bukan maudy AYUNDA

I'm awake
Pay attention to me

[bukan maudy AYUNDA @aseliayu]

#Mieforlife

[bukan maudy AYUNDA @aseliayu]

@txtharihariWNI Murah bgt kak diWonosobo biasanya 5ribu (taun lalu) gatau sekarang

[͔ @herculep638]

duit pajak kita kemana perginya?

[MBG Jelek @menuembegejelek]

> Baskara Putra / Hindia, musisi kawakan, terdampak kebijakan pemerintah, BERSUARA.

> Willy, selebtweet mahsyur, terdampak kebijakan pemerintah, BERSUARA.

> Maia Estianty, istrinya pengusaha triliuner, terdampak kebijakan pemerintah, BERSUARA.

Sedangkan kalian, kelas menengah, gak ngerasa tedampak, dan gak ngerasa perlu bersuara?? Malah pasang badan buat bela pemerintah?? Duh, jangan-jangan empati kalian udah mati. 🫵🏻

[Denni Sauya @denni_sauya]

🫣🙄‼️

[🇮🇩Papa Sheva🇮🇩 @papa_sheva]

@LambeSahamjja Pemerintah saat ini sebenarnya udah bangkrut gegara tiap hari harus ngucurkan dana sebesar 1,2 triliun buat MBG.
Sehingga DAK dan DBH yg harusnya jadi hak daerah disunat habis²-an. Akibatnya Pemda tak bisa membenahi infrastruktur sama sekali
Solusi satu²-nya adalah:
#BubarkanMBG

[bukan maudy AYUNDA @aseliayu]

@LambeSahamjja @MemeyMeilan

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[Warga bikini bottom @novnov_18]

@JukiHoki

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

-Para gubernur mengeluh dana kurang
-Para pppk terancam gak di gaji
-Para pemilik MBG udh protes ngk dibayar
- PNS mengeluh efisiensi dimana2
- Pasar saham kehilangan uang
- Masyarakat ngeluh ekonomi susah
- Pedagang ngeluh pasar lesu
- UMKM mulai meredup

Serius ini duit se-Indonesia kemana dah?
Kok kayak semuanya merasa kurang,
Padahal M2 Money BI makin banyak...

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, udah pada tau bekum nih?
Baru-baru ini Ketua Komisi XI DPR bilang pemerintah harus lebih agresif ngejar penerimaan pajak supaya kemampuan bayar utang negara tetap terjaga.

sekali lagi dewan perwakilan rakyat
menyuruh pemerintah agar lebih tegas
dan berani dalam mempajaki rakyat

Soalnya utang pemerintah terus naik dan sekarang nilainya sudah tembus ribuan triliun rupiah.

Yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa solusi yang sering dibahas selalu nambah penerimaan pajak?

Padahal di sisi lain masyarakat sudah menghadapi banyak tekanan ekonomi, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sampai daya beli yang belum sepenuhnya pulih.

mereka ini perwakilan rakyat bukan sih?

[bukan maudy AYUNDA @aseliayu]

@mendingberdiri Ga da duit beli kopinya di indomart

[Яizal do @afrkml]

Dan ENAM JUTA tuh per 2 minggu loh.
Klo stabil dapet 6 juta lg di 2 mgg berikutnya, sebulan bisa dapet 12 juta, hanya* dari ngetweet ajah

Emg prosesnya ga mudah, aplg klo mulai dari 0 dan belum pernah ngonten sebelumnya.
But, everything has to start somewhere, right?

Klo mau kayak gini, start now guys!

[bukan maudy AYUNDA @aseliayu]

@kiittsch Softex bikin yg versi dingin kemasan gini juga dong

[bukan maudy AYUNDA @aseliayu]

@jncksu damn.....

[bukan maudy AYUNDA @aseliayu]

@sxtiawan 1 jam

[ditsky @fagaraga777]

Walaupun cuma liat-liat doang pada saat itu, knpa seru ya? 😭

[Dina Sulaeman @dina_sulaeman]

BBC menemukan bukti bahwa pasukan Israel sengaja menembak anak-anak Palestina — lebih dari 60% ditembak di kepala atau dada.

(Video tahun 2025 #melawanlupa)

[bukan maudy AYUNDA @aseliayu]

@afrkml Jengkol, pete, kepala ayam, jeroan

[bukan maudy AYUNDA @aseliayu]

@cellaurent Aoera tp dapet free sample😆