs dan LPDP berhak meminta investmentnya kembali beserta bunganya.
@ardisatriawan@rayestu 2. Pada kasus ybs kembali ke Indo dan berjualan bakso viral, perlu diperiksa kembali, apakah ybs menuliskan rencana itu pada esainya? Apabila tdk, (and I'm 99% sure he wasn't) maka LPDP telah melakukan misjudgment terhadap KAPASITAS ybs utk berkontribusi dlm bidangnya di Indo.