34 tahun karir.
Semuanya intelijen dan keamanan Polri.
Juni 2024: pensiun sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri.
Oktober 2024: dilantik Wakil Menteri Perhubungan.
Jeda 4 bulan. Tidak satu pun jabatan sebelumnya menyentuh transportasi, penerbangan, atau pelayaran
Bahkan Antara menyebutnya "transisi karier yang dramatis."
Kementerian Perhubungan bukan kementerian seremonial.
Ini kementerian yang menentukan apakah pesawat yang kamu naiki laik terbang.
Apakah kapal feri yang membawa keluargamu laik laut. Apakah bus yang mengangkut anakmu laik jalan.
Standar teknisnya dirumuskan oleh orang yang sepanjang karirnya mengurusi intelijen dan operasi keamanan.
Di negeri ini ada ribuan insinyur penerbangan, ahli keselamatan pelayaran, dan perencana transportasi publik yang menghabiskan puluhan tahun untuk memahami sistem ini.
Tapi kursi itu tidak untuk mereka.
Pertanyaannya bukan soal kemampuan Suntana belajar.
Pertanyaannya: kenapa sistem keselamatan publik harus jadi laboratorium belajar siapapun , sementara yang menanggung risikonya adalah kita semua yang naik pesawat, kapal, dan bus setiap hari?
Juri Ardiantoro. Mantan Ketua KPU RI. Doktor sosiologi. Akademisi.
Satu nama, lima babak kekuasaan.
2016–2017: Ketua KPU RI , wasit tertinggi pemilu, wajib netral dari semua kubu.
2019: Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf.
2021: Ditunjuk Jokowi jadi Ketua Pansel seleksi anggota KPU 2022–2027. Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu langsung protes keras: eks timses tidak boleh memilih wasit pemilu berikutnya.
6 November 2023: mundur dari Deputi KSP dengan alasan "menjaga netralitas ASN" , lalu di hari yang sama masuk TKN Prabowo-Gibran sebagai Wakil Ketua.
Oktober 2024: Prabowo menang. Dilantik Wamensesneg.
7 Mei 2025: Komisaris Utama PT Jasa Marga. ICW ingatkan konflik kepentingan. Juri tidak berkomentar.
Wasit menjadi pemain. Pemain menjadi pejabat. Pejabat menjadi bos BUMN.
Di negara dengan demokrasi yang sehat, pola seperti ini adalah skandal yang memicu penyelidikan. Di sini, itu disebut rekam jejak yang konsisten.
Kalau penyelenggara pemilu boleh jadi timses, lalu jadi komisaris BUMN setelah timnya menang , suara rakyat itu sebetulnya milik siapa?
Yg lagi rame skrg..
Pemerintah daerah sedang gontok2an dg pemerintah pusat ttg anggaran..
Rakyat kecil...
Gelar tiker, nyemil kwaci...
Nunggu klo ada yg bilang, "lebih baik daerah Kami memisahkan diri saja & mengatur daerah kami yg Kaya SDA drpd cm jd sapi perah pemerintah pusat, & tdk tahu anggaran u/ apa & siapa"
(Umpaname)
🥱
Perkenalkan Muhammad Pradana Indraputra , usianya 33 tahun.
Jabatan pertama: Staf Khusus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor ESDM.
Ditunjuk Oktober 2024 , tepat setelah ia aktif sebagai Koordinator Nasional relawan Penerus Negeri pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Jabatan kedua: Komisaris PT PLN Nusantara Power, anak usaha PLN yang mengoperasikan puluhan pembangkit listrik nasional. Ditunjuk Juli 2025 , saat ia masih aktif menjabat stafsus.
Artinya: ia adalah pejabat Kementerian ESDM yang bertugas mempercepat penyelesaian isu strategis sektor energi ,sekaligus komisaris di BUMN energi yang berada di bawah pengawasan sektor yang sama.
Satu orang. Dua jabatan. Satu sektor.
Pejabat yang seharusnya memberi masukan kebijakan pengawasan energi, kini juga duduk di kursi yang seharusnya diawasi oleh kebijakan itu.
Di tata kelola yang sehat, dua posisi ini tidak boleh dipegang satu orang bersamaan.
