@petitestardust No. 1 dan 3 udh berjalan sejak lama dan trus ditingkatkan. Yang No. 2 selalu ada tapi pelamar kerja banyak milih sedangkan skill tak ada. pas udh ada skill, lowongan tak ada dn bnyk terisi dngn orng lama, fresh graduate tak kedapatan. hadeh...
@msaid_didu yang jadi catatan dan butuh penegasan adalah :
1. Transparansi laporan keuangan kegiatan tsb
2. Kejelasan tujuan kegiatan tsb harus diluar kepentingan pribadi
bukan gara2 itu malah dilarang seolah2 ga boleh membuat acara memakai uang pribadi gara2 melanggar UU.
@msaid_didu tapi kalo emng dia punya duit dan mau ngorbankan duitnya sumbangsi utk pemerintah, itu salah ya? brrti emng dia masuk pemerintah benar2 utk membantu rakyat bkn utk memperkaya diri. kok anda kyk memutarbalikkan fakta sih.
@UmarSyadatHsb__ pesawat2 nya dia, jadwal2 nya dia urusan2nya dia, kok kamu sok ngurus sih. kritik aja apa yang ia kerjakan untuk negeri, ga usah ngusik kehidupan pribadinya.
@msaid_didu Berdasarkan perhitungan, dugaan kerugian sebesar Rp 400 miliar dari selisih harga Rp 16.000 dan Rp 13.000 per kilogram berarti perusahaan swasta menjual sekitar 133.333 ton gula dr total 300.000 ton gula yg diimpor.
Sekarang PR kejagung membeberkan aliran dana 400 M tsb.
@bluesunkiss_ Indonesia sudah ikuti prinsip GATT & WTO untuk perdagangan bebas. Tapi, pelanggaran izin gula menunjukkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. UU seharusnya menjamin transparansi, bukan justru menguntungkan pihak tertentu.
@vincentrcrd Indonesia memang sudah ikut GATT & WTO, jadi nggak boleh ada quantitative restrictions kecuali untuk alasan tertentu (misal kesehatan atau stabilitas ekonomi). Tapi, praktik pemberian izin impor yang nggak transparan juga bisa disalahgunakan, makanya kasus ini dianggap korupsi.
@msaid_didu Wajar kalau Presiden fokus di Istana dan Fufufafa di lapangan. Sama seperti atasan di kantor mengatur strategi, sementara bawahan eksekusi di lapangan. Ini pembagian peran yang efektif, bukan soal menyalib.
@msaid_didu Media lebih meliput Fufufafa karena aktivitas mereka lebih menarik perhatian publik, bukan karena ada kesepakatan. Sama seperti artis, liputan diukur dari daya tarik dan potensi viewers, bukan bobot politik. Ini soal konten yang lebih 'menjual,' bukan persaingan.
@TOM5helby Isu 'settingan' soal undangan Mangayubagyo Pak Jokowi perlu diluruskan. Acara ini tradisi Jawa, sering diinisiasi pemerintah atau warga. Belum ada bukti paksaan atau keramaian buatan. Cek fakta sebelum berasumsi.
@tempodotco Tidak ada aksi besar resmi bertema 'Tangkap dan Adili Jokowi' menjelang lengsernya Presiden. Ini cuma opini yang digiring tanpa fakta yang kuat. Jangan termakan propaganda kosong.
#boikottempo
@Strategi_Bisnis@Strategi_Bisnis Centang biru jangan manipulasi fakta dan bodohi rakyat! Kenaikan tarif PPN itu 1%, bukan 9%! Jangan main-main dengan angka untuk ciptakan narasi menyesatkan. Jelas-jelas ini soal beban pajak, bukan tarif! #FaktaPPN#JanganBodohiRakyat
โฌ๏ธ
@Strategi_Bisnis Tarif PPN naik dari 11% ke 12%, itu naik 1 poin persentase, bukan 9%. Memang, jika dilihat dari jumlah PPN yang dibayar, naiknya sekitar 9% (contoh: Rp 110 ribu ke Rp 120 ribu). Tapi ini adalah kenaikan beban pajak, bukan tarif. Hati-hati, jangan keliru! #FaktaPPN