Abulism

17092027

[Abulism @ashaabull]

Bahaya PSN (Proyek Sengsara Nasional) bagi masyarakat.

1. Sedikit, bahkan tidak ada partisispasi masyarakat dalam perencanaan PSN. PSN ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden. PSN dapat berupa proyek pembangunan murni infrastruktur atau diselingi proyek swasta.

[Abulism @ashaabull]

Kepikiran ngecat rambut tapi warna apa yang cocok yak wkwk

[Abulism @ashaabull]

Prabowo sedang menyiapkan rute kabur dan suaka

[Abulism @ashaabull]

Anjj. Seharian sakit kepala

[Abulism @ashaabull]

Menuju 81

Ribu

[Abulism @ashaabull]

Udah sulit banget ini ngolahnya wkwk

[Big Alpha @BigAlphaID]

Defisit APBN per Mei 2026 sebesar 0,7%

Jika disetahunkan, defisit APBN ‘hanya’ akan mencapai 1,8%, di bawah batas yang ditetapkan undang-undang sebesar 3%.

[Abulism @ashaabull]

@txtdrkuliner Telah berlangsung 1,5 tahun ini info dari mana min?
Setauku insentif baru ada tahun ini

[Abulism @ashaabull]

@BudiBukanIntel KemenHAM kerjanya lagi bener karena mau menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap KemenHAM. KemenHAM telah menyusun dan sedang menggodok RUU HAM yang baru yang akan menjadi usul Pemerintah. Lembaga HAM nasional dan NGO HAM kritik abis-abisan RUU ini karena ngawurrr

[Abulism @ashaabull]

Saatnya mencari konferensi biar bisa study tour akhir tahun

[kye @ovamalthine]

kunci survive di perkuliahan adalah = punya temen sejati

[Abulism @ashaabull]

Jangan serok saham manapun karena akan terus terjun bebas

Tunggu puncak krisis dan udah terlihat hilal Prabowo Gibran akan turun, baru serookkk

[Abulism @ashaabull]

Wajib digugu dan ditiru ini

[Abulism @ashaabull]

Bjir PMDSU tahun ini gak ada untuk ilmu hukum lagi wkwkk

Emang udah bener PPDU haha

[Abulism @ashaabull]

Teror pocong ini jelas ulah tentara.
Modusnya dari dulu gitu, mendatangkan teror lalu datang sebagai pahlawan, kemudian ambil alih tugas dan kewenangan polri, tiap jalan tiap gang tiap RW/RT nanti ada tentaranya.
Biar seakan masyarakat butuh tentara

[Abulism @ashaabull]

@nafsutabiat Malah katanya sudah terstruktur. ada jenderal pocong, letjen pocong, mayjen pocong, brigjen pocong, kolonel pocong, letkol pocong, dan kapten pocong.

[Abulism @ashaabull]

@Txtdariiugm Biar beritanya bukan : Kepala BGN ditangkap Kejagung karena diduga korupsi
Tapi: ex Kepala BGN ditangkap Kejagung karena diduga korupsi

[Abulism @ashaabull]

Saya tidak lagi menyanyikan Indonesia Raya meskipun diputar dalam acara resmi yang saya hadiri

Dan itu tidak apa-apa

[Abulism @ashaabull]

Anjjj. Siapa bobol IG ku cooo

Anehnya gak diapa apain

[Abulism @ashaabull]

Hentikan MBG
Bubarkan BGN

[Indonesia Corruption Watch @antikorupsi]

Respons ICW atas Pencopotan dan Penahanan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Rekan-rekan jurnalis berikut respons ICW:

1. Pencopotan dan penahanan kepala BGN merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen.

2. Aparat penegak hukum harus menelusuri dugaan penyimpangan lain dalam proyek MBG. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dugaan tindak pidana yang saat ini sedang diusut, tetapi juga potensi penyimpangan lain termasuk konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dan pengadaan barang dan jasa.

3. Aparat penegak hukum harus menelusuri para pihak yang patut diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran proyek MBG, tidak boleh hanya berhenti pada Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN.

4. Pemerintah harus membuka seluruh dokumen, kontrak, dan informasi terkait pelaksanaan proyek MBG kepada publik. Dokumen tersebut penting untuk dibuka untuk pengawasan publik dan memastikan tidak ada penyimpangan lainnya.

5. Pemerintah dan seluruh pihak harus menjamin tidak ada intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

6. Pencopotan Kepala BGN tidak menyelesaikan persoalan. Masalah MBG tidak hanya mengenai tata kelola, melainkan kebijakan yang dijadikan alat politik untuk memperkuat atau memperluas dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Mencopot Kepala BGN, terlebih lagi menggantinya dengan orang yang merupakan pendukung Prabowo dalam pilpres tidak akan menyelesaikan masalah MBG. Keputusan itu justru semakin mencerminkan langkah mengamankan kepentingan politik melalui kebijakan MBG.

7. MBG perlu dihentikan. Pemerintah harus menghentikan program MBG dibarengi dengan pembubaran BGN. Setelah itu, anggaran MBG harus segera dialokasikan ke kebijakan lain yang lebih bermanfaat bagi publik.

Demikian disampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Indonesia Corruption Watch (ICW)
3 Juni 2025

#KorupsiBGN

[Indonesia Corruption Watch @antikorupsi]

Respons ICW atas Pencopotan dan Penahanan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Rekan-rekan jurnalis berikut respons ICW:

1. Pencopotan dan penahanan kepala BGN merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen.

2. Aparat penegak hukum harus menelusuri dugaan penyimpangan lain dalam proyek MBG. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dugaan tindak pidana yang saat ini sedang diusut, tetapi juga potensi penyimpangan lain termasuk konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dan pengadaan barang dan jasa.

3. Aparat penegak hukum harus menelusuri para pihak yang patut diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran proyek MBG, tidak boleh hanya berhenti pada Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN.

4. Pemerintah harus membuka seluruh dokumen, kontrak, dan informasi terkait pelaksanaan proyek MBG kepada publik. Dokumen tersebut penting untuk dibuka untuk pengawasan publik dan memastikan tidak ada penyimpangan lainnya.

5. Pemerintah dan seluruh pihak harus menjamin tidak ada intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

6. Pencopotan Kepala BGN tidak menyelesaikan persoalan. Masalah MBG tidak hanya mengenai tata kelola, melainkan kebijakan yang dijadikan alat politik untuk memperkuat atau memperluas dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Mencopot Kepala BGN, terlebih lagi menggantinya dengan orang yang merupakan pendukung Prabowo dalam pilpres tidak akan menyelesaikan masalah MBG. Keputusan itu justru semakin mencerminkan langkah mengamankan kepentingan politik melalui kebijakan MBG.

7. MBG perlu dihentikan. Pemerintah harus menghentikan program MBG dibarengi dengan pembubaran BGN. Setelah itu, anggaran MBG harus segera dialokasikan ke kebijakan lain yang lebih bermanfaat bagi publik.

Demikian disampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Indonesia Corruption Watch (ICW)
3 Juni 2025

#KorupsiBGN

[Abulism @ashaabull]

KEBELET MARAH