Ada namanya: conflict of interest.
Pertanyaannya bukan soal kapasitas.
Pertanyaannya: siapa yang mengawasi komisarisnya, kalau komisarisnya adalah orang dari kementerian yang mengawasi BUMN-nya?
Direktur Utama TVRI baru, Fiki Satari. Mari kita periksa CV-nya:
X- Calon Wali Kota Bandung kalah di hampir semua konvensi parpol (2017–2018)
✓ - Direktur Konten TKN Jokowi-Ma'ruf (2018–2019)
✓ - Komisaris Angkasa Pura II (April 2020–era Jokowi)
✓ - Stafsus Menteri KemenkopUKM (2020–era Jokowi) ✓= Dirut TVRI : lembaga penyiaran publik milik seluruh rakyat Indonesia (Juni 2026)
Pengalaman langsung di industri penyiaran atau jurnalistik: nol.
Tapi yang paling unik bukan itu.
Fiki Satari adalah keluarga Raffi Ahmad ,Utusan Khusus Presiden Prabowo yang dilantik Oktober 2024.
Dan sekarang kerabatnya pegang kendali televisi publik nasional.
137 orang mendaftar.
Satu yang menang punya koneksi langsung ke lingkaran istana.
Kalau memang seleksinya murni meritokrasi ,kenapa hasilnya selalu orang yang sama, dari lingkaran yang sama?
Far too much in Indonesia depends on a thin-skinned former general with a sketchy human-rights record. Prabowo Subianto needs to hear some unpalatable truths https://t.co/kWEld3J9dR
Guys, ini kasus yang menurut gue lebih ngeri dari yang kelihatan di permukaan.
Dan yang paling bikin gue marah bukan pelakunya — tapi respons institusinya.
Kronologi yang perlu semua orang tahu:
2019 Andi Hakim Febriansyah, Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara, mendekati pengurus Credit Union Paroki Aek Nabara. Dia menawarkan produk investasi bernama "BNI Deposito Investment" dengan bunga 8% per tahun.
Produk itu tidak pernah ada.
Dia menciptakannya sendiri.
Tapi siapa yang mau curiga?
Dia pejabat bank resmi.
Pakai seragam BNI.
Datang dengan fasilitas pick-up service BNI yang sudah berlangsung sejak 2015.
Menyerahkan bilyet deposito yang ternyata dicetak sendiri di kertas A4.
Setiap bulan dia transfer uang ke rekening CU-PAN sebagai bunga supaya korban tidak curiga.
Dia juga meminta tanda tangan di formulir kosong yang kemudian dia isi sendiri jumlah dan tanggalnya.
Rapi. Sistematis. Bertahun-tahun.
Uang Rp28 miliar itu uang siapa:
Ini bukan uang korporat besar.
Ini uang umat Katolik di Labuhanbatu yang dikumpulkan perak demi perak oleh jemaat biasa lewat koperasi simpan pinjam gereja mereka.
Uang yang seharusnya untuk membangun sekolah. Untuk menyejahterakan jemaat. Untuk masa depan komunitas kecil di Sumatera Utara.
Dipakai Andi untuk apa?
Sport center.
Kafe.
Mini zoo.
Uang sedekah umat dipakai buat bangun mini zoo.
Cara ketahuannya dan ini yang menyedihkan:
Februari 2026 CU-PAN butuh Rp10 miliar untuk pembangunan sekolah.
Mereka minta cairkan deposito.
Andi mulai mengelak.
Minta bilyet asli dengan alasan pembaruan. Mencairkan deposito lain tanpa izin pengurus untuk menutupi.
Lalu tiba-tiba datang pegawai BNI baru yang memperkenalkan diri sebagai kepala kas pengganti Andi.
Suster Natalia bendahara CU-PAN baru sadar ada yang sangat salah.
23 Februari 2026 kepala kas baru mengkonfirmasi: BNI Deposito Investment bukan produk resmi BNI. Tidak pernah ada.
Tujuh tahun.
Baru ketahuan karena korban mau cairkan uang dalam jumlah besar.
Yang Andi lakukan setelah ketahuan:
9 Februari ambil cuti.
18 Februari pensiun dini.
28 Februari kabur ke Australia bersama istri lewat Bali.
Polda Sumut koordinasi dengan Interpol, Australian Federal Police, terbitkan red notice.
30 Maret 2026 Andi dan istrinya kembali ke Indonesia lewat Kualanamu.
Langsung ditangkap.
Dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya.
Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin gue tidak bisa diam:
Respons BNI.
Setelah semua terbongkar BNI melakukan verifikasi internal sendiri.
Tanpa transparansi ke korban.
Tanpa penjelasan soal metodologi atau dasar perhitungan.
Lalu pada 12 Maret 2026 BNI mengirim surat yang menyatakan mereka bersedia mengganti rugi Rp7 miliar.
Dari total kerugian Rp28 miliar lebih.
Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu secara sepihak ke rekening CU-PAN.
Seolah dengan mentransfer uang itu kasus selesai. Akui kerugian sebagian.
Anggap beres.
Ini yang perlu dipahami secara hukum:
Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawainya yang dilakukan dalam konteks pekerjaannya.
Andi tidak beroperasi sebagai individu random. Dia menggunakan:
Fasilitas pick-up service resmi BNI
Sistem dan infrastruktur BNI
Jabatan dan wewenang yang diberikan BNI
Kepercayaan nasabah terhadap nama BNI
POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya.
Artinya: BNI tidak bisa bersembunyi di balik kata oknum.
Dan kata oknum itu yang perlu kita bicarakan:
Ini pola yang selalu sama di Indonesia setiap kali ada skandal institusi besar.
Polisi korup? Oknum.
Pejabat BUMN korup? Oknum.
Pegawai bank gelapkan dana nasabah? Oknum.
Kata "oknum" itu bukan hanya klarifikasi.
Itu strategi.
Cara untuk memisahkan institusi dari tanggung jawab.
Cara untuk bilang ke publik:
jangan salahkan sistemnya ini hanya satu orang nakal.
Tapi pertanyaannya:
bagaimana satu orang bisa menjalankan skema selama 7 tahun menggunakan sistem, fasilitas, dan nama institusi tanpa ada pengawasan internal yang mendeteksinya?
Kalau jawabannya adalah pengawasan internal BNI yang gagal maka ini bukan hanya masalah oknum.
Ini masalah sistem.
Dan sistem itu tanggung jawab institusi.
Yang seharusnya terjadi tapi tidak terjadi:
BNI harusnya transparan sejak awal buka semua dokumen, jelaskan metodologi verifikasi, dan libatkan korban dalam proses.
BNI harusnya tidak mentransfer Rp7 miliar secara sepihak seolah itu solusi final.
BNI harusnya tidak membebankan pembuktian ke korba korban sudah mengikuti prosedur resmi, sudah percaya pada nama BNI, dan sudah ditipu dengan menggunakan fasilitas BNI.
Kalimat yang paling gue ingat dari Suster Natalia:
Tak pernah kami bayangkan bahwa
ternyata bank-lah yang akan menghilangkan uang
bukan saya yang menikmati uangnya
Jemaat kecil di Labuhanbatu menyimpan uang di bank karena percaya bank lebih aman dari menyimpan di bawah kasur.
Dan kepercayaan itu dikhianati bukan oleh orang asing, tapi oleh pejabat bank yang datang setiap bulan dengan seragam resmi.
Andi Hakim adalah penjahat.
Itu sudah jelas dan dia harus dihukum seberat-beratnya.
Tapi BNI tidak bisa cuci tangan dengan kata "oknum" dan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan.
Kalau bank BUMN yang dipercaya masyarakat dan dijamin negara bisa lolos dari tanggung jawab penuh hanya dengan menyebut pelakunya oknum, maka tidak ada lagi yang aman menyimpan uang di mana pun.
Dan itu adalah krisis kepercayaan yang jauh lebih besar dari angka Rp28 miliar.
"Saya sampaikan kepada generasi muda Indonesia agar jangan melupakan peran yang dimainkan Amerika Serikat dalam kelahiran bangsa kami, baik secara politik maupun ekonomi," kata Prabowo.
Baca di: https://t.co/k9A5J78IwP
~WR #Prabowo#AmerikaSerikat#Indonesia